Feeds:
Posts
Comments

https://www.hidayatullah.com/ramadhan/ramadhan-di-mancanegara/read/2018/06/04/143651/minoritas-muslim-lithuania-sedikit-namun-menggigit.html

 

mufti3

MINORITAS MUSLIM LITHUANIA : SEDIKIT NAMUN MENGGIGIT[1]

Heru Susetyo[2]

Apa, Lithuania?  Negara apa dan dimana?  Sampai kinipun, barangkali, banyak orang Indonesia tak punya ide,  apa dan dimana negara Lithuania.  Pertanyaan yang lazim muncul adalah :  dimana tuh?  Di Eropa ya?Di sebelah mana Rusia?Memang ada Muslim ya disana?Bukannya itu negara komunis? Dan lain sebagainya.

Tak mengherankan.Lithuania nyaris tak masuk hitungan turis Indonesia yang melakukan Euro Trip.Biasanya favorit turis Indonesia adalah Perancis, Inggris, Italia, Spanyol, Belanda, Jerman dan Swiss.  Petugas counter check in di bandara Soetta saja bingung ketika saya hendak terbang ke Vilnius dengan menggunakan Thai Airways via Bangkok dan Vienna.  “Wah jarang banget pak ada pax yang mau ke Vilnius,” ujar Mbak petugas dengan ringan-nya.

Berpergian di bulan Ramadhan ke teritori yang tak jelas apakah ada Muslim ataupun tidak-nya tentunya adalah tantangan tersendiri.Apalagi disana tengah memasuki awal summer (musim panas) ala northern hemisphere dimana siang lebih panjang dan malam lebih pendek.  Alias,  subuh lebih awal dan maghrib lebih lambat.

Namun alhamdulilah,  dalam tujuh hari berada di Lithuania,  ternyata penulis dapat menjumpai saudara-saudara Musllim dan menyambangi masjid serta Islamic Center di tiga tempat,  dua di sekitar Kota Vilnius dan satu di Kota Kaunas,  yang berjarak sekitar 103 km di barat Vilnius.

Lithuania, atau Lietuva (dalam bahasa lokal) memang mantan jajahan Uni Soviet dalam kurun waktu 1940 – 1990.   Sejarah negeri ini sendiri eksis jauh ke belakang,  yaitu berdiri sejak tahun 1253 dengan wujud sebagai Kingdom of Lithuania dan kemudian Grand Duchy of Lithuania. Beberapa kali mengalami perubahan wujud sampai akhirnya tahun 1918 Lithuania dengan format negara republik ditahbiskan.  Sayangya,  kemerdekaannya hanya berumur 22 tahun,  karena pada tahun 1940 Uni Soviet mengokupasi Lithuania,  secara bergantian dengan NAZI Jerman,  sampai dengan tahun 1990.   Keruntuhan Uni Soviet di akhir tahun 1980-an menjadi berkah bagi Lithuania,  karena ia menjadi negara pertama yang memproklamirkan kemerdekaannya dari Uni Soviet di antara banyak negeri-negeri lain yang diokupasi Uni Soviet.

masjid kaunas

Lithuania, yang secara akar etimologisnya bermakna ‘hujan’ (karena memang frekuensi hujan amat sering disana),  adalah salah satu negara bagian dari trio negara Baltic (karena berlokasi di tepian Laut Baltik) disamping, Latvia dan Estonia.  Secara geografis Lithuania berbagi batas negara dengan Polandia di Selatan, Belarus di Timur,  Latvia dan Laut Baltik di Utara,  serta Russia (daerah enclave Kaliningrad Oblast di barat daya.  Apabila dibandingkan dengan Indonesia,  luasnya hanya lebih kecil sedikit dari Sumatera Utara dan lebih besar sedikit dari Sulawesi Tengah.  Penduduknya-pun hanya 2.8 juta, alias hanya 1.07 persen saja dari total penduduk Indonesia yang berjumlah 260 juta jiwa.Alias, hanya setara dengan jumlah penduduk Kota Jakarta Timur saja.

Apabila total penduduknya hanya 2.8 juta,  maka bisa dibayangkan bahwa jumlah penduduk Muslim-nya adalah, tentunya,  lebih kecil lagi.Dan memang demikian.Menurut Mufti Romas Jakubauskas, Mufti Lithuania, hanya ada sekitar 5000 muslim di Lithuania dan mayoritas adalah keturunan Tatar, biasa disebut sebagai Lithuanian Tatar.  Tatar adalah etnis yang berakar bahasa dari rumpun Turki dan umumnya berasal dari dua daerah, di Semenanjung Crimea (kini daerah sengketa antara Russia vs Ukraina) biasa disebut sebagai Crimean Tatar dan satu lagi adalah Volga Tatar, di daerah sekitar Volga-Ural, yang kini adalah bagian dari Republik Tatarstan (Rusia).

Selain Lithuanian Tatar,  Muslim Lithuania berasal dari imigran asal Turkey, Pakistan-India, Suriah, Afrika, dan Asia Tenggara (walau amat sedikit jumlahnya).   Hanya ada lima masjid di seluruh negeri,  dua di sekitar Vilnius (daerah Nemezis dan Keturiasdesimtu Totoriu, satu  di Raiziai (distrik Alytus- Kaunas), satu di Kota Kaunas,  dan  satu  lagi adalah Islamic Center/ Tatar Cultural Center di Kota Vilnius yang juga digunakan untuk shalat dan menjadi pusat ibadah Muslim antar bangsa di Kota Vilnius.

Walau jejak Muslim di Lithuania bisa ditelusuri sejak abad 15 Masehi, di era Grand Duke Vytautas, namun secara jumlah mereka stagnan. Belum lagi Lithuania mengalami ‘keterputusan’ dengan dunia luar di era okupasi Uni Soviet tahun 1940  sampai menjumpai kemerdekaan kembali tahun 1990. Hal mana berdampak juga ke komunitas Muslim-nya. Di Era Uni Soviet, banyak gereja Katolik dan juga beberapa masjid yang ditutup, dihancurkan, atau dialihfungsikan.

ic1

Islamic Cultural Center Vilnius

Pusat kegiatan Islam di Vilnius atau biasa disebut Tatar Cultural Center, menempati lantai tiga dan empat dari suatu bangunan biasa di Smolensko,g. 19 di Vilnius Selatan.  Ia cukup jauh dari pusat kota Vilnius,  namun cukup dekat dengan Airport Vilnius, berjarak kurang dari lima kilometer saja.   Ia bukanlah masjid dan tidak disebut sebagai masjid oleh pengelolanya,  namun tersedia ruang besar berkarpet di lantai empat yang memang digunakan untuk shalat sehari-hari.  Sementara itu, lantai tiga digunakan untuk tempat pertemuan, tempat makan dan, dapur.

Kendati menjadi Pusat Kebudayaan Muslim Tatar,  sejatinya tempat ini banyak di-support oleh pemerintah Turki.  Biaya pengelolaan masjid dan  penyediaan Imam bulan Ramadhan dilakukan oleh Kedubes Turki di Vilnius, disamping swadaya para jama’ah mancanegara.  Dua motor Islamic Center ini antara lain Brother Belek,  pria asal Kyrgistan yang bekerja di Turkish Airways, dan Brother Ibrahim,  pria yang bekerja di Kedubes Turki.

Di bulan Ramadhan 1439 H ini,   menu buka puasa diberikan cuma-cuma oleh masjid untuk semua jama’ah yang hadir.Menunya khas Turki.  Dibuka dengan yoghurt,  lalu dilanjutkan makan nasi dengan daging sapi iris yang amat sedap.

Shalat tarawih di Islamic Cultural Center ini kendati bisa menampung sampai 6-7 shaf,  kenyataannya hanya dipadati 2-3 shaf saja,  di luar jamaah Muslimah yang shalat di ruang terpisah.  Imam-nya asal Turki .Jumlah raka’at ada 23 dan setiap 2 raka’at ada jama’ah yang membacakan do’a/ shalawat, mirip di masjid-masjid Indonesia.Sepertiga jama’ah undur diri setelah raka’at ke -8 dan selebihnya melanjutkan tarawih dan witir hingga rakaat 23.    Karena saat ini sedang awal musim panas (summer) dan waktu maghrib berkisar pukul 21.30 – 21.50,  maka shalat tarawih-pun  dimulai sekitar pukul 23.10 dan berakhir sekitar tengah malam.   Dan para jama’ah mesti bergegas santap sahur karena sekitar pukul 02.40-an waktu subuh-pun tiba. Jangan berharap bisa membeli makanan di warung sekitar juga seperti di Indonesia.  Karena untuk negeri sekecil Lithuania dengan penduduk hanya sebanyak Kota Jakarta Timur,  rata-rata restoran tutup menjelang pukul 8 malam. Itupun,  tak dijamin halal pula makanannya.

Masjid 40 Tatars

Kisah Desa 40 Tatars, Vilnius-Lithuania

Sekitar 20 kilometer dari downtown Vilnius ke arah barat daya, terdapat-lah desa minoritas Lithuanian (Muslim) Tatar, yang kerap disebut sebagai “Keturiasdesimt Totoriu Kaimas” atau Forty Tatars Village (English) atau Kirk atau Sorok Tatary (Belarus).

Berada di desa ini di akhir musim semi adalah luar biasa nyaman.Udara sejuk dan bersih, sejauh mata memandang hanya pemandangan hijau yang terhampar.Ladang, hutan, permukiman, semuanya hijau.

Ada sekitar 112 Lithuanian (Muslim) Tatar dari sekitar 500 penduduk di desa cantik yang berkontur berbukit ini.Dan mereka memang bukan satu-satunya komunitas Lithuanian Tatar di Lithuania.Ada tujuh komunitas Lithuanian Tatar di seluruh Lithuania.Komunitas Lithuanian Tatar telah eksis sejak akhir abad ke 14, era Grand Duke Vytautas, penguasa Lithuania era kuno. Menurut hikayat, Grand Duke ini yang membawa komunitas Tatar dari Semenanjung Crimea,  karena Crimean Tatar terkenal sebagai petarung yang tangguh dan setia kepada Grand Duke Vytautas.

Loyalitas komunitas Tatar terhadap Grand Duke Vytautas berbuah manis. Vytautas menghibahkan sejumlah tanah.Termasuk yang kini menjadi Forty Tatars Village.

Nama 40 Tatars Village ini memiliki legenda sendiri. Konon karena dulu ada seorang pria Tatar yang memiliki 4 istri, dan dari setiap istri ia memiliki 10 anak sehingga total semuanya ada 40 anak beranak dan membentuk komunitas Tatar di desa itu.  Benar atau salahnya kisah ini wallahua’lam,  namun legenda ini hidup di komunitas tersebut dan tercantum resmi dalam brosur desa mereka.

Salah satu jejak yang menunjukkan desa ini bersejarah panjang adalah sebuah masjid tua dari kayu yang berdiri sejak 1558. Masjid ini tidak luas, namun asri dan compact. Ruang shalat-nya bersegi empat dan bagian perempuan dan laki-laki dipisah.Ada balkon di lantai dua yang muat diisi dua shaf shalat jama’ah.Uniknya masjid ini tak memiliki tempat wudhu maupun kamar mandi.Jadi, jama’ah harus sudah dalam keadaan berwudhu dan tak berhajat kecil maupun besar ketika datang ke masjid.

Lithuanian Tatar mayoritas adalah Sunni bermazhab Hanafi.Maka masjid 40 Tatars juga menuliskan nama-nya sebagai Masjid Sunni. Di sekitar masjid nampak banyak batu nisan tak bernama. Menandakan begitu banyak kuburan di sekitarnya yang juga sudah berusia sangat lama. Menurut Mufti Lithuania, Romas Jakubauskas, ada dua pekuburan Muslim lain yang terletak di Desa 40 Tatars ini dan berada di luar pekarangan masjid.

Disamping batu nisan, ada juga satu prasasti yang bertanggal di tahun 1997 di pekarangan masjid. Prasasti ini menandakan bahwa areal desa dan tanah tempat dibangunnya masjid tersebut adalah pemberian dari Grand Duke Vytautas sejak abad 15, sebagai penghargaan Grand Duke terhadap loyalitas Lithuanian Tatar terhadap Grand Duchy of Lithuania.

Tak jauh dari masjid, berjarak 100 meter saja, di jalan yang bernama ‘Totoriu” alias “Jalan Tatar” dibangun Community Center Tatar sejak 2014. Rumah cantik satu lantai berhalaman ekstra luas yang dibangun atas dana pemerintah Lithuania ini sebenarnya bersifat sebagai ‘extention’ dari masjid. Karena di dalamnya, ada ruangan meeting, ruangan diskusi, dapur, toilet, dan fasilitas lain yang amat mendukung aktifitas Muslim Tatar.

Pemimpin komunitas Tatar di 40 Tatars adalah Fathimah, seorang sister berusia lanjut yang amat bersemangat.Walau tak sangat lancar berbahasa Inggris, Sister Fathimah amat bersemangat menjelaskan kegiatan komunitas-nya.Alhamdulillah di community center tersebut diperlengkapi dengan sejumlah foto-foto berpigura yang sebagian juga berusia sangat tua.“Kami mengadakan banyak kegiatan disini, pendidikan informal bagi anak-anak, juga bayram (festival) seperti eid al adha dan eid la fitr. Akan banyak orang berkumpul dan makan bersama disini ketika bayram, “ ujar Sister Fathimah.

Komunitas ini memang amat sedikit, tapi amat menggigit, tetap bertahan di tengah keterpencilan dan keterasingan. “Saya belum pernah haji ataupun umrah, saya amat merindukan bisa berjumpa dengan komunitas Muslim di negara-negara lain…” tutur Sister Fathimah, sebelum kami berpisah…

mufti2

Pesan Mufti Lithuania

Pria tinggi berkulit putih berwajah ramah dan enak dipandang itu bukan bintang film. Bukan juga orang Melayu, walau hari itu ia memakai peci khas Indonesia. Sebaliknya, jabatan-nya sangar : Mufti negara Lithuania, alias Pemimpin Muslim No. 1 di negeri Lithuania, negeri ex-okupasi Uni Soviet yang bercerai pada tahun 1991. Namanya Romas Jakubauskas. “ Nama belakang saya berasal dari nama “Yakub”, nama Muslim tentu saja” ujarnya dalam bahasa Inggris yang amat lancar.

Ditemui di Desa 40 Tatars, 20 km di barat daya Vilnius, Mufti Romas berkisah banyak tentang umat-nya. “Jumlah kaum Muslimin di Lithuania tidak banyak, hanya 5000 saja.Maka jangan bandingkan dengan Indonesia.Saya pernah ke Indonesia, Malaysia dan Thailand Selatan. Saya bisa merasakan kondisi disana amat jauh berbeda dengan disini, “ tukas Mufti Romas santai.

“Problem kita di dunia Islam adalah kita tidak saling mengenal.”Tidak banyak orang Lithuania tahu tentang Indonesia, dan saya yakin juga sebaliknya. Sama halnya, banyak Lithuanian (Muslim) Tatars yang tidak paham dengan dunia Islam di luar sana.  Apalagi dunia Islam di Indonesia.Dan saya yakin juga sebaliknya,” papar Mufti Romas.

“Saya bersyukur bahwa saya pernah sekolah di Beirut, Lebanon, selama 7 tahun .Disana saya berkenalan dengan Muslim dari banyak negara, termasuk dari Asia Tenggara.Sayapun belajar untuk mengenal macam ragam organisasi Islam yang ada di dunia.Tapi saya khawatir bahwa saya tak punya penerus lagi.Komunitas kami amat sedikit dan tidak banyak yang mengenal Islam di luar Lithuania.Maka, jika anda atau negara ada atau organisasi anda bisa memberikan scholarship untuk anak-anak kami untuk belajar di Indonesia, untuk ilmu apapun, saya akan bahagia sekali,” ujar Mufti Romas lugas.

Ketika ditanyakan kesan-nya tentang Indonesia beliau menjawab. “I like Indonesia, I like the people, completely different with Lithuania. Saya datang sebagai tamu Nahdhatul Ulama bersama-sama dengan Mufti-Mufti dari negara lain. Saya mengunjungi Masjid Istiqlal dan juga berfoto di Monumen Nasional (Monas). Saya suka dengan keterbukaan orang Indonesia, ketika saya di Monas, banyak orang yang berteriak ‘bule’ , ‘bule’ dan meminta berfoto bersama saya. Padahal kita tidak saling mengenal dan saya bukan celebrity. Juga, ketika disana tak jarang orang Indonesia bertanya kepada saya : “apakah anda sudah menikah?” berapa jumlah anak anda?” yang tentunya jarang ditanyakan di Eropa ini. Tapi saya OK saja, pertama-tama saya kaget, tapi lama-lama saya mulai terbiasa, saya malah lebih dahulu membuka percakapan tentang status pernikahan dan jumlah anak saya, ha ha ha…

 

Khatimah

Melakukan safari Ramadhan ke negeri muslim minoritas seperti Lithuania dimana Islam dan Muslim dianggap asing, bahkan tak sedikit yang phobia (Islamophobia) dengan Muslim adalah suatu kenikmatan sekaligus tantangan tersendiri.    Berita dari mipia.lt (February 2018) menyebutkan bahwa lebih dari setengah penduduk Lithuania tidak nyaman apabila harus bertetangga dengan kaum Muslimin.Mayoritas penduduk Lithuania juga tidak familiar dengan Islam dan Kaum Muslimin.  Parahnya, hal yang sama terjadi dengan Muslim Tatar sendiri.  Berabad-abad tinggal di Lithuania,   mereka sudah kehilangan bahasa asli mereka sendiri dan mulai tercerabut identitas keIslaman-annya.Sehingga, mereka sendiri tak akrab dengan identitas keislamannya.

Maka, himbauan dari Mufti Romas tentang kesempatan ataupun beasiswa  untk studi maupun mengenal  negeri Muslim lain bagi pemuda/ pemudi Lithuanian Tatars sudah sepatutnya menjadi concern kaum Muslimin sedunia,  termasuk Indonesia,  yang merupakan negeri Muslim terbesar di dunia.   Biarlah walaupun sedikit,  mereka menjadi minoritas yang mengigit,  bukan malah tercerabut dari akar budaya dan identias keislaman-nya.

 

Wallahua’lam

 

 

[1]Disarikan dari Perjalanan Ramadhan Heru Susetyo selama tujuh hari di Lithuania (20 – 27 Mei 2018) di sela-sela tugas sebagai visiting fellow  FHUI di Mykolas Romeris University, Vilnius-Lithuania.

 

[2] Dosen tetap FHUI,  visiting fellow di Mykolas Romeris University, Vilnius-Lithuania,  20-27 Mei 2018

 

Advertisements

http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5afd2c1298996/mengkonstruksikan-terorisme-untuk-merumuskan-terorisme-oleh–heru-susetyo

Pasca kerusuhan yang diakibatkan napi teroris di Mako Brimob Depok yang berlanjut dengan serangan terorisme di Surabaya, Sidoarjo dan Riau pada minggu kedua dan ketiga Mei 2018 ini, muncul desakan kuat untuk menyegerakan revisi UU Anti Terorisme atau melahirkan Perppu Anti Terorisme sebagai pengganti UU Anti Terorisme lawas yang sudah berusia 16 tahun sejak lahirnya Perppu No. 1/ 2002 pasca kejadian bom Bali tahun 2012.

Banyak pihak meyakini bahwa UU Terorisme yang lebih tegas dan komprehensif, yang memberikan peran lebih besar kepada aparat penegak hukum dalam semua tahapan, termasuk tahapan pencegahan terorisme, juga memberikan perlindungan terhadap hak korban yang lebih luas dan perluasan peran TNI dalam pemberantasan terorisme, adalah jawaban manjur untuk tindakan-tindakan kontra terorisme dan program deradikalisasi yang telah dilaksanakan selama ini.

Bisa jadi keyakinan tersebut benar adanya. Namun satu persoalan yang belum tuntas sampai saat ini adalah, belum ada titik temu dari berbagi pemangku kepentingan dan pembuat hukum di Indonesia tentang apa itu terorisme dan konstruksi terorisme seperti apa yang disepakati bersama untuk dijadikan acuan dalam UU Anti Terorisme.

Kesulitan mengkonstruksi dan mendefinisikan terorisme ini tidak hanya dialami Indonesia.  Hampir semua negara mengalaminya. Terorisme adalah suatu kejahatan yang amat serius.  Semua orang sepakat akan hal ini. Terorisme wajib diperangi dan diberantas. Semua orang juga sepakat. Terorisme membunuh orang tak bersalah dan menciptakan teror dan ketakutan. Tak ada yang menolak pernyataan ini. Namun ketika ditanyakan, apa itu terorisme? Para sarjana dan setiap negara bisa berpendapat berbeda-beda.

Terorisme adalah suatu terminologi yang subyektif dan penuh pertentangan. Tak ada definisi universal tentang terorisme. Schmid dan Jongman (1988) menemukan 109 definisi terorisme dan sekitar 22 elemen dari terorisme pada definisi-definisi tersebut. Walter Laqueur (1999) menyebutkan ada 100 definisi terorisme di mana dari serangkaian definisi tersebut hanya dua elemen yang sama yaitu: terorisme melibatkan kekerasan dan menciptakan teror.

Sementara itu Kumar & Mandal (2012) menyebutkan bahwa hanya ada empat elemen yang sama dari definisi-definisi terorisme, antara lain: (1) terorisme adalah suatu tindak kekerasan; (2) dilakukan dengan sengaja; (3) target utamanya adalah warga sipil tak bersenjat; dan (4) motif utamanya adalah menciptakan ketakutan.

Perbedaan definisi tentang terorisme ini adalah juga tak lepas dari perbedaan persepsi pembuat hukum, penentu kebijakan dan penegak hukum terhadap terorisme. Karena,  walaupun definisi terorisme terserak dalam begitu banyak perundang-undangan di level nasional (misalnya pada Perppu No. 1 tahun 2002) maupun internasional, tetap saja definisi dan elemen-elemennya lahir dari konstruksi sosial (socially constructed) para pembuat hukum.

Krista McQueeney (2014) menyebutkan bahwa terorisme dikonstruksi melalui interprestasi suatu peristiwa, melalui suatu klaim dengan penggunaan bahasa dan simbol-simbol tertentu serta melalui kerja-kerja dari para pembuat klaim yang bertujuan menarik perhatian dan membentuk opini publik. Bahasa-bahasa dan simbol-simbol tersebut kemudian disirkulasikan dan direproduksi dan akhirnya menjadi bagian dari budaya.

Sebagai contoh, Said (1978) dalam McQueeney (2014) memaparkan bahwa sejak awal perjumpaan dengan dunia Arab, orang-orang barat (westerners) telah memberikan label bahwa dunia Arab adalah kurang beradab dan sarat kekerasan (uncivilized and violence).  Imaji terhadap Arab (dan juga Muslim) seperti ini terus dikontrol dan direproduksi sehingga membekas dalam imajinasi warga Amerika sejak 9/11. Dengan melukiskan Timur Tengah sebagai daerah yang barbar dan tiran, dan secara rutin melekatkan Arab dan Muslim sebagai teroris, maka media massa telah menyokong eksistensi kalangan beradab (civilized) terhadap kalangan tidak beradab  (uncivilized) dan menumbuhkan ketakutan terhadap Arab (Hirchi, 2007 dalam McQueeney, 2014).

Setelah serangan terorisme 9/11, juga lahir asumsi umum bahwa hanya satu cara yang bersifat universal untuk mengkonseptualisasi terorisme yang eksis. Pandangan ini amat dominan dalam pemikiran barat. Biasa disebut sebagai orthodox view of terrorism. Dan pandangan ini telah mempengaruhi diskursus dalam masyarakat dan perumusan kebijakan terkait terorisme. Padahal, ada juga cara lain untuk mengkonseptualisasi terorisme. Karena apa yang kita klasifikasikan sebagai terorisme dan siapa yang diberikan label sebagai teroris, amat bergantung pada sudut pandang dan pendekatan yang dipilih dalam menjawab pertanyaan tersebut. Ini yang kemudian disebut sebagai critical view of terrorism.

Kemudian, media massa juga memberikan pengaruh penting terhadap pendefinisian terorisme (Jenkins, 2003). Di Amerika Serikat, misalnya, para reporter dan politisi lebih suka untuk melabel-kan terorisme hanya pada individu atau grup yang berakar di luar negeri, seperti Al Qaeda, daripada terorisme yang berasal dari dalam negeri (home-grown terrorism). Begitu banyaknya kasus penembakan massal oleh pelaku tunggal (lone wolf) di Amerika Serikat, apakah terjadi di sekolah, universitas, tempat ibadah, tempat hiburan, dan lain-lain, walaupun memakan begitu banyak korban, tetap saja tak disebut sebagai terorisme ketika tersangka pelaku-nya tak memiliki relasi dengan dunia Arab maupun dunia Islam.

Selain pembuat hukum dan media massa, para politisi juga amat berperan penting dalam mengkonstruksikan terorisme. McCauley (2004) berpendapat bahwa terorisme secara umum di-framing oleh media dan politisi sebagai suatu tindakan peperangan ataupun sebagai kejahatan. Bila frame yang dilekatkan bahwa terorisme adalah suatu perang maka sang teroris dianggap sebagai tentara dan tindakan terorisme sebagai suatu aksi peperangan. Sementara itu apabila frame yang dipakai adalah terorisme dianggap sebagai aksi kriminalitas maka sang teroris dianggap sebagai penjahat dan proses peradilan pidana akan dilakukan kepadanya.

Kruglanski, Crenshaw, Post dan Victoroff (2007) menyebutkan bahwa ada empat metafora umum terhadap terorisme yang berlaku saat ini yang mempengaruhi tindakan kontra terorisme yang diambil terhadap terorisme. Menganggap terorisme sebagai penyakit, maka tindakan kontra terorismenya berupa pencarian obat atau metode untuk mengobati orang-orang yang terindoktrinasi. Menganggap terorisme sebagai akibat dari konflik hebat antar kelompok akan melahirkan tindakan kontra terorisme berupa strategi penyelesaian konflik yang mumpuni. Memandang terorisme sebagai tindakan perang akan melahirkan kontra terorisme dalam bentuk perlawanan terhadap tentara-tentara dari pihak musuh. Dan memandang teroris sebagai penjahat akan melahirkan tindakan untuk melakukan penegakan hukum kepada teroris dalam bentuk penangkapan, penuntutan,  pengadilan dan penghukuman mereka.

Livio Nimmer (2011) menyebutkan bahwa setelah peristiwa 9/11 istilah ‘terorisme’ banyak dieksploitasi oleh para politisi. Terorisme telah menjadi terminologi utama pada pusat narasi budaya barat seperti hal-nya terminologi “kebebasan’ (Freedom) dan ‘demokrasi’ (democracy). Pada saat bersamaan, adalah tetap tidak mungkin untuk mendefinisikan apa yang sebenarnya dimaksud dengan terorisme tersebut. Tak ada definisi yang resmi dan disepakati bersama, selama ini.

Mendefinisikan terorisme adalah amat penting karena terorisme menimbulkan risiko yang besar terhadap masyarakat. Terorisme adalah berbeda dari kejahatan berat lainnya karena sering melibatkan fanatisme dan ideologi tertentu sehingga seringkali tak dapat diprediksi (Carlile, 2007). Suatu konstruksi dan definisi yang komprehensif diperlukan untuk mendukung lahirnya kebijakan ataupun undang-undang anti terorisme yang juga komprehensif. Termasuk juga untuk menjerat terorisme negara (state terrorism). Karena salah satu kesulitan mengapa tidak ada definisi terorisme yang disepakati bersama adalah karena banyak negara dan juga para pemimpin politik yang memiliki sejarah keterlibatan dalam aktivisme politik. Maka, banyak negara yang membuat definisi tentang terorisme dengan tidak menyertakan ‘state terrorism’ sebagai salah satu bagiannya. Mereka membatasi bahwa terorisme hanya dilakukan oleh aktor-aktor non negara saja (non state actors) supaya tidak menjadi senjata makan tuan,  alias menjerat diri sendiri.

Semoga revisi UU Anti Terorisme dapat cepat dilakukan oleh pembuat hukum di negara ini dan melahirkan UU Anti Terorisme yang lebih komprehensif dan berkeadilan bagi semua pihak. Dan juga dengan tetap menyadari bahwa UU yang kuat adalah salah satu jawaban, namun bukan satu-satunya resep untuk membasmi terorisme. Karena, membasmi terorisme memerlukan upaya-upaya terpadu yang lebih luas dari hukum, namun juga melibatkan aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan juga pertahanan dan keamanan yang melibatkan semua pemangku kepentingan mulai dari keluarga, lingkungan, sekolah, kampus, tempat kerja, dunia usaha, sector privat, sektor publik, masyarakat sipil, hingga negara.

 

*) Heru Susetyo, SH. LL.M. M.Si. PhD adalah Staf Pengajar  HAM dan Viktimologi  Fakultas Hukum Universitas Indonesia/Sekjen Asosiasi Pengajar Viktimologi Indonesia.

 

Catatan Redaksi:

Artikel Kolom ini adalah tulisan pribadi Penulis, isinya tidak mewakili pandangan Redaksi Hukumonline

THE “PROTECTED” MASS SHOOTING

Heru Susetyo

hsusetyo@ui.ac.id

Assistant Professor at Faculty of Law Universitas Indonesia/ Studied International Human Rights Law at Northwestern University, Chicago

While in Indonesia,  public is shocked by a student who unintentionally killed his teacher in Sampang, Madura on 1 February 2018 and  a school principal who was heavily injured by a student’s parent in Lolak, Bolaang Mongondow, North Sulawesi on 13 February 2018.  What had happened in US, violence at academic institution is much more dangerous.

Mass shooting took place again in USA on 14 February 2018.    Nikolas Cruz, 19,  brutally shot  students and teachers at his former school in Florida, Marjory  Stoneman Douglas High School,  in Parkland, Florida, resulted in 17 casualties.Cruz was subsequently apprehended and placed in custody.   The police later found that Cruz was previously expelled from that school due to unspecified disciplinary reasons.

The massive shooting in schools, universities, and other public premises have frequently taken place in the US. By definition,  according to US Congress,  mass killing  is defined as three or more homicides in a single incident, while Gun Violence Archive defines a mass shooting as an event where at least four people are injured or killed in a single incident, at the same general time and location, not including the shooter (www.politifact.com/ 14/02/2018).  Under this definition,  there are 146 incidents of mass shooting from 1967 to 2017.

Everytown for Gun Safety Support Funduses a straightforward, fair, and comprehensive definition for a school shooting: any time a firearm discharges a live round inside or into a school building or on or onto a school campus or grounds, as documented by the press and, when necessary, confirmed through further inquiries with law enforcement or school officials.  By this definition,  since 2013, there have been nearly 300 school shootings in America — an average of about one a week (www.everytownresearch.org/ 15/02/2018).

Prior to Florida incident,  the latest mass shootings were  in Las Vegas on October 1st 2017 and in Sutherland Springs, Texas on 5 November 2017.  In Las Vegas,  a 64 year old Stephen Paddock rained gunfire on a crowd of 22.000  music festival from the 32nd floor the Mandalay Bay and Resort Casino. Killing 58 people and injuring almost 500; and  in Sutherland Springs, Devin Patrick Kelley brutally shot the worshippers  of the church.  26 people were killed and 20 seriously injured.

The mass shooting which take place in US academic institutions, prior to Parkland, Fl. Incident,  took place in Sandy Hook Elementary School, Connecticut on 14 December 2012 (28 casualties), at  Northern Illinois University, De Kalb Illinois on 14 February 2008 (6 casualties incl. the perpetrator), at Umpqua Community College in Roseburg, Oregon (9 casualties), October 1, 2015 (9 casualties),  at Virginia Tech, Blacksburg, Virginia (32 casualties),   at Red Lake High School, Minnesota, on  21 March 2005 (10 casualties, incl. the perpetrator), at Columbine High School – Littleton, Colorado on 20 April 1999 (13 casualties).

Why people commit mass shooting?  There are a lot of contributing factors, namely : (1) higher accessibility of guns; (2) the copycat phenomenon; (3) desire for fame and  notoriety; (4) individualistic culture and a person’s lack of social bounds;  (5) mental illness; etc.

The theories of the French sociologist Emile Durkheim may give us a deeper understanding of how certain cultural factors contribute to mental illness. In a classical study he found that suicides were much more frequent in individualistic societies, which are characterized by a lower degree of social integration, compared to more collectivistic societies. A person who is poorly socially integrated has a high risk of becoming a lone wolf, which may be a more common problem attributable to individualistic societies. Mass murderers are often isolated individuals that over time have built up aggression towards to the society they feel disconnected from (Isaksen, popularsocialscience, 04/01/2013).

Mass shootings are more frequent in individualistic compared to collectivistic societies. The lower degree of social integration in an individualistic society may lead to a greater risk of social isolation. In extreme cases this may strengthen the mass murderers’ perception of being a loner “in a world full of enemies.” This bears resemblance with school shooters who often have low social skills, and are poorly socially integrated. Such vulnerable individuals, who are in a state of emotional chaos, may then use violence as an outlet for their built up anger toward society, which they feel has betrayed them (Isaksen, popularsocialscience, 04/01/2013).

However, lack of social bound alone, is not enough to render people making violent.  Sternheimer (in Isaksen, 2013) points out that violence is learned through social contexts, and personal life experiences. Her research concludes that the “meaning of violence” is made within particular social settings. Some people are more easily fascinated by destructive incidents, and may find inspiration from violence and other mass shootings. Each person also has a unique set of life experience that affects levels of aggression. Even if some people are more aggressive by nature, the learning factor is essential. Violence can be learned, and people often learn from the imitation of others (copycat phenomenon).

Higher accessibility of guns is among the main cause of mass shooting in US.  The Guardian (16/02/ 2018) mentioned that “ Most Americans can buy an AR-15 rifle before they can buy beer.”  The military-style gun, the weapon of choice for mass shootings, can be bought in most states starting at the age of 18.  Americans have to be 21 before they can legally buy alcohol. But in most states, they can buy an AR-15 military-style rifle starting at age 18.Federal law has stricter age requirements for buying handguns than for the military-style rifles that have become the weapon of choice for shootings. With some exceptions, Americans must be 21 to buy a handgun from a licensed dealer.Law enforcement officials said Nikolas Cruz, 19,  the perpetrator of Parkland, Florida was able legally to purchase an AR-15 about a year ago.

Gun control, therefore, is a very serious issue in US, legally and politically.  The right to keep and bear arms in the US is a fundamental right,  protected by the Second Amendment to the US Constitution, part of the Bill of Rights, and by the constitutions of most U.S. states.  The second amendment (entry into force in 1791) mentioned that at “ a well-regulated militia being necessary to the security of a free state, the right of the people to keep and bear arms shall not be infringed.”

In other words,  by loosening gun control and resting on Second Amendment,  the State has actually ‘facilitated and protected’ the mass shooting which took place in the US.    Everytown for Gun Safety Support Fund (15/02/2018) criticized this policy by writing :  How many more before our leaders pass common-sense laws to prevent gun violence and save lives? Communities all over the country live in fear of gun violence. That’s unacceptable. We should feel secure in sending our children to school — comforted by the knowledge that they’re safe.

 

 

Kelompok 1

639-EN-expanding-social-security-in-indonesia-the-processes-and-challenges

Kelompok 2

Dinnia Joedadibrata_RP_Dinnia Joedadibrata_1515

 

Johannes Bosco :

36790-ID-penyelenggaraan-sistem-jaminan-sosial-sjs-di-indonesia-dalam-perspektif-internas

Muhammad Arya :

UGMPelayananSosial

 

Untuk kelompok/ individu yang akan presentasi pada 26 September 2017 baik kelas Reguler maupun Paralel,  boleh memilih satu dari dua pilihan bahan bacaan ini :

Swedish Welfare State:

M00094 an introduction to Swedish Welfare State

atau Dutch Welfare State

DutchWSejss Dutch Welfare State

Tugas :

Buat PPT -nya dan buat summary dari tulisan tersebut minimal 3 (tiga) halaman

Terimakasih

Heru Susetyo, PhD

 

 

 

 

 

Stigma Liar Perppu

Dimuat di Republika 31 Juli 2017

STIGMA DAN LABELISASI LIAR PERPPU

Heru Susetyo

Staf Pengajar  HAM dan Viktimologi  Fakultas Hukum Universitas Indonesia/

Sekjen Asosiasi Pengajar Viktimologi Indonesia (APVI)

Kekhawatiran banyak pihak bahwa Perppu No. 2 tahun 2017 tentang Perubahan UU Ormas No. 17 tahun 2013 dapat menjadi bola liar mulai terbukti.  Belum genap sebulan Perppu ini lahir namun stigmatisasi dan labelisasi kepada pihak-pihak tertentu mulai terjadi.

Kwarnas Gerakan Pramuka misalnya,  menjadi korbannya. Bantuan pendanaan kepada lembaga ini ditunda oleh Kemenpora sampai Ketua Kwarnas, Mantan Menpora Adhyaksa Dault, memberikan klarifikasi ihwal keterlibatannya bersama Hizbut Tahrir Indonesia (HTI)  (Republika, 26/07/2017).  Sebelumnya Menristekdikti Muhammad Nasir meminta agar semua rektor perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta, bisa memantau setiap kegiatan yang ada di universitas,  termasuk kegiatan dakwah.   Rektor tidak boleh membiarkan kegiatan dakwah yang menyimpang dari landasan negara (Repubika, 25/07/ 2017).

Di kesempatan yang lain,  Menristekdikti memberi arahan kepada rektor-rektor berbagai universitas untuk menemukan dan mencari dosen berstatus aparatur sipil negara (ASN) yang terindikasi terlibat ormas HTI. Sejauh ini sejumlah dosen telah terjaring penyisiran tersebut.  Lalu pimpinan perguruan tinggi diminta menindaklanjuti temuan data tersebut sesuai kewenangan masing-masing. Apabila terbukti melakukan pelanggaran administrasi,  yang bersangkutan segera diperiksa, diperingatkan dan ditegur (Republika, 27/07/2017).

Adalah kewenangan pemerintah untuk menegakkan hukum dan menciptakan keamanan dan ketertiban.  Namun sekali lagi,  upaya tersebut harus berlangsung dalam koridor hukum dan demokrasi, sesuai dengan karakteristik negara hukum.   Perppu No. 2/ 2017 secara tujuan adalah baik,  namun meniadakan peran pengadilan dalam mencabut badan hukum suatu Ormas adalah bertentangan dengan keadilan dan kepastian hukum.  Kini,  HTI memang sudah dibubarkan badan hukum-nya,  namun bola liar akibat Perppu No. 2/2017 akan terus bergulir seperti dalam kasus-kasus di atas.  Tidak hanya mantan Menpora Adhyaksa dan Kwarnas Gerakan Pramuka yang tersandera, namun PNS, ASN dan warganegara yang lain akan terancam mengalami viktimisasi dan diskriminasi hanya berdasarkan stigma dan labelisasi biasa.  Dan ini bisa meluas kemana-mana.  Orang bisa dianggap bersalah hanya karena suatu asosiasi dengan kelompk tertentu (guilt by association).

 

Jangan Mengulangi Sejarah

David Cole (2010)  menyebutkan bahwa guilt by association  adalah memang suatu pilihan prinsip yang menarik dari penegakan hukum dalam mencegah terjadinya bahaya atau kejahatan di masa mendatang.    Karena tanpa pendekatan ini,  aparat penegak hukum harus mengeluarkan dana dan upaya yang besar untuk melakukan investigasi terhadap individu atau kelompok yang diduga melakukan suatu kejahatan.  Pendekatan ini mengijinkan penegak hukum untuk menahan seseorang bukan karena keterlibatannya dalam kejahatan di masa silam, juga bukan karena  keterlibatannya  dalam perencanaan kejahatan di masa depan, namun semata-mata karena individu atau kelompok tersebut diasosiasikan atau terafiliasi dengan orang atau kelompok yang melakukan tindak kejahatan.

Menuduh seseorang atau kelompok sebagai bersalah tanpa pengadilan pernah terjadi di negara ini pasca G30S/ PKI.   Pelakunya bisa negara bisa juga aktor-aktor non negara alias masyarakat umum.  Apabila orang ataupun kelompok tersebut dihukum karena terbukti bersalah di pengadilan tentunya ini hal yang wajar, karena ini masuk pada ranah penegakan hukum.  Namun, banyak pula orang-orang yang dituding bersalah hanya karena prasangka atau diasosiasikan sebagai komunis/ anggota PKI tanpa proses pengadilan yang adil dan sahih.  Labelisasi dan stigma tersebut berakibat fatal.  Karena menimbulkan viktimisasi dan diskriminasi kepada individu dan kelompok-kelompok tertentu yang diasosiasikan dengan PKI.  Mungkin mereka tidak semua dibunuh, disiksa, dihukum ataupun dipenjara, namun sebagiannya sudah mengalami pembunuhan karakter (character assassination) yang berujung pada kematian perdata.   Dimana orang-orang yang terkena stigma tersebut akan sulit mencari kerja di lembaga publik, mendapat diskriminasi dalam pelayanan publik, dan dikucilkan oleh masyarakat di sekitarnya.

Dari sekian banyak stigmatisasi di Indonesia, pelabelan PKI merupakan pelabelan paling kejam. Hal ini memiliki efek negatif yang jauh ke dalam korban yang dilabeli.  Idhamsyah Eka Putra (Historia.id, 2016) menyebutkan bahwa , dibandingkan stigma-stigma lain seperti “China atau orang cacat’, label PKI lebih dahsyat.  Kalau sudah dilabeli PKI, maka bisa dikucilkan, dijauhi, dilecehkan.  Padahal kalau sudah dilabeli stigma, tidak ada urusannya dengan ideologi.

Stigma atau label lain yang juga cukup kejam adalah stigma sebagai ‘teroris’ ataupun ‘koruptor’.  Kalau orang yang dituduhkan adalah betul-betul teroris dan koruptor yang telah terbukti di pengadilan tentunya bukan persoalan besar.  Namun ketika itu dilekatkan semata-mata sebagai label dan stigma tanpa pembuktian apapun, ini adalah suatu bentuk viktimisasi.  Tidak hanya bagi sang individu, juga bagi keluarganya.  Label seperti ‘keluarga teroris’, ‘anak koruptor’, dan sebagainya akan terus menyertai mereka.

 

Radikalisme Tidak Tunggal

Hal berikutnya yang harus diperhatikan adalah, Perppu ini tidak bisa digunakan semata-mata hanya untuk memberangus Ormas-Ormas Islam yang dianggap radikal dan anti Pancasila/ NKRI saja.  Jangan ada monopoli tafsir terhadap radikalisme.

Radikalisme tidak dapat ditafsirkan semata-mata sebagai bersumber dari (pemahaman) kepada ajaran Islam.  Maka, istilah ‘radikalisme Islam’ adalah menyesatkan (misleading).  Karena radikalisme bisa bersumber dari banyak ideologi ataupun lingkungan-lingkungan sosial yang bervariasi. Ideologi ini bisa bersumber dari agama ataupun non agama. Kasus-kasus terorisme serigala tunggal (lone wolf terrorism) di Indonesia maupun di luar negeri,  membuktikan bahwa tidak semua kasus terorisme adalah bermotifkan agama ataupun politik.  Ada yang karena terpicu kebencian berlebihan (extreme hate crime) karena alasan SARA dan ada juga yang bermotifkan ekonomi.

Katakanlah ada individu ataupun kelompok yang terpapar ideologi atau ajaran radikal, tidak otomatis mereka kemudian akan melakukan kekerasan atau menjadi teroris.  Karena, untuk sampai melakukan tindakan terorisme,  merujuk pada Coolsaet (2016) dan Moghaddam (2012) ada sejumlah prasyarat lain, seperti kepribadian individu, pengaruh kelompok, serta lingkungan sosial, politik, ekonomi, budaya maupun keagamaan yang melingkupinya.

Coolsaet (2016)  menyebutkan bahwa akar radikalisme adalah kemarahan yang lahir karena ia dan individu menjadi korban, ataupun merasakan ia atau kelompoknya menjadi korban marjinalisasi dan  penghinaan yang berujung pada ketidakadilan (injustice/ inequity).  Ketidakadilan, perasaan dikecualikan (exclusion) dan penghinaan (humiliation) akan melahirkan sentimen yang kuat untuk melakukan perubahan yang radikal (Rakovska, 2014).

Faktor berikut yang melahirkan radikalisme adalah adanya pertemuan antara lingkungan yang mendukung radikalisme (enabling environment) dan permasalahan kepribadian yang individu yang unik dan spesifik.    Namun, Coolsaet (2016) menyebutkan bahwa tidak semua orang yang mengalami ketidakadilan dan tinggal di lingkungan yang mendukung akan menjadi radikal dan kemudian menjadi teroris.   Pengalaman pribadi sang individu, kekerabatan, pertemanan, dinamika kelompok dan proses sosialiasi, misalnya pernah terpapar kekerasan, adalah sangat berpengaruh dalam menjadikan seorang invidividu menjadi radikal atau tidak.

Ciri lain dari proses radikalisasi adalah biasanya mereka yang kemudian menggunakan kekerasan sebagai jalan keluar hanyalah segelintir individu saja.  Individu-individu yang berhimpun dalam kelompok-kelompok kecil yang memiliki kegusaran yang relatif sama. Coolsaet (2016) juga menegaskan bahwa kesetiaan pada ideologi tertentu,  katakanlah terhadap Islamisme tak selalu berujung pada kekerasan ataupun terorisme.  Karena kekerasan akan ditentukan dari proses radikalisasi yang dialami individu yang bersinggungan dengan lingkungan politik, sosial, ekonomi, budaya dan keagamaannya.

Fathali Moghaddam (dalam Hasani dan Naipospos, 2012)  menggambarkan bagaimana seseorang mengalami transformasi menjadi teroris.  Ia  memperkenalkan ‘the staircase to terroris’, bahwa untuk menjadi teroris seseorang tidak bisa serta merta.  Ada tahapan dengan berbagai dinamika sosial dan psikologi individu masing-masing yang harus dilalui.  Menurutnya,   tindakan terorisme adalah tahap akhir dari pikiran yang semakin menyempit.

 

Jangan Jadi Bola  Liar

Suka tidak suka Perppu No. 2 tahun 2017 ini sudah berlaku.  Walau sudah ada juga permohonan Uji Materiil ke Mahkamah Konstitusi (MK) untuk membatalkan Perppu tersebut.  Semoga saja Perppu ini tidak terus menjadi bola liar dan ‘senjata pemusnah massal’ yang dimanfaatkan oleh beberapa kelompok untuk memberikan stigma dan labeling kepada anak-anak bangsa yang pada gilirannya malah melahirkan diskriminasi dan viktimisasi.  Juga,  Perppu ini pemberlakuannya harus adil,  karena ancaman terhadap NKRI dan Pancasila bukan hanya dari radikalisme kelompok-kelompok Islam, namun semua latar belakang ideologi, apakah yang cenderung ke ultranasionalisme, liberalisme tanpa batas, komunisme, hingga ideologi agama dan kepercayaan  lain yang eksis di Indonesia juga harus dimonitor.  Karena,  ancaman terhadap ketahanan nasional dan keutuhan NKRI terserak merata pada semua kelompok penduduk di Indonesia.