Feeds:
Posts
Comments

Bloemfontein, S.A.

IMG_1198 IMG_1199 IMG_1551 IMG_1552 b403 b404

http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt578f73907f8f7/4-hal-yang-perlu-anda-ketahui-tentang-peradilan-anak

http://www.koran-jakarta.com/lebih-serius-melawan-perkosaan/

OLEH HERU SUSETYO, PHD

Tiga perkosaan dengan pelaku massal terjadi di paruh awal 2016.  Satu di  Rejang-Lebong Bengkulu pada April 2016 dengan korban Yn (14) dan Manado, Januari 2016 dengan korban F.  Satu lagi di Tangerang,  dengan korban EP. Tak sekadar diperkosa oleh 14 orang di Rejang Lebong,  Yn kemudian diikat dan dibuang ke jurang sampai meninggal.

Di Tangerang, korban EP sama nasibnya. Setelah diperkosa tiga orang lalu dibunuh secara amat sadis.  Sementara, F di Manado,  tidak sampai dibunuh, namun diperkosa dan dianiaya 15 orang.  Tragisnya,  di antara para tersangka berusia di bawah 18 tahun.

Kasus Rejang Lebong, Tangerang dan Manado hanya mewakili segelintir kasus perkosaan dan kekerasan seksual nasional. Tidak semua kasus perkosaan menyeruak ke permukaan. Sedang yang muncul ke permukaan tidak seluruhnya mendapat perhatian publik.

Ada kesamaan dari ketiga kasus tersebut.  Perlu waktu sebulan sejak Yn ditemukan tewas hingga menjadi perhatian publik. Sedang bagi F di Manado perlu empat bulan. Gadis Manado berinisial Siv itu berusia 19, nasibnya sama dengan Yuyun, diperkosa belasan orang. Meski selamat, trauma berat pasti dialami korban.

Laporan ke polisi empat bulan sebelumnya, hanya dianggap peristiwa biasa, bukan perkosaan. Mungkin saja polisi enggan memeriksa dan mendalami kasus Siv ini karena diduga, dua oknum polisi Gorontalo, tempat kejadian perkara,  terlibat (Perspektif, Koran Jakarta 11-05-2016).

Akan halnya, dalam kasus EP di Tangerang, kendati kejahatannya berlangsung amat sadis,  reaksi publik hanyalah sesaat. Marah secara kolektif, lalu lupa pula secara bersama. Bandingkan dengan di India.  Satu kasus perkosaan (gang rape) terjadi di New Delhi pada 16 Desember 2012 yang dilakukan enam pria. Korban meninggal dunia di Singapore pada 29 Desember 2012. Seluruh India berduka dan murka. Peringatan tahun baru 2013 diputuskan untuk diselenggarakan secara sederhana karena India tengah berkabung. Luar biasa negeri itu.

Di Indonesia, sebaliknya, kasus perkosaan seringkali ditanggapi secara tidak serius karena dianggap sebagai peristiwa sehari-hari dan kejahatan biasa. Ketika tahun 2012 ada anak usia 11 tahun diperkosa di Makassar, publik tidak terlalu bereaksi dan media massa juga tidak banyak memberitakan.

Reaksi masif terhadap perkosaan India tadi  menarik dicermati mengingat, perkosaan merupakan kejahatan yang tidak sedikit. Setiap 22 menit terjadi satu kali perkosaan di India.

Setelah kasus ‘gang rape’ 16 Desember 2012 di New Delhi tersebut kemarahan publik terjadi di mana-mana. Hampir seluruh kota besar  India bergejolak. Bahkan di Inggris pun,  terjadi unjuk rasa untuk mengecam peristiwa keji tersebut. Tak cukup itu, transportasi khusus disiapkan untuk mengantar dan menjemput korban perkosaan ke dan dari rumah sakit di Singapore. Pemerintah pusat turun tangan langsung dan menempatkan kasus ini sebagai prioritas. Peran kepolisian disorot keras dan beberapa yang tidak bertindak tepat dihukum.

Keamanan di transportasi publik dikritisi. Pembenahan dilakukan di mana-mana dan gugus tugas untuk kasus ini dibentuk. Per 1 Februari 2013 semua buss umum harus dilengkapi webcam, CCTV dan GPS. Awak bus dan pengemudi taksi harus diverifikasi dengan  kartu identitas jelas per 1 Maret 2013. Polisi berpakaian sipil ditempatkan di bus-bus dengan rute-rute rentan kekerasan. Diskotek harus tutup pukul 01.00. Nomor kontak langsung polisi (helpline 100) dan kekerasan terhadap perempuan (helpline 1091) disebarluaskan.

Selanjutnya, setiap kantor polisi harus memiliki satuan khusus pelayanan perempuan dan minimal dua wanita polisi piket pada malam hari. Pemerintah menyerukan agar  sekolah-sekolah tidak menyewa bus umum tanpa diverifikasi  polisi  pemilik dan sopirnya.

Politisi dan tokoh publik yang bersuara miring terhadap kasus ini dikecam keras. Misalnya Asharam Bapu, tokoh spiritual dari Gujarat, yang mengatakan bahwa dalam kasus perkosaan, perempuan sama bersalahnya dengan para tersangka (karena keluar malam hari dan berpakaian seksi). Korban seharusnya memperlakukan para pelaku seperti saudara. Kontan saja, komentar tidak sensitif gender ini mengundang kecaman.  Asharam Bapu langsung minta maaf secara terbuka (The Telegraph, 09/01/2013)

Di Desa Hisar di Haryana, India, pemuka masyarakat setempat menyerukan supaya para gadis tidak menggunakan telepon genggam. Mereka dilarang mengenakan t-shirt dan celana jeans. Seruan tersebut juga, kontan, mengundang reaksi keras pemerhati hak-hak perempuan. Katanya,  telepon genggam dan pakaian bukanlah sebab utama perkosaan.

Pelajaran

India memang bukan negeri  ideal untuk dijadikan benchmarking penegakan hukum. Angka kejahatatannya pun relatif tinggi. Apalagi pelanggaran lalu lintas dan kecelakaan  jalan raya, tak terbilang banyaknya. Namun, terlepas  apakah  India pascakasus gang rape sebagai pencitraan belaka,  kebijakan taktis yang diambil secara  hukum dan sosial politik patut diacungi jempol. Satu kasus perkosaan membuat seluruh negeri gempar dan muncul antisipasi.

Yang juga patut dipuji  sikap kritis dan kemarahan public, termasuk advokasi para pemerhati hak-hak perempuan. Tak sekadar marah kepada pelaku, mereka juga mengkritik para penegak hukum, politisi yang tak bersuara lantang, hingga tokoh agama yang asal bunyi.

Pembelajaran lain, hukum India begitu melindungi korban. Sampai saat ini nama korban dan foto pelaku tak pernah diungkapkan jelas. Media massa pun menghormati ketentuan tersebut. Publik hanya tahu korban sebagai gadis muda berusia 23,  mahasiswa Fisioterapi di New Delhi, tidak lebih.  Sementara di Indonesia,  rakyat  begitu mudah tahu  korban Y di Bengkulu atau  identitas asli korban EP di Tangerang.

Indonesia harus lebih serius dalam memerangi perkosaan. Tidak cukup hanya mengutuk dan marah sesaat, lalu lupa.  Penegakan hukum  harus adil  dan tidak semata-mata menyalahkan korban. Salahkan juga penegakan hukum yang lemah, aparat yang tidak awas, fasilitas kurang layak, dan  mentalitas tidak sehat.  Belum lagi peredaran miras,  pornografi tidak terkontrol, serta peredaran narkoba yang massif.  Semua berkontribusi pada lahirnya perkosaan.

Rumusan perkosaan pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) juga harus direvisi. Definisi Pasal 285 KUHP (yang telah berusia nyaris satu abad) hanya memaknai perkosaan sebagai korbannya hanya perempuan yang bukan istrinya (bukan istri pelaku).  Hukumannya maksimal hanya 12 tahun.

Padahal,  saat ini perkosaan tidak hanya terjadi pada perempuan, yang bukan istri pelaku.  Perkosaan bisa terjadi perempuan kepada laki-laki, sesama jenis, ataupun bisa terjadi dalam rumah tangga (marital rape). Hukuman maksimal 12 tahun juga sudah sepatutnya ditinjau. Perkosaan itu kejahatan luar biasa kejam. Penderitaan korban tidak hanya fisik namun juga mental dan sosial yang traumatik lama. Maka dari itu, sudah selayaknya  hukuman pemerkosa  tak cukup hanya 12 tahun. Negara harus lebih serius melawan pemerkosaan yang semakin menjadi-jadi.

        

Penulis Staf Pengajar Viktimologi dan Hukum Perlindungan Anak FH UI

lex lk20001

http://nasional.kompas.com/read/2016/02/18/21595081/10.Tahun.Lalu.Prinsip.untuk.Tidak.Mendiskriminasi.LGBT.Ditandatangani.di.Yogyakarta

 

JAKARTA, KOMPAS.com – Dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Heru Susetyo, menyebutkan bahwa pada November 2006, di Indonesia telah ditandatangani prinsip untuk menjaga hak-hak mendasar terkait komunitas Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transjender (LGBT).

Kesepakatan itu tertulis dalam Yogyakarta Principles, yang ditandatangani oleh 29 pakar HAM internasional dari 25 negara. Saat itu, Indonesia hanya diwakili mendiang Rudi Muhammad Rizki, yang pernah menjadi hakim adhoc dalam pengadilan HAM.

Dokumen tersebut berisi prinsip-prinsip hak mendasar berkaitan orientasi seksual dan identitas jender.

“Ketika kita sekarang ramai tentang LGBT, 10 tahun yang lalu lahir suatu prinsip acuan tentang SOGI Rights (Sexual Orientation and Gender Identity),” ujar Heru dalam sebuah acara diskusi di Pejaten, Jakarta Selatan, Kamis (18/2/2016).

Heru menambahkan, Yogyakarta Principles sifatnya terbilang lunak (soft law), bukan aturan yang ketat dan mengikat (hard law).

Sehingga, sifatnya tidak memaksa dan tidak memerlukan ratifikasi, karena tidak seperti konvensi atau perjanjian.

Meski begitu, prinsip ini bisa jadi menjadi rujukan bagi negara-negara anggota PBB terkait orientasi seksual.

Selain itu, tidak menutup kemungkinan kelompok yang pro dengan hak-hak LGBT menjadikan prinsip ini untuk memperkuat klaim mereka.

Sedangkan bagi kalangan kontra LGBT, prinsip ini bisa bersifat mengganggu, karena memberikan legalisasi atau dasar hukum untuk legalitas hak-hak LGBT.

“Tergantung negara bersangkutan atau hak-hak politik setiap negara,” kata Heru.

Ia menambahkan, menurut Yogyakarta Principles dan Kovenan Hak-Hak Sipil dan Politik Warga Negara, LGBT tetap memiliki hak untuk terbebas dari diskriminasi dalam beberapa hal.

Hak itu misalnya dalam pekerjaan, pendidikan, pekerjaan dan kesehatan, yang tidak boleh didiskriminasi.

Namun, untuk merambah kepada hak-hak lain yang sifatnya lebih besar, seperti pernikahan sejenis, menurut Heru akan sulit untuk diterapkan Indonesia.

Heru menambahkan, dalam Undang-Undang Dasar 1945 pun disebutkan bahwa hak asasi manusia terbatas. Di antaranya dibatasi nilai agama, sosial, budaya, dan hak orang lain. Serta tak mengganggu ketentraman dan ketertiban.

Pada akhirnya, kata dia, Yogyakarta Principles terbentur nilai-nilai agama dan sosial negara.

“Jadi sebatas tidak mendapat kekerasan, boleh bekerja, berusaha, berdagang, berobat itu oke. Tapi selebihnya akan sulit karena bertentang dengan nilai sosial agama di Indonesia,” tuturnya.

heru @Ummi March 20160001 Heru @UMMI March 2016 20001

TERORISME DAN TURIS BENCANA

Heru Susetyo

Peneliti Terorisme untuk PhD dalam Bidang Viktimologi di Tilburg University, Netherlands/

Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Terorisme setengah hati adalah ungkapan yang tepat untuk menggambarkan tindakan terorisme di Kamis Berdarah 14 Januari 2016 di sekitar Jalan Thamrin Jakarta Pusat.   Tersangka teroris-nya setengah hati.  Warga masyarakat-pun meresponnya dengan setengah hati.

Kendati memakan korban tewas empat warga sipil dan 34 luka-luka, dan  ini sangat patut disesalkan, bisa dikatakan terorisme tersebut salah sasaran.  Juga kurang professional.  Katakanlah yang mereka incar adalah para polisi Indonesia dan ‘kepentingan Amerika Serikat’ yang direpresentasikan melalui gerai Starbucks. Nyatanya yang jadi korban serius malah warga sipil.  Kerusakan yang terjadi pada gerai Starbucks juga tak membuat Starbucks mogok beroperasi.  Ketakutan massal dari warga masyarakat tidak terjadi.  Korban tewas dari pihak polisi tak ada. ‘Kepentingan Amerika’ tidak terlukai.  Lalu untuk apa sampai harus membunuh diri melalui bom?    Simpati tak didapat.  Dukungan tak lahir.  P Malah kebencian dan amarah yang dituai sang teroris.

Setengah hati yang berikutnya adalah respon warga masyarakat.  Secara kasat mata, melalui lensa media, maupun melalui dunia maya, kita melihat bahwa respon masyarakat tidak terlalu serius menyikapi kejadian luar biasa ini.  Kepanikan dan kengerian di fase-fase awal insiden memang terjadi.  Namun tak lama kemudian berubah menjadi tontonan, dan tak sedikit pula yang memodifikasinya menjadi lucu-lucuan di social media.   Di sekitar lokasi insiden yang disterilkan,  alih-alih bergerak menjauh, masyarakat malah asyik menonton polisi berbaku tembak.  Bak menonton laga film Hollywood.  Para pedagang keliling-pun tetap berjualan dan masyarakat tetap membeli dagangannya.  Seolah tak ada kejadian yang luar biasa.

Bisa dikatakan,  terorisme Jalan Thamrin tersebut menjadi  heboh karena persis terjadi di jantung Indonesia. Di Jakarta Pusat. Di siang hari. Di waktu kerja. Di pusat perkantoran. Dan di saat warga kota sedang sangat aktif ber-social media.    Padahal, banyak lagi tindakan terorisme yang terjadi di pelosok-pelosok negeri.  Apakah di Poso Sulawesi Tengah,  Makassar-Sulsel. Sumbawa NTB,  Aceh, Jawa Tengah, dan sebagainya yang tak jadi hits, karena jauh dari lensa media dan tak terpantau mata dan telinga para netizen.

 

Target Meleset

Sezgin (2007) menyebutkan, terorisme adalah konsep yang paling diperdebatkan dalam ilmu sosial dan mendefinisikan terorisme adalah salah satu pekerjaan yang paling memicu kontroversi. Terorisme adalah juga terminologi yang sering dipertentangkan dan sarat subyektivitas.  Namun demikian, para  sarjana bersepakat bahwa dalam peristiwa terorisme terkandung empat elemen (Isthiaq Ahmad, 2012) antara lain:  (1) terorisme adalah kejahatan; (2) terorisme dilakukan sengaja; (3) target utama terorisme masyarakat sipil; (4) motif utamanya untuk menciptakan ketakutan.   Menilik kasus terorisme Jalan Thamrin tersebut,   dua elemen tak terpenuhi.  Yaitu bahwa target utama mereka adalah polisi,  namun ternyata warga sipil yang jadi korban.  Kedua,  motif utamanya untuk menciptakan ketakutan.  Ternyata, alih-alih takut,  penegak hukum dan  warga masyarakat malah bersatu padu untuk melawan mereka.

Pelaku juga nampak sekali kurang memahami medan.  Mereka tak menyadari bahwa di TKP yang berdekatan dengan ring satu tersebut, kendati tak nampak berkeliaran, mobilitas polisi lumayan cepat. Maka, alih-alih membunuh polisi, malah mereka yang tewas duluan.

Apabila dibandingkan dengan kasus-kasus terorisme di jagat dunia yang berskala besar, seperti serangan teroris di Paris pada 13 November 2015, serangan  teroris ke teater di Moskow pada 23-26 Oktober 2002,  pengepungan sekolah Beslan di Rusia pada 1 September 2004,  pemboman gedung FBI di Oklahoma City oleh Tim Mc Veigh pada 19 April 1995, serangan Teroris di Mumbai pada November 2008,  serangan teroris ke Westgate Mall Nairobi pada 1 September 2013, Bom Bali 1 pada 12 Oktober 2002, serangan solo teroris kulit putih Anders Breivik di Norwegia pada 22 Juli 2011, maka serangan teroris Thamrin memang tidak berdampak besar dan cenderung mudah diurai modus operandi-nya.  Dalam bilangan jam, polisi sudah dapat menetapkan siapa tersangkanya. Siapa otak utamanya. Lalu melakukan penangkapan dan penggeledahan di banyak tempat.  Kesimpulan sementara, pelakunya pemain lama dan cenderung kurang profesional.  Polisi Indonesia, sebaliknya, perlu diacungi jempol.

 

Disaster Literacy dan Turis Bencana

Namun demikian,  kendati pelakunya kurang professional dan korban yang jatuh tidak sebanyak pada  kasus-kasus terorisme tersebut di atas, bukan berarti terorisme Jalan Thamrin tersebut tidak serius.  Karena satu korban tewas ataupun seribu korban tewas, apabila kematiannya disebabkan oleh perkara yang tidak wajar, seperti terorisme,  tetaplah harus mendapat perhatian dan penyikapan yang serius.  Dari negara, masyarakat, dunia usaha, maupun pemangku kepentingan lainnya.   Sama halnya dengan korban akibat kecelakaan ataupun bencana alam. Korban kapal penumpang yang karam harus mendapat perhatian yang sama dengan korban pesawat jatuh.  Korban tewas tersengat listrik akibat galian kabel di area publik juga harus mendapat hak-hak yang sama seperti halnya korban gempa bumi maupun tsunami.   Lalu,  latar belakang kewarganegaraan, suku, agama, ras, golongan sosial, afiliasi politik, kelompok usia dan gender, jangan pernah membuat korban diperlakukan secara berbeda-beda oleh negara maupun masyarakat luas.

Maka, disinilah perlunya semua pemangku kepentingan ‘melek bencana’.  Termasuk melek terhadap kejahatan seperti terorisme.  Beberapa bentuk ke-melek-an tersebut misalnya, tidak mudah mensyiarkan gambar ataupun berita tentang terorisme, baik melalui media sosial maupun media konvensional, selama belum ter-verifikasi keakuratan-nya.  Tidak mengambil dan mendistribusikan gambar korban terorisme selama tidak ada ijin dari otoritas atau keluarga yang bersangkutan. Tidak mudah berprasangka kepada orang atau kelompok orang tertentu,  hanya karena orang-orang dimaksud memiliki karakteristik seperti lazimnya ‘tersangka teroris’ ataupun  ‘keluarga tersangka teroris.’  Misalnya, hanya karena mereka berjenggot panjang, bercelana cingkrang atau sang istri menggunakan cadar.  Juga,  masyarakat sedapat mungkin bersikap kooperatif dan memudahkan aparat keamanan untuk bekerja dalam menumpas pelaku maupun dalam olah TKP (Tempat Kejadian dan Perkara) dengan tidak berkerumun sendiri, melakukan selfie,  atau menonton saja layaknya turis bencana.

Melek bencana sendiri adalah suatu kondisi dimana individu mempunyai kapasitas untuk mendapatkan, memproses, dan memahami informasi dasar tentang bencana (Brown,et.al :2014), baik bencana karena ulah manusia (human-made disaster) maupun bencana alam (natural disaster).   Lalu, individu memiliki pengetahuan dan ketrampilan yang memadai untuk merespon bencana tersebut, yang dalam disaster management lazim disebut kesiapsiagaan menghadapi bencana (disaster preparedness).    Termasuk disini adalah kemampuan untuk memilih, mengolah dan meneruskan informasi melalui media yang cocok (media literacy), memahami hambatan-hambatan dan peluang-peluang, serta memiliki kemampuan mengontrol diri pribadi untuk tetap bisa bertahan dalam keadaan aman sekaligus segera pulih dari  penderitaan akibat bencana.

Terorisme di Indonesia tak akan berhenti apabila negara, masyarakat, dan semua pemangku kepentingan setengah hati dalam menghadapinya.  Terorisme itu serius. Maka harus dihadapi secara serius.  Bila Sang Teroris setengah hati,  negara dan masyarakat tak boleh ikut-ikutan setengah hati.  Semua pemangku kepentingan harus memiliki kesiapsiagaan dan  melek bencana. Jangan malah menjadi turis bencana.

 

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.