Feeds:
Posts
Comments
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

wat arun & chao phraya river

Mimpi buruk itu kini jadi kenyataan. Raja Bhumibol Adulyadej alias “Rama IX” (nama dan gelaran aslinya panjang sekali)  akhirnya mangkat  setelah sakit keras berkepanjangan, pada 13 Oktober 2016. Dua bulan saja menjelang milad-nya yang ke 89. Raja yang berkuasa di Thailand sejak tahun 1946 dan disebut-sebut sebagai raja yang berkuasa terlama sekaligus terkaya dalam sejarah dunia ini meninggalkan legacy yang luar biasa bagi rakyat Thailand.

Legacy Rama IX yang luar biasa adalah kharisma dan wibawa-nya selaku “father of the nation” dan pemersatu Thailand. Ia adalah ayah sesungguhnya bagi rakyat Thailand. Tak heran, tanggal kelahirannya yaitu 5 December (1927) dijadikan sebagai Hari Ayah (Father Day) di Thailand. Legacy-nya semakin kuat karena selama tujuh puluh tahun berkuasa ia berhasil mempersatukan Thailand dan membawa Thailand ke dalam pusaran kekuatan dan kesejahteraan ekonomi sosial dan budaya. Pembangunan pertanian, pariwisata, industri-manufaktur, pendidikan, kesehatan, hingga olahraga melambung pesat semasa kekuasaannya.

Satu hal yang bermasalah adalah stabilitas politik. Krisis politik dan kekuasaan memang amat sering terjadi di Thailand. Utamanya ketika Thailand beralih dari Monarkhi Absolut menuju Monarkhi Konstitutional sejak 1932.  Perdana Menteri demi Perdana Menteri dan Kabinet demi Kabinet-pun bergonta ganti sepanjang masa kekuasaan Rama IX.  Apakah melalui pemilu ataupun via kudeta. Hebatnya, monarkhi Thailand yang dipimpin Rama IX tetap tak terusik. Alih-alih terusik, semua pemimpin eksekutif Thailand yang lahir, entah melalui pemilu ataupun via kudeta, selalu meminta restu dan pengesahan dari Rama IX. Dan semua tak akan berani duduk sejajar ketika menghadap-nya ketika meminta restu. Mereka akan duduk di lantai dalam posisi menghormat. Tak pandang apakah ia seorang Perdana Menteri ataupun Jenderal Tertinggi angkata bersenjata.

Maka, bagi rakyat Thailand, ia tak sekedar raja, namun juga Manusia Setengah Dewa (Demigod) ataupun “Setengah Tuhan”. Kebijakan dan perintahnya adalah sakral dan wajib ditaati tanpa reserve.

Dan di Thailand, memang ada tiga serangkai yang sakral dan tak boleh diusik oleh siapapun, yaitu Negara (monarkhi), agama (Buddhism) dan Raja. Mengusik salah satunya atau ketiga-tiganya adalah sama dengan mencari gara-gara.  Apalagi, hukum Lese Majeste (larangan menghina, mengancam dan  memfitnah Raja dan Keluarga Raja) masih berlaku sejak tahun 1908 sampai sekarang.  Ancaman hukumannya-pun serius. Tiga sampai lima belas tahun penjara bagi para pelakunya.

Memikirkan bahwa Rama IX akan mangkat pada suatu waktu adalah hal yang tak terbayangkan bagi rakyat Thailand. Rekan-rekan Thailand saya, ketika suatu kali saya bertanya apa yang akan terjadi pada Thailand apabila suatu waktu Rama IX mangkat, menjawab seperti ini : “I have no guts to imagine that someday he will pass away,”, “I wish he will live forever”, atau “Please don’t ask it, that’s very difficult question.”

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

monks and schoolchildren

Kekhawatiran tersebut masuk akal. Siapapun pengganti Rama IX,  diramalkan tak akan memiliki legacy, wibawa dan kharisma sekuat Rama IX.  Padahal selama ini Rama IX adalah faktor perekat dan pemersatu Thailand. Kedigjayaan dan kewibawaan monarkhi takkan sekuat dan seberpengaruh ketika di bawah Rama IX.  Faksi-faksi politik yang bertikai takkan lagi punya patron yang dihormati, disegani, ditaati dan ditakuti.  Ancaman chaos politik berkepanjangan membayang di hadapan mata.

Raja Rama IX memang adalah segalanya bagi Rakyat Thailand. Dalam bahasa salah seorang professor di Mahidol University : “The King is everything for people of Thailand, he is their hearts and minds.” Maka, tak heran,  kalimat penghormatan “Long Live The King” senantiasa bergema dimana-mana.

Kini Rama IX sudah berangkat. Namun Thailand harus tetap survive, tetap move on. One life ends, others continue, dalam bahasa guru saya di Thailand.  Kehidupan Rama IX memang sudah berakhir. Namun kehidupan Thailand harus terus berlangsung. Legacy-nya harus terus  dipelihara dan menjiwai kehidupan negeri dan bangsa Thailand. Inilah makna ‘Long Live the King’ yang sesungguhnya.

Semoga saja the “land of smile” akan terus tersenyum sampai kapanpun. Berkabung secara mendalam adalah amat wajar, namun senyum dan harapan harus terus dikembangkan. Suu suu Thailand !

 


*Heru Susetyo   Pernah tinggal, belajar dan wara-wiri di Thailand antara 2006-2014, sempat menjadi Ketua PPLN Bangkok 2008-2009 dan Ketua PPI Thailand (Permitha) pada 2009-2010.

putthamonthon-park

Mahidol Student ID

mahidol-university-student0001

http://www.republika.co.id/berita/koran/opini-koran/16/09/09/od864a-pria-korban-kejahatan-seksual

 

Pria Korban Kejahatan Seksual
 
Jumat, 09 September 2016, 14:00 WIB

Terungkapnya prostitusi dengan korban anak laki-laki sebagai pemuas syahwat kaum penyuka sesama jenis di sekitar Bogor pada akhir Agustus 2016 ini menghadirkan sisi lain kejahatan seksual. Bahwasanya anak-anak dan pria juga rentan terhadap kejahatan seksual. Tidak hanya perempuan yang melulu menjadi korban.

Bentuk kejahatan seksual terhadap pria, apakah berstatus anak-anak ataupun orang dewasa adalah bervariasi. Dapat berupa pelecehan seksual dalam segala bentuknya, pemaksaan berhubungan seks, dieksploitasi untuk keperluan pornografi, diperdagangkan, ditipu, diperdaya (human trafficking) dalam bisnis prostitusi, dan lain sebagainya.

Sayangnya, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia memiliki rumusan delik yang terbatas ketika mengatur kejahatan seksual terhadap pria. Misalnya, dalam hal perkosaan. Pasal 285 KUHP menyebutkan bahwa “Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia, dihukum, karena memerkosa, dengan hukuman penjara selama-lamanya 12 tahun.” Sejatinya, pengertian ‘perkosaan’ seperti di atas membatasi kejahatan perkosaan hanya bisa terjadi oleh laki-laki kepada perempuan yang bukan istrinya. Sehingga, perkosaan oleh perempuan kepada laki-laki dikeluarkan dari pengertian perkosaan. Juga, perkosaan antara sesama jenis (antara sesama laki-laki atau antara sesama perempuan) adalah dianggap bukan perkosaan juga.

Kasus yang menimpa artis SJ di Kelapa Gading, Jakarta Utara, adalah salah satu contoh. Pada 14 Juni 2016, ia dipidana tiga tahun penjara karena terbukti melakukan tindak pidana cabul dengan orang yang belum dewasa dan berjenis kelamin sama  (Sindonews, 14/6). Sebagian kalangan kecewa dengan vonis ini karena dianggap terlalu ringan. Pasal yang digunakan adalah Pasal 292 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal lima tahun penjara. Barangkali, apabila delik perkosaan direformulasi sehingga mencakup jenis kejahatan yang dilakukan artis SJ, ia bisa dipidana atas dasar melakukan tindak pidana perkosaan dengan hukuman penjara yang tentunya lebih lama.

Pria sebagai korban perkosaan

Kenyataan sosial dan perkembangan tren kejahatan menunjukkan bahwa kejahatan ‘serupa perkosaan’ bisa terjadi antara   perempuan kepada laki-laki atau bahkan antara sesama jenis. Dan, sebagian negara Barat sudah mengakomodasi hal tersebut. Sebagai contoh, sejak Januari 2012, Amerika Serikat memberlakukan rumusan baru tentang perkosaan, yaitu “Penetrasi, baik berskala berat maupun ringan, terhadap vagina maupun anus, oleh bagian tubuh atau alat tertentu, termasuk penetrasioral melalui organ seks oleh orang tertentu, tanpa persetujuan dari korban.” (NBCNews, 06/1/2012).

Terkait fenomena laki-laki sebagai korban perkosaan ini, Jessica Turchik (2012) menyebutkan bahwa meskipun mayoritas kejahatan seksual dewasa dilakukan oleh laki-laki terhadap wanita, laki-laki juga potensial mengalami serangan seksual.

Namun, fenomena ini sering diabaikan. Diperkirakan sekitar tiga-delapan persen pria Inggris dan Amerika pernah mengalami insiden serangan seksual pada masa dewasanya. Kemudian, riset dari Lara Stemple (2008) mengungkapkan bahwa Center for Disease Control and Prevention dan National Justice Institute Amerika Serikat menemukan data bahwa 92.700 pria dewasa telah diperkosa secara paksa setiap tahunnya di USA. Sekitar tiga persen dari total pria Amerika (atau   totalnya 2,78 juta jiwa) pernah mengalami perkosaan ataupun percobaan perkosaan dalam hidupnya. Statistik dari National Crime Victimization-Bureau of Justice menemukan bahwa 11 persen dari total korban serangan seksual adalah laki-laki. Di   Inggris, prevelansi laki-laki menjadi korban perkosaan adalah 2,89 persen. Kemudian, Inggris dan Wales, kasus-kasus pemerkosaan laki-laki berjumlah 7,5 persen dari total kasus perkosaan.

Satu analisis yang dilakukan terhadap 120 studi tentang prevalensi menyimpulkan bahwa tiga persen laki-laki di seluruh dunia pernah diperkosa sepanjang hidupnya (baik ketika anak-anak maupun ketika sudah dewasa). Angka prevalensi yang  sama adalah 13 persen terhadap perempuan. WHO bahkan menyebutkan angka yang lebih tinggi dengan menyampaikan data bahwa lima persen sampai 10 persen laki-laki di seluruh dunia pernah mengalami kekerasan seksual pada waktu anak-anak  (Stemple, 2008). Bagus Takwin (2011) menyebutkan bahwa korban perkosaan dilakukan terhadap perempuan, anak-anak, dan laki-laki di setiap usia, juga orang dengan beragam jenis fisik dan cara bertingkah laku.

Perkosaan tidak hanya terjadi terhadap perempuan dengan karakteristik tertentu, juga tidak hanya terjadi terhadap orang   yang keluar malam atau sering berpapasan dengan orang asing, tetapi bisa terjadi pada siapa saja, termasuk terhadap laki-laki. Menurutnya lagi, perkosaan adalah tindakan kekerasan, sebuah kejahatan kekerasan, bukan tindakan gairah.  Perkosaan adalah sebuah usaha untuk menyakiti dan merendahkan yang menggunakan seks sebagai senjatanya. Selain   senjata lainnya. Korbannya bisa perempuan atau laki-laki, bisa anak-anak atau orang dewasa, bahkan manula.

Merumuskan ulang delik perkosaan demi keadilan bagi para korban perkosaan dan memberikan jaminan kepastian hukum dalam penanganan kasus-kasus perkosaan, sepatutnya delik perkosaan memang harus  dirumuskan ulang. Rumusan   perkosaan pada Pasal 285-288 KUHP sudah kedaluwarsa.

Memang, dalam rumusan draf RUU KUHP yang baru (draf Kemenkumham pada 2015), rumusan tentang perkosaan (Pasal   491) sudah mengalami perluasan. Bahwasanya perkosaan tidak harus terjadi dengan kekerasan dan tidak harus terjadi dengan perempuan yang bukan istrinya. Tindak pidana perkosaan juga diperluas cakupannya, tidak hanya laki-laki   memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin perempuan, tapi juga laki-laki memasukkan alat kelaminnya ke dalam anus atau mulut perempuan atau laki-laki memasukkan suatu benda yang bukan merupakan bagian tubuhnya ke dalam vagina atau anus perempuan.

Namun demikian, pemahaman bahwa perempuan juga bisa melakukan perkosaan terhadap laki-laki ataupun sesama jenis   (sesama pria dan sesama wanita) bisa melakukan perkosaan, tampaknya belum terakomodasi dalam draf RUU KUHP yang baru. Memang perlu kajian khusus dan mendalam untuk mereformulasi delik perkosaan untuk sampai mencakup hal tersebut. Juga meluaskan perspektif dan siap menerima wawasan baru. Bahwasanya perkosaan bukanlah semata-mata persoalan gairah seks, melainkan juga persoalan relasi kuasa antardua (atau lebih) anak manusia.

Pemahaman terhadap korban juga harus diperluas. Apalagi, siapa ‘korban’ dan siapa bukan ‘korban’ sejatinya tidak   semata-mata persoalan hukum, tapi juga konstruksi sosial.  ‘Korban’ menjadi ‘korban’ karena dikonstruksikan oleh masyarakat sebagai ‘korban’ bukan semata-mata mandat undang-undang (Kevin D Brown, The Social Construction of Rape Victim, 1992).

Akhirnya, mari kita mengawal perubahan delik tentang kekerasan seksual maupun tentang perkosaan di KUHP, baik di Mahkamah Konstitusi maupun DPR. Saat ini, Pasal 284, 285, dan 292 KUHP yang berkisar tentang kekerasan seksual tengah diajukan uji materiilnya ke hadapan Mahkamah Konstitusi oleh para sarjana dan aktivis pencinta keluarga dan pelindung anak.

Juga, DPR saat ini tengah menuntaskan perubahan KUHP yang baru, termasuk rumusan tentang kejahatan seksual. Semoga,   baik MK maupun DPR, akan memutuskan yang terbaik untuk perlindungan keluarga dan anak-anak Indonesia, termasuk mengakomodasi rumusan bahwa pria, baik berstatus anak-anak maupun orang dewasa, adalah juga rentan menjadi objek kejahatan seksual.

Heru Susetyo
Staf Pengajar Viktimologi dan Hukum Perlindungan Anak Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Bloemfontein, S.A.

IMG_1198 IMG_1199 IMG_1551 IMG_1552 b403 b404

http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt578f73907f8f7/4-hal-yang-perlu-anda-ketahui-tentang-peradilan-anak

http://www.koran-jakarta.com/lebih-serius-melawan-perkosaan/

OLEH HERU SUSETYO, PHD

Tiga perkosaan dengan pelaku massal terjadi di paruh awal 2016.  Satu di  Rejang-Lebong Bengkulu pada April 2016 dengan korban Yn (14) dan Manado, Januari 2016 dengan korban F.  Satu lagi di Tangerang,  dengan korban EP. Tak sekadar diperkosa oleh 14 orang di Rejang Lebong,  Yn kemudian diikat dan dibuang ke jurang sampai meninggal.

Di Tangerang, korban EP sama nasibnya. Setelah diperkosa tiga orang lalu dibunuh secara amat sadis.  Sementara, F di Manado,  tidak sampai dibunuh, namun diperkosa dan dianiaya 15 orang.  Tragisnya,  di antara para tersangka berusia di bawah 18 tahun.

Kasus Rejang Lebong, Tangerang dan Manado hanya mewakili segelintir kasus perkosaan dan kekerasan seksual nasional. Tidak semua kasus perkosaan menyeruak ke permukaan. Sedang yang muncul ke permukaan tidak seluruhnya mendapat perhatian publik.

Ada kesamaan dari ketiga kasus tersebut.  Perlu waktu sebulan sejak Yn ditemukan tewas hingga menjadi perhatian publik. Sedang bagi F di Manado perlu empat bulan. Gadis Manado berinisial Siv itu berusia 19, nasibnya sama dengan Yuyun, diperkosa belasan orang. Meski selamat, trauma berat pasti dialami korban.

Laporan ke polisi empat bulan sebelumnya, hanya dianggap peristiwa biasa, bukan perkosaan. Mungkin saja polisi enggan memeriksa dan mendalami kasus Siv ini karena diduga, dua oknum polisi Gorontalo, tempat kejadian perkara,  terlibat (Perspektif, Koran Jakarta 11-05-2016).

Akan halnya, dalam kasus EP di Tangerang, kendati kejahatannya berlangsung amat sadis,  reaksi publik hanyalah sesaat. Marah secara kolektif, lalu lupa pula secara bersama. Bandingkan dengan di India.  Satu kasus perkosaan (gang rape) terjadi di New Delhi pada 16 Desember 2012 yang dilakukan enam pria. Korban meninggal dunia di Singapore pada 29 Desember 2012. Seluruh India berduka dan murka. Peringatan tahun baru 2013 diputuskan untuk diselenggarakan secara sederhana karena India tengah berkabung. Luar biasa negeri itu.

Di Indonesia, sebaliknya, kasus perkosaan seringkali ditanggapi secara tidak serius karena dianggap sebagai peristiwa sehari-hari dan kejahatan biasa. Ketika tahun 2012 ada anak usia 11 tahun diperkosa di Makassar, publik tidak terlalu bereaksi dan media massa juga tidak banyak memberitakan.

Reaksi masif terhadap perkosaan India tadi  menarik dicermati mengingat, perkosaan merupakan kejahatan yang tidak sedikit. Setiap 22 menit terjadi satu kali perkosaan di India.

Setelah kasus ‘gang rape’ 16 Desember 2012 di New Delhi tersebut kemarahan publik terjadi di mana-mana. Hampir seluruh kota besar  India bergejolak. Bahkan di Inggris pun,  terjadi unjuk rasa untuk mengecam peristiwa keji tersebut. Tak cukup itu, transportasi khusus disiapkan untuk mengantar dan menjemput korban perkosaan ke dan dari rumah sakit di Singapore. Pemerintah pusat turun tangan langsung dan menempatkan kasus ini sebagai prioritas. Peran kepolisian disorot keras dan beberapa yang tidak bertindak tepat dihukum.

Keamanan di transportasi publik dikritisi. Pembenahan dilakukan di mana-mana dan gugus tugas untuk kasus ini dibentuk. Per 1 Februari 2013 semua buss umum harus dilengkapi webcam, CCTV dan GPS. Awak bus dan pengemudi taksi harus diverifikasi dengan  kartu identitas jelas per 1 Maret 2013. Polisi berpakaian sipil ditempatkan di bus-bus dengan rute-rute rentan kekerasan. Diskotek harus tutup pukul 01.00. Nomor kontak langsung polisi (helpline 100) dan kekerasan terhadap perempuan (helpline 1091) disebarluaskan.

Selanjutnya, setiap kantor polisi harus memiliki satuan khusus pelayanan perempuan dan minimal dua wanita polisi piket pada malam hari. Pemerintah menyerukan agar  sekolah-sekolah tidak menyewa bus umum tanpa diverifikasi  polisi  pemilik dan sopirnya.

Politisi dan tokoh publik yang bersuara miring terhadap kasus ini dikecam keras. Misalnya Asharam Bapu, tokoh spiritual dari Gujarat, yang mengatakan bahwa dalam kasus perkosaan, perempuan sama bersalahnya dengan para tersangka (karena keluar malam hari dan berpakaian seksi). Korban seharusnya memperlakukan para pelaku seperti saudara. Kontan saja, komentar tidak sensitif gender ini mengundang kecaman.  Asharam Bapu langsung minta maaf secara terbuka (The Telegraph, 09/01/2013)

Di Desa Hisar di Haryana, India, pemuka masyarakat setempat menyerukan supaya para gadis tidak menggunakan telepon genggam. Mereka dilarang mengenakan t-shirt dan celana jeans. Seruan tersebut juga, kontan, mengundang reaksi keras pemerhati hak-hak perempuan. Katanya,  telepon genggam dan pakaian bukanlah sebab utama perkosaan.

Pelajaran

India memang bukan negeri  ideal untuk dijadikan benchmarking penegakan hukum. Angka kejahatatannya pun relatif tinggi. Apalagi pelanggaran lalu lintas dan kecelakaan  jalan raya, tak terbilang banyaknya. Namun, terlepas  apakah  India pascakasus gang rape sebagai pencitraan belaka,  kebijakan taktis yang diambil secara  hukum dan sosial politik patut diacungi jempol. Satu kasus perkosaan membuat seluruh negeri gempar dan muncul antisipasi.

Yang juga patut dipuji  sikap kritis dan kemarahan public, termasuk advokasi para pemerhati hak-hak perempuan. Tak sekadar marah kepada pelaku, mereka juga mengkritik para penegak hukum, politisi yang tak bersuara lantang, hingga tokoh agama yang asal bunyi.

Pembelajaran lain, hukum India begitu melindungi korban. Sampai saat ini nama korban dan foto pelaku tak pernah diungkapkan jelas. Media massa pun menghormati ketentuan tersebut. Publik hanya tahu korban sebagai gadis muda berusia 23,  mahasiswa Fisioterapi di New Delhi, tidak lebih.  Sementara di Indonesia,  rakyat  begitu mudah tahu  korban Y di Bengkulu atau  identitas asli korban EP di Tangerang.

Indonesia harus lebih serius dalam memerangi perkosaan. Tidak cukup hanya mengutuk dan marah sesaat, lalu lupa.  Penegakan hukum  harus adil  dan tidak semata-mata menyalahkan korban. Salahkan juga penegakan hukum yang lemah, aparat yang tidak awas, fasilitas kurang layak, dan  mentalitas tidak sehat.  Belum lagi peredaran miras,  pornografi tidak terkontrol, serta peredaran narkoba yang massif.  Semua berkontribusi pada lahirnya perkosaan.

Rumusan perkosaan pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) juga harus direvisi. Definisi Pasal 285 KUHP (yang telah berusia nyaris satu abad) hanya memaknai perkosaan sebagai korbannya hanya perempuan yang bukan istrinya (bukan istri pelaku).  Hukumannya maksimal hanya 12 tahun.

Padahal,  saat ini perkosaan tidak hanya terjadi pada perempuan, yang bukan istri pelaku.  Perkosaan bisa terjadi perempuan kepada laki-laki, sesama jenis, ataupun bisa terjadi dalam rumah tangga (marital rape). Hukuman maksimal 12 tahun juga sudah sepatutnya ditinjau. Perkosaan itu kejahatan luar biasa kejam. Penderitaan korban tidak hanya fisik namun juga mental dan sosial yang traumatik lama. Maka dari itu, sudah selayaknya  hukuman pemerkosa  tak cukup hanya 12 tahun. Negara harus lebih serius melawan pemerkosaan yang semakin menjadi-jadi.

        

Penulis Staf Pengajar Viktimologi dan Hukum Perlindungan Anak FH UI

lex lk20001