Feeds:
Posts
Comments

Archive for the ‘Pieces of Thought’ Category

BERANTAS TERORISME ALA TERORIS

Heru Susetyo
Staf Pengajar Viktimologi dan Hak Asasi Manusia
Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Bubarkan Densus 88 ! seret oknum Densus 88 ke pengadilan HAM! Barangkali itu dua seruan yang mengemuka belakangan ini. Mengemuka akibat tayangan penyiksaan tersangka teroris oleh oknum petugas yang diduga Densus 88. Koran TEMPO (4/3/2013) juga memberitakan ihwal Densus 88 yang akan diseret ke Pengadilan HAM. Bisakah Densus 88 diseret ke Pengadilan HAM Indonesia? secara teori mungkin-mungkin saja, walau secara politik hukum agak tidak mungkin. Mengingat, walau sudah berumur 13 tahun, sampai saat ini Pengadilan HAM Indonesia baru mengadili tiga kasus saja, kasus Tanjung Priok dan Timor Leste (dengan Pengadilan HAM Ad Hoc di Jakarta Pusat) dan kasus Abepura 2000 di Pengadilan HAM Makassar.
Namun pangkal masalahnya bukan itu. Kemarahan sebagian publik terhadap Densus 88 adalah akumulasi dari peristiwa-peristiwa sebelumnya. Utamanya dalam tiga bulan terakhir. Misalnya, pada 20 Desember 2012 polisi di Poso (bukan Densus 88) menangkap 14 orang yang diduga pelaku pembunuhan terhadap empat polisi di daerah Poso. Belakangan, terbukti bahwa mereka bukan pelaku sebenarnya. Alas salah tangkap. Namun nasi sudah jadi bubur. Korban sudah kenyang disiksa selama tujuh hari. Begitu dilepaskan, tiada kata maaf dan tiada ganti rugi untuk pengobatan apalagi untuk merehabilitasi nama baik mereka yang kadung cemar dituduh sebagai teroris.
Setelah itu kekerasan terus berlanjut. Pada 4 Januari 2013 dua terduga teroris ditembak mati polisi di halaman belakang RS Wahidin Sudirohusodo di Tamalanrea, Makassar. Pada hari yang sama di Dompu, Sumbawa, NTB dua terduga teroris ditembak mati dan esok harinya tiga lagi ditembak mati. Pertanyaan publik muncul :Mengapa harus ditembak mati? Kenapa tak diproses hukum dulu? Belum tentu mereka teroris. Kalaupun betul mereka teroris, tetap tak boleh ditembak mati juga kan? Namun jawaban dari aparat selalu seragam untuk peristiwa-peristiwa ini, para terduga teroris melawan dan mengancam kami sehingga harus dilumpuhkan.
Maka publik-pun marah. Korban, mantan korban ataupun keluarga korban jelas lebih marah lagi. Densus 88 jadi bulan-bulanan. Respon pemerintah, utamanya polisi, mudah ditebak, menolak Densus dibubarkan. Karena Densus dianggap banyak berjasa dalam memberantas terorisme di Indonesia. Pertanyaan kemudian adalah : haruskah perang melawan terorisme dilakukan dengan cara-cara ala teroris juga?

Terorisme dan Pelabelan Teroris
Pengaturan dan definisi tentang terorisme sampai saat ini memang bias sekaligus tak jelas. Tak ada definisi pasti. Tak juga ada konvensi internasional yang datang dari PBB yang secara khusus mengatur ihwal terorisme secara komprehensif. Studi dari US Army tahun 1988 mencatat bahwa paling tidak ada 109 definisi yang berbeda tentang terorisme yang merangkum 22 elemen definisi yang berbeda. Beberapa unsur yang disepakati tentang terorisme adalah aktivitas menebar ancaman, ketakutan, dan terror, karena ideologi atau kepentingan politik tertentu, melalui jalan kekerasan ataupun ancaman kekerasan

Karena definisi dan ruang lingkup yang tak jelas, publik (dan juga aparat) seringkali tak memiliki cukup pegangan tentang apa itu terorisme. Tragedi pesawat jatuh, mudah sekali dikaitkan dengan pembajakan dan terorisme, kendati mungkin hanya technical error ataupun human error. Sama halnya dengan di Amerika, ketika pesawat Airbus A 300 flight 587 American Airlines jatuh di New York sesaat setelah take off dari bandara John F Kennedy New York, pada 12 November 2001, dengan mudah orang mengaitkannya dengan terorisme dan peristiwa WTC 9/11 yang terjadi dua bulan sebelumnya. Investigasi dari US National Transportation Safety Board belakangan membuktikan bahwa sebab kecelakaan adalah human error dan technical error.

Korban berikut dari ketidakjelasan makhluk yang bernama ‘terorisme’ adalah lahirnya stigmatisasi dan labelisasi tertentu yang sarat stereotyping tentang siapa itu teroris. Pascatragedi 9/11 terjadi stigmatisasi, labelisasi, dan stereotyping bahwa teroris adalah mereka yang berwajah ke-arab-araban, berjanggut, beragama Islam, dan sangat mungkin pernah ikut berperang di Afghanistan ataupun Palestina. Labelisasi yang bersifat liar ini nyaris tak terkendali sehingga amat mungkin melahirkan korban (re-victimization) baru.

War Against Terrorism ala Indonesia
Di tengah-tengah kekaburan makna dan luas lingkup terorisme, lahirlah Detasemen Khusus (Densus 88). Unit elit kepolisian dengan nama Detasemen Khusus 88 Anti Teror ini lahir dengan SK Kapolri Jendral Da’i Bachtiar No. 30 tertanggal 20 Juni 2003 , sebagai pengembangan dari Direktorat VI Anti Teror Bareskrim POLRI (www.tempo.co/ 8/3/2012). Kelahirannya adalah sebagai respon dari sejumlah kegiatan yang diidentifikasi sebagai terorisme antara lain Bom Bali 2002 dan 2005, Bom J.W. Marriot Jakarta 2003, ataupun Bom di muka Kedubes Australia Jakarta tahun 2004.
Maka , Densus 88 adalah salah satu produk dari war against terrorism ini. Tak ada keraguan sama sekali bahwa polisi Indonesia memerlukan satu unit khusus untuk menangkal teror. Tak ada keraguan juga bahwa terorisme adalah kejahatan HAM yang luar biasa serius sehingga harus ditangani dengan ekstra serius. Namun, apakah dalam operasi-operasinya unit anti teror ini harus dengan kekerasan yang melanggar hukum dan HAM?
Kita tak menutup mata bahwa Densus telah berkontribusi banyak untuk pemberangusan terorisme di Indonesia. Namun juga ada tendensi Densus 88 telah ‘tebang pilih’ dalam mencokok tersangka. Juga, alih-alih memerangi terorisme, mereka malah menebar teror baru. Alih-alih menegakkan HAM malah melanggar HAM. Muhammad Ikhlas Thamrin dalam Densus 88 Undercover (2007) menggambarkan bahwa serangkaian pelanggaran HAM telah terjadi atas nama perang melawan terorisme seperti penangkapan sewenang-wenang (arbitrary arrest), penahanan sewenang-wenang (arbitrary detention), penganiayaan berat (torture) dan penghukuman yang tak bermartabat (corporal punishment), salah tangkap, ataupun salah tembak.
Dalih dari perilaku berlebihan Densus 88 adalah bahwa untuk memerangi terorisme harus dilakukan dengan upaya yang luar biasa (extraordinary efforts) sambil berlindung di balik UU No. 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Terorisme yang memang mengijinkan penangkapan seorang tersangka selama 7 X 24 jam .Undang-Undang tersebut juga mentolerir dasar penangkapan seorang tersangka berdasarkan laporan intelijen (classified information) sebagai bukti permulaan yang dianggap cukup.
Namun, di sisi lain, negara RI telah memiliki UU HAM No. 39 tahun 1999, lalu UU Pengadilan HAM No. 26 tahun 2000 dan telah memasukkan pasal-pasal tentang HAM pada perubahan UUD 45 tahun 2000 (pasal 28) serta telah pula meratifikasi Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik (Intenational Covenant on Civil and Political Rights) pada tahun 2005 dan Konvensi Anti Penyiksaan (Convention Against Torture) tahun 1998 yang nyata-nyata melarang penganiayaan dan perlakuan kejam.
Apalagi, hak untuk hidup dan hak untuk bebas dari penganiayaan (freedom from torture) sebagaimana tersebut pada pasal 28 (i) UUD 45 amandemen kedua adalah bagian dari underogable rights, alias hak yang tak dapat dikesampingkan dalam situasi apapun, untuk tersangka terorisme sekalipun.

Kita sepakat terorisme harus diberantas. Kitapun sepakat perlu ada upaya tegas dan taktis dalam melawan terorisme. Namun jangan sampai upaya melawan terorisme ini malah menggunakan cara-cara ala terorisme yang juga melawan hukum. Jangan sampai publik Indonesia akhirnya malah bersimpati dengan ‘para teroris’ dan menganggap mereka adalah semata-mata ‘korban’ saja dari kezhaliman aparat pelaku perang melawan terorisme di Indonesia. Maka tak cukup Densus 88 Anti Teror saja, kebijakan ‘perang melawan terorisme’ di Indonesia harus dievaluasi secara kritis.

Advertisements

Read Full Post »

PERKOSAAN ANTARA INDIA DAN INDONESIA

by : Heru Susetyo
Staf Pengajar Viktimologi
FakultasHukumUniversitas Indonesia
hsusetyo@ui.ac.id/ @herususetyo
Satu kasus perkosaan(gang rape) terjadi di New Delhi pada 16 Desember 2012 yang dilakukan oleh enam pria, dimana sang korban meninggal dunia di Singapore pada 29 Desember 2012, dan seluruh India berduka dan marah. Peringatan tahun baru 2013 diputuskan untuk diselenggarakan secara sederhana karena India tengah berkabung. Luar biasa negeri ini.

Di Indonesia, sebaliknya, kasus perkosaan seringkali ditanggapi secara tidak serius. Dianggap sebagai peristiwa sehari-hari dan kejahatan biasa. Ketika ada anak usia 11 tahun diperkosa, publik tidak terlalu bereaksi keras dan media massa juga tidak bergeliat. Bahkan, seorang calon hakim agung (MDS) dalam fit and proper test untuk seleksi calon Hakim Agung Mahkamah Agung RI oleh Komisi III DPR pada 14/01/2013 mengatakan bahwa : “yang diperkosa dan yang memerkosa ini sama-sama menikmati, jadi harus pikir-pikir terhadap hukuman mati,.” (Seputar Indonesia 16/01/2013). Suatu komentar asal bunyi yang memancing kemarahan publik dan akhirnya membuat sang hakim meminta maaf secara terbuka.

Reaksi masif terhadap perkosaan di India ini menarik dicermati. Mengingat, perkosaan bukanlah kejahatan yang jumlahnya sedikit di India. Menurut statistik, setiap 22 menit terjadi satu kali perkosaan di India. Dan untuk negeri dengan jumlah penduduk terbesar kedua di dunia (1.2 jiwa) setelah China tentunya angka tersebut spektakuler.

Pasca ‘gang rape’ tersebut kemarahan publik terjadi dimana-mana. Hampir seluruh kota besar di India bergejolak. Bahkan di Inggris-pun, dimana komunitas India cukup signifikan, terjadi rally untuk mengecam peristiwa keji tersebut.

Orang biasa hingga tokoh publik bersuara keras untuk kasus ini. Politisi muda di parlemen yang tak bersuara lantang dikecam konstituennya, karena tidak bersuara lantang terhadap kasus ini. Termasuk yang dikritik adalah Rahul Gandhi, anggota parlemen muda putra mantan PM Rajiv Gandhi dan cucu mantan PM dan legenda India, Indira Gandhi.

Tak cukup itu, transportasi khusus disiapkan untuk mengantar dan menjemput korban perkosaan ke dan dari rumah sakit di Singapore. Pemerintah pusat turun tangan langsung dan menempatkan kasus ini sebagai prioritas. Peran kepolisian disorot keras dan beberapa yang tidak bertindak tepat dikenakan sanksi.

Keamanan di transportasi publik dikritisi. Pembenahan dilakukan dimana-mana dan gugus tugas untuk kasus ini dibentuk. Per 1 Februari 2013 semua bis umum harus diperlengkapi dengan webcam, CCTV dan GPS. Awak bis termasuk pengemudi taksi harus diverifikasi dan memiliki ID card yang jelas per 1 Maret 2013. Polisi berpakaian sipil akan ditempatkan di bus-bus dengan rute-rute yang rentan kekerasan. Diskotek harus menghentikan kegiatannya jam 1 malam. Serta nomor kontak langsung polisi (helpline 100) dan kontak kekerasan terhadap perempuan (helpline 1091) dimantapkan dan dikembangkan.

Selanjutnya, setiap kantor polisi harus memiliki satuan khusus pelayanan perempuan dan minimal dua orang polisi wanita harus berpiket di malam hari. Pemerintah-pun menyerukan supaya sekolah-sekolah tidak menyewa bis umum tanpa terlebih dahulu diverifikasi oleh polisi tentang pemilik dan awak bus tersebut.

Di media massa India, politisi dan tokoh publik yang bersuara miring terhadap kasus ini dikecam keras. Misalnya Asharam Bapu, tokoh spiritual dari Gujarat, ia mengatakan bahwa dalam kasus perkosaan, perempuan adalah sama bersalahnya dengan para tersangka (karena keluar malam hari dan berpakaian sexy), dan sang korban seharusnya memperlakukan para pelaku seperti saudara. Kontan saja, komentar bernada patriarkhi dan tidak sensitif gender ini mengundang kecaman dari public dan Asharam Bapu langsung meminta maaf secara terbuka (The Telegraph, 09/01/2013)

Di Desa Hisar di Haryana, India,. pemuka masyarakat setempat menyerukan supaya para gadis tidak perlu menggunakan telepon genggam, dan dilarang mengenakan t-shirt dan celana jeans. Seruan tersebut juga, kontan, mengundang reaksi keras dari pemerhati hak-hak perempuan, dengan mengatakan bahwa telepon genggam dan pakaian bukanlah sebab utama terjadinya perkosaan.

Artis Bollywood terkemuka, Priyanka Chopra, turut mengecam kejahatan ini. Dalam kolomnya di India Today (14/01/2013) ia mengatakan bahwa bukan saatnya lagi melulu perempuan yang disalahkan. Bahwa perempuan harus memperhatikan apa busana yang dipakainya, bagaimana perilakunya, apa yang dilakukannya, tanpa menekankan bahwa masyarakat juga harus menghargai hak-hak perempuan dan para lelaki juga harus memperhatikan mentalitasnya. Priyanka juga mengatakan bahwa perempuan muda di India sudah berusaha untuk menyelaraskan antara tradisi dengan modernitas. Menutup kepala ketika masuk tempat ibadah, berdiri ketika orang berusia tua masuk ke ruangan, juga mengurus anak di dalam rumah tangga, namun bukan berarti perempuan India tak boleh keluar rumah kapanpun dan dengan siapapun serta dengan menggunakan busana apapun

Kalangan masyarakat umum bersikap sama kerasnya. Banyak yang menuntut supaya para pelakunya dihukum keras. Bahkan banyak yang menyerukan hukuman gantung, hingga hukuman mati. Pada 15 Januari 2013 , Pengadilan Dwarka di India bahkan menghukum mati seorang pria tua yang memperkosa dan membunuh anak usia 3 tahun. Ini adalah respon cepat terhadap tudingan bahwa hukum untuk kejahatan perkosaan di India terlalu berpihak kepada pelaku ketimbang kepada korban (offender-oriented).

Kemarahan publik tak pandang bulu. Salah satu dari enam tersangka pelaku perkosaan New Delhi adalah masih anak-anak, berusia 16 tahun. Namun tetap publik menuntut supaya si anak diperlakukan seperti tersangka dewasa atau sistem peradilan pidana tersangka dewasa diturunkan, dari minimal berusia 18 tahun menjadi minimal usia 16 tahun, supaya dapat menjerat anak ini.

Dampak lain kemarahan publik ini, para advokat terkenal di India menjadi ragu-ragu untuk membela tersangka kasus ini. Khawatir mendapat kecaman publik. Karena seringkali publik sukar membedakan antara pembelaan terhadap tersangka pelaku kejahatan dengan profesionalisme selaku advokat.

Pembelajaran untuk Indonesia

India memang bukan negeri yang ideal untuk dijadikan benchmarking penegakan hukum. Angka kejahatatannya pun relatif tinggi. Apalagi pelanggaran lalu lintas dan kecelakaan di jalan raya. Tak terbilang banyaknya.

Namun, terlepas dari apakah yang dilakukan pemerintah India pasca kasus gang rape New Delhi ini adalah suatu pencitraan politik ataupun tidak, juga apakah akan berjalan baik atau tidak, kebijakan taktis yang diambil baik di bidang hukum dan sosial politik patut diacungi jempol. Satu kasus perkosaan terjadi di India, dan seluruh negeri gempar dan tindakan taktis dilakukan. Padahal perkosaan bukan barang baru disana. Setiap 22 menit terjadi satu kali perkosaan.

Yang juga patut dipuji adalah sikap kritis dan kemarahan publik India. Termasuk advokasi dari para pemerhati hak-hak perempuan. Tak sekedar marah kepada tersangka pelaku, mereka juga mengkritik para penegak hukum, politisi yang tak bersuara lantang, hingga tokoh publik dan tokoh agama yang asal bunyi, patriarkhis dan tidak gender-sensitive.

Pembelajaran lain adalah, bagaimana hukum India begitu melindungi korban. Sampai saat ini nama korban dan foto pelaku tak pernah diungkapkan jelas kepada publik. Media massa-pun menghormati ketentuan ini. Publik hanya tahu korban sebagai gadis muda berusia 23 tahun mahasiswa Fisioterapi di New Delhi, tidak lebih.

Dalam perspektif viktimologi, memang dalam suatu kejahatan, seringkali sedikit atau banyaknya ada ‘kontribusi’ dari korban. Misalnya berada di tempat dan waktu yang salah, menggunakan perhiasan atau busana yang tidak umum, tidak mengunci mobil dan menjaga baik property-nya, dan lain-lain. Namun terlepas dari masalah kontribusi korban, penegakan hukum tetap harus fair dan tidak semata-mata blaming the victims, menyalahkan korban. Salahkan juga penegakan hukum yang lemah, aparat yang tidak awas, fasilitas yang kurang layak, dan juga, mengutip Priyanka Chopra, mentalitas manusia yang tidak sehat.

Otoritas transportasi di Indonesia sudah merintis ke arah pencegahan terhadap pelecehan perempuan di transportasi umum. Dengan kebijakan gerbong dan kereta khusus perempuan di Jabodetabek, atau pintu masuk khusus perempuan di Bus Way. Namun hal itu saja tidak cukup tanpa dukungan publik yang kuat dan penegakan hukum yang konsisten.

wallahua’lam
Kolkata India & KL, Malaysia Jan 2013

Read Full Post »

http://www.republika.co.id/berita/koran/opini-koran/15/03/04/nko8ki12-multiwajah-terorisme

Multiwajah Terorisme - Opini Heru Susetyo Republika

 

Read Full Post »

LEGALISASI NIKAH BEDA AGAMA?

Heru Susetyo

Staf Pengajar Tetap Fakultas Hukum Universitas Indonesia

             Permohonan  uji materil oleh sekelompok alumni dan mahasiswa Universitas Indonesia terhadap Pasal 2 ayat 1 UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang diajukan pada Agustus 2014 seperti membuka kotak Pandora yang telah lama terkunci rapat.    Dalam arti,  sudah empat puluh tahun pasal tersebut eksis sebagai bagian tak terpisahkan dari UU Perkawinan,  namun sedikit yang mempermasalahkannya.  Lebih sedikit lagi yang berfikir dan berani untuk mengajukan pembatalan pasal tersebut ke hadapan Mahkamah Konstitusi.

Pasal 2 ayat 1 UU Perkawinan menyebutkan bahwa Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaannya itu.  Pasal ini bermakna bahwa hukum agama adalah lebih superior dalam mengatur urusan perkawinan daripada hukum negara.  Sah atau tidaknya perkawinan disebutkan bukanlah datang dari otoritas negara, namun ditentukan oleh institusi agama masing-masing.  Sedangkan,  tugas negara adalah memberikan kekuatan hukum terhadap pernikahan tersebut melalui pencatatan perkawinan.  Konsekuensinya,  perkawinan yang tidak tercatat pada institusi negara tidak bisa dikatakan tidak sah.  Namun pastinya adalah tidak berkekuatan hukum.  Seperti yang termaktub pada pasal 2 ayat 2 UU No. 1 tahun 1974.

Ihwal pencatatan perkawinan ini, pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan dari UU Perkawinan No. 1 tahun 1974 menyebutkan bahwa  pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama(KUA).  Kemudian bagi mereka yang beragama selain Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil

Kembali pada asal muasal permohonan uji materiil tersebut,  para pemohon mengajukan dalil bahwa dengan tetap tercantumnya pasal 2 ayat 1 UU No. 1 tahun 1974,  adalah menutup kemungkinan terjadinya pernikahan di antara pasangan yang berbeda agama.   Karena, beberapa agama menutup kemungkinan terjadinya pernikahan antara pasangan berbeda agama.  Akibatnya,  pasangan-pasangan berbeda agama yang ingin menikah tidak memperoleh kepastian hukum.  Sebagian menikah di yurisdiksi lain (negara lain yang memungkinkan proses tersebut), sebagian lagi melakukan ‘penyelundupan hukum’, alias untuk kebutuhan pencatatan perkawinan saja kemudian masuk atau berpindah sementara ke agama salah satu pasangannya , namun kemudian berbalik ke agama semula setelah proses pencatatan selesai.

Akan halnya larangan nikah beda agama memang dijumpai pada beberapa agama. Sebutlah dalam ajaran Islam, selaku agama yang dianut mayoritas rakyat Indonesia.  Dalam Al Qur’an pada  surat Al Baqarah ayat 221 dan Al Maidah ayat 5, terpampang hukum yang tidak membuka kemungkinan wanita muslim untuk menikah dengan pria non muslim.  Akan halnya apakah pria muslim dapat menikah dengan wanita non muslim dari golongan ahlul kitab, ulama berbeda pendapat.

Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tahun 1980 yang ditandatangani oleh Buya Hamka memilih untuk menyatakan haram pernikahan yang dilakukan beda agama, baik muslimah yang menikah dengan pria non muslim, maupun pria muslim yang menikah dengan wanita non muslim (ahlul kitab).  Ketentuan  ini dipertegas dengan Fatwa MUI tahun 2005 pada Munas VII tanggal 29 Juli 2005 yang menyatakan bahwa nikah beda agama adalah haram dan tidak sah. Lalu, Perkawinan laki-laki muslim dengan wanita Ahlu Kitab, menurut qaul mu’tamad (pendapat yang disepakati), adalah haram dan tidak sah.

Senada dengan fatwa MUI,  Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang disebarluaskan dengan Inpres No. 1 tahun 1991 juga menyatakan secara eksplisit pada pasal 40 dan 44 bahwa pernikahan beda agama,  apakah muslimah menikah dengan pria non muslim dan muslim menikah dengan wanita non muslim adalah dilarang.

Masalahnya adalah,  seberapa jauh kekuatan fatwa MUI dan Kompilasi Hukum Islam tersebut dalam mengikat dan memaksa warga muslim Indonesia untuk tidak menikah berbeda agama?   Karena, ketaatan terhadap kedua produk hukum tersebut membutuhkan tak sekedar ketaatan sebagai warganegara, tapi juga ketundukan pada ajaran agama Islam.

Larangan untuk menikah beda agama tersebut, yang datang dari ajaran agama Islam dan dikukuhkan antara lain oleh Fatwa MUI dan Kompilasi Hukum Islam kemudian memberi batu pijakan kepada Petugas Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama (KUA)  untuk tidak mencatatkan pernikahan pasangan yang berbeda agama.

Pasal 8 huruf (f) UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa salah satu jenis perkawinan yang dilarang adalah perkawinan yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku adalah dilarang.  Kemudian,  Pasal 20  UU yang sama menyebutkan bahwa pegawai pencatat perkawinan tidak diperbolehkan melangsungkan atau membantu melangsungkan perkawinan bila ia mengetahui adanya pelanggaran dari ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1), Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 12 Undang-undang ini meskipun tidak ada pencegahan perkawinan.

Disinilah pangkal permasalahannya.  Undang-undang perkawinan No. 1 tahun 1974 tidak menyebutkan secara eksplisit bahwa nikah beda agama itu dilarang.   Lebih jauh lagi,  sahnya perkawinan disebutkan adalah bukan urusan negara melainkan urusan dari institusi agama dan kepercayaan seperti yang tersurat pada penjelasan pasal 2 ayat 1 UU Perkawinan :  “Dengan perumusan pasal 2 ayat (1) ini, tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam Undang-undang ini”.

Adanya larangan untuk menikah beda agama ada pada institusi agama.  Untuk perkawinan Islam paling tidak hal itu ditemui pada Fatwa MUI dan Kompilasi Hukum Islam.  Kedua produk hukum itu tidak dapat disebut sebagai hukum negara yang bersifat mengatur, mengikat dan memaksa.  Walaupun merupakan suatu hukum yang hidup dalam masyarakat dan menjadi rujukan bagi masyarakat maupun para petugas KUA dan para hakim di pengadilan agama.

Adanya larangan tersebut pada gilirannya membuat petugas pencatat nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) tak dapat mencatatkan pernikahan beda agama tersebut.  Akibat nikah yang tidak tercatat,  maka pernikahan tersebut adalah tidak berkekuatan hukum di hadapan hukum negara.

Sejatinya bukan hanya pernikahan beda agama yang tidak dapat dicatatkan di hadapan petugas pencatat nikah dari KUA.  Pernikahan dengan mempelai di bawah umur,  pernikahan poligami yang tidak dilakukan dengan ijin dari pengadilan agama (sesuai pasal 3 dan pasal 5 UU No. 1 tahun 1974)  dan pernikahan-pernikahan yang melanggar larangan perkawinan pada pasal 8, 9 dan 10 UU No. 1 tahun 1974 adalah tak dapat dicatatkan oleh petugas KUA maupun Kantor Catatan Sipil.

 

Unifikasi Hukum Perkawinan

Undang-undang perkawinan  No 1 tahun 1974 adalah salah satu karya agung bangsa Indonesia di bidang unifikasi hukum perkawinan.  Tidak mudah memang melakukan unifikasi di bidang hukum privat seperti dalam hukum perkawinan.  Karena harus mengakurkan dan melakukan harmonisasi sejumlah aturan-aturan agama, kepercayaan dan budaya yang hidup dan eksis di Indonesia, yang bahkan telah eksis sebelum negara RI lahir.   Ketika akhirnya UU ini diketok palu pada 22 Desember 1973, sejatinya ia telah menjalani perjuangan panjang yang dihiasi pelbagai macam perdebatan, penelaahan maupun kompromi antara berbagai pihak dengan memperhatikan nilai-nilai agama, sosial politik dan budaya di Indonesia.

Undang-undang inipun dilahirkan antara lain untuk menjamin penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia di bidang perkawinan , utamanya hak kaum perempuan.  Karena,  sebelum UU ini lahir, begitu mudah terjadi perceraian di luar pengadilan yang berdampak serius pada kaum perempuan dan anak-anak yang ditinggalkan.   Juga begitu mudah terjadi pernikahan poligami yang mengabaikan hak-hak dari istri/ istri-istri dan anak-anak yang lahir dari perkawinan sebelumnya.

Kemudian, perkawinan pada UU No. 1 tahun 1974 tidak dapat dipandang semata-mata sebagai perbuatan perdata yang sifatnya kontraktual,  namun lebih dari itu adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.  Dengan lain perkataan, pernikahan dipandang sebagai sesuatu sakral dan bernilai ibadah,  serta dilakukan dalam rangka ketaatan pada Tuhan Yang Maha Esa.

Sakralnya pernikahan dan ketundukannya pada hukum agama sejatinya adalah pengejawantahan ideologi bangsa ini. Dimana para founding fathers sejak tahun 1945 telah menyepakati Pancasila sebagai landasan hidup dan pandangan hidup bangsa Indonesia.  Sila pertama Pancasila,  yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, menegaskan posisi Indonesia sebagai negara yang amat menghormati agama-agama, walaupun tidak berbentuk negara agama pun bukan pula negara sekular.   Pengejawantahan lanjutan dari posisi ini adalah pada pasal 29 UUD 45 dimana yang menyebutkan bahwa negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (ayat 1) dan negara menjamin kemerdekaan tiap tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu (ayat 2).

 

Perlu Dipertahankan

Undang-undang perkawinan No. 1 tahun 1974 memang belum sempurna.  Ada beberapa pasalnya yang patut direvisi demi menyesuaikan diri dengan perkembangan hukum dan sosial budaya di Indonesia.  Namun demikian,  hingga saat ini ia tetap merupakan produk sejarah dan produk hukum yang patut dirujuk dalam memberikan pedoman bagi perkawinan masyarakat Indonesia.

Dan pasal 2 ayat 1 UU No. 1 tahun 1974 patut dipertahankan.  Karena ia merupakan kristalisasi dari nilai-nilai idiil bangsa Indonesia dan wujud penghormatan serta akomodasi terhadap nilai-nilai agama dan kepercayaan bangsa Indonesia yang terumuskan dalam ideologi Pancasila,  utamanya sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa.

Lebih jauh lagi,  menundukkan diri pada hukum agama dan kepercayaan adalah manifestasi hak asasi manusia yang dimiliki bangsa Indonesia sesuai yang tercantum pada pasal 29 UUD 45.  Tugas negara adalah menghormati, memajukan, memenuhi dan melindungi pelaksanaan hak tersebut.

Perkawinan adalah bagian dari hak asasi dan hak sipil warganegara.  Hak beragama dan beribadah adalah juga bagian dari hak asasi dan  hak sipil warganegara.   Menjalankan perkawinan sesuai hukum agama adalah manifestasi dari hak asasi dalam beragama.   Maka, di atas segala kekurangan dan kelebihan dari UU No. 1 tahun 1974,  pasal 2 ayat 1 UU No. 1 tahun 1974 patut dipertahankan oleh Mahkamah Konstitusi.   Sedangkan persoalan-persoalan yang muncul akibat pemberlakuan pasal 2 ayat 1  UU tersebut,  sepatutnya dapat diselesaikan secara arif oleh masyarakat dan negara tanpa harus membatalkan pasal tersebut.

 

Read Full Post »

LAGU LAMA POLITIK THAILAND

Heru Susetyo

Staf Pengajar Tetap FH-UI

& Alumnus Program Doktor bidang Human Rights & Peace Studies

Mahidol University, Bangkok

 

Negeri ‘land of smile’ Thailand kini sulit tersenyum lagi. Pasalnya, Kudeta militer kembali terjadi di Thailand, setelah terakhir terjadi pada September 2006. Tepatnya pada sore hari Kamis 22 Mei 2014, Panglima Angkatan Bersenjata Jenderal Prayuth Chan-Ocha mengumumkan bahwa militer mengambil alih kekuasaan dan menahan mantan PM Yingluck Shinawatra dan PM sementara Niwatthamrong Boonsongpaisan di daerah Saraburi, utara Bangkok.

Kudeta ini berlangsung tanpa kekerasan. Sama seperti kudeta terakhir pada September 2006 yang menggulingkan mantan PM Thaksin Shinawatra. Dan juga tidak terlalu mengejutkan publik Thailand. Banyak pihak sudah meramalkan bahwa militer akan mengambil alih kekuasaan. Ini sudah seperti lagu lama. Sudah biasa. Apalagi, konflik sipil, antara kelompok merah pendukung pemerintah dan kelompok kuning anti pemerintah yang meruncing sejak November 2013 makin ruwet dan menurut perspektif militer, adalah telah mengancam stabilitas negara. Maka, militer merasa perlu meng-intervensi.

Dan kudeta ini bukan kali pertama bagi militer. Sejak Thailand menjadi monarkhi konstitusional pada 1932, kurang lebih sudah 18 kali militer melakukan kudeta dan 12 diantaranya berhasil merubah pemerintahan.. Maka, ini tidak bisa dibilang suatu aksi penyelamatan negara semata, tapi adalah suatu kebiasaan, ketagihan, atau dalam istilah lain adalah a hard habit to break.

Instabilitas politik di Thailand berlangsung sama tuanya dengan usia Monarki Konstitusional Thailand sendiri, Sejak tahun 1932 Thailand memberlakukan sistem parlementer dengan Perdana Menteri sebagai Kepala Pemerintahan dan Raja sebagai Kepala Negara sekaligus mengakhiri Monarki Absolut tanpa konstitusi Kerajaan Siam yang dipimpin Raja Rama VII (Prajadiphok). Sejarah mencatat, sejak tahun 1939 Kerajaan Siam berganti nama menjadi Thailand dengan adopsi model pemerintahan ala demokrasi di barat.

 Sejak tahun 1932 itu pula sejak kini puluhan kali kerusuhan politik dan kudeta berdarah maupun tak berdarah mewarnai negeri ini. Perdana Menteri Thailand berganti puluhan kali dengan durasi pemerintahan yang singkat. Dan tidak semua terpilih melalui pemilu yang demokratis. Sebagiannya adalah karena kudeta atau dampak dari putusan Mahkamah Konstitusi Thailand.

 Pemerintahan militer yang tak demokratis bergantian memimpin negeri dengan pemerintahan sipil.yang juga tak bisa dibilang semua demokratis. Yang paling menarik adalah di tahun 2008, dimana Perdana Menteri (PM) Thailand berganti hingga empat kali. Uniknya hanya satu di antara empat PM tersebut yang terpilih melalui mekanisme Pemilu. Selebihnya karena kudeta tak berdarah dan karena PM sebelumnya dilengserkan oleh Mahkamah Konstitusi.  Sama seperti mantan PM Yingluck Shinawatra yang dilengserkan oleh Mahkamah Konstitusi Thailand pada 7 Mei 2014.

 Akan halnya sejarah intervensi militer Thailand terhadap pemerintahan bukanlah hal yang baru. Bahkan Revolusi Siam tahun 1932 adalah dipelopori oleh para perwira militer muda dan para aktifis pro demokrasi lulusan pendidikan barat.

Pun dalam alam demokrasi, sejarah intervensi militer Thailand adalah sama tuanya dengan demokrasi di Thailand itu sendiri. Setahun setelah revolusi 1932, militer kembali melakukan kudeta pada 20 Juni 1933 terhadap Perdana Menteri Phraya Manopakorn Nititada yang pemerintahannya dianggap militer telah mengarah ke diktator. Kudeta militer berikutnya yang berskala besar dan sukses menggulung pemerintahan terjadi pada 1947, 1949, 1957, 1958, 1971, 1976, 1977, 1991, 2006 dan akhirnya pada 2014.

Dan militer Thailand selalu memiliki justifikasi untuk melakukan kudeta dan mengintervensi pemerintahan. Atas nama stabilitas negara, keamanan nasional, memulihkan perdamaian, dan sebagainya. Sebagian besar kudeta militer berlangsung secara damai (bloodless), namun tak pelak beberapa intervensi militer (dan polisi) menghasilkan pertumpahan darah.

Sebutlah konflik antara massa demonstran dengan polisi/ militer Thailand pada 14 Oktober 1973 yang menewaskan seratusan lebih massa. Kemudian peristiwa 6 Oktober 1976 yang menewaskan 46 orang mahasiswa. Gerakan tersebut adalah dipelopori mahasiswa Thammasat University dalam rangka menentang kembalinya Field Marshall Thanom, mantan PM Thailand, dari tempat pengasingannya. Lalu gerakan rakyat Mei 1992 menentang PM asal militer Suchinda Kraprayoon yang populer dengan nama Black May dan menelan korban 52 orang tewas.

Maka, sulit mengatakan bahwa militer Thailand tak memiliki motif dan ambisi kekuasaan ketika melakukan intervensi dan kudeta. Faktanya, sejak 1933 sampai hari ini, tak kurang dari sepuluh petinggi militer Thailand (tujuh Jendral dan tiga Field Marshal) telah menjadi Perdana Menteri Thailand, apakah berstatus sementara maupun permanen.

Katsamaporn Rakson (2010) berpendapat bahwa intervensi militer Thailand telah berimplikasi kepada stabilitas politik di Thailand. Militer melakukan intervensi karena demokrasi lemah. Sistem demokrasi yang dipertontonkan penguasa sipil adalah tidak stabil. Diwarnai pertentangan tajam antar elit sipil, pemerintahan yang korup, dan berkurangnya saluran-saluran partisipasi publik dalam pemerintahan. Juga, di level masyarakat telah terjadi keterbelahan antar kelas sosial, antara si kaya dan si miskin, antara pendukung konservatisme dan pemuja liberalism. Hal ini terlihat dalam fragmentasi basis dukungan antara kelompok anti mantan PM Thaksin Shinawatra dan kelompok pembela-nya. Mereka yang anti rata-rata adalah kelas menengah dan kebanyakan berkonsentrasi di Bangkok area. Sementara massa pendukung Thaksin adalah kelas menengah ke bawah dengan basis dukungan kebanyakan di bagian utara dan timur laut Thailand.

 Maka, walaupun, untuk tahapan tertentu, kudeta militer ini ‘dibutuhkan’ dan militer dianggap sebagai pihak yang paling mampu mengatasi kebuntuan politik Thailand ketika pemerintahan sipil gagal memberikan jalan keluar, namun tetap-lah bukanlah jalan terbaik. Karena kudeta militer sejatinya adalah bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi sendiri, bukan merupakan jawaban ideal dari instabilitas politik serta tidak akan melahirkan kohesi sosial dalam waktu lama (Rakson, 2010). Sebaliknya, malah berpotensi melahirkan disintegrasi baru.

Barangkali Thailand perlu berkaca ke jiran-nya Indonesia. Indonesia jauh lebih majemuk dari sisi sosial politik dan budaya. Militer-pun pernah sangat berkuasa dan sampai saat ini masih menjadi kekuatan berpengaruh dalam peta politik Indonesia. Skor Indeks Pembangunan Manusia (IPM/ HDI) Indonesia pun masih di bawah Thailand. Namun, politik dalam negeri Indonesia cenderung lebih stabil. Dan anak-anak sekolah di Indonesia tak akan kerepotan untuk menghafalkan jumlah presiden Indonesia dibandingkan anak-anak di Thailand. Karena dalam kurun waktu 1945-2014 negeri yang bukan ‘land of smile’ ini baru memiliki 6 (menjelang 7) presiden saja. 

Read Full Post »

https://www.selasar.com/politik/kembalinya-firaun

Kembalinya Hukum Fir’aun di Mesir

by Heru Susetyo

Staf Pengajar FHUI/ Alumnus Program Doktor Human Rights & Peace Studies Mahidol University

Fir’aun Justice alias Keadilan ala Fir’aun. Inilah model keadilan dan peradilan sesat yang kini ditampakkan dan dipraktekkan secara lugas dan gamblang oleh rezim milier Mesir pasca kudeta terhadap Presiden Muhammad Morsi pada Juli 2013.

Produk Fir’aun Justice terakhir yang masih lekat dalam ingatan adalah penjatuhan vonis mati terhadap 529 aktivis Ikhwanul Muslimin pada 24 Maret 2014 di Pengadilan Minya, Mesir. Sejujurnya, ini adalah kekonyolan sekaligus lelucon hukum terbesar abad ini.

Disebut lelucon, karena ketika negara-negara Eropa menghapuskan hukuman mati, yang diikuti pula oleh negara-negara maju lain seperti Australia, Kanada, atau Selandia Baru, Mesir malah kembali memberlakukan hukuman mati. Bahkanuntuk 529 orang sekaligus.   Suatu angka yang amat fantastis dan membuktikan bahwa rule of lawsama sekali tak berjalan. Hukum bertekuk lutut di bawah ketiak politik. Hakim menghamba kepada politisi. Rule of politic digdaya di atas rule of law.

Penjatuhan vonis konyol ini hanyalah satu episode dari pelemahan dan penghancuran sistematis terhadap gerakan Ikhwanul Muslimin (Muslim Brotherhood -MB).   Setelah gerakan ini memenangkan pemilu parlemen dan pemilu kepresidenan Mesir secara demokratis pada tahun 2012, secara bertahap kekuatan-kekuatan anti MB yang merupakan gabungan dari unsur-unsur dalam negeri dan luar negeri mulai menggerus kekuatan MB.

Manuver hukum dan politik Presiden Morsi sejak tahun 2012 demi mengamankan pemerintahan dan demokrasi yang baru seumur jagung ini menjadi justifikasi para Muslim Brotherhood-haters untuk mendelegitimasi kekuasaan Morsi dan MB.   Kisah selanjutnya sama-sama kita ketahui. Presiden Morsi dikudeta pada 3 Juli 2013. Kemudian secara sistematis gerakan-gerakan membela Morsi dan pro demokrasi di Mesir ini dilawan secara kasar dan brutal. Para demonstran ditembak, diserang, ditangkap dan dipenjara semena-mena. Tak cukup itu, mereka diberi label pemberontak, pembangkang hingga teroris. Lebih parah lagi, kekerasan terhadap demonstran tersebut dijustifikasi oleh sekelompok ulama dan syaikh yang pro dengan kalangan militer. Lengkaplah penghancuran sistematis terhadap MB.

Peristiwa 14 Agustus 2013 di Rabia Al Adawiya Square adalah salah satu kekerasan terbesar terhadap demonstran di Mesir pasca kudeta Morsi.Ketika itu, polisi dan tentara Mesir menyerbu dua camp demonstran masing-masing di Nahda Square dan Rabia Al Adawiya Square.   Para demonstran pro demokrasi telah menduduki kedua lapangan tersebut sejak enam pekan sebelumnya, tak lama setelah Presiden Morsi dikudeta.   Dalam serangan polisi tersebut, 638 orang tewas dan 3994 terluka (menurut versi Kementerian Kesehatan Mesir). Sedangkan menurut versi Muslim Brotherhood, jumlah korban tewas di Masjid Rabia Al Adawiya saja berjumlah 2600 jiwa.

Tak pelak lagi, Human Rights Watch, NGO HAM Internasional yang bermarkas di New York, menyebut kekerasan tersebut sebagai ‘the most serious incident of mass unlawful killings in modern Egyptian history.’   Ironisnya, kemarahan dunia internasional tak terlalu terlihat. Padahal, krisis di Ukraina pada pertengahan Februari 2014 yang menewaskan 82 demonstran, 13 polisi dan melukai 1100 begitu membuat Uni Eropa dan USA murka. Kecaman datang bertubi-tubi terhadap Presiden Victor Yanukovych yang membuatnya hengkang meninggalkan ibukota Kiev dan Ukraina seketika berubah menjadi medan perang saudara akibat intervensi Rusia.

Kembali pada vonis konyol yang menjatuhi hukuman mati kepada 529 aktifis MB, tabloid Media Umat (17/04/2014) menyebutkan bahwa kalau hukuman mati ini benar-benar dilaksanakan, hal itu adalah merupakan eksekusi massa lewat proses pengadilan sandiwara terbesar di dunia. Bandingkan dengan pengadilan Nurnberg di Jerman tahun 1945 yang mengadili tersangka penjahat perang NAZI Jerman dengan dakwaan melakukan genocide/ holocaust. Dari 24 tersangka penjahat perang tersebut, hanya 12 diantaranya yang kemudian dihukum mati. Selebihnya dbebaskan atau dipenjara.

Lucunya, vonis mati terhadap aktivis MB tersebut dua pertiganya dijatuhkan secara in absentia. Alias tanpa kehadiran terdakwa. Hanya 153 orang dari 529 tersangka yang betul-betul berada dalam tahanan. Sisanya masih diburu aparat keamanan. Pertanyaannya, bagaimana bisa suatu hukuman mati dijatuhkan tanpa kehadiran terdakwa? Tanpa mendengarkan pembelaan terdakwa, pembuktian, dan keterangan saksi-saksi/ ahli? Tak salah apabila pengadilan Mesir tersebut telah mempraktekkan keadilan ala Fir’aun, sang raja zalim era Mesir Kuno.

Tak cukup itu, Arab Organization of Human Rights (AOHR) menyebutkan bahwa sejak kudeta 3 Juli 2013, tak kurang dari 575 anak-anak telah ditahan oleh rezim militer. Jumlah ini diperkirakan jauh lebih tinggi dari angka yang diberikan oleh para pejabat.   Sebab, dalam banyak kasus usia para tahanan disembunyikan atau dilaporkan dengan usia yang lebih tua.

Nyawa manusia seolah tak ada harganya lagi di Mesir.   Orang-orang yang berseberangan dengan rezim militer dituduh sebagai pemberontak. Demonstrasi dianggap pembangkangan dan mengancam stabilitias negara. Upaya-upaya militer dan polisi menumpas demonstrasi melalui jalan kekeasan dilegitimasi dengan justifikasi agama. Puncaknya, Muslim Brotherhood-pun diberi stempel sebagai organisasi teroris sejak Desember 2013..

Hal ini memalukan untuk negeri Mesir modern. Mesir adalah tempat lahirnya Cairo Declaration of Human Rightstahun 1990 yang disponsori negara-negara anggota OKI. (Organisasi Konferensi Islam). Isi dari deklarasi HAM tersebut hampir senapas dengan Deklarasi HAM Universal 1948, hanya dilengkapi dengan perspektif Islam dan keimanan terhadap Allah SWT. Selebihnya, seperti penghargaan terhadap hak hidup, hak untuk hidup bebas dari rasa takut dan kekerasan, hak untuk bebas dari penyiksaan dan perendahan martabat, serta perlindungan terhadap hak-hak perempuan dan anak adalah sama.

Mesirpun, di masa Anwar Sadat dan Hosni Mubarak, sudah meratifikasi Kovenan Hak-Hak Sipil dan Politik (International Covenant on Civil and Political Rights) pada tahun 1982, Konvensi Pengurangan Diskriminasi terhadap Perempuan dalam Segala Bentuknya (CEDAW) pada tahun 1981, Konvensi Hak Anak pada tahun 1990 dan juga telah mengaksesi Konvensi Anti Penyiksaan (Convention Against Torture) pada tahun 1986.

Konsekuensinya, siapapun pemerintah yang berkuasa di Mesir, secara legal dan konstitusional seperti Presiden Morsi, ataupun secara illegal melalui kudeta, macam rezim militer Jenderal As-Sisi, memiliki kewajiban yang sama untuk tunduk, patuh, dan mengikat diri terhadap rezim hukum hak asasi manusia internasional dimana Mesir telah mengikat diri.

Apabila hukum melulu dikangkangi politik, dan demokrasi seumur jagung dikembalikan kepada otoritarianisme militer, serta pengadilan tak lebih dari perpanjangan tangan kekuasaan, maka benarlah sudah bahwa Mesir telah kembali menerapkan Keadilan Fir’aun.

Read Full Post »

http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol20594/pernikahan-di-bawah-umur-tantangan-legislasi-dan-harmonisasi-hukum

 

JUMAT, 28 NOVEMBER 2008

Oleh: Heru Susetyo *)
Pernikahan di Bawah Umur: Tantangan Legislasi dan Harmonisasi Hukum

Masalah pernikahan di bawah umur di Indonesia mendadak mengemuka akhir-akhir ini. Utamanya setelah heboh pernikahan Pujiono Cahyo Widianto alias Syeikh Puji dengan Luthfiana Ulfa, seorang gadis yang ditengarai masih berusia di bawah umur (12 tahun dan versi lain 15 tahun).

Padahal, perkara nikah di bawah umur bukanlah sesuatu yang baru di Indonesia. Praktek ini sudah lama terjadi dengan begitu banyak pelaku. Tidak di kota besar tidak di pedalaman. Sebabnya-pun bervariasi, karena masalah ekonomi, rendahnya pendidikan, pemahaman budaya dan nilai-nilai agama tertentu, karena hamil terlebih dahulu (kecelakaan atau populer dengan istilah married by accident), dan lain-lain.

 Selain menimbulkan masalah sosial, nikah di bawah umur bisa menimbulkan masalah hukum. Pernikahan Syekh Puji dan Ulfa membuka ruang kontroversi bahwa perkara nikah di bawah umur ternyata disikapi secara berbeda oleh hukum adat, hukum Islam, serta hukum nasional dan hukum internasional. Kenyataan ini melahirkan, minimal, dua masalah hukum. Pertama, harmoninasi hukum antar sistem hukum yang satu dengan sistem hukum lain. Kedua, tantangan terhadap legislasi hukum perkawinan di Indonesia terkait dengan perkawinan di bawah umur.

 

Hukum Perkawinan

Pasal 7 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun.  Namun penyimpangan terhadap batas usia tersebut dapat terjadi ketika ada dispensasi yang diberikan oleh pengadilan ataupun pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua dari pihak pria maupun pihak wanita (vide pasal 7 ayat 2).  Undang-Undang yang sama menyebutkan bahwa perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai dan izin dari orangua diharuskan bagi mempelai yang belum berusia 21 tahun.

Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang disebarluaskan melalui Inpres No. 1 Tahun 1991 memuat perihal yang kurang lebih sama. Pada pasal 15, KHI menyebutkan bahwa batas usia perkawinan sama seperti pasal 7 UU No. 1 Tahun 1974, namun dengan tambahan alasan: untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga.

Maka, secara eksplisit tidak tercantum jelas larangan untuk menikah di bawah umur. Penyimpangan terhadapnya dapat dimungkinkan dengan adanya izin dari pengadilan atau pejabat yang berkompeten.

Namun demikian perkawinan di bawah umur dapat dicegah dan dibatalkan. Pasal 60 KHI menyebutkan pencegahan perkawinan dapat dilakukan bila calon suami atau calon isteri tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan. Yang dapat mencegah perkawinan adalah para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah, saudara, wali nikah, wali pengampu dari salah seorang calon mempelai, suami atau isteri yang masih terikat dalam perkawinan dengan salah seorang calon isteri atau calon suami, serta pejabat yang ditunjuk untuk mengawasi perkawinan (vide pasal 62, 63, dan 64 KHI)

KHI juga menyebutkan perkawinan dapat dibatalkan antara lain bila melanggar batas umur perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 7 UU No. 1 Tahun 1974 (vide pasal 71). Para pihak yang dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan adalah: (1) para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah dari suami atau isteri; (2) suami atau isteri; (3) pejabat yang berwenang mengawasi pelaksanaan perkawinan menurut Undang-Undang; (4) para pihak berkepentingan yang mengetahui adanya cacat dalam rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam dan peraturan perundangan-undangan (vide pasal 73).

Hukum Islam, dalam hal ini Al Qur`an dan hadits tidak menyebutkan secara spesifik tentang usia minimum untuk menikah. Persyaratan umum yang lazim dikenal adalah sudah baligh, berakal sehat, mampu membedakan yang baik dengan yang buruk sehingga dapat memberikan persetujuannya untuk menikah.  Pasal 16 KHI menyebutkan bahwa: Perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai. Bentuk persetujuan calon mempelai wanita, dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan, atau isyarat, tapi dapat juga berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas.

Sama halnya dengan hukum adat.  Hukum adat Indonesia, yang berbeda dari satu wilayah dengan wilayah lain, adalah hukum kebiasaan tak tertulis yang tak mengenal pembakuan umur seseorang dianggap layak untuk menikah. Biasanya seorang anak dinikahkan ketika ia dianggap telah mencapai fase atau peristiwa tertentu dalam kehidupannya.  Dan ini seringkali tidak terkait dengan umur tertentu.

 

Instrumen HAM

Instrumen Hak Asasi Manusia — apakah yang bersifat internasional (international human rights law) ataupun yang sudah diratifikasi oleh Pemerintah RI — tidak menyebutkan secara eksplisit tentang batas usia perkawinan. Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child 1990yang telah diratifikasi melalui Keppres No. 36 Tahun 1990) tidak menyebutkan usia minimal pernikahan selain menyebutkan bahwa yang disebut anak adalah mereka yang berusia di bawah 18 tahun. Juga setiap negara peserta konvensi diwajibkan melindungi dan menghadirkan legislasi yang ramah anak, melindungi anak dan dalam kerangka kepentingan terbaik bagi anak (the best interest of the child).

Konvensi tentang Kesepakatan untuk Menikah, Umur Minimum Menikah dan Pencatatan Pernikahan (Convention on Consent to Marriage, Minimum Age for Marriage and Registration of Marriages) 1964 menyebutkan bahwa negara peserta konvensi ini akan mengupayakan lahirnya legislasi untuk mengatur permasalahan umur minimum untuk menikah dan bahwasanya pernikahan yang dilakukan di luar umur minimum yang ditetapkan adalah tidak berkekuatan hukum, terkecuali otoritas yang berwenang menetapkan dispensasi tertentu dengan alasan yang wajar dengan mengedepankan kepentingan pasangan yang akan menikah.

Indonesia belum menjadi negara pihak dari Konvensi 1964 tersebut, namun telah menetapkan usia minimum pernikahan melalui UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, alias sepuluh tahun setelah Konvensi tersebut lahir.

UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak �sebagai instrumen HAM — juga tidak menyebutkan secara eksplisit tentang usia minimum menikah selain menegaskan bahwa anak adalah mereka yang berusia di bawah 18 tahun. Disebutkan pula, penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak meliputi: a. non diskriminasi; b. kepentingan yang terbaik bagi anak; c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan d. penghargaan terhadap pendapat anak.
Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera (vide pasal 3).

Terkait pernikahan di bawah umur, pasal 26 (1) huruf (c ) UU Perlindungan Anak 2002 menyebutkan bahwa: Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk : (c ) mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.

 

Kriminalisasi Nikah di Bawah Umur

Merujuk pada hukum perkawinan Islam Indonesia, sudah nyata bahwa perkawinan di Indonesia harus memenuhi ketentuan batas usia minimum. Yaitu 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita. Kendati demikian, pelanggaran terhadapnya tidak serta merta dapat ditindak. Begitu banyak terjadi perkawinan di bawah umur, dan tak pernah ataupun minim terdengar ada kriminalisasi terhadap perbuatan tersebut, kendati pasal 288 KUHP telah menyebutkan bahwabarang siapa dalam perkawinan bersetubuh dengan seorang wanita yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin, apabila mengakibatkan luka-luka diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun, Jika mengakibatkan luka-luka berat diancam pidana penjara paling lama delapan tahun dan jika mengakibatkan mati diancam pidana penjara paling lama dua belas tahun.

Perkawinan adalah masalah perdata. Kalaupun terjadi tindak pidana dalam perkawinan seperti disebut pasal 288 KUHP, seringkali penyelesaiannya secara perdata atau tidak diselesaikan sama sekali. Sebab, terkait dengan rahasia ataupun kehormatan rumah tangga. Seringkali pihak istri atau keluarganya tidak melaporkan kekerasan tersebut entah karena alasan takut, aib keluarga, atau kesulitan dalam menghadirkan alat bukti.

Langkah paling maju yang dapat dilakukan untuk menekan laju pernikahan di bawah umur adalah dengan mencegah atau membatalkan perkawinan jenis tersebut. Namun sekali lagi, perlu ada keberatan dari salah satu mempelai, keluarga, ataupun pejabat pengawas perkawinan. Apabila pasangan mempelai dan juga keluarga tak keberatan maka tindakan yang paling mungkin dilakukan adalah tidak mencatatkan pernikahannya di hadapan Kantor Pencatat Nikah (KUA atau Kantor Catatan Sipil). Otomatis pernikahan yang tidak tercatat di lembaga pencatat nikah adalah pernikahan yang tidak berkekuatan hukum, kendati barangkali dapat disebut sah menurut keyakinan agama masing-masing pasangan.

Pasal 20 dan 21 UU No. 1 tahun 1974 cukup tegas dalam masalah ini. Disebutkan bahwa pegawai pencatat pernikahan tidak diperbolehkan melangsungkan atau membantu melangsungkan perkawinan bila ia mengetahui antara lain adanya pelanggaran dari ketentuan batas umur minimum pernikahan.

Namun perkawinan yang tak dicatatkan juga bukan tanpa resiko. Yang mengalami kerugian utama adalah pihak istri dan anak-anak yang dilahirkannya. Karena, apabila ia tak memiliki dokumen pernikahannya, seperti surat nikah, maka ia akan kesulitan mengklaim hak-haknya selaku istri terkait dengan masalah perceraian, kewarisan, tunjangan keluarga, dan lain-lain.

 

Tantangan Legislasi dan Harmonisasi Hukum Perkawinan

Pernikahan Syekh Puji dengan Ulfa seperti menampar wajah pembuat hukum dan aparat hukum negeri ini. Karena kasus ini sebenarnya bukan yang pertama dan bukan juga yang terakhir. Kasus ini hanyalah satu kasus yang mengemuka dari ribuan kasus lainnya yang mengendap di bawah permukaan laksana gunung es.

Praktik nikah di bawah umur juga mengisyaratkan bahwa hukum perkawinan Indonesia nyaris seperti hukum yang �tak bergigi’, karena begitu banyak terjadi pelanggaran terhadapnya tanpa dapat ditegakkan secara hukum.

Tidak hanya masalah nikah di bawah umur. Pelanggaran terhadap hukum perkawinan juga terjadi pada kasus pernikahan poligami, pernikahan di bawah tangan, perceraian di bawah tangan, pelanggaran hak-hak mantan isteri, mantan suami ataupun anak-anak dalam perceraian, dan lain-lain.

Begitu banyak terjadi pernikahan poligami yang dilakukan tanpa izin pengadilan agama dan tanpa memenuhi syarat-syarat alternatif dan kumulatif seperti yang ditetapkan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Begitu banyak terjadi perceraian yang terjadi di luar pengadilan (perceraian di bawah tangan). Begitu banyak hak-hak mantan isteri dan anak-anak yang diabaikan ketika terjadi perceraian. Dan begitu banyak pula terjadi perkawinan yang berlangsung tanpa tercatat di kantor pencatat nikah (apakah Kantor Urusan Agama ataupun Kantor Catatan Sipil) alias lazim disebut perkawinan di bawah tangan.

Memang, urusan perkawinan adalah urusan keperdataan. Urusan pribadi warganegara. Hal mana membuat banyak pihak mempertanyakan, kenapa masalah perkawinan harus diatur oleh negara, bukankah perkawinan berada dalam ranah privat? Mengapa pernikahan Syekh Puji dan Ulfa harus dipersoalkan, bukankah kedua mempelai dan keluarganya tak keberatan?

Urusan perkawinan memang berada dalam wilayah keperdataan.  Namun peristiwa tersebut adalah peristiwa hukum yang jelas menimbulkan sebab akibat dan hak-hak kewajiban para pihak. Maka, pengaturan dari negara tetap perlu. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 sudah mencoba mengatur dengan meng-unifikasi hukum perkawinan. Hukum agama dan hukum adat diakomodasi dalam UU tersebut, disamping hukum perdata Barat. Dan sungguh ini bukan perkara yang gampang, karena selamanya unifikasi di wilayah hukum pribadi dan hukum keluarga adalah sesuatu yang sulit. Indonesia adalah negara yang kaya dengan pluralitas hukum dan pluralitas sosial budaya.

Apabila perkawinan tidak diatur oleh negara akan berpotensi lahirnya ketidakadilan bagi pihak-pihak tertentu, utamanya bagi perempuan dan anak-anak yang dilahirkan. Dan akhirnya akan merembet pada keluarga luas, lingkungan, masyarakat, hingga akhirnya menjadi problem negara juga. Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga No. 23 tahun 2004 lahir antara lain karena maraknya fenomena kekerasan dalam perkawinan.

Namun apabila negara mengatur terlalu banyak, dapat juga berpotensi pemaksaan hukum dan sentralisasi hukum negara. Perlu ditetapkan melalui peraturan perundang-undangan, mana masalah perkawinanan yang perlu diatur hukum negara dan mana yang tidak. Untuk tidak mencederai hak-hak sipil warganegara dalam wilayah perkawinan yang tak perlu dikelola oleh negara.

Dan inilah tantangan untuk hukum perkawinan kontemporer. Mampukah pembuat hukum dan aparat hukum mengkritisi dan melahirkan legislasi di wilayah hukum perkawinan yang menjamin perlindungan hukum bagi semua pihak dan pada saat bersamaan tetap melahirkan keadilan? Kemudian,  mampukah pembuat hukum dan aparat hukum mengharmoniskan perbedaan klausul di berbagai sistem hukum perkawinan terkait dengan masalah-masalah perkawinan kontemporer?

Merevisi UU No. 1 Tahun 1974 adalah satu alternatif dan tidaklah terlalu ambisius. Namun juga bukan satu-satunya cara. Perlu dipikirkan harmonisasi dan lahirnya legislasi yang dapat mengakomodasi semua sistem hukum yang hidup tanpa harus mencederai hak-hak sipil masyarakat dalam wilayah hukum perkawinan.  Wallahu a`lam.

 

——

*) Penulis adalah Mahasiswa PhD bidang Human Rights & Peace Studies Mahidol University- Thailand/ Staf Pengajar Fakultas Hukum UI-Depok

Read Full Post »

« Newer Posts - Older Posts »