Feeds:
Posts
Comments

Archive for the ‘Pieces of Thought’ Category

LEGALISASI NIKAH BEDA AGAMA?

Heru Susetyo

Staf Pengajar Tetap Fakultas Hukum Universitas Indonesia

             Permohonan  uji materil oleh sekelompok alumni dan mahasiswa Universitas Indonesia terhadap Pasal 2 ayat 1 UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang diajukan pada Agustus 2014 seperti membuka kotak Pandora yang telah lama terkunci rapat.    Dalam arti,  sudah empat puluh tahun pasal tersebut eksis sebagai bagian tak terpisahkan dari UU Perkawinan,  namun sedikit yang mempermasalahkannya.  Lebih sedikit lagi yang berfikir dan berani untuk mengajukan pembatalan pasal tersebut ke hadapan Mahkamah Konstitusi.

Pasal 2 ayat 1 UU Perkawinan menyebutkan bahwa Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaannya itu.  Pasal ini bermakna bahwa hukum agama adalah lebih superior dalam mengatur urusan perkawinan daripada hukum negara.  Sah atau tidaknya perkawinan disebutkan bukanlah datang dari otoritas negara, namun ditentukan oleh institusi agama masing-masing.  Sedangkan,  tugas negara adalah memberikan kekuatan hukum terhadap pernikahan tersebut melalui pencatatan perkawinan.  Konsekuensinya,  perkawinan yang tidak tercatat pada institusi negara tidak bisa dikatakan tidak sah.  Namun pastinya adalah tidak berkekuatan hukum.  Seperti yang termaktub pada pasal 2 ayat 2 UU No. 1 tahun 1974.

Ihwal pencatatan perkawinan ini, pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan dari UU Perkawinan No. 1 tahun 1974 menyebutkan bahwa  pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama(KUA).  Kemudian bagi mereka yang beragama selain Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil

Kembali pada asal muasal permohonan uji materiil tersebut,  para pemohon mengajukan dalil bahwa dengan tetap tercantumnya pasal 2 ayat 1 UU No. 1 tahun 1974,  adalah menutup kemungkinan terjadinya pernikahan di antara pasangan yang berbeda agama.   Karena, beberapa agama menutup kemungkinan terjadinya pernikahan antara pasangan berbeda agama.  Akibatnya,  pasangan-pasangan berbeda agama yang ingin menikah tidak memperoleh kepastian hukum.  Sebagian menikah di yurisdiksi lain (negara lain yang memungkinkan proses tersebut), sebagian lagi melakukan ‘penyelundupan hukum’, alias untuk kebutuhan pencatatan perkawinan saja kemudian masuk atau berpindah sementara ke agama salah satu pasangannya , namun kemudian berbalik ke agama semula setelah proses pencatatan selesai.

Akan halnya larangan nikah beda agama memang dijumpai pada beberapa agama. Sebutlah dalam ajaran Islam, selaku agama yang dianut mayoritas rakyat Indonesia.  Dalam Al Qur’an pada  surat Al Baqarah ayat 221 dan Al Maidah ayat 5, terpampang hukum yang tidak membuka kemungkinan wanita muslim untuk menikah dengan pria non muslim.  Akan halnya apakah pria muslim dapat menikah dengan wanita non muslim dari golongan ahlul kitab, ulama berbeda pendapat.

Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tahun 1980 yang ditandatangani oleh Buya Hamka memilih untuk menyatakan haram pernikahan yang dilakukan beda agama, baik muslimah yang menikah dengan pria non muslim, maupun pria muslim yang menikah dengan wanita non muslim (ahlul kitab).  Ketentuan  ini dipertegas dengan Fatwa MUI tahun 2005 pada Munas VII tanggal 29 Juli 2005 yang menyatakan bahwa nikah beda agama adalah haram dan tidak sah. Lalu, Perkawinan laki-laki muslim dengan wanita Ahlu Kitab, menurut qaul mu’tamad (pendapat yang disepakati), adalah haram dan tidak sah.

Senada dengan fatwa MUI,  Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang disebarluaskan dengan Inpres No. 1 tahun 1991 juga menyatakan secara eksplisit pada pasal 40 dan 44 bahwa pernikahan beda agama,  apakah muslimah menikah dengan pria non muslim dan muslim menikah dengan wanita non muslim adalah dilarang.

Masalahnya adalah,  seberapa jauh kekuatan fatwa MUI dan Kompilasi Hukum Islam tersebut dalam mengikat dan memaksa warga muslim Indonesia untuk tidak menikah berbeda agama?   Karena, ketaatan terhadap kedua produk hukum tersebut membutuhkan tak sekedar ketaatan sebagai warganegara, tapi juga ketundukan pada ajaran agama Islam.

Larangan untuk menikah beda agama tersebut, yang datang dari ajaran agama Islam dan dikukuhkan antara lain oleh Fatwa MUI dan Kompilasi Hukum Islam kemudian memberi batu pijakan kepada Petugas Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama (KUA)  untuk tidak mencatatkan pernikahan pasangan yang berbeda agama.

Pasal 8 huruf (f) UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa salah satu jenis perkawinan yang dilarang adalah perkawinan yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku adalah dilarang.  Kemudian,  Pasal 20  UU yang sama menyebutkan bahwa pegawai pencatat perkawinan tidak diperbolehkan melangsungkan atau membantu melangsungkan perkawinan bila ia mengetahui adanya pelanggaran dari ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1), Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 12 Undang-undang ini meskipun tidak ada pencegahan perkawinan.

Disinilah pangkal permasalahannya.  Undang-undang perkawinan No. 1 tahun 1974 tidak menyebutkan secara eksplisit bahwa nikah beda agama itu dilarang.   Lebih jauh lagi,  sahnya perkawinan disebutkan adalah bukan urusan negara melainkan urusan dari institusi agama dan kepercayaan seperti yang tersurat pada penjelasan pasal 2 ayat 1 UU Perkawinan :  “Dengan perumusan pasal 2 ayat (1) ini, tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam Undang-undang ini”.

Adanya larangan untuk menikah beda agama ada pada institusi agama.  Untuk perkawinan Islam paling tidak hal itu ditemui pada Fatwa MUI dan Kompilasi Hukum Islam.  Kedua produk hukum itu tidak dapat disebut sebagai hukum negara yang bersifat mengatur, mengikat dan memaksa.  Walaupun merupakan suatu hukum yang hidup dalam masyarakat dan menjadi rujukan bagi masyarakat maupun para petugas KUA dan para hakim di pengadilan agama.

Adanya larangan tersebut pada gilirannya membuat petugas pencatat nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) tak dapat mencatatkan pernikahan beda agama tersebut.  Akibat nikah yang tidak tercatat,  maka pernikahan tersebut adalah tidak berkekuatan hukum di hadapan hukum negara.

Sejatinya bukan hanya pernikahan beda agama yang tidak dapat dicatatkan di hadapan petugas pencatat nikah dari KUA.  Pernikahan dengan mempelai di bawah umur,  pernikahan poligami yang tidak dilakukan dengan ijin dari pengadilan agama (sesuai pasal 3 dan pasal 5 UU No. 1 tahun 1974)  dan pernikahan-pernikahan yang melanggar larangan perkawinan pada pasal 8, 9 dan 10 UU No. 1 tahun 1974 adalah tak dapat dicatatkan oleh petugas KUA maupun Kantor Catatan Sipil.

 

Unifikasi Hukum Perkawinan

Undang-undang perkawinan  No 1 tahun 1974 adalah salah satu karya agung bangsa Indonesia di bidang unifikasi hukum perkawinan.  Tidak mudah memang melakukan unifikasi di bidang hukum privat seperti dalam hukum perkawinan.  Karena harus mengakurkan dan melakukan harmonisasi sejumlah aturan-aturan agama, kepercayaan dan budaya yang hidup dan eksis di Indonesia, yang bahkan telah eksis sebelum negara RI lahir.   Ketika akhirnya UU ini diketok palu pada 22 Desember 1973, sejatinya ia telah menjalani perjuangan panjang yang dihiasi pelbagai macam perdebatan, penelaahan maupun kompromi antara berbagai pihak dengan memperhatikan nilai-nilai agama, sosial politik dan budaya di Indonesia.

Undang-undang inipun dilahirkan antara lain untuk menjamin penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia di bidang perkawinan , utamanya hak kaum perempuan.  Karena,  sebelum UU ini lahir, begitu mudah terjadi perceraian di luar pengadilan yang berdampak serius pada kaum perempuan dan anak-anak yang ditinggalkan.   Juga begitu mudah terjadi pernikahan poligami yang mengabaikan hak-hak dari istri/ istri-istri dan anak-anak yang lahir dari perkawinan sebelumnya.

Kemudian, perkawinan pada UU No. 1 tahun 1974 tidak dapat dipandang semata-mata sebagai perbuatan perdata yang sifatnya kontraktual,  namun lebih dari itu adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.  Dengan lain perkataan, pernikahan dipandang sebagai sesuatu sakral dan bernilai ibadah,  serta dilakukan dalam rangka ketaatan pada Tuhan Yang Maha Esa.

Sakralnya pernikahan dan ketundukannya pada hukum agama sejatinya adalah pengejawantahan ideologi bangsa ini. Dimana para founding fathers sejak tahun 1945 telah menyepakati Pancasila sebagai landasan hidup dan pandangan hidup bangsa Indonesia.  Sila pertama Pancasila,  yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, menegaskan posisi Indonesia sebagai negara yang amat menghormati agama-agama, walaupun tidak berbentuk negara agama pun bukan pula negara sekular.   Pengejawantahan lanjutan dari posisi ini adalah pada pasal 29 UUD 45 dimana yang menyebutkan bahwa negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (ayat 1) dan negara menjamin kemerdekaan tiap tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu (ayat 2).

 

Perlu Dipertahankan

Undang-undang perkawinan No. 1 tahun 1974 memang belum sempurna.  Ada beberapa pasalnya yang patut direvisi demi menyesuaikan diri dengan perkembangan hukum dan sosial budaya di Indonesia.  Namun demikian,  hingga saat ini ia tetap merupakan produk sejarah dan produk hukum yang patut dirujuk dalam memberikan pedoman bagi perkawinan masyarakat Indonesia.

Dan pasal 2 ayat 1 UU No. 1 tahun 1974 patut dipertahankan.  Karena ia merupakan kristalisasi dari nilai-nilai idiil bangsa Indonesia dan wujud penghormatan serta akomodasi terhadap nilai-nilai agama dan kepercayaan bangsa Indonesia yang terumuskan dalam ideologi Pancasila,  utamanya sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa.

Lebih jauh lagi,  menundukkan diri pada hukum agama dan kepercayaan adalah manifestasi hak asasi manusia yang dimiliki bangsa Indonesia sesuai yang tercantum pada pasal 29 UUD 45.  Tugas negara adalah menghormati, memajukan, memenuhi dan melindungi pelaksanaan hak tersebut.

Perkawinan adalah bagian dari hak asasi dan hak sipil warganegara.  Hak beragama dan beribadah adalah juga bagian dari hak asasi dan  hak sipil warganegara.   Menjalankan perkawinan sesuai hukum agama adalah manifestasi dari hak asasi dalam beragama.   Maka, di atas segala kekurangan dan kelebihan dari UU No. 1 tahun 1974,  pasal 2 ayat 1 UU No. 1 tahun 1974 patut dipertahankan oleh Mahkamah Konstitusi.   Sedangkan persoalan-persoalan yang muncul akibat pemberlakuan pasal 2 ayat 1  UU tersebut,  sepatutnya dapat diselesaikan secara arif oleh masyarakat dan negara tanpa harus membatalkan pasal tersebut.

 

Read Full Post »

LAGU LAMA POLITIK THAILAND

Heru Susetyo

Staf Pengajar Tetap FH-UI

& Alumnus Program Doktor bidang Human Rights & Peace Studies

Mahidol University, Bangkok

 

Negeri ‘land of smile’ Thailand kini sulit tersenyum lagi. Pasalnya, Kudeta militer kembali terjadi di Thailand, setelah terakhir terjadi pada September 2006. Tepatnya pada sore hari Kamis 22 Mei 2014, Panglima Angkatan Bersenjata Jenderal Prayuth Chan-Ocha mengumumkan bahwa militer mengambil alih kekuasaan dan menahan mantan PM Yingluck Shinawatra dan PM sementara Niwatthamrong Boonsongpaisan di daerah Saraburi, utara Bangkok.

Kudeta ini berlangsung tanpa kekerasan. Sama seperti kudeta terakhir pada September 2006 yang menggulingkan mantan PM Thaksin Shinawatra. Dan juga tidak terlalu mengejutkan publik Thailand. Banyak pihak sudah meramalkan bahwa militer akan mengambil alih kekuasaan. Ini sudah seperti lagu lama. Sudah biasa. Apalagi, konflik sipil, antara kelompok merah pendukung pemerintah dan kelompok kuning anti pemerintah yang meruncing sejak November 2013 makin ruwet dan menurut perspektif militer, adalah telah mengancam stabilitas negara. Maka, militer merasa perlu meng-intervensi.

Dan kudeta ini bukan kali pertama bagi militer. Sejak Thailand menjadi monarkhi konstitusional pada 1932, kurang lebih sudah 18 kali militer melakukan kudeta dan 12 diantaranya berhasil merubah pemerintahan.. Maka, ini tidak bisa dibilang suatu aksi penyelamatan negara semata, tapi adalah suatu kebiasaan, ketagihan, atau dalam istilah lain adalah a hard habit to break.

Instabilitas politik di Thailand berlangsung sama tuanya dengan usia Monarki Konstitusional Thailand sendiri, Sejak tahun 1932 Thailand memberlakukan sistem parlementer dengan Perdana Menteri sebagai Kepala Pemerintahan dan Raja sebagai Kepala Negara sekaligus mengakhiri Monarki Absolut tanpa konstitusi Kerajaan Siam yang dipimpin Raja Rama VII (Prajadiphok). Sejarah mencatat, sejak tahun 1939 Kerajaan Siam berganti nama menjadi Thailand dengan adopsi model pemerintahan ala demokrasi di barat.

 Sejak tahun 1932 itu pula sejak kini puluhan kali kerusuhan politik dan kudeta berdarah maupun tak berdarah mewarnai negeri ini. Perdana Menteri Thailand berganti puluhan kali dengan durasi pemerintahan yang singkat. Dan tidak semua terpilih melalui pemilu yang demokratis. Sebagiannya adalah karena kudeta atau dampak dari putusan Mahkamah Konstitusi Thailand.

 Pemerintahan militer yang tak demokratis bergantian memimpin negeri dengan pemerintahan sipil.yang juga tak bisa dibilang semua demokratis. Yang paling menarik adalah di tahun 2008, dimana Perdana Menteri (PM) Thailand berganti hingga empat kali. Uniknya hanya satu di antara empat PM tersebut yang terpilih melalui mekanisme Pemilu. Selebihnya karena kudeta tak berdarah dan karena PM sebelumnya dilengserkan oleh Mahkamah Konstitusi.  Sama seperti mantan PM Yingluck Shinawatra yang dilengserkan oleh Mahkamah Konstitusi Thailand pada 7 Mei 2014.

 Akan halnya sejarah intervensi militer Thailand terhadap pemerintahan bukanlah hal yang baru. Bahkan Revolusi Siam tahun 1932 adalah dipelopori oleh para perwira militer muda dan para aktifis pro demokrasi lulusan pendidikan barat.

Pun dalam alam demokrasi, sejarah intervensi militer Thailand adalah sama tuanya dengan demokrasi di Thailand itu sendiri. Setahun setelah revolusi 1932, militer kembali melakukan kudeta pada 20 Juni 1933 terhadap Perdana Menteri Phraya Manopakorn Nititada yang pemerintahannya dianggap militer telah mengarah ke diktator. Kudeta militer berikutnya yang berskala besar dan sukses menggulung pemerintahan terjadi pada 1947, 1949, 1957, 1958, 1971, 1976, 1977, 1991, 2006 dan akhirnya pada 2014.

Dan militer Thailand selalu memiliki justifikasi untuk melakukan kudeta dan mengintervensi pemerintahan. Atas nama stabilitas negara, keamanan nasional, memulihkan perdamaian, dan sebagainya. Sebagian besar kudeta militer berlangsung secara damai (bloodless), namun tak pelak beberapa intervensi militer (dan polisi) menghasilkan pertumpahan darah.

Sebutlah konflik antara massa demonstran dengan polisi/ militer Thailand pada 14 Oktober 1973 yang menewaskan seratusan lebih massa. Kemudian peristiwa 6 Oktober 1976 yang menewaskan 46 orang mahasiswa. Gerakan tersebut adalah dipelopori mahasiswa Thammasat University dalam rangka menentang kembalinya Field Marshall Thanom, mantan PM Thailand, dari tempat pengasingannya. Lalu gerakan rakyat Mei 1992 menentang PM asal militer Suchinda Kraprayoon yang populer dengan nama Black May dan menelan korban 52 orang tewas.

Maka, sulit mengatakan bahwa militer Thailand tak memiliki motif dan ambisi kekuasaan ketika melakukan intervensi dan kudeta. Faktanya, sejak 1933 sampai hari ini, tak kurang dari sepuluh petinggi militer Thailand (tujuh Jendral dan tiga Field Marshal) telah menjadi Perdana Menteri Thailand, apakah berstatus sementara maupun permanen.

Katsamaporn Rakson (2010) berpendapat bahwa intervensi militer Thailand telah berimplikasi kepada stabilitas politik di Thailand. Militer melakukan intervensi karena demokrasi lemah. Sistem demokrasi yang dipertontonkan penguasa sipil adalah tidak stabil. Diwarnai pertentangan tajam antar elit sipil, pemerintahan yang korup, dan berkurangnya saluran-saluran partisipasi publik dalam pemerintahan. Juga, di level masyarakat telah terjadi keterbelahan antar kelas sosial, antara si kaya dan si miskin, antara pendukung konservatisme dan pemuja liberalism. Hal ini terlihat dalam fragmentasi basis dukungan antara kelompok anti mantan PM Thaksin Shinawatra dan kelompok pembela-nya. Mereka yang anti rata-rata adalah kelas menengah dan kebanyakan berkonsentrasi di Bangkok area. Sementara massa pendukung Thaksin adalah kelas menengah ke bawah dengan basis dukungan kebanyakan di bagian utara dan timur laut Thailand.

 Maka, walaupun, untuk tahapan tertentu, kudeta militer ini ‘dibutuhkan’ dan militer dianggap sebagai pihak yang paling mampu mengatasi kebuntuan politik Thailand ketika pemerintahan sipil gagal memberikan jalan keluar, namun tetap-lah bukanlah jalan terbaik. Karena kudeta militer sejatinya adalah bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi sendiri, bukan merupakan jawaban ideal dari instabilitas politik serta tidak akan melahirkan kohesi sosial dalam waktu lama (Rakson, 2010). Sebaliknya, malah berpotensi melahirkan disintegrasi baru.

Barangkali Thailand perlu berkaca ke jiran-nya Indonesia. Indonesia jauh lebih majemuk dari sisi sosial politik dan budaya. Militer-pun pernah sangat berkuasa dan sampai saat ini masih menjadi kekuatan berpengaruh dalam peta politik Indonesia. Skor Indeks Pembangunan Manusia (IPM/ HDI) Indonesia pun masih di bawah Thailand. Namun, politik dalam negeri Indonesia cenderung lebih stabil. Dan anak-anak sekolah di Indonesia tak akan kerepotan untuk menghafalkan jumlah presiden Indonesia dibandingkan anak-anak di Thailand. Karena dalam kurun waktu 1945-2014 negeri yang bukan ‘land of smile’ ini baru memiliki 6 (menjelang 7) presiden saja. 

Read Full Post »

https://www.selasar.com/politik/kembalinya-firaun

Kembalinya Hukum Fir’aun di Mesir

by Heru Susetyo

Staf Pengajar FHUI/ Alumnus Program Doktor Human Rights & Peace Studies Mahidol University

Fir’aun Justice alias Keadilan ala Fir’aun. Inilah model keadilan dan peradilan sesat yang kini ditampakkan dan dipraktekkan secara lugas dan gamblang oleh rezim milier Mesir pasca kudeta terhadap Presiden Muhammad Morsi pada Juli 2013.

Produk Fir’aun Justice terakhir yang masih lekat dalam ingatan adalah penjatuhan vonis mati terhadap 529 aktivis Ikhwanul Muslimin pada 24 Maret 2014 di Pengadilan Minya, Mesir. Sejujurnya, ini adalah kekonyolan sekaligus lelucon hukum terbesar abad ini.

Disebut lelucon, karena ketika negara-negara Eropa menghapuskan hukuman mati, yang diikuti pula oleh negara-negara maju lain seperti Australia, Kanada, atau Selandia Baru, Mesir malah kembali memberlakukan hukuman mati. Bahkanuntuk 529 orang sekaligus.   Suatu angka yang amat fantastis dan membuktikan bahwa rule of lawsama sekali tak berjalan. Hukum bertekuk lutut di bawah ketiak politik. Hakim menghamba kepada politisi. Rule of politic digdaya di atas rule of law.

Penjatuhan vonis konyol ini hanyalah satu episode dari pelemahan dan penghancuran sistematis terhadap gerakan Ikhwanul Muslimin (Muslim Brotherhood -MB).   Setelah gerakan ini memenangkan pemilu parlemen dan pemilu kepresidenan Mesir secara demokratis pada tahun 2012, secara bertahap kekuatan-kekuatan anti MB yang merupakan gabungan dari unsur-unsur dalam negeri dan luar negeri mulai menggerus kekuatan MB.

Manuver hukum dan politik Presiden Morsi sejak tahun 2012 demi mengamankan pemerintahan dan demokrasi yang baru seumur jagung ini menjadi justifikasi para Muslim Brotherhood-haters untuk mendelegitimasi kekuasaan Morsi dan MB.   Kisah selanjutnya sama-sama kita ketahui. Presiden Morsi dikudeta pada 3 Juli 2013. Kemudian secara sistematis gerakan-gerakan membela Morsi dan pro demokrasi di Mesir ini dilawan secara kasar dan brutal. Para demonstran ditembak, diserang, ditangkap dan dipenjara semena-mena. Tak cukup itu, mereka diberi label pemberontak, pembangkang hingga teroris. Lebih parah lagi, kekerasan terhadap demonstran tersebut dijustifikasi oleh sekelompok ulama dan syaikh yang pro dengan kalangan militer. Lengkaplah penghancuran sistematis terhadap MB.

Peristiwa 14 Agustus 2013 di Rabia Al Adawiya Square adalah salah satu kekerasan terbesar terhadap demonstran di Mesir pasca kudeta Morsi.Ketika itu, polisi dan tentara Mesir menyerbu dua camp demonstran masing-masing di Nahda Square dan Rabia Al Adawiya Square.   Para demonstran pro demokrasi telah menduduki kedua lapangan tersebut sejak enam pekan sebelumnya, tak lama setelah Presiden Morsi dikudeta.   Dalam serangan polisi tersebut, 638 orang tewas dan 3994 terluka (menurut versi Kementerian Kesehatan Mesir). Sedangkan menurut versi Muslim Brotherhood, jumlah korban tewas di Masjid Rabia Al Adawiya saja berjumlah 2600 jiwa.

Tak pelak lagi, Human Rights Watch, NGO HAM Internasional yang bermarkas di New York, menyebut kekerasan tersebut sebagai ‘the most serious incident of mass unlawful killings in modern Egyptian history.’   Ironisnya, kemarahan dunia internasional tak terlalu terlihat. Padahal, krisis di Ukraina pada pertengahan Februari 2014 yang menewaskan 82 demonstran, 13 polisi dan melukai 1100 begitu membuat Uni Eropa dan USA murka. Kecaman datang bertubi-tubi terhadap Presiden Victor Yanukovych yang membuatnya hengkang meninggalkan ibukota Kiev dan Ukraina seketika berubah menjadi medan perang saudara akibat intervensi Rusia.

Kembali pada vonis konyol yang menjatuhi hukuman mati kepada 529 aktifis MB, tabloid Media Umat (17/04/2014) menyebutkan bahwa kalau hukuman mati ini benar-benar dilaksanakan, hal itu adalah merupakan eksekusi massa lewat proses pengadilan sandiwara terbesar di dunia. Bandingkan dengan pengadilan Nurnberg di Jerman tahun 1945 yang mengadili tersangka penjahat perang NAZI Jerman dengan dakwaan melakukan genocide/ holocaust. Dari 24 tersangka penjahat perang tersebut, hanya 12 diantaranya yang kemudian dihukum mati. Selebihnya dbebaskan atau dipenjara.

Lucunya, vonis mati terhadap aktivis MB tersebut dua pertiganya dijatuhkan secara in absentia. Alias tanpa kehadiran terdakwa. Hanya 153 orang dari 529 tersangka yang betul-betul berada dalam tahanan. Sisanya masih diburu aparat keamanan. Pertanyaannya, bagaimana bisa suatu hukuman mati dijatuhkan tanpa kehadiran terdakwa? Tanpa mendengarkan pembelaan terdakwa, pembuktian, dan keterangan saksi-saksi/ ahli? Tak salah apabila pengadilan Mesir tersebut telah mempraktekkan keadilan ala Fir’aun, sang raja zalim era Mesir Kuno.

Tak cukup itu, Arab Organization of Human Rights (AOHR) menyebutkan bahwa sejak kudeta 3 Juli 2013, tak kurang dari 575 anak-anak telah ditahan oleh rezim militer. Jumlah ini diperkirakan jauh lebih tinggi dari angka yang diberikan oleh para pejabat.   Sebab, dalam banyak kasus usia para tahanan disembunyikan atau dilaporkan dengan usia yang lebih tua.

Nyawa manusia seolah tak ada harganya lagi di Mesir.   Orang-orang yang berseberangan dengan rezim militer dituduh sebagai pemberontak. Demonstrasi dianggap pembangkangan dan mengancam stabilitias negara. Upaya-upaya militer dan polisi menumpas demonstrasi melalui jalan kekeasan dilegitimasi dengan justifikasi agama. Puncaknya, Muslim Brotherhood-pun diberi stempel sebagai organisasi teroris sejak Desember 2013..

Hal ini memalukan untuk negeri Mesir modern. Mesir adalah tempat lahirnya Cairo Declaration of Human Rightstahun 1990 yang disponsori negara-negara anggota OKI. (Organisasi Konferensi Islam). Isi dari deklarasi HAM tersebut hampir senapas dengan Deklarasi HAM Universal 1948, hanya dilengkapi dengan perspektif Islam dan keimanan terhadap Allah SWT. Selebihnya, seperti penghargaan terhadap hak hidup, hak untuk hidup bebas dari rasa takut dan kekerasan, hak untuk bebas dari penyiksaan dan perendahan martabat, serta perlindungan terhadap hak-hak perempuan dan anak adalah sama.

Mesirpun, di masa Anwar Sadat dan Hosni Mubarak, sudah meratifikasi Kovenan Hak-Hak Sipil dan Politik (International Covenant on Civil and Political Rights) pada tahun 1982, Konvensi Pengurangan Diskriminasi terhadap Perempuan dalam Segala Bentuknya (CEDAW) pada tahun 1981, Konvensi Hak Anak pada tahun 1990 dan juga telah mengaksesi Konvensi Anti Penyiksaan (Convention Against Torture) pada tahun 1986.

Konsekuensinya, siapapun pemerintah yang berkuasa di Mesir, secara legal dan konstitusional seperti Presiden Morsi, ataupun secara illegal melalui kudeta, macam rezim militer Jenderal As-Sisi, memiliki kewajiban yang sama untuk tunduk, patuh, dan mengikat diri terhadap rezim hukum hak asasi manusia internasional dimana Mesir telah mengikat diri.

Apabila hukum melulu dikangkangi politik, dan demokrasi seumur jagung dikembalikan kepada otoritarianisme militer, serta pengadilan tak lebih dari perpanjangan tangan kekuasaan, maka benarlah sudah bahwa Mesir telah kembali menerapkan Keadilan Fir’aun.

Read Full Post »

http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol20594/pernikahan-di-bawah-umur-tantangan-legislasi-dan-harmonisasi-hukum

 

JUMAT, 28 NOVEMBER 2008

Oleh: Heru Susetyo *)
Pernikahan di Bawah Umur: Tantangan Legislasi dan Harmonisasi Hukum

Masalah pernikahan di bawah umur di Indonesia mendadak mengemuka akhir-akhir ini. Utamanya setelah heboh pernikahan Pujiono Cahyo Widianto alias Syeikh Puji dengan Luthfiana Ulfa, seorang gadis yang ditengarai masih berusia di bawah umur (12 tahun dan versi lain 15 tahun).

Padahal, perkara nikah di bawah umur bukanlah sesuatu yang baru di Indonesia. Praktek ini sudah lama terjadi dengan begitu banyak pelaku. Tidak di kota besar tidak di pedalaman. Sebabnya-pun bervariasi, karena masalah ekonomi, rendahnya pendidikan, pemahaman budaya dan nilai-nilai agama tertentu, karena hamil terlebih dahulu (kecelakaan atau populer dengan istilah married by accident), dan lain-lain.

 Selain menimbulkan masalah sosial, nikah di bawah umur bisa menimbulkan masalah hukum. Pernikahan Syekh Puji dan Ulfa membuka ruang kontroversi bahwa perkara nikah di bawah umur ternyata disikapi secara berbeda oleh hukum adat, hukum Islam, serta hukum nasional dan hukum internasional. Kenyataan ini melahirkan, minimal, dua masalah hukum. Pertama, harmoninasi hukum antar sistem hukum yang satu dengan sistem hukum lain. Kedua, tantangan terhadap legislasi hukum perkawinan di Indonesia terkait dengan perkawinan di bawah umur.

 

Hukum Perkawinan

Pasal 7 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun.  Namun penyimpangan terhadap batas usia tersebut dapat terjadi ketika ada dispensasi yang diberikan oleh pengadilan ataupun pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua dari pihak pria maupun pihak wanita (vide pasal 7 ayat 2).  Undang-Undang yang sama menyebutkan bahwa perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai dan izin dari orangua diharuskan bagi mempelai yang belum berusia 21 tahun.

Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang disebarluaskan melalui Inpres No. 1 Tahun 1991 memuat perihal yang kurang lebih sama. Pada pasal 15, KHI menyebutkan bahwa batas usia perkawinan sama seperti pasal 7 UU No. 1 Tahun 1974, namun dengan tambahan alasan: untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga.

Maka, secara eksplisit tidak tercantum jelas larangan untuk menikah di bawah umur. Penyimpangan terhadapnya dapat dimungkinkan dengan adanya izin dari pengadilan atau pejabat yang berkompeten.

Namun demikian perkawinan di bawah umur dapat dicegah dan dibatalkan. Pasal 60 KHI menyebutkan pencegahan perkawinan dapat dilakukan bila calon suami atau calon isteri tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan. Yang dapat mencegah perkawinan adalah para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah, saudara, wali nikah, wali pengampu dari salah seorang calon mempelai, suami atau isteri yang masih terikat dalam perkawinan dengan salah seorang calon isteri atau calon suami, serta pejabat yang ditunjuk untuk mengawasi perkawinan (vide pasal 62, 63, dan 64 KHI)

KHI juga menyebutkan perkawinan dapat dibatalkan antara lain bila melanggar batas umur perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 7 UU No. 1 Tahun 1974 (vide pasal 71). Para pihak yang dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan adalah: (1) para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah dari suami atau isteri; (2) suami atau isteri; (3) pejabat yang berwenang mengawasi pelaksanaan perkawinan menurut Undang-Undang; (4) para pihak berkepentingan yang mengetahui adanya cacat dalam rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam dan peraturan perundangan-undangan (vide pasal 73).

Hukum Islam, dalam hal ini Al Qur`an dan hadits tidak menyebutkan secara spesifik tentang usia minimum untuk menikah. Persyaratan umum yang lazim dikenal adalah sudah baligh, berakal sehat, mampu membedakan yang baik dengan yang buruk sehingga dapat memberikan persetujuannya untuk menikah.  Pasal 16 KHI menyebutkan bahwa: Perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai. Bentuk persetujuan calon mempelai wanita, dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan, atau isyarat, tapi dapat juga berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas.

Sama halnya dengan hukum adat.  Hukum adat Indonesia, yang berbeda dari satu wilayah dengan wilayah lain, adalah hukum kebiasaan tak tertulis yang tak mengenal pembakuan umur seseorang dianggap layak untuk menikah. Biasanya seorang anak dinikahkan ketika ia dianggap telah mencapai fase atau peristiwa tertentu dalam kehidupannya.  Dan ini seringkali tidak terkait dengan umur tertentu.

 

Instrumen HAM

Instrumen Hak Asasi Manusia — apakah yang bersifat internasional (international human rights law) ataupun yang sudah diratifikasi oleh Pemerintah RI — tidak menyebutkan secara eksplisit tentang batas usia perkawinan. Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child 1990yang telah diratifikasi melalui Keppres No. 36 Tahun 1990) tidak menyebutkan usia minimal pernikahan selain menyebutkan bahwa yang disebut anak adalah mereka yang berusia di bawah 18 tahun. Juga setiap negara peserta konvensi diwajibkan melindungi dan menghadirkan legislasi yang ramah anak, melindungi anak dan dalam kerangka kepentingan terbaik bagi anak (the best interest of the child).

Konvensi tentang Kesepakatan untuk Menikah, Umur Minimum Menikah dan Pencatatan Pernikahan (Convention on Consent to Marriage, Minimum Age for Marriage and Registration of Marriages) 1964 menyebutkan bahwa negara peserta konvensi ini akan mengupayakan lahirnya legislasi untuk mengatur permasalahan umur minimum untuk menikah dan bahwasanya pernikahan yang dilakukan di luar umur minimum yang ditetapkan adalah tidak berkekuatan hukum, terkecuali otoritas yang berwenang menetapkan dispensasi tertentu dengan alasan yang wajar dengan mengedepankan kepentingan pasangan yang akan menikah.

Indonesia belum menjadi negara pihak dari Konvensi 1964 tersebut, namun telah menetapkan usia minimum pernikahan melalui UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, alias sepuluh tahun setelah Konvensi tersebut lahir.

UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak �sebagai instrumen HAM — juga tidak menyebutkan secara eksplisit tentang usia minimum menikah selain menegaskan bahwa anak adalah mereka yang berusia di bawah 18 tahun. Disebutkan pula, penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak meliputi: a. non diskriminasi; b. kepentingan yang terbaik bagi anak; c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan d. penghargaan terhadap pendapat anak.
Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera (vide pasal 3).

Terkait pernikahan di bawah umur, pasal 26 (1) huruf (c ) UU Perlindungan Anak 2002 menyebutkan bahwa: Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk : (c ) mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.

 

Kriminalisasi Nikah di Bawah Umur

Merujuk pada hukum perkawinan Islam Indonesia, sudah nyata bahwa perkawinan di Indonesia harus memenuhi ketentuan batas usia minimum. Yaitu 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita. Kendati demikian, pelanggaran terhadapnya tidak serta merta dapat ditindak. Begitu banyak terjadi perkawinan di bawah umur, dan tak pernah ataupun minim terdengar ada kriminalisasi terhadap perbuatan tersebut, kendati pasal 288 KUHP telah menyebutkan bahwabarang siapa dalam perkawinan bersetubuh dengan seorang wanita yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin, apabila mengakibatkan luka-luka diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun, Jika mengakibatkan luka-luka berat diancam pidana penjara paling lama delapan tahun dan jika mengakibatkan mati diancam pidana penjara paling lama dua belas tahun.

Perkawinan adalah masalah perdata. Kalaupun terjadi tindak pidana dalam perkawinan seperti disebut pasal 288 KUHP, seringkali penyelesaiannya secara perdata atau tidak diselesaikan sama sekali. Sebab, terkait dengan rahasia ataupun kehormatan rumah tangga. Seringkali pihak istri atau keluarganya tidak melaporkan kekerasan tersebut entah karena alasan takut, aib keluarga, atau kesulitan dalam menghadirkan alat bukti.

Langkah paling maju yang dapat dilakukan untuk menekan laju pernikahan di bawah umur adalah dengan mencegah atau membatalkan perkawinan jenis tersebut. Namun sekali lagi, perlu ada keberatan dari salah satu mempelai, keluarga, ataupun pejabat pengawas perkawinan. Apabila pasangan mempelai dan juga keluarga tak keberatan maka tindakan yang paling mungkin dilakukan adalah tidak mencatatkan pernikahannya di hadapan Kantor Pencatat Nikah (KUA atau Kantor Catatan Sipil). Otomatis pernikahan yang tidak tercatat di lembaga pencatat nikah adalah pernikahan yang tidak berkekuatan hukum, kendati barangkali dapat disebut sah menurut keyakinan agama masing-masing pasangan.

Pasal 20 dan 21 UU No. 1 tahun 1974 cukup tegas dalam masalah ini. Disebutkan bahwa pegawai pencatat pernikahan tidak diperbolehkan melangsungkan atau membantu melangsungkan perkawinan bila ia mengetahui antara lain adanya pelanggaran dari ketentuan batas umur minimum pernikahan.

Namun perkawinan yang tak dicatatkan juga bukan tanpa resiko. Yang mengalami kerugian utama adalah pihak istri dan anak-anak yang dilahirkannya. Karena, apabila ia tak memiliki dokumen pernikahannya, seperti surat nikah, maka ia akan kesulitan mengklaim hak-haknya selaku istri terkait dengan masalah perceraian, kewarisan, tunjangan keluarga, dan lain-lain.

 

Tantangan Legislasi dan Harmonisasi Hukum Perkawinan

Pernikahan Syekh Puji dengan Ulfa seperti menampar wajah pembuat hukum dan aparat hukum negeri ini. Karena kasus ini sebenarnya bukan yang pertama dan bukan juga yang terakhir. Kasus ini hanyalah satu kasus yang mengemuka dari ribuan kasus lainnya yang mengendap di bawah permukaan laksana gunung es.

Praktik nikah di bawah umur juga mengisyaratkan bahwa hukum perkawinan Indonesia nyaris seperti hukum yang �tak bergigi’, karena begitu banyak terjadi pelanggaran terhadapnya tanpa dapat ditegakkan secara hukum.

Tidak hanya masalah nikah di bawah umur. Pelanggaran terhadap hukum perkawinan juga terjadi pada kasus pernikahan poligami, pernikahan di bawah tangan, perceraian di bawah tangan, pelanggaran hak-hak mantan isteri, mantan suami ataupun anak-anak dalam perceraian, dan lain-lain.

Begitu banyak terjadi pernikahan poligami yang dilakukan tanpa izin pengadilan agama dan tanpa memenuhi syarat-syarat alternatif dan kumulatif seperti yang ditetapkan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Begitu banyak terjadi perceraian yang terjadi di luar pengadilan (perceraian di bawah tangan). Begitu banyak hak-hak mantan isteri dan anak-anak yang diabaikan ketika terjadi perceraian. Dan begitu banyak pula terjadi perkawinan yang berlangsung tanpa tercatat di kantor pencatat nikah (apakah Kantor Urusan Agama ataupun Kantor Catatan Sipil) alias lazim disebut perkawinan di bawah tangan.

Memang, urusan perkawinan adalah urusan keperdataan. Urusan pribadi warganegara. Hal mana membuat banyak pihak mempertanyakan, kenapa masalah perkawinan harus diatur oleh negara, bukankah perkawinan berada dalam ranah privat? Mengapa pernikahan Syekh Puji dan Ulfa harus dipersoalkan, bukankah kedua mempelai dan keluarganya tak keberatan?

Urusan perkawinan memang berada dalam wilayah keperdataan.  Namun peristiwa tersebut adalah peristiwa hukum yang jelas menimbulkan sebab akibat dan hak-hak kewajiban para pihak. Maka, pengaturan dari negara tetap perlu. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 sudah mencoba mengatur dengan meng-unifikasi hukum perkawinan. Hukum agama dan hukum adat diakomodasi dalam UU tersebut, disamping hukum perdata Barat. Dan sungguh ini bukan perkara yang gampang, karena selamanya unifikasi di wilayah hukum pribadi dan hukum keluarga adalah sesuatu yang sulit. Indonesia adalah negara yang kaya dengan pluralitas hukum dan pluralitas sosial budaya.

Apabila perkawinan tidak diatur oleh negara akan berpotensi lahirnya ketidakadilan bagi pihak-pihak tertentu, utamanya bagi perempuan dan anak-anak yang dilahirkan. Dan akhirnya akan merembet pada keluarga luas, lingkungan, masyarakat, hingga akhirnya menjadi problem negara juga. Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga No. 23 tahun 2004 lahir antara lain karena maraknya fenomena kekerasan dalam perkawinan.

Namun apabila negara mengatur terlalu banyak, dapat juga berpotensi pemaksaan hukum dan sentralisasi hukum negara. Perlu ditetapkan melalui peraturan perundang-undangan, mana masalah perkawinanan yang perlu diatur hukum negara dan mana yang tidak. Untuk tidak mencederai hak-hak sipil warganegara dalam wilayah perkawinan yang tak perlu dikelola oleh negara.

Dan inilah tantangan untuk hukum perkawinan kontemporer. Mampukah pembuat hukum dan aparat hukum mengkritisi dan melahirkan legislasi di wilayah hukum perkawinan yang menjamin perlindungan hukum bagi semua pihak dan pada saat bersamaan tetap melahirkan keadilan? Kemudian,  mampukah pembuat hukum dan aparat hukum mengharmoniskan perbedaan klausul di berbagai sistem hukum perkawinan terkait dengan masalah-masalah perkawinan kontemporer?

Merevisi UU No. 1 Tahun 1974 adalah satu alternatif dan tidaklah terlalu ambisius. Namun juga bukan satu-satunya cara. Perlu dipikirkan harmonisasi dan lahirnya legislasi yang dapat mengakomodasi semua sistem hukum yang hidup tanpa harus mencederai hak-hak sipil masyarakat dalam wilayah hukum perkawinan.  Wallahu a`lam.

 

——

*) Penulis adalah Mahasiswa PhD bidang Human Rights & Peace Studies Mahidol University- Thailand/ Staf Pengajar Fakultas Hukum UI-Depok

Read Full Post »

KEADILAN DALAM PERADILAN CEBONGAN

Heru Susetyo

Staf Pengajar Viktimologi dan Hak Asasi Manusia

Fakultas Hukum Universitas Indonesia

 

Kasus penyerangan oknum prajurit Kopassus ke Lapas kelas IIA Cebongan-Sleman yang menewaskan empat tahanan Polda DIY asal NTT, Sleman pada 23  Maret 2013 kini sudah memasuki tahap persidangan di Pengadilan Militer Yogyakarta yang dimulai pada 20 Juni 2013.

Ada yang menarik dari kasus ini.  Yaitu perhatian masyarakat dan media yang melimpah ruah.  Sepertinya, baru kali ini persidangan di peradilan militer beroleh perhatian publik yang luar biasa.  Setelah yang terakhir adalah pengadilan militer di Jakarta terhadap kasus penculikan aktifis pro demokrasi tahun 1997-1998.

Beberapa kelompok bahkan mendukung secara eksesif tersangka oknum prajurit kopassus dalam kasus Cebongan.  Sebelum pengadilan dimulai, ada beberapa warga yang tergabung dalam Gerakan Rakyat Indonesia Baru menggelar aksi mendukung pemberantasan premanisme. Mereka juga meneriakkan kata-kata, “Hidup Kopassus”.   Sementera itu, Aliansi Masyarakat Sipil menyerukan agar seluruh pihak yang berkepentingan dalam masalah ini wajib hukumnya untuk tidak melakukan intervensi dan mendikte proses hukum yang berlangsung di pengadilan militer, dengan tidak menyeret persoalan ini kepada pelanggaran HAM berat, tidak memojokkan institusi TNI, khususnya Kopassus, serta menolak keras segala bentuk terobosan hukum yang nyeleneh dan absurd (SHNews.co/ 20/06/2013).  Jelas yang dimaksud adalah Komnas HAM dan LSM-LSM pembela HAM.

 Beberapa pihak juga menolak upaya pengadilan memfasilitasi para calon saksi dengan video conference. Alasannya keselamatan para saksi tak terancam dan tak ada yang perlu dikhawatirkan.  Sementara,  para saksi dan juga LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban) bersikeras bahwa keselamatan mereka terancam sehingga harus mendapatkan perlindungan dalam setiap tahapan persidangan.  Termasuk permintaan untuk memberikan kesaksian melalui teleconference.

Melihat kompleksitas permasalahan yang tersaji, dapat diprediksi bahwa peradilan akan berlangsung seru dan penuh dinamika. Maka, wajar apabila kemudian timbul pertanyaan :  Bagaimana sebenarnya duduk permasalahan kasus Cebongan dan bagaimana peradilan yang berlangsung dapat memberikan keadilan bagi semua pihak?


Mendudukkan Kasus Cebongan

Yang pertama harus ditegaskan adalah bahwa kasus Cebongan ini adalah kejahatan berupa pembunuhan ataupun pembunuhan berencana.  Dan hal ini sudah ditegaskan sejak awal oleh tim investigasi TNI AD untuk kasus Cebongan yang berasal dari penyidik Polisi Militer TNI AD.  Hal ini juga ditegaskan oleh dakwaan yang diajukan kepada oknum prajurit Kopassus tersebut, yaitu pasal pembunuhan (pasal 338 KUHP) dan pembunuhan berencana (pasal 340 KUHP).

Yang kedua adalalah, kasus pembunuhan tersebut adalah jelas pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).  Hal ini penting karena ketika kasus ini pertama bergulir, banyak pernyataan yang mengatakan bahwa Kasus Cebongan adalah bukan pelanggaran HAM sehingga tidak menjadi subyek Pengadilan HAM.  Pernyataaan yang keliru ini bahkan datang dari Kementerian Pertahanan.

Bahwasanya kasus Cebongan adalah bukan pelanggaran HAM berat sehingga bukan menjadi subyek Pengadilan HAM sebagaimana dimaksud oleh UU No. 26 tahun 2000 adalah betul. Karena pelanggaran HAM berat yang dimaksud oleh UU tersebut adalah memang terbatas pada Genosida (genocide) dan Kejahatan Kepada Kemanusiaan (Crime Against Humanity).   

Namun, apabila mengatakan bahwa kasus Cebongan bukan pelanggaran HAM jelas keliru.  Bagaimana bisa perbuatan yang menyebabkan hilangnya empat nyawa manusia bukan pelanggaran HAM?  Pengertian pelanggaran HAM menurut UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak sengaja, atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang-undang ini, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.

Ketiga, ada kesan dan pembenaran bahwa apa yang dilakukan oleh oknum Kopassus tersebut adalah beralasan, karena mereka sedang membasmi premanisme.  Sehingga tindakan tersebut, walaupun bersifat main hakim sendiri, adalah harus didukung.  Sejatinya, ini adalah suatu logika ‘false negative.’  Seolah-olah mereka tidak bersalah,  padahal bersalah.   Apakah benar bahwa oknum Kopassus tersebut sedang membasmi premanisme?  Sejatinya tidak.  Mereka membunuh para tahanan tersebut adalah karena balas dendam atas kematian dan penganiayaan terhadap para sejawatnya.  Kebetulan saja empat tahanan tersebut diindikasikan sebagai ‘preman’.  Kalau bukan preman?  Tetap saja akan dihabisi, karena niatan utamanya adalah balas dendam terhadap pembunuh sejawatnya dan bukan dalam rangka membasmi premanisme.

Keempat,  ada semacam penghakiman dari publik terhadap premanisme, dan bahwasanya para preman tersebut adalah berasal dari daerah tertentu,  sebutlah dari Nusa Tenggara Timur (dan bukan kebetulan bahwa keempat tahanan dibunuh tersebut adalah berasal dari NTT).   Ada yang kurang pas disini.  Karena, premanisme dan preman adalah suatu kategori yang absurd dan subyektif.  Tak ada definisi dan klausul hukum yang dapat menjelaskan apa itu preman dan premanisme.  Maka, ia adalah suatu konstruksi sosial terhadap realitas.  Siapa, apa dan kapan seseorang disebut preman, tergantung dari masyarakat ataupun aparat yang memberikan label terhadap kelompok tertentu sebagai preman.  Kemudian,  terjadi juga semacam generalisasi dalam bentuk prasangka terhadap kelompok tertentu sebagai preman (guilt by association).   Seolah-olah preman hanya berasal dari NTT.  Dan seolah-olah orang NTT adalah preman.  Prasangka ini kurang sehat, karena sejatinya tidak semua ‘preman’ berasal dari NTT dan tidak semua orang NTT adalah preman.

Kelima, ksatria dan jiwa korsa.  Ada sinyalemen  bahwa para prajurit Kopassus tersebut telah secara ksatria mengakui perbuatannya.  Merekal melakukan balas dendam atas dasar semangat l’esprit de corps (yang diterjemahkan menjadi jiwa korsa).  Ini juga bagian dari sesat pikir.  Karena kalau mereka betul-betul ksatria,  tentunya tak perlu melakukan penganiayaan kepada petugas LP,  menghancurkan CCTV apalagi sampai membunuh tahanan.  Lalu,  kalau betul ksatria tentunya sedari awal mereka harus mengakui perbuatannya dan langsung menyerahkan diri kepada pihak yang berwenang.  Apakah komandan langsung, pihak provoost ataupun Polisi Militer TNI AD.   Deviasi selanjutnya adalah tentang implementasi jiwa korsa yang kurang tepat.  Tak sepatutnya membela sejawat, institusi dan korps dilakukan dengan cara-cara melawan hukum bahkan terbilang sadistis.

Menuju Peradilan yang Sehat

Bahwasanya bukan sekali dua kali aparat melakukan kekerasan terhadap warga sipil sudah bukan menjadi rahasia umum.  Namun kitapun harus mengakui bahwa aparat TNI dan POLRI kini sudah berbeda dibandingkan pada masa orde baru.  Kini Aparat sudah semakin terbuka. Sudah mulai berani minta maaf kalau berbuat salah dan berani mengadili anggotanya apabila melakukan kesalahan.

Pengadilan militer yang dahulu amat misterius,  kini mulai membuka diri untuk ikut dipantau publik. Dahulu, seolah ada sekat antara masyarakat dengan pengadilan militer.  Apalagi, pengadilan militer amat eksklusif.  Hakim, Oditur (jaksa) dan penasehat hukumnya adalah militer.Juga, peran dari komandan amat luas selaku Atasan yang Berhak Menghukum (Ankum) dan Perwira Penyerah Perkara (Pepera).

Kondisi ini diperburuk dengan kenyataan bahwa tidak banyak publik yang mengetahui adanya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) dan UU Pengadilan Militer (No. 31 tahun 1997).  Karena, materi hukum acara peradilan militer memang tidak banyak diajarkan di perguruan tinggi hukum umum.

Maka, jalan terbaik untuk memantau peradilan militer kasus Cebongan adalah dengan memahami hukum pidana dan hukum acara peradilan militer secara komprehensif.  Untuk keperluan ini, keterbukaan institusi dan peradilan militer menjadi amat penting.  Jangan ada sekat dan ketertutupan yang membuat laju peradilan kasus ini sulit dipantau. 

Perlindungan terhadap korban, saksi maupun tersangka pelaku juga harus dilakukan secara serius.  Saksi dan tersangka harus dapat memberikan keterangan dengan aman dan nyaman. Tanpa tekanan, paksaan, maupun intimidasi.  Maka, saksi harus diberi kesempatan untuk bersaksi dengan media semacam teleconference, kalau itu membuat mereka lebih nyaman dan merasa tidak terancam.

Terakhir,  keadilan juga harus diberikan untuk semua.  Aparat TNI dan POLRI juga berhak mendapatkan keadilan.  Pelaku pembunuhan dan penganiayaan prajurit Kopassus  sejawat mereka juga harus diproses hukum dan diadili dengan serius. Karena itu adalah juga kejahatan dan pelanggaran HAM juga.  Hukum harus berlaku sama untuk semua orang tanpa memandang status, profesi, harta dan akses politik. Karena Indonesia masih negara hukum.

 

Read Full Post »

children of gaza1
TIGA TAHUN TRAGEDI MAVI MARMARA – FREEDOM FLOTILLA

By : Heru Susetyo

Tim Kuasa Hukum Korban Indonesia di MV Mavi Marmara  – Freedom Flotilla

dari PAHAM Indonesia

 

Tiga tahun silam, di pekan terakhir bulan Mei 2010 pelabuhan Istanbul, Turki tampak sibuk.  Aktifis kemanusiaan dari IHH (Insani Yardim Vakfi) lembaga kemanusian internasional Turki, tengah mengorganisir relawan dan bala bantuan yang akan dimasukkan ke dalam kapal-kapal yang tergabung dalam misi Freedom Flotilla(Kafilah Kebebasan) menuju  Jalur Gaza (Gaza Strip). Termasuk di dalamnya adalah dua belas relawan kemanusiaan dari Indonesia.

Kesibukan yang sama terjadi di Eropa.  Karena, misi  Freedom Flotilla adalah kemitraan dari enam organisasi/ gerakan pro kemanusiaan di Gaza, masing-masing adalah IHH Turki, European Campaign to End the Siege of Gaza, The Greek Ship to Gaza Campaign, The Swedish Ship to Gaza, the Free Gaza Movement dan International Committee to End the Siege of Gaza.

Berhimpunnya keenam organisasi internasional lintas negara, etnis, bangsa, dan agama  ini karena kesamaan tujuan.  Ingin memberikan bantuan kemanusiaan ke Gaza, Palestina , yang sejak tahun 2006 diblokade oleh Israel di darat, laut maupun udara pasca kemenangan  HAMAS melalui Pemilu yang berlangsung demokratis.  Diperburuk lagi dengan serangan brutal Israel selama 22 hari (27 Desember 2008 – 18 Januari 2009 atau sering disebut Operation Cast Lead)   yang menewaskan  1417 warga Palestina dan meluluhlantakkan banyak bangunan di Gaza.

Mengapa melalui laut?  Karena cara lain sudah tak mungkin.  Pada tahun tersebut, pintu darat melalui Gaza hanya ada di tiga pos perbatasan dengan Israel dan satu pintu melalui Mesir (Rafah).  Pintu Rafah sendiri sering ditutup oleh Mesir karena tekanan kuat dari Israel disamping kekhawatiran dari otoritas Mesir sendiri akan meluasnya eskalasi konflik.  Pintu udara?  Lebih tidak mungkin lagi. Ruang udara Gaza dikontrol ketat oleh Israel disamping tak ada bandara yang bisa didarati di Gaza.  Jalur Gaza pernah punya bandara di selatan dekat perbatasan Rafah, bernama Yasser Arafat International Airport, namun sejak 2001 tak lagi beroperasi karena hancur dibombardir Israel.

Maka memasuki Gaza melalui laut adalah pilihan terbaik untuk menyampaikan bantuan kemanusiaan.  Yang bukan juga tanpa resiko.  Para relawan paham sekali resiko tersebut.  Otoritas Palestina di jalur Gaza hanya mempunyai kontrol sejauh tiga kilometer saja dari garis pantai. Begitu juga para nelayan Gaza.  Hanya dapat berlayar dalam radius tiga kilometer. Selebihnya dikuasai oleh patroli kapal-kapal Israel.

Berbekal motto “Palestine Our Route Humanitarian Aid Our Load”  alias ‘Palestina adalah rute kami dan bantuan kemanusiaan adalah muatan kami.”, maka sembilan kapal yang tergabung dalam misi Freedom Flotilla berisikan sekitar 700 relawan kemanusiaan dari 37 negara ini membuang sauh dari Istanbul, Yunani dan Inggris di pekan keempat Mei 2010.  Terdiri atas tiga kapal penumpang (MV Marmara, Sfendoni dan Challenger I) dan enam kapal barang (cargo).  Muatan kapal-kapal cargo tersebut adalah sandang, pangan, obat-obatan, bahan-bahan bangunan, mainan anak-anak, generator listrik serta mesin dan perangkat elektronik  yang dibutuhkan untuk keperluan pembangunan kembali Gaza.

Kapal-kapal tersebut sepakat bertemu (meeting point) di sebelah selatan Cyprus di lautan internasional pada 28 Mei 2010.   Namun, karena kendala teknis, enam kapal saja yang akhirnya dapat bertemu di lokasi yang disepakati. Kemudian pada tangggal 30 Mei 2010 sore hari, armada Freedom Flotilla bergerak mengarah ke Gaza.  Menjelang tengah malam, di hari yang sama, armada ini mulai dikuntit dan diancam tentara Israel.  Ada empat kapal perang, dua kapal selam, tiga helikopter, dan 30 perahu zodiac tentara Israel yang mengepung armada warga sipil Freedom Flotilla yang tak bersenjata.

Cerita berikutnya sudah kita ketahui bersama.  Di subuh hari 31 Mei 2010 ketika kapal-kapal Freedom Flotilla masih berada di laut internasional (72 mil laut dari garis pantai Gaza) dan arah perjalanan misi ini tidak menuju ke Gaza, sebaliknya tengah mengarah ke arah Gurun Sinai di Mesir,  kapal penumpang terbesar yaitu MV Marmara yang berpenumpang 546 orang,  tiba-tiba diserang tentara Israel dari helikopter maupun dari perahu zodiac.   Sembilan orang, kesemuanya warga Turki (termasuk satu warga Turki warganegara AS, Furkan Dogan, usia 19 tahun) tewas di tempat dan 156 relawan lainnya luka-luka.  52 orang diantaranya menderita luka-luka yang amat serius.  Termasuk yang terluka tembak adalah dua relawan Indonesia, masing-masing Surya Fachrizal dari Majalah Hidayatullah dan Okvianto dari KISPA (Komite Indonesia untuk Solidaritas Palestina).

Selanjutnya, enam kapal Freedom Flotilla berikut 700 relawan-nya digelandang ke pelabuhan Ashdod di Israel. Dari Ashdod mereka kemudian ditahan di penjara dan diintimidasi secara fisik maupun psikis. Mereka yang ditahan umumnya yang berasal dari negeri-negeri muslim dan tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel.  Termasuk relawan dari Indonesia. Sebaliknya, relawan yang berasal dari negara ‘sekutu’ Israel, cenderung diperlakukan sedikit lebih baik.  Walau tetap dianggap sebagai penyusup ilegal.

Disamping jatuhnya korban tewas dan luka-luka, kerugian lain yang dialami misi Flotilla ini adalah penyitaan dan penghancuran barang-barang pribadi para relawan, penyitaan pasport, serta penyitaan kapal dan barang-barang bantuan. Barang-barang mana seharusnya telah dinikmati oleh 1.5 juta jiwa penduduk Gaza sejak pertengahan tahun 2010.

 

Tiga Tahun Berlalu

Kini, tiga tahun telah berlalu sejak penyerangan keji tersebut. Namun belum ada tanda-tanda kejahatan tersebut akan diadili di pengadilan internasional.  Juga, banyak pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab sampai kini.

Lembaga IHH Turki dalam laporannya selalu menanyakan : (1) mengapa Israel berani melanggar hukum maritim internasional di laut internasional?; (2) mengapa tentara Israel menyerang warga sipil tak bersenjata di atas kapal sipil yang ditumpangi pula oleh bayi dan orang berusia di atas 80 tahun?; (3) hukum mana yang memberikan kewenangan bagi Israel untuk memborgol, menyiksa dan menginterogasi serta menahan orang yang ditangkap di laut internasional?; (4) kapal MV Marmara berulangkali menyerukan penghentian serangan namun tak diabaikan oleh tentara Israel hingga korbanpun jatuh. Bagaimana tanggungjawab Israel? (5) bagaimana perilaku teror dan kejahatan tentara Israel tersebut dapat diadili?; (6) apabila seluruh negara mengikuti dan berperilaku seperti Israel, akan seperti apa wajah dunia ke depan?

Dalam perkembangannya, memang PBB tidak tinggal diam.  Tim Pencari Fakta Dewan HAM PBB (UN Human Rights Council Fact Finding Mission) telah melakukan penyelidikan terhadap kasus ini pada medio tahun 2010. Dan laporan hasil penyelidikan juga telah diselesaikan pada 22 September 2010.

Kesimpulan dari tim tersebut  adalah serangan tentara Israel atas rombongan Freedom Flotilla adalah ‘brutal’, ‘disproportionate’ (tidak proporsional), melanggar hukum internasional, hak asasi manusia internasional, dan hukum humaniter internasional. Juga terdapat cukup bukti bahwa telah terjadi pembunuhan dengan sengaja (wilful killing), penganiayaan dan penyiksaan (humiliation and torture).

Namun, kendati kesimpulan Tim PBB telah jelas, Israel tetap melakukan kampanye hitam (black campaign) dengan mengatakan bahwa laporan tersebut adalah ‘biased’ dengan menyebut misi Freedom Flotilla adalah misi terorisme di mana para penumpangnya adalah para “teroris”.

Lebih lucu lagi, Israel melakukan pemutarbalikan fakta dan pembentukan opini publik demi keuntungan sepihak-nya. Sponsor utama Freedom Flotilla yaitu IHH, lembaga kemanusiaan Turki difitnah sebagai organisasi “teroris” yang menyebarkan kebencian dan kekerasan.  Padahal, rekam jejak IHH selama ini adalah dikenal sebagai lembaga kemanusiaan yang membantu semua umat dan bangsa di lima benua yang menjadi korban bencana alam maupun bencana sosial, konflik dan peperangan.

 

Menuntut Keadilan Bagi Para Korban dan Keluarganya

Tiga tahun telah berlalu, namun tetap penghukuman secara internasional terhadap pelaku kejahatan tersebut belum terjadi. Para korban luka-luka pun tak pernah mendapat rehabilitasi dan kompensasi. Sampai kini.  Padahal, membiarkan terjadinya kejahatan tanpa penghukuman terhadap pelakunya alias impunitas adalah hal terburuk yang pernah terjadi dalam penegakan hukum.

Maka, atas nama keadilan bagi para korban dan keluarganya, juga untuk tidak menimbulkan preseden buruk terhadap impunitas yang terjadi, upaya hukum harus dilakukan. Apalagi, telah cukup tersedia dasar hukum dari Misi Pencari Fakta PBB yang meyakini bahwa telah terjadi kejahatan dan pelanggaran HAM dalam penyerangan tersebut..

Para pengacara lintas negara dan lintas agama yang membela 700 korban dari 37 negara yang tergabung dalam Freedom Flotilla telah melakukan beberapa upaya untuk menyeret Israel ke hadapan hukum. Upaya tersebut dilakukan di tingkat nasional (di hadapan pengadilan masing-masing negara di mana warganegaranya menjadi korban) juga di tingkat internasional. Langkah di tingkat internasional adalah melalui International Criminal Court dan International Court of Justice.  Keduanya berlokasi di Den Haag, Belanda.  Pada 14 Oktober 2010 criminal complaint sudah diajukan ke ICC atas nama para korban penyerangan dan keluarganya.  Complaint tersebut diperlengkapi pula dengan alat-alat bukti seperti keterangan saksi, pernyataan korban, video dan foto, laporan otopsi, laporan forensic, laporan ahli dan juga menyertakan laporan dari UN Fact Finding Mission .

Sayang, tak semua negara memiliki yurisdiksi yang bisa mengadili kejahatan tersebut di pengadilan dalam negerinya. Spanyol dan Belgia termasuk yang telah memulai investigasi kasus ini berlandaskan prinsip ‘universal jurisdiction.’

Beberapa negara yang memiliki yurisdiksi untuk mengadili kejahatan tersebut antara lain Turki, yang juga amat berkepentingan,  karena, sembilan korban tewas dan mayoritas korban luka-luka adalah warga Turki.  Namun, walau mereka memiliki kuasa  mengadili,  bukan persoalan mudah menyeret penjahat tentara Israel ke Turki.

Proses penyusunan tuntutan untuk perkara ini di Turki telah dilakukan pada 29 Mei 2012, dimana para tersangka pelakunya dikenakan dakwaan : willful killing, intentionally causing serious injury to body and or health, plundering, hijacking or seizing maritime, railway or air vechicles, intentionally causing damage to property, restriction of freedom of expression and instigating violent crime.

Kemudian kasus tersebut dibawa ke Pengadilan Istanbul (7th High Criminal Court) yang mendakwa empat petinggi komando Israel atas dasar bukti-bukti kuat bahwa keempatnya telah memberikan perintah untuk melaksanakan operasi tersebut. Mereka adalah Israeli Chief of General  Gavriel Ashkenazi, Komandan Angkatan Laut Eliezer Marom, Direktur Intelijen Angkatan Udara Avishai Levi dan Kepala Direktorat Intelijen Angkatan Bersenjata Israel, Amos Yadlin.

Proses hearing telah dilakukan oleh pengadilan Istanbul  pada 6, 7 dan 9 November 2012. Kemudian tanggal 21 Februari 2013 telah dijadwalkan untuk memanggil keempat petinggi Israel tersebut.  Namun, seperti sudah diduga sebelumnya, Israel menolak menyerahkan keempat petinggi tersebut dan tidak mau mengakui yurisdiksi Pengadilan Istanbul atas kasus ini.

Selain menggunakan mekanisme nasional di negara masing-masing, korban dari  negara Eropa menempuh mekanisme complaint di level regional. Dua mekanisme yang dikenal adalah melalui European Court of Justice yang bermarkas di Luxemburg yang memiliki yurisdiksi terhadap negara-negara yang menjadi anggota dari European Union dan European Court of Human Rights yang bermarkas di Strassbourg, Perancis yang memiliki yurisdiksi terhadap negara-negara yang menjadi anggota Council of Europe.

Secara faktual, banyak negara Eropa yang warganya terwakili sebagai korban dalam serangan Freedom Flotilla sehingga mereka memiliki kewenangan untuk mengajukan complaint terhadap kedua mekanisme regional tersebut. Masalahnya adalah, Israel bukan negara anggota dari European Unionwalaupun merupakan observer pada Council of Europe. Sebaliknya, Turki, selaku negara yang paling mengalami kerugian dalam serangan tersebut, adalah negara anggota dari Council of Europe.

Proses hukum yang sudah berjalan untuk kasus ini antara lain di Amerika Serikat (AS) untuk korban tewas Furkan Dogan (19 tahun) yang telah dirintis sejak  April 2011.  Furkan adalah warganegara AS keturunan Turki.

Proses lain berlangsung di  Republik Afrika Selatan untuk korban Gadija Davids.  Wanita ini termasuk relawan di kapal Mavi Marmara yang mengalami perlakuan yang tidak manusiawi (inhumane treatment) pascaserangan ke kapal tersebut. Ia diikat tangannya dengan kabel plastik, dipaksa duduk di bawah sengatan sinar matahari selama empat jam, ditahan secara paksa dan tak boleh menghubungi Konsulat Afrika Selatan di Israel.

Pada akhirnya, mekanisme pamungkas yang menjadi tumpuan adalah ICC alias International Criminal Court (Mahkamah Pidana Internasional) yang berlokasi di Den Haag, Belanda. Pengadilan internasional yang beroperasi sejak tahun 2002 berdasarkan Statuta Roma tahun 1998 ini memiliki yurisdiksi atas Kejahatan HAM yang berat (most serious crimes) yang meliputi : (1) crime of genocide (2) crime against humanity (3) war crimes (4) crime of aggression.

Penyerangan terhadap Freedom Flotilla dapat memenuhi elemen Kejahatan Terhadap Kemanusiaan (Crime Against Humanity) dan Kejahatan Perang (War Crimes).  Juga,  sebagian negara yang korbannya terwakili dalam misi tersebut adalah negara anggota dari Statuta Roma yang merupakan dasar hukum lahirnya ICC.

 

 

Hambatan dan Tantangan

Tersedia sejumlah kendala untuk memaksa Israel mempertanggungjawabkan kejahatannya ke hadapan hukum. Disamping kendala yurisdiksi hukum nasional, apabila pengadilan digelar di level nasional seperti Turki. Dimana Israel hampir tidak mungkin menyerahkan tentaranya untuk diadili di negara seperti Turki.  Kendala juga terjadi di level internasional. Mengingat, Israel juga bukan negara anggota dari Statuta Roma. Maka, agak sulit juga menghadirkan para tersangka Israel ke Pengadilan Pidana Internasional di Den Haag.  Namun, di sisi lain, Israel adalah anggota dari Konvensi Jenewa 1949 (Geneva Convention) yang merupakan perjanjian internasional yang mengatur hukum humaniter (hukum HAM dalam peperangan) dan perlindungan terhadap pihak-pihak tertentu (non combatants) dalam konflik bersenjata.

Hambatan berikutnya adalah hambatan politik, mengingat hukum internasional tak sepenuhnya fair, adil dan imparsial, namun juga sangat ditentukan oleh kekuatan politik. Berlangsungnya pengadilan nasional, regional maupun internasional seperti ICC amat ditentukan dari kekuatan-kekuatan politik yang bermain. Utamanya di level Eropa dan Amerika dimana keputusan hukum dan politik terhadap masalah ini akan dilakukan. Dewan Keamanan PBB memiliki wewenang untuk mengajukan perkara ke ICC, namun di sisi lain mereka memiliki lima anggota tetap yang memiliki hak veto. Amat mungkin negara-negara yang memiliki hak veto tersebut mengajukan intervensi dan menjatuhkan veto mengingat hubungan khusus yang mereka miliki dengan negara Israel.

Peranan pemerintahan Barrack Obama dan Uni Eropa juga turut menentukan. Karena, selama ini AS dan Uni Eropa adalah bagian dari Quartet of Middle East yang berperan penting dalam penyelesaian konflik Israel-Palestina. Maka, disamping proses politik yang berlangsung di PBB, berlanjut tidaknya proses hukum terhadap Israel di ranah internasional ini sedikit banyak ditentukan dari sikap dan kepentingan politik pemerintahan Obama dan Uni Eropa.

Tiga tahun telah berlalu.  Haruskah keluarga dari 9 korban tewas, 52 korban luka berat (termasuk 2 korban luka tembak dari Indonesia dan seorang warga Turki, Ugur Suleyman Soylemez, yang koma hampir tiga tahun),  serta para korban lainnya menunggu lebih lama lagi untuk mendapatkan keadilan? Membutuhkan lima belas tahun lebih seperti halnya penangkapan Jenderal Serbia Ratko Mladic jagal muslim Bosnia di perang Balkan 1992 – 1996? Atau malah tak pernah ditangkap sama sekali seperti halnya Adolf Hitler di Perang Dunia II?

 

Salemba, 31 Mei 2013

 

Read Full Post »

SOLUSI INDONESIA UNTUK ROHINGYA

Heru Susetyo

Mahasiswa Program Doktor Human Rights & Peace Studies

Mahidol University, Bangkok – Thailand

 

Menarik membaca berita di Pikiran Rakyat 23 April 2013 “Myanmar Melanggar HAM” yang mengulas laporan dari Human Rights Watch (HRW) tentang negara Myanmar yang telah mengobarkan kampanye pembersihan etnis Rohingya, utamanya pada tahun 2012.   Dengan bukti adanya kuburan massal dan adanya upaya pengusiran secara paksa yang menyebabkan ratusan ribu warga Rohingya mengungsi.

Laporan HRW tersebut sejatinya bukanlah laporan pertama yang menyajikan penderitaan, kedukaan dan keterusiran orang Rohingya dari tanah airnya sendiri.  Karena kedukaan Rohingya adalah salah satu kejahatan kemanusiaan yang sangat serius dan berskala internasional di abad ini. Berpuluh negara dan lembaga telah menyuarakan kepedulian. Namun toh kekerasan terhadap etnis Rohingya masih terjadi. Sampai kini.

Merujuk pada sejarah, kejahatan terhadap kemanusiaan (Crime Against Humanity) dan genocide (pembantaian atas motif SARA)  terhadap etnis Rohingya sudah berlangsung sejak tahun 1940-an.  Kemudian berlanjut terus pada tahun 1980-an, akhir tahun 2000-an dan terus berlanjut hingga kini.  Pelakunya adalah perseorangan ataupun kelompok yang merasa mendapatkan justifikasi dari negara maupun inisiatif warga sipil Myanmar Non Rohingya yang berbeda etnis dan agama dan  melakukan pembersihan etnis (ethnocide) karena kebencian terhadap orang Rohingya (xenophobia).

Dan Indonesia tidak bisa berlepas diri terhadap masalah Rohingya.  Sama halnya dengan  negeri jiran seperti Malaysia dan Thailand.  Karena, secara kolektif selaku negara ASEAN terdekat dari Myanmar, ketiganya harus turut menanggung kedukaan warga Rohingya.  Tidak sedikit warga Rohingya yang terusir dari negerinya dan memilih jalan menjadi ‘manusia perahu’ (boat people).  Berlayar ke selatan mencari suaka ke Australia atau tempat lain yang mau menerima mereka.   Alih-alih sampai ke Australia, sebagian dari mereka kelaparan dan tewas di tengah lautan dan sebagiannya terdampar ke negeri jiran Thailand, Malaysia ataupun Indonesia.

Sampai April 2013 ini, sudah beratus-ratus warga Rohingya terdampar di Indonesia, utamanya di sekitar Propinsi Aceh dan Sumatera Utara yang kemudian menjadi  tahanan imigrasi atau ditampung oleh Dinas Sosial.  Sebagian lagi hadir secara tiba-tiba di tengah-tengah masyarakat Indonesia, apakah  di Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur sampai ke Nusa Tenggara Timur (NTT). Mereka adalah korban penyelundupan manusia (human smuggling) ketika tengah mencari jalan untuk meneruskan hidup sebagai pencari suaka di negeri impian.

Masalah Rohingya

Jumlah etnis Rohingya ini seluruh dunia diperkirakan berjumlah sekitar 1.5 juta jiwa dimana dua pertiganya tinggal di Myanmar, utamanya di negara bagian Northern Rakhine (Arakan).  Selebihnya tersebar di Bangladesh, India, Pakistan, Malaysia, Jepang, Amerika Serikat, Inggris, Australia dan di seluruh dunia.  Jumlah tersebut terus berkurang karena pembantaian, pengusiran, kelaparan dan pengungsian yang terus terjadi setiap waktu.

Mengapa orang Rohingya mengalami diskriminasi di negerinya sendiri?  Sejarah mengungkapkan  bahwa diskriminasi tersebut dilakukan oleh Junta Militer Myanmar utamanya sejak tahun 1960-an.   Puncaknya adalah ketika dihapuskannya etnis Rohingya dari Undang-Undang Kewarganegaraan Myanmar pada tahun 1982. Undang-Undang Kewarganegaraan ini mencatat 135 etnis yang diakui dan secara otomatis menjadi warga negara Myanmar dan etnis Rohingya tidak termasuk kedalam 135 etnis tersebut. Akibat dari penghapusan ini, etnis Rohingya tidak mendapatkan hak-hak dasar sebagai warga negara Myanmar. Yang lebih menyedihkan adalah perlakuan diskriminasi ini tidak hanya dilakukan oleh pemerintah tetapi juga oleh warga negara Myanmar yang pro pemerintah, yang mempunyai keyakinan bahwa etnis Rohingya bukanlah bagian dari Myanmar.

Dasar daripada diskriminasi terhadap Rohingya adalah karena mereka dianggap berbeda dari etnis lainnya yang berada di Myanmar. Secara fisik, bahasa, agama maupun budaya.  Secara fisik, etnis Rohingya ini berkulit lebih gelap lebih mirip dengan orang Bengali di Bangladesh. Pemerintah Myanmar berkeyakinan bahwa etnis Rohingya itu sebenarnya berdarah Bengali karena tempat tinggal mereka berbatasan langsung dengan Bangladesh.  Secara agama dan budaya, hampir seluruh orang Rohingya adalah muslim dan menjalankan budaya sesuai dengan tradisi Islam.

Padahal, sejarah juga mencatat bahwa warga Rohingya ini sudah menjadi bagian dari Myanmar sebelum Myanmar merdeka pada tahun 1947.  Myanmar pernah memiliki anggota parlemen dan menteri dari etnis Rohingya sebelum tahun 1960.  Juga bahasa Rohingya pernah diakui sebagai salah satu bahasa yang dapat mengudara di Radio Nasional Myanmar seelum tahun 1960.

Tahun 2012 dan 2013 ditandai dengan merebaknya kembali kekerasan yang menimpa etnis Rohingya di Arakan.  Bahkan, kemudian menyebar ke wilayah lain dan menimpa tidak hanya muslim Rohingya namun juga muslim Myanmar lain non Rohingya.  Pada bulan Mei 2012, karena isu pemerkosaan yang dilakukan individual Rohingya terhadap wanita Myanmar kemudian berkembang menjadi pembantaian etnis, pembakaran properti dan pengusiran besar-besaran.  Ribuan etnis Rohingya menyelamatkan diri dengan mengarungi laut tanpa tahu tujuan akhir dan kehidupan selanjutnya di tanah seberang.

 

Rohingya di Indonesia

Heri Aryanto, Direktur Pusat Informasi dan Advokasi Rohingya-Arakan (PIARA), LSM Indonesia yang berkhidmat untuk kampanye dan advokasi kemanusiaan bagi warga Rohingya,  mencatat bahwa persebaran kedatangan Rohingya di Indonesia memang semuanya tidak langsung melalui Myanmar menuju Indonesia. Yaitu pertama, Rohingya sampai di Indonesia melalui Malaysia (setelah bertahun-tahun menetap di Malaysia), dimana alasannya hijrah ke Indonesia karena di Malaysia tidak bisa mendapatkan pendidikan dan berharap mendapatkan penghidupan yang lebih baik serta berharap bisa menjadi WNI dengan jalan menikahi wanita Indonesia.  Kedua, Perahu Rohingya terdampar di Indonesia dari Myanmar karena tujuan sebenarnya adalah negara Malaysia atau Australia (berlayar dengan cara tradisional). Ketiga, Rohingya dibohongi oleh Tekong (penyelundup manusia/ human smuggler)  yang menjanjikan akan memberangkatkan ke Australia (dari Malaysia atau Myanmar).

Dalam persebaran kedatangan di Indonesia, Rohingya terdampar di beberapa wilayah di Indonesia baik karena ditangkap maupun sengaja menyerahkan diri kepada pihak Imigrasi Indonesia yang wilayahnya dekat dengan Malaysia atau Myanmar, yaitu antara lain di Aceh, Medan, Tanjung Pinang, Batam (Kepulauan Riau), dan ada juga yang ditemukan dan ditangkap di Kupang – NTT, Serang- Banten, dan Banyuwangi – Jawa Timur. Kondisi Rohingya yang kelaparan memang membuat mereka akhirnya sengaja menyerahkan diri ke pihak imigrasi dengan harapan bisa mendapatkan makanan dari pihak Imigrasi Indonesia.

Propinsi Aceh merupakan daerah utama tempat warga Rohingya biasa berlabuh.  Karena secara geografis wilayahnya paling dekat dengan Myanmar. Menurut data PIARA (Maret 2013) daerah-daerah tempat kehadiran Rohingya di Aceh yaitu antara lain di Pulau Sabang, Louksemawe, dan Idi Rayeuk, Aceh Timur.

Menurut pengakuan seorang pengungsi di penampungan Lhokseumawe pada Maret 2013, mereka menempuh perjalanan laut yang berbahaya dari Myanmar selama 23 hari dengan perahu “butut” dan makanan yg tidak mencukupi. Satu perahu “butut” tersebut dinaiki oleh 121 orang.   Dan akhirnya mereka pun banyak yang meninggal di tengah laut. Tidak hanya itu, mereka juga ditembaki ketika mereka melewati perairan Thailand. Banyak yang selamat, tapi 10 orang tewas  tertembak. Mereka pun “digiring” ke sebuah pulau yang tidak berpenghuni, mesin-mesin boat dicopot, makanan dan minuman diambil, dan akhirnya dilepas kembali ke tengah laut dengan minuman dan makanan yang sangat sedikit. Perjalanan laut yg berbahaya tersebut membuat mereka akhirnya sampai di tengah perairan Indonesia.

 

Solusi Indonesia untuk Rohingya

Ulfah Yanuar Santrie (2013) menyebutkan bahwa Indonesia adalah negeri yang baik dalam menerima pengungsi Rohingya.  Dibuktikan dengan ditampungnya etnis ini di rumah detensi yang disiapkan di Indonesia.  Walau lama mereka tinggal di rumah detensi imigrasi adalah juga dibatasi. Indonesia hanya memberikan batas waktu maksimal selama sepuluh tahun. Setelah itu pemerintah Indonesia tidak akan memberikan perlindungan lagi untuk warga negara asing. Rumah detensi imigrasi biasanya digunakan tempat berlindung para pencari suaka untuk menunggu status yang resmi dari UNHCR (United Nations High Commissioner for Refugees). Di sisi lain,  proses untuk mendapatkan status yang legal dari UNHCR membutuhkan waktu yang cukup lama karena proses yang ditempuh oleh UNHCR-pun melalui berbagai tahapan.

 Indonesia sampai dengan saat ini belum memiliki regulasi nasional yang jelas mengenai penanganan pengungsi. Indonesia juga bukan termasuk negara yang meratifikasi Konvensi Vienna tahun 1951 tentang Status Pengungsi dan Protokolnya tahun 1967.  Sehingga Indonesia tidak mempunyai kewajiban dan kewenangan untuk mengambil tindakan internasional terhadap Imigran Rohingya yang masuk ke Indonesia. Kewajiban Indonesia hanya kewajiban minimal atas dasar kemanusiaan dan penghormatan terhadap hukum internasional. Yaitu tidak mengusir, memberikan penampungan dan bantuan sementara serta mefasilitasi pem-proses-an oleh UNHCR

Sedihnya, tdak banyak yang dapat dilakukan masyarakat internasional dalam menangani masalah Rohingya. Bagi ASEAN, prinsip non-intervention yang dianut ASEAN membatasi negara-negara anggotanyha untuk mencampuri permasalahan Myanmar. Langkah PBB, di lain pihak, sudah lumayan proaktif. Dengan mengirimkan utusan ke Arakan.  Namun, sampai kini-pun PBB belum menjatuhkan sanksi yang keras kepada Myanmar ataupun mengirimkan misi pemeliharaan perdamaian dan penghentian kekerasan.

Maka, tanpa perlu mempertanyakan peran ASEAN dan PBB,  Indonesia sepatutnya dapat mengambil prakarsa dan berperan aktif dalam menyelesaikan masalah Rohingya ini dengan melakukan langkah-langkah sebagai berikut :  (1) Tidak mengusir orang Rohingya kembali ke lautan atau memulangkan paksa mereka ke Myanmar karena alasan keamanan dan keselamatan mereka; (2) Memberikan bantuan dan penampungan sementara sekiranya ada warga Rohingya yang terdampar ke tanah Indonesia sebagai manusia perahu ataupun yang masuk ke Indonesia dengan cara lain; (3) memfasilitasi pemproses-an status warga Rohingya oleh UNHCR atau lembaga-lembaga peduli pengungsi/ pencari suaka lainnya seperti IOM (International Organization for Migration); (4) Membuat undang-undang yang jelas yang mengatur penanganan pencari suaka dan pengungsi;  (5) Negara RI harus segera meratifikasi Konvensi Internasional 1951 tentang Status Pengungsi dan Protokolnya tahun 1967; (6) Negara RI harus berperan secara aktif dalam penyelesaian akar masalah Rohingya di Arakan-Myanmar melalui mekanisme bilateral maupun multilateral (ASEAN, OKI, PBB dan lain-lain);(7) semua pihak, termasuk masyarakat Indonesia harus turut berperan aktif dalam mengkampanyekan perdamaian di Myanmar dan penghentian kekerasan terhadap etnis Rohingya. Karena, sejatinya, isu Rohingya bukanlah isu agama tertentu, namun adalah isu universal tentang penistaan hak asasi manusia terhadap sekelompok etnis atas dasar SARA oleh junta militer dan sebagian masyarakat Myanmar.

 

Salaya, Nakorn Pathom 30 April 2013

 

 

 

 

Read Full Post »

 

IMG_0177

PERBATASAN SEBAGAI BERANDA DEPAN

 

Heru Susetyo

Staf Pengajar Tetap Fakultas Hukum Universitas Indonesia

dan Peneliti Daerah Perbatasan

 

 Menarik membaca liputan Koran Jakarta (18/4 – 2013) “Wilayah Perbatasan Butuh Sentuhan Otonomi Secara Nyata”.  Dimana disebutkan bahwa daerah perbatasan di Kalimantan Barat yang berbatasan dengan Malaysia (negara bagian Serawak) masih mengalami ketimpangan pembangunan dibandingkan dengan negeri tetangga.  Pembangunan infrastruktur dan pengembangan aktifitas ekonomi masih terengah-engah.  Jalan paralel di sepanjang perbatasan belum lagi dibangun.  Akibatnya terjadi perbedaan kesejahteraan dengan negeri tetangga. 

 Ketimpangan ekonomi ini membuat banyak penduduk di daerah perbatasan mengadu nasib ke Serawak, Malaysia.  Apalagi, begitu mudah bagi mereka untuk menyeberang ke dusun tetangga.  Panjang perbatasan Kalimantan (Kalbar dan Kaltim/ Kaltara) dengan Malaysia (di Serawak dan Sabah) begitu panjang.   Sementara hanya tersedia beberapa pintu perbatasan resmi saja dan ratusan pintu perbatasan tradisional yang tak dijaga.

Secara etnis, bahasa dan budaya penduduk perbatasan relatif sama dengan jirannya di Malaysia.  Hanya fasilitas, infrastruktur dan tingkat kesejahteraan yang berbeda.  Maka, mereka berdagang, berobat, sekolah dan mengadu nasib di Malaysia.  Memang tidak terjadi eksodus besar-besaran ke Serawak Malaysia, namun jumlah yang menyeberang cukup signifikan.  Fenomena mana turut menjadi perhatian insan film dengan lahirnya film “Tanah Surga Katanya’ pada Agustus 2012 yang diproduser-i oleh Deddy Mizwar dan berkisah tentang perbedaan tingkat kesejahteraan di Kalimantan dan Serawak-Malaysia.

 Barangkali masalah perbatasan fisik antara Indonesia-Malaysia tak mengemuka kalau saja belakangan tak terjadi sengketa pulau Sipadan dan Ligitan (yang akhirnya dimenangkan oleh Malaysia melalui keputusan Mahkamah Internasional (International Court of Justice pada Desember 2002) dan blok laut Ambalat di Laut Sulawesi. Juga, dengan terjadinya beberapa persoalan krusial seperti buruh migran tak terdokumentasi (undocumented migrant workers), pembalakan hutan (illegal logging), penyelundupan (smuggling) dan human trafficking, ketertinggalan pembangunan, ketegangan di perbatasan dan belakangan adalah masalah terorisme transnasional (transnational terrorism) yang mengusik kestabilan di wilayah perbatasan. 

 Maka, amat signifikan untuk menjadikan semua daerah perbatasan di Indonesia, tak hanya di Entikong Kalbar, sebagai beranda depan (front-yard) dan bukannya sebagai halaman belakang (backyard).  Amat penting untuk menggesakan pembangunan di sepanjang perbatasan darat maupun di pulau-pulau terluar Indonesia.

IMG_0095

 

Kompleksitas Perbatasan

 Negara Indonesia berbatasan darat dengan tiga Negara di tiga pulau dan empat propinsi.  Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur berbatasan darat dengan Malaysia di Negara bagian Serawak dan Sabah (sepanjang 2004 km).   Indonesia-pun memiliki perbatasan laut yang sangat luas dan panjang apakah di sepanjang Selat Malaka, Laut China Selatan, Samudera Hindia, Laut Sulawesi, Laut Timor, Laut Banda-Kepulauan Arafuru, perairan Maluku Utara dan perairan utara Papua-Papua Barat, dan sebagainya.  

 Penduduk Indonesia yang tinggal di perbatasan mengalami permasalahan kehidupan yang kompleks.  Disamping secara fisik mereka mereka tinggal amat jauh dan terpencil dari Ibukota negara di Jakarta,  tidak jarang mereka-pun tinggal jauh dan terisolir dari ibukota kecamatan, ibukota kabupaten dan ibukota propinsi mereka sendiri.  Sebaliknya,  mereka berjarak amat dekat dengan negara tetangga.  Bahkan,  memiliki bahasa, budaya dan ciri-ciri fisik yang hampir sama dengan penduduk di negeri tetangga.  Namun kesamaan ciri-ciri fisik ini tidak menjamin ada kesamaan tingkat kesejahteraan dan strata ekonomi antara warga dua negara yang berbatasan.  Tidak sedikit WNI di perbatasan hidup serba kekurangan dengan akses terhadap sumber daya-sumber daya ekonomi yang sulit dan terbatas jumlanya.

 Sebagai contoh, Desa Suruh Tembawang di Kabupaten Sanggau amat terisolir dan sulit dijangkau dari kota kecamatan Entikong.  Hanya bisa didatangi lewat sungai dengan lama perjalanan 6 jam dan sewa perahu yang mahal (Rp 1.5 juta sekali jalan).

 Kemudian, di daerah perbatasan hampir semua produk-produk rumah tangga (consumer goods) berasal dari Malaysia,  masyarakat juga terbiasa menggunakan dan berjual beli produk asal Malaysia termasuk gula pasir sampai dengan gas elpiji.  Hadir pula ketimpangan dalam pola perniagaan dan jual beli antara Serawak dan Entikong.  Warga Indonesia di perbatasan bisa masuk dan belanja ke Tebedu tanpa passport dengan menggunakan mata uang Rupiah maupun Ringgit Malaysia, sementara warga Malaysia hanya bisa masuk sejauh 200 meter ke Entikong dan tak bias berbelanja pula.

 Masalah yang tak jauh berbeda ada di Papua.  Panjang perbatasan RI-PNG dari utara (Kota Jayapura sampai dengan Selatan Merauke)  ± 770 Km. Ditandai dengan 52 tugu/ pilar batas dimana 24 tugu menjadi tanggungjawab pemerintah RI dan 28 tugu pemeliharaan menjadi tanggungjawab pemerintah PNG. 

 Perbatasan di Papua menjadi rawan karena pergolakan politik internal yang tidak stabil di daerah perbatasan. Masih banyaknya pelintas batas illegal, banyaknya permasalahan hak ulayat masyarakat adat, penyelundupan senjata, amunisi dan narkoba. Juga, adanya kelompok sipil bersenjata di tengah-tengah daerah  hutan lebat sepanjang perbatasan yang  menyulitkan pemantauan oleh para penjaga perbatasan.

 Masalah lain adalah terbatasnya aktifitas ekonomi seperti pasar di perbatasan. Belum cukupnya infrastruktur dan sarana transportasi, permukiman dan jaringan irigasi yang memadai untuk masyarakat di perbatasan. Sampai tahun 2013 ini hanya ada empat kabupaten/ kota yang terhubungkan dengan jalan darat (Kota Jayapura, Kab, Jayapura, Kab. Keerom dan Kab. Sarmi), selebihnya harus menggunakan transportasi udara yang amat mahal Biaya pesawat dari Jakarta ke Jayapura pp juga amat mahal, apalagi di musim liburan, natal dan lebaran.

 Masalah pendidikan masih menjadi masalah yang amat serius di Papua. Banyak guru yang tidak hadir mengajar dan murid yang tidak hadir; karena alasan keamanan dan kekurangan guru. Sehingga sekolah sering libur.

 Kondisi tak jauh berbeda ada di NTT. Propinsi ini berbatasan fisik dengan Negara Timor Leste di dua wilayah terpisah, masing-masing di Kabupaten Belu dan Timor Tengah Selatan yang berbatasan dengan bagian barat Timor Leste, dan Kabupaten Kupang dan Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) yang berbatasan dengan daerah enclave Distrik Oecussi-Ambeno.

 Sampai saat ini, 13 tahun berlalu sejak Timor Leste berpisah dengan NKRI, masalah sosial politik dan keamanan masih terus menyertai. Salah satu masalah krusial adalah pengungsi dari Timor Leste yang memilih bergabung dengan NKRI pascajajak pendapat 1999.  Banyak pengungsi masih menghuni hunian sederhana di Kabupaten Belu dan di beberapa wilayah yang lain di NTT.  Padahal kondisi kehidupan masyarakat Belu sendiri tidak lebih baik dibandingkan dengan para pengungsi.  Sejatinya para pengungsi rata-rata berasal dari latar belakang sosial dan kultural yang sama dengan penduduk di kabupaten Belu, hanya saja mereka tinggal di wilayah Indonesia bagian Timor Leste ketika Jajak Pendapat 1999 terjadi.

IMG_0113

 Kesejahteraan Penduduk di Perbatasan

Berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan RI (2011) persentase penduduk buta huruf (usia 15 – 44 tahun) di tiga propinsi yang berbatasan darat dengan negara lain adalah cukup memprihatinkan.  Di Kalimantan Barat persentase-nya adalah 4.24%. Di Nusa Tenggara Timur adalah 5.81% dan di Papua adalah 34.83%.  Rata-rata nasional Indonesia adalah 2.30% pada tahun 2011.

 Kemudian, skor Indeks Pembangunan Manusia (Human Development Index) di tiga daerah yang berbatasan darat dengan negeri jiran juga masih di bawah rata-rata nasional.  Pada tahun 2012 Skor Kalbar adalah 69.15, NTT adalah 67.26 dan Papua adalah 64.94.  Sementara rata-rata nasional Indonesia adalah 72.27 (Data BPS 2012).

 Sementara itu,  persentase penduduk miskin di perdesaan pada tahun 2011 (Data Kemenkes, 2011) menyebutkan bahwa persentase penduduk miskin di Kalbar berjumlah 9.6%, di NTT 23.4% dan di Papua adalah 41.6%.  Sementara rata-rata nasional adalah  15.7%.

 Beranda Depan

Mengelola perbatasan bagi pemerintah Indonesia tak cukup hanya dengan mengandalkan pendekatan keamanan tradisional yang bertumpu pada pendekatan kemiliteran (hankam) belaka. Pendekatan kemiliteran tetap penting, utamanya dalam menangani masalah di perbatasan laut ataupun tindak pidana di perbatasan darat seperti illegal logging, smuggling, ataupun human trafficking. Namun pendekatan keamanan tradisional (kemiliteran) saja tidak cukup karena persoalan perbatasan fisik jauh lebih kompleks daripada masalah kemiliteran belaka (goes far beyond military threat). 

Kasus-kasus yang terjadi di sepanjang perbatasan Indonesia-Malaysia di Kalimantan seperti bergantinya kewarganegaraan sejumlah besar WNI menjadi warga negara Malaysia, ataupun lintas batas secara illegal tanpa melalui pintu yang resmi, harus dipahami dalam perspektif mengejar kesejahteraan ekonomi (economic security) dan juga keamanan pangan (food security), daripada sebagai pembangkangan anak bangsa terhadap negaranya. Maka, dalam konteks ini, perhatian terhadap pendekatan keamanan non tradisional (non traditional security) dalam mengelola masalah perbatasan menjadi amat penting, utamanya adalah perhatian terhadap aspek-aspek human security  (keamanan manusia) sebagaimana dimaksud dalam laporan UNDP tahun 1994.

Kemudian, belajar dari Kasus Pulau Sipadan dan Ligitan ,negara RI harus juga mengupayakan perhatian terhadap pulau-pulau terluar Indonesia. Negara harus memposisikan daerah yang berbatasan secara fisik maupun pulau-pulau terluar sebagai halaman depan (frontyard) Indonesia dan bukannya laksana halaman belakang (backyard) yang boleh diabaikan begitu saja.  Otonomi daerah dan pemekaran daerah, seperti lahirnya Propinsi Kalimantan Utara (Kaltara) yang berbatasan langsung dengan Malaysia patut disambut baik.  Namun harus diiringi dengan pendekatan pembangunan yang menyejahterakan dan memberikan rasa aman kepada seluruh rakyat di daerah-daerah terluar Indonesia.

IMG_0157

 

 

 

 

 

Read Full Post »

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

KETIKA MERAH PUTIH BANJIRI GAJAH PUTIH

 Heru Susetyo

Mahasiswa Program Doktor Mahidol University, Bangkok-Thailand/ Mantan Ketua Persatuan Mahasiswa Indonesia di Thailand (PERMITHA) 2009 – 2010

Ada fenomena menarik belakangan ini,  yaitu ‘merah putih membanjiri gajah putih’, alias maraknya wisatawan Indonesia pergi ke negeri ‘Gajah Putih” Thailand.   Karena, kini berwisata ke Bangkok, Pattaya, Damnoen Saduak, Ampawa, Phuket, Chiang Mai, Chiang Rai dan spot-spot turis lainnya di Thailand bagi sebagian orang Indonesia sudah tidak aneh lagi.  Utamanya di Bangkok area sampai Pattaya dan di sekitar Phuket-Phang Nga-Krabi, amat mudah menemukan turis Indonesia.  Berdasarkan catatan KBRI Bangkok, pada tahun 2011 ada 286 ribu wisatawan Indonesia ke Thailand dan meningkat menjadi 350 ribu jiwa pada tahun 2012.

Di beberapa spot, utamanya tempat belanja, turis Indonesia bisa dibilang adalah ‘raja’ -nya. Sebutlah di Mahboonkrong (MBK) Mall yang berlokasi di Pathumwan, downtown Bangkok.  Hampir setiap lantai ada saja orang yang berbicara bahasa Indonesia atau bahasa-bahasa daerah di Indonesia.   Juga di Talad Chatucak (Weekend Market) yang buka hanya di hari Sabtu dan Minggu.  Spot favorit lainnya adalah Wat Arun, di tepi Sungai Chao Phraya (yang bukan kebetulan ada tempat belanjanya juga) dan Grand Palace (Wat Phra Kaew) dan Wat Po.

Saking banyaknya turis asal Indonesia di sentra-sentra belanja,  tak sedikit pedagang Thailand yang bisa bicara bahasa Indonesia, minimalnya untuk mengatakan : ‘murah-murah’, ‘tidak mahal’, ‘boleh kurang’, ’seratut baht’ ‘tiga ratut baht’ dan lain-lain.

Mengapa turis Indonesia kini mulai gemar ke Thailand?  Seperti diceritakan oleh SINDOWeekly (“Bukan Cuma Esek-Esek”, 17/4/2013), pertumbuhan Thailand, utamanya kota Bangkok dalam beberapa tahun terakhir sungguh  mengagumkan.  Bangkok kini tidak hanya identik dengan bisnis esek-esek.  Pesatnya pembangunan transportasi dan kemudahan akses dalam bergerak di sekitar kota amat menunjang pariwisata di negeri Siam ini.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Berikutnya, adalah kemudahan dan kemurahan transportasi dari dan ke Thailand. Ketika, banyak turis Indonesia yang mulai ‘bosan’ pergi ke negeri tetangga terdekat seperti Singapura dan Malaysia. Maka, Thailand, dan belakangan Vietnam, menjadi pilihan.

Thailand dan Vietnam menjadi pilihan antara lain karena kedua negeri ini juga bebas visa kunjungan untuk 30 hari (sebagai sesama anggota ASEAN) juga menyediakan banyak penerbangan langsung (direct flight) dengan pilihan waktu dan airlines yang beragam. Ada banyak penerbangan ke Bangkok dari Jakarta per April 2013 ini.  Paling tidak ada empat direct flight dari empat airlines yang berbeda :Thai Airways (sekali sehari) Garuda Indonesia tiga kali sehari (direct flight) , Air Asia dua kali dan Tiger Airways (Mandala) dua kali sehari.  Belum lagi airlines yang transit/ stopover seperti Malaysia Airlines (Jakarta-KL-Bangkok), Singapore Airlines (Jakarta-Singapore-Bangkok) dan Jetstar (Jakarta-Singapore-Bangkok).  Dari Jakarta-pun bisa terbang ke Phuket langsung di Thailand Barat Daya tanpa melalui Bangkok.

Dan tidak hanya dari Jakarta.  Penduduk Indonesia dari kota Medan, Surabaya dan Denpasar bisa ke Bangkok tanpa lewat Jakarta, dengan Air Asia.  Penduduk Padang, Palembang, Banda Aceh, Yogyakarta, Bandung, Balikpapan dan Makassar bisa ke Bangkok via (transit) di Kuala Lumpur.  Singkatnya, kini begitu mudah menuju Bangkok. Apalagi, kini biaya fiskal untuk bepergian ke luar negeri sudah dihapus pula.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Maka, bisa dibilang,  kini lebih banyak penduduk Jabodetabek yang pernah ke Bangkok dan Phuket ketimbang penduduk Jakarta yang pernah ke Ternate atau Ambon dan Jayapura.  Banyak yang lebih kenal lekuk lekuk Koh Phi Phi, Phuket, Maya Bay, Krabi, Pattaya, Sukhumvit Road,  Koh Samui, Silom, Chao Phraya dan Chiang Mai, ketimbang indahnya Morotai, Wakatobi, Pantai Pink di Pulau Komodo, Raja Ampat, Taman Laut Banda, Pulau Mentawai, Pantai Tanjung Bira dan lain sebagainya.

Hal ini melegakan sekaligus memprihatinkan.  Melegakan, karena makin banyak orang Indonesia yang mulai senang melancong ke luar negeri.  Berpergian adalah bagian dari proses mengembangkan wawasan dan menambah pengetahuan. Sekaligus, pertanda, untuk sebagian orang,  isi kantong mereka sudah lumayan membaik.  Memprihatinkan,  karena sejatinya bumi Indonesia jauh lebih menarik untuk dijelajahi. Lebih banyak pilihan spot-spot tourism. Mulai pulau, pegunungan, lembah, air terjun, danau, sungai, taman laut, laguna, perkebunan teh, pantai-pantai yang cantik, budaya-budaya lokal yang bervariasi dan sarat nilai peradaban.

Bentang wilayah Indonesia adalah empat kali luas Thailand,  penduduk Indonesia empat kali lipat penduduk Thailand, pulau-pulau Indonesia lebih banyak daripada Thailand. Namun mengapa orang pergi ke Koh Phi Phi dan tidak ke Wakatobi?  pergi ke Pattaya dan bukannya ke Tanjung Bira di Bulukumba?

Mengapa tom yam kung, somtam dan pad thai lebih dikenal ketimbang rendang, gado-gado dan gudeg?  mengapa tuktuk lebih menarik ketimbang bajaj?  mengapa Suvarnabhumi lebih sering didarati pesawat asing ketimbang Soekarno Hatta?  mengapa Thailand dibanjiri 16 juta turis dalam setahun sementara Indonesia 8 juta turis saja yang datang?

Mengapa restoran Thailand tersebar banyak di seluruh dunia sementara restoran Indonesia tidak banyak tersebar di negeri asing kecuali di Malaysia, Saudi Arabia, Hong Kong dan Netherlands? Mengapa juga banyak restoran Thailand di Jakarta dan kota-kota besar di Indonesia, namun hanya ada satu-dua restoran Indonesia di Bangkok?

Negeri dan warga Thailand memang pandai ‘menjual’ negerinya. Di luar kemudahan dan kemurahan transportasi, kesiapan infrastruktur, fasilitas dan kerjasama pemerintah-warga juga amat mendukung.  Dimana-mana di seluruh Thailand mudah menemukan ATM dan Money Changer.  Tidak sedikit bank yang tetap buka di hari Sabtu dan Minggu.  Kejahatan terhadap wisatawan asing  bila dibilang minim.  Perempuan berjalan sendirian di tengah malam bukan suatu persoalan besar.  Sedikit pedagang yang memaksa atau menipu turis dalam menjual barang dagangannya.  Produk dagangan juga dikemas semenarik mungkin. Sayuran dan buah-buahan selalu tampak segar dan sehat. Juga, kemasan produk selalu ditampilkan dalam wujud yang mengundang selera.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Promosi dan marketing pariwisata Thailand juga amat gencar. Perwakilan Thailand di luar negeri adalah merangkap ‘agen wisata’ yang gencar melakukan promosi budaya dan wisata Thailand. Kemudian, di dalam negeri sendiri, disiapkan sejumlah pemandu wisata yang lihai berbicara banyak bahasa, termasuk bahasa Melayu dan bahasa Indonesia. Bahkan, tidak sedikit tempat wisata yang menyediakan penjelasan dalam bahasa Melayu/ Indonesia.

Kemudahan, kemurahan, keamanan dan kenyamanan adalah kunci sukses Thailand dalam ‘menjual’ negerinya.  Juga kerjasama antara negara dengan seluruh komponen rakyat yang bersama-sama bersepakat untuk mensukseskan pariwisata Thailand adalah salah satu modal utama  Sepertinya mereka semua sadar bahwa pariwisata adalah salah satu nyawa penggerak nafas kehidupan negeri Ratu Sirikit ini.  

Salaya, Nakorn Pathom 28 April 2013

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Read Full Post »

Hantu Blau Terorisme_0002 Hantu Blau Terorisme_0003

Read Full Post »

« Newer Posts - Older Posts »