Heru Susetyo Nuswanto -half the teacher, twice the learner-

KELAPARAN DAN KEAMANAN NASIONAL

Heru Susetyo

Mahasiswa Program Doktor Bidang Human Rights & Peace Studies

Mahidol University, Thailand

Anak SD bunuh diri karena kelaparan di Magetan. Ibu hamil tua dan anak ketiganya tewas karena kurang gizi di Makassar.  Lima warga NTT meninggal karena busung lapar. Tiga peristiwa di bulan Februari-Maret 2008 ini mungkin bukan tergolong peristiwa luar biasa di Indonesia. Banyak orang kelaparan di negeri ini, kendati tidak banyak yang kemudian mati.  Ataupun tak terberitakan ketika mati.

Padahal kelaparan dan kemiskinan adalah peristiwa yang sangat serius. Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam Millenium Development Goals (MDGs) –nya yang diluncurkan pada tahun 2000 menetapkan sasaran pertama dari delapan sasaran MDGs adalah mengurangi kemiskinan dan kelaparan yang berlebihan (eradicate extreme poverty and hunger).

Prestasi Human Development Index (HDI) Indonesia di tahun 2007 juga tak terlalu menggembirakan. Dalam Indeks Pembangunan Manusia yang dikeluarkan UNDP (2008) dengan indikator antara lain di bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi tersebut,  Indonesia menempati ranking ke 107. dengan indeks 0.728. Masih di bawah Malaysia (yang tergolong ber –HDI tinggi), Thailand, Philippina, dan Vietnam. Bahkan Palestina (Occupied Palestinian Territory) masih sedikit lebih baik dari Indonesia.  Di Asia Tenggara, Indonesia hanya lebih unggul dari Laos, Myanmar, Cambodia, dan Timor Leste.

Maka, tewasnya rakyat Indonesia karena kelaparan, apakah satu ataupun ribuan jumlahnya, tetap harus mendapatkan perhatian. Harus ditetapkan sebagai peristiwa luar biasa. Juga, tidak sekedar berstatus luar biasa, namun mesti juga menjadi salah satu isu keamanan nasional Indonesia.

Hak atas Makanan

Hak atas makanan (right to food) terserak dalam berbagai instrumen hukum internasional maupun juga dalam hukum Indonesia. Pasal 25 Deklarasi HAM Universal (Universal Declaration of Human Rights 1948) dan Kovenan Hak –Hak Ekonomi Sosial dan Budaya (International Covenant on Economic Social and Cultural Rights- ICESCR), yang sudah diratifikasi pemerintah Indonesia, menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas standar kehidupan yang layak untuk keselamatan dirinya maupun keluarganya, termasuk hak atas makanan, pakaian, tempat tinggal, perawatan kesehatan, pelayanan sosial, serta jaminan sosial.  Demikian juga halnya dengan pasal 40 UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM), yang menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk bertempat tinggal serta kehidupan yang layak.

Penundukan Indonesia terhadap Kovenan Hak-Hak Ekonomi Sosial dan Budaya serta hadirnya UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM adalah menimbulkan kewajiban, di lain pihak, terhadap negara dan masyarakat Indonesia, untuk menjamin bahwa setiap masyarakat dapat memenuhi dan memiliki akses yang cukup terhadap hak atas makanan.

Kelaparan Sebagai Isu Keamanan

Masalah keamanan dan ketidakamanan tidak identik dengan ancaman fisik ataupun kemiliteran belaka. Paul Hoffman (2004) menyebutkan bahwa bagi ratusan juta penduduk dunia saat ini, salah satu sebab timbulnya ketidakamanan (insecurity) hidup mereka adalah bukan semata-mata terorisme, namun kemiskinan berlebihan (extreme poverty). Saat ini, lebih dari satu milyar penduduk bumi (dari total enam milyar) hidup hanya dengan pendapatan setara satu dollar per hari.

Penelitian dari Peace Research Institute (PRIO) Oslo dan Uppsala Conflict Data Program (2002) menyebutkan bahwa perang sipil (civil wars) ataupun konflik internal (internal conflict) di suatu negara menyebabkan kematian lebih banyak daripada konflik bersenjata antara negara (armed forces) dengan pemberontak ataupun gerakan separatis. Berbanding 1000 kematian per tahun untuk perang sipil dengan 25 kematian per tahun untuk konflik vertikal antara negara dengan pemberontak ataupun gerakan separatis.  Di antara sebab tidak langsung terjadinya perang sipil adalah kemiskinan, kelaparan, ketimpangan distribusi pendapatan, maupun pemindahan paksa (forced displacement)

Toms dan Ron (2007) menyebutkan bahwa kemiskinan nasional berpengaruh sebagai sebab terjadinya konflik. Data statistik menyebutkan konflik berpotensi lahir di negara dengan Gross Domestic Bruto (GDP) per kapita rendah. Logika dari asumsi ini adalah negara bahwa negara miskin kurang memiliki angkatan bersenjata yang efisien dan taat hukum. Angkatan bersenjata-nya malah seringkali memerangi gerakan oposisi. Negara miskin juga cenderung lemah dalam pelayanan sosial namun sebaliknya memiliki tingkat korupsi yang tinggi. Menyebabkan lahirnya diskriminasi dan ketidaksetaraan (inequality) antar rakyat.

Kemiskinan dan kelaparan memang bukan penyebab utama terjadinya konflik. Sedikit sekali penelitian ilmiah yang membuktikan korelasi antara keduanya. Namun, bahwa kemiskinan dan kelaparan adalah sebab tidak langsung terjadinya konflik, tak diragukan lagi. Penelitian PRIO Oslo dan Uppsala (2002) menghadirkan relasi yang jelas antara kemakmuran nasional dengan perdamaian. Hanya satu dari tiga puluh negara terkaya di dunia yang mengalami konflik. Sebaliknya, pada saat yang sama tujuh belas dari tiga puluh satu negara termiskin mengalami konflik.

Asumsi ini dapat membantu menjelaskan sebab terjadinya konflik di Indonesia. Sebagian besar konflik yang terjadi sepuluh tahun terakhir (1998 – 2008) di Indonesia adalah bukan konflik bersenjata antara negara (TNI/ POLRI) dengan gerakan separatis, namun lebih bersifat konflik internal ataupun perang sipil antar pihak dalam masyarakat. Seperti yang terjadi di Poso-Sulteng, Maluku, Sambas-Kalbar, Sampit-Kalteng, dan Sanggau Ledo-Kalbar dalam kurun waktu 1998 – 2003. Di antara penyebab konflik sipil di tempat-tempat tersebut adalah tidak semata-mata perseteruan etnis ataupun agama belaka. Namun bercampur dengan kepentingan politik, kemiskinan dan rendahnya pendidikan, serta ketidakpuasan dalam hal distribusi pendapatan.

Saatnya Beralih ke Keamanan Manusia

Keamanan nasional yang memusatkan perhatian pada keamanan militer dan teritorial saja tak cukup.  Ancaman yang menganggu stabilitas dan integrasi nasional kini lebih banyak berasal dari dalam negeri. Maka, perlu memperluas makna keamanan nasional dari keamanan komprehensif (comprehensive security) ala ketahanan nasional yang bertumpu pada keamanan militer (military security) menuju keamanan manusia (human security).

Konsep keamanan manusia (human security) muncul antara lain melalui laporan UNDP tahun 1994. Berangkat dari pemikiran bahwa berakhirnya perang dingin (cold war) seharusnya mengubah juga paradigma keamanan dari keamanan nuklir menuju keamanan manusia. Badan PBB ini berpendapat bahwa konflik yang terjadi saat ini lebih banyak di dalam negara (within nations) daripada antar negara (international conflicts). Bagi banyak orang, perasaan tidak aman lahir lebih banyak dari kehidupan sehari-hari daripada akibat peristiwa dunia tertentu. Misalnya, apakah mereka memiliki cukup makan, tak akan kehilangan pekerjaan, aman berjalan di jalan umum, akankah mereka menjadi korban karena status gender-nya, atau  akankah asal usul agama atau etnis mereka akan menyebabkan mereka menjadi korban penyiksaan.

Pada analis akhirnya, human security identik dengan anak-anak yang tidak mati, penyakit yang tidak menyebar, pegawai yang tidak diberhentikan, dan konflik sipil yang tidak berujung pada kekerasan. Human security tidak berurusan dengan senjata. Lebih berurusan pada kehidupan manusia dan martabatnya (UNDP, 1994).

Laporan UNDP menekankan pemaknaan human security sebagai sesuatu yang universal. Relevan dengan semua manusia dimanapun. Karena ancaman keamanan dalam human security bersifat umum. Dimanapun terjadi tak memandang tapal batas negara. Human security memusatkan perhatian pada manusia (people-centered) dan bukan negara (state-centered), dengan memaknai keamanan pada tujuh wilayah yaitu : keamanan ekonomi (economic security), makanan (food security), kesehatan (health security), lingkungan (environmental security), pribadi/ individu (personal security), komunitas (community security) dan politik (political security).

Konsep ini juga mengidentifikasi enam ancaman terhadap human security yaitu : pertumbuhan penduduk yang tak terkendali, disparitas peluang-peluang ekonomi, tekanan migrasi penduduk, degradasi lingkungan, perdagangan narkotika, dan terorisme internasional (Smith, 2002).

Maka, saatnya kini mengembangkan paradigma keamanan nasional menjadi keamanan komprehensif yang mengakomodasi keamanan manusia disamping keamanan militer.  Karena, tak guna negara aman secara militer, namun rakyat miskin dan mati kelaparan disana-sini.

JAMINAN SOSIAL UNTUK SEMUA

Heru Susetyo

Staf Pengajar Hukum dan Kesejahteraan Sosial

Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Menarik membaca petikan artikel di Indo Pos 10 April 2010 bahwa 350 abang becak di Lhokseumawe NAD dalam waktu dekat akan mengantongi kartu Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek). Hal itu dimaksudkan agar mereka dapat pula merasakan pelayanan kesehatan melalui program Jamsostek, seperti halnya tenaga kerja yang bekerja di sektor formal.

Mengapa menarik? karena selama ini manfaat jamsostek hanya terasa bagi mereka yang bekerja di sektor formal. Padahal Pasal 1 UU No. 3 tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja menyebutkan bahwa Jaminan Sosial Tenaga Kerja adalah berlaku bagi tenaga kerja yang mampu melakukan pekerjaan baik di dalam maupun di luar hubungan kerja, guna menghasilkan jasa atau barang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Jamsostek sendiri diartikan sebagai suatu perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian dari penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin, hari tua dan meninggal dunia. Ruang lingkup program jamsostek meliputi jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua dan jaminan pemeliharaan kesehatan.

Bagi tenaga kerja di sektor formal dengan hubungan kerja yang jelas, apakah yang berstatus PNS, pekerja swasta, TNI/ POLRI, sebagian sudah terlindungi oleh jaminan sosial. Apakah yang dikelola oleh PT Askes, PT Taspen, PT Asabri, maupun PT Jamsostek.  Tapi bagaimana halnya dengan tenaga kerja di sektor informal seperti tukang becak, pedagang kaki lima, penjaja makanan keliling, pembantu rumah tangga ataupun tenaga kerja formal namun berstatus tenaga kerja dengan waktu tertentu serta tenaga kerja outsourcing?

Contoh paling menarik adalah tragedi berdarah yang terjadi di Tanjung Priok pada 14 April 2010 yaitu bentrokan antara Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dengan warga setempat dalam pembebasan bangunan di sekitar Makam Mbah Priok.   Pada tragedi tersebut tiga orang anggota Satpol PP ditemukan tewas, dan ratusan lainnya serta warga menderita luka-luka serius.  Apakah korban tewas dan luka-luka pada tragedi tersebut terlindungi oleh Jamsostek ataupun asuransi sosial yang lain?  Sepertinya tidak. Karena tidak semua petugas Satpol PP dan warga yang luka-luka adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) ataupun pekerja tetap di sektor swasta yang terlindungi oleh Askes maupun Jamsostek.

Jaminan Sosial adalah Hak

Di Indonesia sistem jaminan sosial diamanatkan dalam UUD 1945 pasal 28H ayat (3) yang menyebutkan bahwa setiap orang mempunyai hak dasar untuk mendapatkan pelayanan pemenuhan kebutuhan dasar hidupnya untuk mengembangkan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat. Pasal 34 ayat (2) UUD 45 menyebutkan bahwa  negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat serta  memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.

Di level nasional, pasal 22 dari Deklarasi Hak Asasi Manusia Universal (DUHAM) 1948 menyebutkan bahwa setiap orang sebagai anggota masyarakat memiliki hak atas jaminan sosial. Di  dokumen yang sama, pasal 25, disebutkan bahwa setiap orang memiliki hak atas standar hidup yang layak di bidang kesehatan dan kesejahteraannya termasuk  dalam hal makanan, pakaian, perumahan, perawatan kesehatan, pelayanan sosial, dan jaminan keamanan ketika sedang tidak bekerja,sakit, menderita cacat, sebagai janda atau duda, di usia tua, dan segala situasi kurang menguntungkan yang lain di luar kemampuan dari yang bersangkutan.

Sementara itu, pasal 9 dari Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi Sosial dan Budaya (International Covenant on Economic Social and Cultural Rights) yang telah diratifikasi pemerintah Indonesia dengan UU No. 11 tahun 2005, juga menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas jaminan sosial, termasuk asuransi sosial (social insurance).

Maka, berdasarkan segenap landasan hukum di atas, baik di level nasional maupun internasional, tak diragukan lagi bahwa jaminan sosial adalah hak segenap rakyat, tak memandang ia bekerja di sektor formal maupun informal, pekerja tetap ataupun tidak tetap ataupun outsourcing.

Peduli Seperti Obama

Menarik menelaah alasan utama Presiden AS Barrack Obama menunda kunjungannya ke Indonesia yang dijadwalkan pertengahan Maret silam, yaitu ia tengah memperjuangkan lahirnya Undang-Undang tentang Layanan Kesehatan (Health Reform Bill) di Kongres dan Senat AS.  Inti dari reformasi kesehatan yang diajukan Obama adalah memberikan perlindungan asuransi kesehatan bagi seluruh rakyat Amerika.  Karena, saat ini, ada sekitar 40 juta warga negara AS yang tak terlindungi asuransi kesehatan. Mereka tidak masuk kategori miskin, tetapi juga tidak mampu membeli polis asuransi kesehatan swasta. Obama ingin merombak ini sehingga tidak ada satupun warga AS yang tak  terlindungi asuransi kesehatan (Kartono Mohamad, Kompas 22/03/2010).

Dengan lain perkataan, UU ini memungkinkan seluruh rakyat AS memiliki akses yang lebih baik terhadap asuransi kesehatan dengan kualitas yang memadai. RakyatAS akan terlindungi dari praktek asuransi yang buruk, serta memungkinkan masyarakat atau usaha kecil dengan kantong tipis tetap bisa memperoleh layanan kesehatan dengan kualitas baik (A. Prasetyantoko, Warta Ekonomi No. 07/XXII 2010).

Bagaimanakah halnya dengan pemerintah Indonesia dan para legislator di Senayan? Kapankah perkara jaminan sosial termasuk jaminan kesehatan menjadi isu serius apalagi menjadi pertaruhan politik seperti halnya Obama mempertaruhkan kelangsungan pemerintahannya di hadapan partai oposisi (Republican) setelah lolosnya Health Reform Bill tersebut?

Landasan hukum untuk jaminan sosial yang melindungi seluruh rakyat Indonesia telah tersedia. Bahkan belakangan lahir pula UU Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) No. 40 tahun 2004, UU Kesejahteraan Sosial No. 11 tahun 2009 dan UU Kesehatan No. 36 tahun 2009. Terkait dengan jaminan kesehatan Undang-Undang SJSN nyata-nyata menegaskan bahwa jaminan kesehatan diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial dan prinsip ekuitas, serta peserta jaminan kesehatan adalah setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah (pasal 19 dan 20 UU No. 40 tahun 2004).  Alias, ketika rakyat tak sanggup untuk membayar premi atau iuran asuransi sosial, maka iuran untuk mereka (fakir miskin dan orang yang tidak mampu) dibayar oleh negara.

Salut untuk PT Jamsostek yang telah memulai pemberian kartu Jamsostek untuk abang becak di Lhokseumawe, NAD.  Kendati para tukang becak tersebut masih membayar premi Rp 17.500/ bulan kepada  PT Jamsostek (alias tidak dibayarkan oleh pemerintah) namun semangat untuk merangkul dan melindungi kelompok marjinal yang bekerja di sektor informal dan bukan pekerja tetap kantoran tersebut patut diacungi jempol. Semoga kepedulian ini menjalar ke para legislator dan seluruh aparat pemerintah dan masyarakat, utamanya yang bekerja di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan para pelaku usaha.  Khususnya bagi legislator, kepedulian ini teramat penting, karena saat ini Rancang Undang-Undang (RUU) tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) tengah dibahas oleh DPRRI.

ISRAEL KERIKIL PIAGAM ASEAN

Heru Susetyo

Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok

Pada 20 November 2007 di Singapura ke-sepuluh pemimpin negara ASEAN telah menandatangani piagam ASEAN (ASEAN Charter).  Wadah kerjasama negara-negara Asia Tenggara yang berdiri sejak 8 Agustus 1967 itu kini memiliki jatidiri baru.  Yaitu sebagai subyek hukum (legal personality),  sebagai institusi yang memiliki akuntabilitas dan sistem kepatuhan tertentu, dan sebagai komunitas bersama di wilayah ekonomi (economic community), politik dan keamanan (political and security community) dan sosial kebudayaan (socio-cultural community). Kendati yang terakhir ini baru akan terwujud pada tahun 2015.

Empat puluh tahun menunggu,  ASEAN kini siap melangkah progresif menuju kerjasama institusional baru yang meninggalkan sekat-sekat negara (state centric) menuju kesejahteraan bersama masyarakat ASEAN (ASEAN people oriented).  Sayangnya,  jalan ke arah sana tidak mudah. Ada sejumlah kerikil yang membuat jalan ke arah masyarakat ASEAN kurang mulus.

Salah satu kerikil tersebut adalah isu Israel. Sebagaimana diketahui, negara-negara ASEAN menyikapi keberadaan Israel dan isu Palestina secara berbeda. Bagaimanakah perbedaan penyikapan terhadap Israel ini mempengaruhi laju pembentukan masyarakat ASEAN utamanya sebagai entitas hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) serta sebagai masyarakat ekonomi yang satu?

Piagam ASEAN

Piagam ASEAN menegaskan keberpihakan negara-negara ASEAN terhadap nilai-nilai demokrasi (democratic values), penghargaan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan dasar manusia (human rights and fundamental freedom), supremasi hukum (rule of law) dan asas-asas kepemerintahan yang baik (good governance).  Sikap ini ditegaskan pada bagian pembukaan, maksud dan juga pada prinsip-prinsip dasar.

Mandat berikutnya dari piagam ASEAN adalah pembentukan badan HAM ASEAN (human rights body) sebagai organ baru dalam institusi ASEAN, yang memiliki mekanisme hukum tersendiri dengan tujuan untuk memajukan dan melindungi HAM dan kebebasan dasar masyarakat ASEAN. Sayangnya, badan baru ini belum dapat segera bekerja karena memerlukan sejumlah kesepakatan dan pertemuan lanjutan.

Selanjutnya, piagam ASEAN juga menegaskan keberadaan komunitas bersama di wilayah ekonomi (economic community), politik dan keamanan (political and security community) dan sosial kebudayaan (socio-cultural community) melalui pembentukan sejumlah Dewan terkait.

Masyarakat ekonomi ASEAN adalah gagasan yang telah lahir lebih dari sepuluh tahun. Pertemuan di Kuala Lumpur tahun 1997 melahirkan visi ASEAN 2020, yaitu ASEAN sebagai wilayah yang stabil, sejahtera, berdaya saing tinggi, dengan pertumbuhan ekonomi yang sehat dengan meminimalisir kemiskinan dan kesenjangan pendapatan.  Pada pertemuan Bali tahun 2003, visi ini diperjelas dengan menjadikan ASEAN Economic Community (AEC) sebagai tujuan integrasi ekonomi regional.  Akhirnya, pada pertemuan tahun 2007 di Cebu, pemimpin ASEAN menyepakati percepatan pembentukan masyarakat ASEAN (ASEAN community) dari tahun 2020 menjadi 2015.  Salah satu capaian terpenting dari kesepakatan tersebut adalah bahwa pada tahun 2015 dan seterusnya ASEAN akan menjadi kawasan perdagangan bebas.  Bebas dalam aliran barang, jasa, investasi, aliran modal, maupun tenaga kerja profesional.

Israel dan ASEAN

Apabila dibuat pemeringkatan tentang hubungan Israel dan negara-negara ASEAN, secara garis besar terdapat tiga golongan.  Indonesia, Malaysia, dan Brunei berada pada posisi berseberangan dengan Israel.  Thailand, Philippina, Singapura, Vietnam dan Myanmar pada posisi intim. Dan Cambodia serta Laos pada posisi biasa.

Hingga kini Israel tak memiliki hubungan diplomatik dengan Indonesia, Malaysia, dan Brunei.  Juga tak memiliki hubungan ekonomi/ perdagangan melalui saluran resmi.  Kendati bukan rahasia umum bahwa hubungan dagang dan pariwisata sudah terjalin melalui saluran tidak resmi, utamanya oleh pelaku-pelaku pasar non negara (non state actors). Sudah cukup banyak warga Indonesia yang berwisata ke Jerusalem. Bahkan, pada bulan September  2007 ini tersiar rencana investasi group bisnis Israel, Merhav, dalam penanaman tanaman jarak pagar di lahan seluas 100 ribu hektar senilai Rp 6 trilyun di Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT). Kabar ini segera saja memicu timbulnya aksi penolakan besar-besaran di Indonesia.

Dasar utama penolakan ketiga negara di atas adalah pendudukan ilegal Israel terhadap tanah Palestina sejak tahun 1948 melalui jalan kekerasan dan agresi militer. Kini, hampir enampuluh tahun penjajahan itu,  bangsa Palestina tetap belum dapat mereguk kembali kemerdekaannya di negerinya sendiri, kecuali secuil kebebasan semu di Jalur Gaza dan Tepi Barat.  Ribuan lainnya telah tewas, teraniaya, menjadi pengungsi ataupun orang tanpa kewarganegaraan (stateless persons) yang hidup terlantar di negara-negara sekitar Israel.

Sebaliknya,  Thailand, Philippina, Singapura, Myanmar, dan Vietnam memiliki pola hubungan yang relatif intim.  Berdasarkan catatan situs Deplu Israel, Myanmar menjalin hubungan diplomatik dengan Israel sejak tahun 1949, Philippina sejak tahun 1957, Thailand sejak tahun 1958, Singapura sejak tahun 1969, serta Vietnam, Laos dan Cambodia pada tahun 1993. Israel memiliki perwakilan di semua negara tersebut di atas, kecuali Cambodia yang diintegrasikan dengan Thailand, dan Laos yang diintegrasikan dengan Vietnam. Timor Leste, kendati belum bergabung secara resmi dengan ASEAN, namun telah merintis hubungan diplomatik dengan Israel melalui Kedubes Israel di Singapura sejak tahun 2002.

Tidak sekedar kesemua negara di atas telah memiliki hubungan diplomatik dengan Israel.  Namun juga telah terjalin kerjasama ekonomi dan kultural yang relatif baik.

Pemukim Yahudi telah tinggal di Thailand sejak abad 17 hingga kini. Komunitas Yahudi kini berjumlah sekitar 300 jiwa yang kebanyakan tinggal di Bangkok dan berusaha di bidang perhiasan dan berlian. Tak heran, di Thailand kini ada lima sinagog Yahudi yang tersebar di tiga kota utama Thailand. Juga, tak sulit menemukan pesawat-pesawat Israel (El Al) bertengger di Bandara Suvarnabhumi Bangkok.  Sama mudahnya dengan menemukan komunitas Yahudi berbelanja di Mal-Mal besar kota Bangkok lengkap dengan atribut topi kippa/ yarmulke-nya.  Pada tahun 2003, tercatat 100.000 wisatawan Israel berwisata ke Thailand.  Lebih dari itu, kerjasama antara Israel dan Thailand telah merambah bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan masyarakat, dan juga pertanian (Jewishvirtuallibrary, 2007).

Singapura bahkan lebih maju lagi.  Studi Herry Nurdi (2007) menyebutkan bahwa Israel turut membangun dan mendesain sistem pertahanan dan keamanan Singapura sejak awal kemerdekaannya tahun 1965. Singapura membeli 30 tank Israel tidak lama setelah kemerdekaannya yang merupakan lonjakan monumental di Asia Tenggara ketika itu. Kerjasama bilateral ini belakangan meluas menjadi kerjasama ekonomi dan perdagangan dimana kemudian investasi Israel membanjiri Singapura untuk kemudian berekspansi ke negara-negara Asia Tenggara yang lain.

Philippina adalah contoh yang lebih ekstrem. Harian Phillipine Star (27/11/2007) pada bagian headline-nya memuat foto besar bendera Israel dan bendera Philippina yang diletakkan berdampingan di tepi Laut Mati, Israel, sebagai penanda limapuluh tahun hubungan diplomatik Israel dan Philippina. Kedua bendera tersebut berukuran sangat besar dan memecahkan rekor Guiness Book sebagai bendera terbesar di dunia.  Pembuatnya adalah seorang pengusaha dan rohaniawati Philippina, Christian Grace Galindez-Gupana sebagai manifestasi cintanya pada negara dan rakyat Israel.

Masih   menurut Philippine Star, Philippina telah menjadi tempat pelarian warga Yahudi yang menjadi korban NAZI sejak perang dunia ke II.  Manuel Quezon, Presiden Philippina ketika itu, menerima dengan tangan terbuka kehadiran warga Yahudi yang teraniaya dari Eropa. Quezon memfasilitasi proyek pemukiman pengungsi Yahudi di Markina dan merencanakan pembukaan pertanian untuk 35.000 pengungsi Yahudi di Mindanao para perang dunia II.  Hingga kini hubungan tersebut terus berlanjut.  Pekerja migran Philippina di Israel kini mencapai 31.000 jiwa.

Myanmar, kendati kini bergelimang konflik, sejatinya adalah negara tertua yang menjalin hubungan diplomatik dengan Israel. Yaitu sejak tahun 1949. Setahun saja setelah proklamasi negara Israel. Kerjasama Israel dengan Myanmar telah terjalin sejak tahun 1950-an utamanya kerjasama militer dan pertahanan.  Myanmar adalah pembeli pesawat tempur Israel juga senapan otomatis 9mm UZI sejak tahun 1950 –an.

Vietnam juga, kendati baru membuka hubungan diplomatik Israel sejak tahun 1993, telah menjalin kerjasama perdagangan yang baik dengan Israel.   Neraca ekspor Israel pada tahun 2005 adalah 21.6% (berbanding 21.2%), dimana Israel utamanya mengekspor fertilizer, bahan kimia, perangkat telekomunikasi, perangkat keamanan, dan teknologi pertanian.  Sementara, Vietnam mengekspor sepatu, hasil pertanian, kerajinan, dan tekstil ke Israel.

Mengelola Kerikil

Memang kerikil masyarakat ASEAN bukan hanya Israel.  Ada kerikil-kerikil internal seperti otoritarianisme junta militer Myanmar, separatisme di Philippina, Thailand, dan Indonesia, rasialisme di Malaysia, hingga kemiskinan di Cambodia.  Namun isu Israel yang lebih berdimensi ideologis sungguh adalah suatu kerikil serius yang berpotensi kontraproduktif bagi masyarakat ASEAN.  Negara-negara anggota ASEAN yang sedang menuju subyek hukum (legal personality) dan tengah menggagas mekanisme HAM tersendiri, dapat bersikap berbeda ketika sampai pada Isu Israel.  Dapat dibayangkan bahwa Indonesia, Malaysia, dan Brunei akan berada pada satu blok dan ketujuh negara ASEAN lainnya pada blok yang lain ketika berbicara tentang isu Israel.

Masyarakat dan pasar bebas ASEAN 2015 juga dapat menjumpai masalah ketika salah satu atau lebih negara, baik pemerintah maupun unsur swastanya, berkolaborasi dengan Israel dalam aliran produk, jasa, modal, investasi ataupun pekerjanya ke negara lain di lingkungan ASEAN. Satu hal yang sah-sah saja dilakukan atas nama komunitas ekonomi bersama. Namun menjadi tidak sederhana, ketika nama Israel diikutkan dalam aliran bisnis tersebut.

Maka, salah satu agenda lanjutan sekaligus tantangan ASEAN pasca penandatanganan ASEAN Charter November 2007 adalah bagaimana mengelola isu Israel (dan juga Palestina) secara bijak.  Bagaimana menghargai kebijakan dan politik luar negeri masing-masing negara (dalam hubungannya dengan Israel) dengan tetap menekankan kebersamaan menuju ASEAN community 2015. Juga, yang harus dengan serius dipikirkan, adalah bagaimana masyarakat ASEAN dan utamanya negara Indonesia dapat berperan besar dalam penciptaan perdamaian di Timur Tengah dengan perhatian utama pada  pengakuan hak-hak bangsa Palestina yang telah teraniaya nyaris enampuluh tahun lamanya di tanahnya sendiri.

Wallahua`lam

Bangkok, 4 Desember 2007

INVESTASI UNTUK NYAWA MANUSIA

Heru Susetyo

Mahasiswa Program Doktor Human Rights and Peace Studies

Mahidol University, Thailand

“Semua dimulai dari penghargaan terhadap nyawa, ketika suatu nyawa mulai kurang dihargai, akan sering berujung pada musibah seluruh bangsa…”  (Kofi Annan)

Di bulan Februari 2008 ini publik Indonesia seperti tertampar keras.  Seorang anak SD bunuh diri di Magetan karena tak kuasa menahan sakit akibat kelaparan. Di Makassar, seorang Ibu hamil dan anaknya juga meninggal dunia. Karena kelaparan. Otoritas setempat membantah bahwa ihwal matinya mereka karena penyakit biasa. Apapun sebabnya, faktanya mereka telah mati.

Februari 2008, negeri jiran Singapura juga diguncang duka. Ah Meng, orang utan kelahiran　Sumatra dan telah menetap di kebun binatang Singapura sejak tahun 1971 meninggal pada Jum`at 8 Februari 2008.  Primata berusia 46 tahun yang memiliki empat anak dan enam cucu ini begitu dicintai rakyat republik pulau ini. Ia adalah figur non manusia paling populer yang kerap tampil di film, media cetak, mendampingi tamu negara, bahkan menjadi duta pariwisata Singapura.

Negeri jiran yang lain, Australia, memiliki keprihatinan yang sama. Di awal Februari ini, di lautan Antartika, penangkapan ikan paus untuk keperluan ilmiah oleh kapal riset Jepang menuai perseteruan diplomatik antara Jepang dan Australia. Petugas bea cukai Australia mengambil gambar penangkapan tersebut dan tak lama kemudian foto-foto eksklusifnya beredar ke mancanegara. Jepang luar biasa marah dan mengatakan bahwa tindakan tersebut dapat berdampak pada hubungan diplomatik kedua Negara.  Australia sebaliknya mengatakan bahwa penangkapan tersebut adalah isu lingkungan hidup yang amat serius.

Di Thailand, Plai Sampran, seekor gajah berusia enam tahun terluka kakinya karena terjebak perangkap pemburu di daerah Chachoengsao. Luka biasa, namun media massa nasional menganggap peristiwa tersebut luar biasa. Kisah sang gajah ditransfer ke rumah sakit khusus di daerah Lampang Thailand menjadi berita tersendiri (The Nation, 21/01/08).

Ketiga cuplikan peristiwa nyata di atas adalah contoh betapa rakyat di belahan dunia lain begitu menghargai nyawa. Tak sekedar nyawa manusia. Juga nyawa hewan.

Jangan lagi ditanya tentang penghargaan terhadap nyawa manusia.  Pada 6 Februari 2008, Manchester United, klub sepakbola tersohor Inggris memperingati lima puluh tahun tewasnya Busby Babes, delapan pemain bola klub tersebut yang tewas karena kecelakaan pesawat di Munich, Jerman.  Lima puluh tahun berselang. Orang tetap berduka. Orang tetap ingat. Orang tetap bersedih dan berdo`a.

Sama halnya dengan peristiwa tewasnya lima wartawan asal Australia, Inggris, dan New Zealand pada 16 Oktober 1975 di Timor Leste. Lebih dari tiga puluh dua tahun berselang,  peristiwa tersebut tetap dikenang. Bahkan otoritas di Australia tetap menyelidiki pihak yang dianggap bertanggungjawab. Mantan Gubernur Sutiyoso-pun sempat merasakan getahnya. Ketika tengah berkunjung ke Sydney pada akhir Mei 2007, kamar hotelnya dimasuki polisi federal yang mengantarkan surat perintah menghadap Pengadilan Coroner New South Wales. Ia dianggap turut bertanggungjawab sebagai salah seorang komandan militer di Timor Leste ketika itu.

Harga sebuah nyawa, tak pandang manusia tak pandang binatang memang demikian bermakna. Mereka yang pergi tak dilupakan. Mereka yang masih hidup tak meniadakan yang telah mati. Bagaimana halnya dengan Indonesia?

Nilai Nyawa di Indonesia

Enam puluh dua tahun merdeka. Dalam hal penghargaan terhadap nyawa manusia,  Indonesia saat ini nyaris belum berubah dari Indonesia di masa lalu. Nyawa manusia belum mendapat perhatian serius. Manusia Indonesia mati satu ataupun ratusan ribu nyaris tak ada bedanya.

Terlepas dari perihal takdir, banyak manusia Indonesia tewas karena sebab-sebab yang sebenarnya dapat diantisipasi. Apabila wajah kematian yang dominan di Februari ini adalah akibat kelaparan, maka Indonesia di akhir tahun 90-an dan awal milenium baru ditandai dengan tewasnya sejumlah besar anak bangsa akibat konflik sosial berlatar belakang etnis maupun agama. Ribuan nyawa melayang di Sambas, Sampit, Poso, Ambon, Halmahera Utara, hingga Aceh. Sedihnya, kematian tersebut nyaris tak bermakna apa-apa. Hanya sedikit pelaku kejahatan kemanusiaan tersebut yang nasibnya berujung di pengadilan. Padahal hingga kini para korban dan pengungsi masih hidup terlunta-lunta.

Setelah musim konflik sosial mereda, bencana alam dan bencana akibat peran manusia apakah bernama kecelakaan ataupun bencana teknologi bergantian mendera bangsa. Setelah tsunami, gempa bumi, tanah longsor, banjir bandang, maka terjadi pula bencana lumpur Lapindo diselingi kecelakaan transportasi disana sini. Apakah kecelakaan pesawat, kapal laut, kereta api hingga mobil dan motor.

Kecelakaan tak terjadi dengan sendirinya. Pesawat jatuh di berbagai tempat karena usianya sudah tua, pemeliharaan kurang baik, dan pemakaiannya terlalu diforsir. Kapal penumpang tenggelam di berbagai tempat karena penuh muatan ataupun karena piranti keselamatan yang minim atau bahkan tak tersedia. Musibah kereta api banyak terjadi karena minimnya piranti keselamatan kereta api dan longgarnya kedisiplinan penumpang maupun awak kereta. Awal Februari ini, sebuah panser amfibi tenggelam di lepas pantai Situbondo. Menewaskan tujuh prajurit marinir TNI AL. Informasi awal menyebutkan bahwa panser tenggelam karena usianya sudah tua. Lebih dari empat puluh tahun.

Tak salah kalau Andre Vitchek (Jakarta Post, 3/02/08) menyebutkan bahwa Indonesia adalah ibarat raksasa yang tenggelam (the sinking giant). Banjir Jakarta di awal Februari yang turut membenamkan mobil kepresidenan Presiden SBY, adalah dampak dari apresiasi yang rendah terhadap nyawa manusia dan pembangunan manusia (human development).  Vitchek menyebutkan bahwa tidak seperti kota-kota besar di Asia Tenggara yang telah banyak berinvestasi untuk transportasi publik, penyediaan taman dan tempat bermain, trotoar, dan pembangunan wahana-wahana kultural seperti museum, gedung konser ataupun gedung pertemuan,  Jakarta tetaplah secara brutal membangun wilayah kotanya mengikuti selera pasar dengan tujuan mengejar profit sebanyak mungkin (pro market and profit-driven). Tak peduli banyak warganya yang masih miskin.

Pendatang baru yang tiba di Jakarta akan heran melihat minimnya sarana publik di Jakarta. Sukar menemukan taman, ruang hijau, toilet gratis, ataupun air minum gratis.  Ruang hijau yang tersisa akan sesegera mungkin berubah menjadi lapangan golf ataupun mal dan department store.  Bangkok, Hanoi, dan Port Moresby di Papua New Guinea bukanlah kota-kota modern. Namun di kota-kota tersebut warga mudah mengakses taman, tempat bermain, toilet, trotoar untuk pejalan kaki ataupun air minum gratis.

Ketahanan Nasional dan Keamanan Manusia

Nyawa manusia sedikit banyak terkait dengan masalah keamanan. Dan Indonesia sudah sejak lama memiliki doktrin keamanan nasional. Sayangnya, sedari awal paradigma keamanan tersebut belum banyak menaruh perhatian pada keamanan rakyat sebagai individu. Konsepsi ketahanan nasional (national resilience), sebagai doktrin keamanan nasional Indonesia (national security)  terlalu memusatkan perhatian pada negara (state-centered) sedangkan rakyat hanya salah satu  komponen dari negara.  Dari segi komprehensifitasnya sebenarnya doktrin ini sudah mumpuni, karena komponennya tidak sekedar pertahanan keamanan, namun juga Ideologi, politik, ekonomi dan sosial budaya.  Namun tetap saja, titik dominan pada konsepsi ketahanan nasional adalah keamanan militer (military security).

Padahal, sudah sejak tahun 1980-an paradigma keamanan dunia sudah melebar. Tak lagi sekedar keamanan militer namun juga keamanan ekonomi dan keamanan lingkungan. Bahkan UNDP, badan PBB yang memiliki mandat di bidang pembangunan, pada tahun 1994 melalui laporannya mempopulerkan istilah keamanan manusia (human security). Dimana pengertian keamanan dipandang secara luas. Tidak hanya keamanan militer namun juga keamanan ekonomi (economic security), pangan (food security), lingkungan (environmental security), kesehatan (health security), keamanan individu (personal security) keamanan kelompok budaya (community security) dan keamanan politik (political security).

Berdasarkan konsepsi human security, titik tolak keamanan mestilah bertolak pada sisi manusia (people-centered security) dan tidak melulu pada negara apalagi militer. Konsepsi ini juga menekankan perlunya keseimbangan antara kebutuhan untuk bebas dari rasa takut (freedom from fear) dan kebutuhan untuk bebas berkeinginan (freedom from want). Dalam arti, keamanan dalam pendekatan hankam dan militer amat penting supaya rakyat bebas dari rasa takut. Namun juga rakyat harus terjamin keinginannya, apakah dalam wilayah ekonomi, pangan, kesehatan, lingkungan, dan keamanan selaku individu maupun  komunitas.

Khususnya dalam hal keselamatan manusia, konsepsi human security menaruh perhatian pada keamanan manusia secara fisik, apakah dari ancaman kekerasan maupun kejahatan (personal security), juga keselamatan dari bencana alam dan bencana teknologi (environmental security).

Investasi untuk Nyawa Manusia

Saatnya kini untuk memperluas makna keamanan nasional dengan menjangkau aspek human security. Saatnya kini berinvestasi untuk nyawa manusia. Saatnya kini untuk menitiberatkan pembangunan pada pembangunan manusia (human development) dan pembangunan yang berlandaskan hak-hak manusia (rights-based development).

Investasi disini tak sekedar dalam ukuran kapital ekonomi-perdagangan, namun juga investasi di bidang sosial, kesehatan, pembangunan budaya, pendidikan, fasilitas umum-sosial, hingga teknologi. Pada tahun 2002 – 2003, pembelanjaan Indonesia di bidang pendidikan hanya berkisar 1.2.% dan untuk kesehatan juga 1.2 % dari GDP-nya. Sementara itu pembelanjaan militer berkisar 1.5 %.   Pada saat yang sama pembelanjaan pendidikan negeri jiran Malaysia adalah 8.1.%, Thailand 5.2. % dan Philippina adalah 3.1. dari GDP-nya.  Tak heran Indonesia menempati urutan ke 110 dalam indeks HDI (Human Development Index) 2005 yang antara lain meliputi wilayah pendidikan, kesehatan dan  ekonomi (UNDP, 2005).

Pembangunan militer dan mengejar keuntungan materiil amat penting. Namun menjadi tak ada artinya ketika mengorbankan subyek dan obyek utama dari pembangunan, yaitu manusia Indonesia. Kofi Annan, mantan Sekjen PBB pernah mengatakan : ”kemanusiaan takkan dapat menikmati keamanan tanpa pembangunan, ataupun takkan dapat menikmati pembangunan tanpa keamanan, dan keduanya takkan tercapai tanpa penghargaan terhadap hak-hak manusia…”.

Semoga takkan pernah lagi ada manusia Indonesia yang mati karena kelaparan.

MEDIA SEBAGAI PELAKU VIKTIMISASI

Heru Susetyo

Staf Pengajar Viktimologi Fakultas Hukum Universitas Indonesia/

Executive Committee World Society of Victimology

 Gatra edisi 30 Januari 2013 mengangkat berita menarik tentang lemahnya kode etik jurnalistik dalam perlindungan hak-hak korban kasus kekerasan seksual.   Bahwasanya pemberitaan terhadap kasus kejahatan seksual yang mestinya hati-hati seringkali diabaikan oleh praktisi media.   Berita yang ‘seksi’ dan ‘kontroversial’ seringkali diumbar . Media terjebak pada sensasionalisme sehingga keluar dari substansi mengedukasi publik.

Maka, ungkapan yang paling tepat untuk menggambarkan nasib korban kejahatan ini adalah  sudah jatuh tertimpa tangga.  Sudah menderita karena dirampok, dianiaya, dipukul, disiksa ataupun diperkosa,  tak jarang pula mengalami viktimisasi berulang (double victimization). Pelakunya bisa masyarakat umum.  Bisa pula oknum penegak hukum di kepolisian, kejaksaan, hingga di pengadilan.  Juga media,  karena tak jarang media, alih-alih menyiarkan informasi yang sehat,  malah mengeksploitasi penderitaan sang korban ataupun saksi.

Pengalaman berbeda dialami oleh korban kejahatan di India.   Paling tidak untuk seorang gadis korban perkosaan di bus di New Delhi.  Pada tanggal 16 Desember 2012 ia diperkosa oleh beberapa pria di atas bus ketika pulang malam dengan teman pria-nya.  Sang gadis dianiaya dan lalu dibuang di jalan.  Dua pekan kemudian ia meninggal dunia di satu RS di Singapore. 

Tragis. Dan juga membangkitkan amarah publik.  Kemarahan seluruh negeri tepatnya.  Berbagai aksi dan demonstrasi dilakukan.  Parlemen, pemerintah dan penegak hukum dikritisi.  Setelah itu terjadi pembenahan cepat.  Polisi berbenah diri dengan menambah jumlah dan piket polisi perempuan di setiap kantor polisi.  Pada rute bus yang rawan kejahatan ditugaskan polisi yang menyamar untuk mengawal perjalanan. Aparat transportasi publik berbenah diri.  Awak kendaraan umum harus memiliki ID card yang jelas dan terdaftar.   Lalu CCTV dipasang di dalam bus. Serta semua sekolah dihimbau untuk tidak men-charter bus apabila perusahaan tak terdaftar dan awak bus-nya tidak jelas.

Hebatnya.   Dari kesemua aksi dan reaksi tersebut,  media massa, apakah cetak, online ataupun media penyiaran sama sekali tidak menampilkan foto ataupun nama korban. Publik hanya tahu bahwa ia adalah seorang mahasiswi jurusan kesehatan di New Delhi, usia 23 tahun…lain tidak. 

Berbeda halnya dengan media massa di Indonesia.  Hampir dalam semua jenis kejahatan,  termasuk kejahatan seksual sekalipun, yang mestinya harus ekstra hati-hati pemberitaannya, baik tersangka pelaku, korban, ataupun saksi seringkali diekspos secara berlebihan.

Sekarang semua orang tahu siapa Maharani Suciyono, gadis muda yang terseret dalam kasus dugaan korupsi dalam penentuan quota impor sapi.  Sebagian membincangkannya dengan serius, sebagian dengan nada memperolok dan mencandainya.   Yang jelas, semuanya tak menguntungkan Maharani.

Sekarang hampir semua orang juga marah dengan Jamal, supir angkot yang membawa mahasiswa Fakultas Ilmu Keperawatan UI, Annisa Azward, yang meloncat ketika angkot tengah berlari cepat namun melenceng dari rutenya,  pada 6 Februari 2013 di Jembatan Asemka, Jakarta Barat.  Akhirnya nyawa Annisa tak tertolong.   Liputan media yang berlebihan terhadap Jamal, tanpa mem-blurred wajahnya, tanpa menyingkat namanya dengan inisial tertentu,  melahirkan pengadilan opini terhadap Jamal.   Pengadilan media sudah menjatuhkan vonis terhadap Jamal jauh sebelum pengadilan hukum bekerja.

Yang terparah adalah liputan terhadap tersangka teroris.  Tidak sekali dua kali media massa, utamanya televisi, disengaja atau tidak, melakukan ‘viktimisasi berulang’ kepada tersangka teroris ataupun keluarganya.  Dalam beberapa kali operasi melabrak tersangka teroris tak jarang media disertakan (ini juga mengherankan, mengapa aparat menjadi narsis begini?) .  Entah kemudian sang tersangka tewas ataupun masih hidup, liputan tak berhenti sampai disitu.  Apabila ia hidup maka ia akan dikejar untuk diwawancarai dan seringkali namanya ditulis lengkap, bukan nama alias, bukan pula inisial.   Tak cukup sampai disitu, keluarganya juga akan dikejar.  Istri, anak, ayah, ibu hingga tetangga sekitar.   Sama terhadap sang tersangka,  ekspos terhadap keluarga juga seringkali amat  lengkap dengan menyebut nama keluarga, tempat tinggal berikut fotonya.

Selanjutnya mudah ditebak.   Masyarakat pembaca dan masyarakat penonton media mudah sekali menyimpulkan. Mudah memberi stigma dan label.  Keluarga tersangka teroris dianggap sebagai teroris juga.  Mayat tersangka teroris ditolak untuk dikuburkan di daerah tertentu oleh masyarakat setempat. Dan semua ini tentunya membuat tidak nyaman para istri dan anak-anak tersangka.  Tidak jarang mereka harus pindah rumah atau merubah identitas supaya tidak mendapatkan viktimisasi dari masyarakat sekitar.  Viktimisasi dan label yang bisa melekat sepanjang hidup : istri teroris dan anak teroris…

Tidak kalah serunya adalah persidangan perkara korupsi.  Tidak sedikit media menayangkan sidang-sidang besar macam Nazaruddin, Angelina Sondakh dan Anggodo Widjojo.  Kamera foto dan kamera film serta alat perekam mudah masuk ke ruang sidang.  Setiap saat dan setiap waktu berita di-update.  Masyarakat menikmati liputan tersebut dan lantas beropini sendiri.  Putusan hakim masih lama dijatuhkan, namun masyarakat sudah menjatuhkan vonisnya sendiri.   Sebagai perbandingan,  pada banyak persidangan di negeri barat,  kamera sama sekali tak boleh masuk ruang sidang.  Suasana sidang dan personil yang terlibat di dalamnya hanya digambar atau disketsa saja.

Memang, adalah amat penting untuk memberikan informasi yang lengkap dan luas kepada  masyarakat. Agar masyarat melek informasi. Dan memang adalah tugas dari praktisi media dan insan pers untuk menginformasikan.  Masalahnya adalah, tidak jarang liputan dan ekspos dari media justru membuat para tersangka, korban dan saksi mengalami viktimisasi berulang.   Mereka sudah mengalami kerugian dan penderitaan karena menjadi tersangka, korban ataupun saksi, namun masih pula mengalami ancaman penderitaan tambahan (viktimisasi) dari masyarakat dan media yang sudah memberikan opini, label dan stigma kepada mereka,  jauh sebelum palu hakim diketok.

Sejatinya rambu-rambu dan koridor untuk menangkal bahaya viktimisasi tersebut telah tersedia.  Yaitu Kode Etik Jurnalistik dan P3SPS alias dua Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) tahun 2012 tentang Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) dan Standar Program Siaran (SPS).

Kode Etik Jurnalistik tahun 2006  antara lain menyebutkan bahwa wartawan haruslah menunjukkan sikap profesionalisme,  antara lain dengan menghormati pengalaman traumatik narasumber dalam penyajian gambar, foto,  tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan. 

 Sementara itu P3SPS menyebutkan bahwa dalam peliputan terorisme  lembaga penyiaran wajib menghormati hak masyarakat untuk memperoleh informasi secara lengkap dan benar;  namun juga  tidak melakukan labelisasi berdasarkan suku, agama, ras, dan/atau antargolongan terhadap pelaku, kerabat, dan/atau kelompok yang diduga terlibat; dan  tidak membuka dan/atau mendramatisir identitas kerabat pelaku yang diduga terlibat.

Lalu, lembaga penyiaran  tidak boleh mewawancarai anak-anak dan/atau remaja berusia di bawah umur 18 tahun mengenai hal-hal di luar kapasitas mereka untuk menjawabnya, seperti: kematian, perceraian, perselingkuhan orangtua dan keluarga, serta kekerasan, konflik, dan bencana yang menimbulkan dampak traumatik.    Serta, wajib mempertimbangkan keamanan dan masa depan anak-anak dan/ atau remaja yang menjadi narasumber; dan wajib menyamarkan identitas anak-anak dan/atau remaja dalam peristiwa dan/atau penegakan hukum, baik sebagai pelaku maupun korban.

 Memang, kode etik dan pedoman penyiaran hanyalah bertaji di wilayah etik dan administratif.  Kurang sakti untuk memaksa praktisi dan insan media untuk betul-betul mentaatinya secara hukum.  Disamping itu,  sebagian masyarakat sendiri, harus diakui, senang dengan berita yang lebay, sensasional dan menabrak wilayah privat individu,  tanpa berfikir bahwa liputan tersebut berdampak buruk terhadap korban dan saksi.  Singkatnya, masih cukup panjang jalan yang harus ditempuh untuk menuju media dan masyarakat yang sehat tanpa viktimisasi berulang.