Feeds:
Posts
Comments

Archive for February, 2013

MENANTI LAHIRNYA UU MANAJEMEN BENCANA*

Heru Susetyo

Staf Pengajar Fakultas Hukum UI

& Peneliti Manajemen Bencana

 

 

Musibah gempa bumi dan tsunami  yang terjadi di Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) dan Sumatera Utara 26 Desember 2004 silam adalah suatu momentum berharga bagi pemerintah dan bangsa Indonesia.   Nyata betul bahwa negara ini begitu tidak berdaya menghadapi musibah tersebut. 

 

Belum habis luka tsunami mendera bangsa, pada akhir 2005 dan awal 2006 tanah air ini kembali dilanda bencana banjir di Jember, Situbondo, Pantura, juga bencana tanah longsor di Kabupaten Bandung, Banjarnegara, Kebumen, dan lain-lain.  Kesemuanya menelan korban jiwa yang tak sedikit.  Belum lagi kerugian materil seperti rumah, bangunan , lahan dan tanaman produktif, hewan ternak,  dan harta berharga lainnya.

 

Di sisi lain, kita melihat bahwa negara  ini selama enam puluh tahun usianya terkesan begitu jumawa.  Karena, sampai hari ini kita belum memiliki Undang-Undang (UU) ataupun kebijakan terpadu yang berkekuatan hukum untuk menangani bencana dan pengungsi (disaster management act).  Dalam program legislasi nasional (prolegnas) tahun 2005 – 2009 pemerintah dan DPR  cenderung lebih memprioritaskan  pengundang-undangan RUU bidang ekonomi (sebanyak 28 RUU) dan bidang politik (sebanyak 14 RUU). Rancangan Undang-Undang tentang Manajemen/ Penanganan Bencana tidak diprioritaskan dan tidak disebutkan sama sekali.  Barulah ketika bencana tsunami 2004 terjadi,  desakan untuk lahirnya UU ini begitu mengemuka dan kini UU ini tengah dalam proses pembahasan. 

 

Pertanyaannya sekarang, kapan UU ini akan lahir?  Mengapa setelah memasuki tahun kedua setelah tsunami UU ini belum juga lahir?  Apa signifikansi dari kelahiran UU ini?

 

 

Kebijakan Penanganan Bencana di Indonesia

Salah satu pangkal permasalahan dari ketidakefektifan penanganan bencana adalah minimnya kebijakan dan regulasi di tingkat pusat mengenai penanganan bencana.  Regulasi yang ada hanyalah Keppres No. 3 Tahun 2001 tentang Badan Koordinasi  Nasional Penanganan Bencana dan Penanggulangan Pengungsi,  Keppres No. 111 tahun 2001 tentang Perubahan atas Keppres RI No. 3 tahun 2001,  dan Pedoman Umum Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi  yang  ditetapkan melalui Keputusan Sekretaris Bakornas PBP No.  2 tahun 2001.

 

Di masa silam, pemerintah Indonesia pernah membentuk Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana Alam (BAKORNAS PBA) dengan Keputusan Presiden No. 28 tahun 1979.  Pada tahun 1990,  melalui Keppres No. 43 tahun 1990,  Badan tersebut disempurnakan menjadi Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana (BAKORNAS PB) yang tidak hanya berfokus pada bencana alam belaka, namun juga berfokus pada bencana oleh ulah manusia (man made disaster) (Sekretariat Bakornas PBP, 2001 : 1).

 

Kemudian, musibah kebakaran hutan dan gangguan asap di Sumatera dan Kalimantan pada 1997-1998,  bencana kekeringan di Papua, dan eksodus besar-besaran warga Timor Leste ke Timor Barat menyusul konflik pasca jajak pendapat,  membuat pemerintah berfikir bahwa Keppres No. 43 tahun 1990 tidak efektif lagi.  Akhirnya,  Keppres ini disempurnakan dengan Keppres Nomor 106 tahun 1999 yang memberikan tugas tambahan kepada Bakornas PBP untuk juga menangani dampak kerusuhan sosial dan pengungsi. 

 

Namun demikian, Keppres No. 106 tahun 1999 menjadi tidak efektif lagi, setelah Departemen Sosial yang menjadi leading sector dalam penanganan pengungsi dibubarkan, yang disusul kemudian dengan pembubaran Kantor Menko Kesra dan Taskin, Karena Bakornas PBP kehilangan ketuanya. Hal ini telah menyebabkan adanya kevakuman kepemimpinan Bakornas PBP yang menyebabkan kevakuman mekanisme koordinasi yang selama ini telah berjalan sangat baik dalam penanganan berbagai bencana dan dampak kerusuhan termasuk pengungsi.

 

Menyadari kejadian tersebut, Pemerintah menerbitkan Keppres No. 3 tahun 2001 tentang Bakornas Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi yang diketuai oleh Wakil Presiden dan Sekretaris Wakil Presiden secara ex officio menjadi Sekretaris Bakornas PBP. Keppres ini merupakan penyempurnaan dari Keppres No. 106 tahun 1999.

 

Strategi penanggulangan bencana berdasarkan Pedoman Umum Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi  yang  ditetapkan melalui Keputusan Sekretaris Bakornas PBP No.  2 tahun 2001 meliputi empat tahapan yaitu : (1) tahap penyelamatan;  (2) tahap pemberdayaan; (3) tahap rekonsiliasi; dan (4) tahap penempatan.   Sedangkan,  kegiatan penanganan pengungsi meliputi  kegiatan-kegiatan : (1) penyelamatan (2) pendataan (3) bantuan tanggap darurat; dan  (4) pelibatan masyarakat/ LSM  (Sekretariat Bakornas PBP, 2001 : 2).

 

 

Penanganan Bencana di Dunia Internasional

Kritik terhadap kebijakan penanggulangan bencana Indonesia seperti tercantum di atas adalah ketentuannya yang tidak operasional.  Tidak memberikan landasan bertindak yang jelas.  Yang ada adalah pedoman dan strategi-strategi umum.  Itupun dituangkan dalam bentuk Keppres.  Bakornas PBP juga ditaburi oleh para pejabat tinggi negara yang tidak jelas apakah benar-benar dapat bekerja efektif ataukah hanya sekedar portofolio saja.  Kesan elitisnya lebih terlihat daripada efektifitasnya.

 

Bandingkan dengan India.  Pada tingkat negara bagian Gujarat saja telah memiliki Gujarat State Disaster Management Policy (GSDMP) yang dikeluarkan oleh Gujarat State Disaster Management Authority.   Regulasi ini mengatur secara lengkap prinsip-prinsip penanganan bencana lengkap dengan langkah-langkah penanganan di tahap sebelum bencana (pre disaster phase),  selama bencana (impact phase),  dan pasca bencana (post disaster phase).  Ini baru di tingkat negara bagian, belum di tingkat negara federal-nya.

 

Afrika Selatan, republik yang baru sembuh dari diskriminasi rasial selama berpuluh tahun,  juga memiliki kebijakan penanggulangan bencana yang komprehensif,  yaitu     Disaster Management Act 2002.    Kebijakan ini mengatur hubungan antar lembaga pemerintah (intergovernmental structures), hirarki penanganan mulai dari pusat (national disaster management centre), propinsi (provincial disaster management centres),  hingga kota/ kabupaten (municipal disaster management centre).

 

Jangan lagi apabila dibandingkan dengan negara maju.  Pemerintah negara bagian Queensland,  Australia memiliki department of emergency services. Departemen ini memiliki the Disaster Management Act 2003 dan memiliki struktur hierarkhis mulai dari state government agenciesdistrict, hingga local disaster management group.

 

 

UU Manajemen Bencana Amat Mendesak

Rasanya tak ada alternatif lain bagi Indonesia dalam hal penanganan bencana selain mempercepat proses lahirnya UU Manajemen Bencana.  Kami memantau bahwa banyak sekali pihak-pihak yang sebenarnya telah memberi masukan bahkan membantu membuatkan draft UU tersebut ke DPR.  

 

Disamping itu, pedoman tentang manajemen bencana telah terserak dalam pelbagai instrumen internasional seperti pada Humanitarian Charter and Minimum Standards in Humanitarian/ Disaster Relief yang disponsori oleh Federasi Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional dan beberapa NGO internasional yang bergerak di bidang bantuan kemanusiaan.

 

Selain itu,  secara simultan mestinya Pemerintah dan DPR dapat meratifikasi Konvensi tentang Status Pengungsi 1951 (Convention Relating to the Status of Refugees)  Karena,  tak jarang dari korban konflik dan bencana di Indonesia yang kemudian mengungsi dan terlantar di negara lain. 

 

Selain pengungsi,  masalah yang juga urgent adalah menangani pengungsi dalam negeri (Internally Displaced Persons – IDPs) yang keberadaannya di luar yurisdiksi dari Konvensi Pengungsi 1951 yang hanya mengatur pengungsian antara negara.   Masalah perlindungan pengungsi dalam negeri ini harus diintegrasikan dengan UU Manajemen Bencana atau dibuatkan Undang-Undang tersendiri.  Rujukannya adalah pada The Guiding Principles on Internal Displacement yang diproduksi oleh Office for Coordinating of Humanitarian Agencies (OCHA) PBB pada tahun 1998.

 

Apabila semua upaya di atas  tidak dilakukan.  Kita khawatir buruknya penanggulangan bencana ini akan terus melembaga dan berdampak pada penanganan-penanganan selanjutnya.  Karena banjir demi banjir, dan tanah longsor demi tanah longsor juga terus terjadi.  Akhirnya,  kredibilitas pemerintah semakin terpuruk dan masyakat,  utamanya korban bencana,  akan terus hidup dalam ketidakpastian, kemiskinan,  kelaparan,  dan ketidakberdayaan.  Haruskah kita terus menerus menanggung dosa kolektif ini?

 

 

* telah dimuat di Jurnal Hukum Indonusa Esa Unggul

Read Full Post »

BELAJAR HAM DARI BANGSA CHINA*

By : Heru Susetyo

Advokat Publik pada Pusat Advokasi Hukum dan HAM Indonesia (PAHAM)

 

                                                                                                      

Sesuai dengan hadits dhaif,  tuntutlah ilmu sampai ke negeri China. Kesanalah akhirnya kami berlabuh untuk belajar Human Rights Education sejak Ahad 27 November 2005. Tepatnya di kota Kaohsiung, Taiwan.  Kendati berjudul ‘Taiwan’,  namun negara ini adalah juga negeri bangsa China.  Karena sejak tahun 1949 China terpecah dua.  Antara China daratan yang kemudian disebut RRC (Republik Rakyat China atau People Republic of China) dan China kepulauan yang kemudian memerdekakan diri dan menjadi Taiwan (nama formalnya adalah ‘ROC’ – Republic of China).  Pangkal perpecahan adalah berkuasanya partai Komunis di daratan China sejak 1949, yang membuat dua juta warga nasionalis pimpinan Chiang Kai Sek gerah dan menyeberang ke pulau Formosa lalu mendirikan negara baru disana (kemudian dikenal sebagai Taiwan).

 

Tidak seperti yang dibayangkan sebelumnya,  ternyata bangsa China (terutama yang berada di Kaohsiung) sangat ‘civilized’ dan peduli dengan masalah-masalah kemanusiaan. Alias,  tidak semata-mata hobby berdagang dan bisnis seperti yang menjadi ‘stereotipe’ etnis China (utamanya di Indonesia) selama ini.

 

Chinese di Taiwan (sebagian dari  mereka lebih suka disebut sebagai Taiwanese,  karena ‘Chinese’  lebih diasosiasikan dengan RRC),  adalah  sama seperti kelompok manusia lainnya di muka bumi.   Mereka bekerja hampir di seluruh wilayah kehidupan.  So, tidak semua semata-mata hidup untuk uang dan bisnis.  Kami menjumpai banyak dari mereka yang juga senang menjadi guru, pekerja sosial, polisi, bahkan menjadi aktivis NGO yang otomatis minim pendapatannya.

 

Paling tidak itu bisa dilihat di Kaohsiung.  Kaohsiung adalah kota terbesar kedua di Taiwan.  Penduduknya sekitar 1.5 juta jiwa.  Taiwan sendiri berpenduduk sekitar 23 juta jiwa.  Kendati berstatus ‘second city’,  namun Kaohsiung adalah kota pelabuhan nomor tiga terbesar di dunia.  Sepanjang pesisir pantainya mudah ditemui aktivitas bongkar muat kontainer dari pelabuhan yang bekerja nyaris 24 jam.  Hebatnya,  pekatnya aktivitas bisnis tersebut tak lantas mengurangi keindahan dan kebersihan kota ini.

 

Kaohsiung adalah kota besar yang bersih ‘abis.’  Sukar menemukan sampah dan gunungan kotoran disini.  Walau di pelabuhan dan pasar sekalipun.  Semuanya ‘rightly in order’ dan ‘well organized.’  Sama seperti negara barat,  penduduk disini sudah terbiasa mendaur ulang (recycle) sampah rumah tangga maupun sampah industrinya.  “Taiwan is environmental friendly country,”  ujar Andy Lee  pemandu training kami, dengan bangga.

 

 

 

Kaohsiung Kota Hak Asasi Manusia

Kaohsiung menahbiskan dirinya menjadi ‘kota HAM’ (human rights city) sejak akhir tahun 2002.  Inisiatif ini datang langsung dari kantor walikota,  setelah sebelumnya mendapat pencerahan dari PDHRE (People Decade for Human Rights Education  – NGO Amerika yang bergerak di bidang human rights education).  Konsekuensinya,  Kaohsiung membaktikan dirinya kepada HAM dan mendasarkan seluruh aktivitas kotanya kepada HAM. 

 

Istilah kota HAM (human rights cities) memang pertama kali diperkenalkan oleh  PDHRE yang bermarkas di New York, USA, sejak tahun 90-an. Sampai kini,  ada sekitar 12 kota HAM yang telah berdiri, terserak mulai dari Canada, Argentina, Phillipina, India, Ghana, Mali, Afrika Selatan,  sampai Austria.

 

Kendati inisiatifnya datang dari pemerintah kota ,  tak pelak banyak NGO lokal yang bergerak di bidang HAM yang mendukung  ide cerdas ini.  Apalagi,  sebelumnya telah banyak NGO lokal bergerak di bidang HAM di negeri ini.  Sebutlah Amnesty International,  Taiwan Association for Human Rights,  Taiwan Foundation for Democracy, dan lain-lain.

 

Ikhtiar menjadikan Kaohsiung sebagai kota HAM ini semakin mengkristal pada 9 Desember 2003.  Saat itu,  berdirilah Kaohsiung Human Rights City Association (KHRCA), yang bertugas memonitor dan mengembangkan Kaohsiung sebagai kota HAM.

 

Uniknya,  aktivis HAM di negeri ini datang dari berbagai kalangan. Bila di Indonesia kebanyakan aktivis HAM adalah mahasiswa, pemuda, akademisi, ataupun aktivis gerakan buruh,  di Kaohsiung lebih bervariasi.  Kami menjumpai seorang polisi yang bertugas di Kaohsiung County, bernama Jerry Chen,  yang sekaligus adalah seorang human rights educator.  Di waktu-waktu senggangnya sering ia manfaatkan untuk memberikan training kepada siswa sekolah maupun warga kota tentang apa itu HAM.  Hebatnya,  Jerry memilih tidak memiliki pistol,  kendati ia berhak memilikinya.  “Memiliki pistol membuat kami cenderung pada kekerasan,”  ujarnya santai.

 

Banyak juga dari kalangan aktivis HAM ini yang berasal dari profesi guru.  Ada guru TK, guru SD, SMP dan SMA. Doktor Su Ing Wang misalnya, pimpinan NGO NAFIA (NGO Association for International Affairs) adalah guru TK yang mendapatkan pendidikan early childhood education –nya di Boston.  Kate Kuo,  pimpinan KHRCA adalah pensiunan guru.  Belum lagi beratus-ratus aktivis yang berasal dari Kaohsiung Teacher Association, Youth Knowledge Network, Taipei Elementary School,  dan lain-lain.

 

Ibu rumah tangga dan warga pensiunan juga adalah bagian dari aktivis HAM di negeri ini. Seorang warga tua (senior citizen) bernama Ching Fu misalnya,  ia telah berusia enam puluh tahun dan sudah pensiun dari pekerjaannya. Lazimnya di Indonesia pada umur demikian orang lebih banyak tinggal di rumah.  Sebaliknya dengan Ching Fu, ia  mendirikan sebuah NGO di bidang pendidikan.  Mengikuti training HAM dan selalu  aktif dalam bertanya dan menjelaskan segala hal tentang Taiwan pada rekan-rekan non Taiwan.

 

 

Budaya Bersih, Aman, dan Peduli Lingkungan

Hampir sama dengan kebanyakan negara-negara maju (developed countries),  Taiwan memiliki budaya bersih yang mengagumkan.  Mereka menyebutnya enviromental friendly country.  Hampir di semua tempat publik tersedia tempat sampah yang dibedakan atas sampah kering, basah, dan daur ulang (recycling garbage).  Anak-anak sejak dini telah diajar bagaimana cara membuang sampah yang tepat.  Hebatnya,  petugas kesehatan nyaris tak kelihatan berkeliaran di tempat-tempat publik namun kotanya tetap bersih.

 

Kemudian,   negeri ini juga memiliki budaya aman dan selamat yang baik (public safety). Hampir di semua tempat publik tersedia akses yang cukup terhadap hidran, kalau-kalau terjadi kebakaran.  Di dalam gedung tersedia tabung pemadam kebakaran. Di setiap lift tersedia petunjuk yang jelas kalau-kalau terjadi gempa dan kebakaran. Bahkan di dalam perahu turis yang melaju di sepanjang Love River di pusat kota Kaohsiung,  juga tersedia minimal satu pelampung untuk setiap penumpang,  dimana sebelum berlayar, sang petugas memperagakan teknik mengenakan pelampung kepada penumpang.  Persis seperti pramugari di pesawat terbang. Padahal ini hanya perjalanan 20 menit di sungai yang dangkal pula!

 

Budaya Menjunjung Tinggi HAM

Perlindungan HAM yang paling nyata adalah pada kelompok cacat (differently abled) pengguna motor, serta perlindungan terhadap penduduk asli (aboriginal people). Penduduk yang cacat memiliki akses yang sama terhadap fasilitas publik seperti halnya mereka yang normal.  Hampir semua tempat publik memiliki tempat parkir khusus, lift khusus, WC khusus, bahkan komputer khusus bagi orang cacat.    Di airport,  tersedia counter informasi khusus untuk orang cacat dimana mereka dapat membaca dan menerima pesan dalam bahasa yang mereka pahami.

 

Sama halnya dengan pengguna motor.  Apabila di Indonesia pengguna motor dapat dikatakan sebagai ‘warga negara kelas dua.’  Yang sulit menemukan tempat parkir, kalaupun ada harus memutar ke belakang ataupun berada di tempat yang paling bawah di suatu gedung,  maka di Taiwan hal seperti itu tak terlihat.  Pengguna motor dapat memarkir motornya dimana saja. Di depan toko, gedung, di emperan, bahkan di muka kantor-kantor pemerintah.  Tampaknya motor memang salah satu moda transportasi favorit di Taiwan. Tidak mereka yang muda saja,  orang dewasa dan penduduk tua-pun menggemarinya. Bedanya,  motor disini hampir semuanya seragam.  Kalau tidak bermerk Kymco ya Yamaha.  Dan semuanya motor otomatis yang tak memerlukan kopling dan perseneling. Maka, benar-benar user friendly.

 

Taiwan adalah juga tempat bagi dua belas penduduk asli (lazim disebut aboriginal people/ tribes).  Mereka adalah penghuni asli pulau Formosa sebelum bangsa China dari China daratan datang ke pulau ini pada abad ke 16.  Kini,  kebanyakan mereka tinggal di pegunungan di Taiwan bagian tengah dan selatan.  Kendati hampir semuanya dapat berbicara Mandarin,  namun mereka tetap mempertahankan bahasa dan kultur asli.  Data antropologi menunjukkan bahwa suku asli Taiwan ini justru lebih memiliki kedekatan genealogis dengan ras proto-Malaya dari rumpun Austronesia daripada etnis China.

 

Tak heran,  ketika kami bertemu dengan Ibu (‘Ibu’ adalah nama orang) dan Ijebaw, keduanya adalah  wanita yang berasal dari suku asli Taiwan,  kami seperti melihat orang Indonesia atau orang Philipina.  Wajah mereka mirip orang Philipina atau Thailand,  mata tak terlalu sipit dan warna kulit sawo matang mirip orang Indonesia.  Uniknya,  ketika berdialog, kami mencatat paling tidak ada beberapa kata yang mirip dengan bahasa Indonesia.  Misalnya kata ‘Ibu’ dalam bahasa asli Aborigin adalah sama artinya dengan ‘Ibu’ dalam bahasa Indonesia. Kata ‘lima’ sama dengan ‘lima’ dalam bahasa Indonesia. Uniknya mereka menyebut angka tujuh sebagai ‘pitu’  yang sama artinya dengan tujuh dalam bahasa Jawa.

 

Ibu berasal dari etnis Bunun,  sedangkan Ijebaw dari etnis Taiwan. Keduanya bekerja sebagai pedagang yang memasarkan hasil kerajinan tangan etnis asli Taiwan ke pusat-pusat keramaian.  Selain sebagai pedagang, Ijebaw ternyata adalah juga seorang aktivis pada Kaohsiung County Indigenous Women Growth Association. Yang peduli pada pengembangan dan perlindungan wanita etnis asli Taiwan.

 

Secara kultur,  etnis asli Taiwan ini agak berbeda dengan etnis China.  Mereka tak begitu gemar menari ataupun minum anggur.  “Saya tak pernah menari di kampung saya,”  ujar Ibu.  Kendati demikian,  perlakuan yang baik dari pemerintah terhadap warga minoritas ini membuat mereka merasa ‘feel at home’  dan tak merasa dibedakan dibandingkan dengan warga pendatang yang mayoritas dari etnis China.

 

 

Wajah Islam di Kaohsiung

Kalau ada yang kurang dari Kaohsiung,  barangkali adalah jumlah penduduk muslimnya.

Kendati nilai-nilai Islam seperti kebersihan, kedisiplinan, dan keamanan begitu terlihat nyata dalam keseharian warga Kaohsiung,  namun dari sisi kuantitas dan fisik wajah Islam nyaris tak terlihat di kota ini.  Banyak yang tak tahu Islam sama sekali.  “Saya tak pernah punya teman orang Islam di Taiwan,”  ujar Sandy Wu,  peserta training yang juga adalah guru SD di Kaohsiung.

 

Sebaliknya,  gairah belajar Kristiani begitu membara di negeri ini.  Gereja mudah ditemukan. Banyak penduduk, utamanya kaum muda mengenakan kalung salib.  Produk-produk pelengkap Natal seperti kartu, pohon cemara, boneka St. Claus dijual bebas di pasar malam.  Ini karena, misionaris Kristiani memang proaktif menyebarkan agamanya di negeri ini.

 

Sebaliknya, di Kaohsiung dan Tainan (kota yang berdekatan dengan Kaohsiung) hanya ada satu masjid dan dua bangunan apartemen yang dijadikan masjid. Total di Taiwan ada sekitar enam masjid. Terbanyak ada di Taipei dengan tiga masjid. Pada tahun 1999 penduduk muslim berjumlah 53.000 jiwa.  Padahal akar dari warga muslim di Taiwan dapat dirunut ke belakang sejak abad ke 17.  Ketika itu migran pertama dari China daratan termasuk diantaranya sejumlah migran muslim.  Bahkan,  pada hijrah kaum nasionalis dari China daratan pada tahun 1949,  turut diantaranya sekitar 20.000 warga muslim yang sebagian besar adalah tentara, pegawai negeri, dan pekerja catering.

 

Warga Indonesia di Taiwan

Salah satu kelompok warga muslim terbesar di Taiwan tak pelak lagi adalah Tenaga Kerja Indonesia (TKI).  Pada bulan Juni tahun 2000 tercatat 52.000 orang Indonesia bekerja sebagai TKI di Taiwan.  Sebagian besar bekerja sebagai Pembantu Rumah Tangga (PRT) di Taipei dan Kaohsiung.  Dalam perjalanan pergi dan pulang dari Taiwan kami menjumpai beberapa TKW yang pergi dan pulang ke dan dari Indonesia.  Bahkan sejak mengurus visa di perwakilan Taiwan di Jakarta-pun permohonan visa TKI untuk Taiwan banyak sekali.

 

Memang,  bekerja di Taiwan cukup menggiurkan.  Sukamti, salah seorang TKW asal Solo yang kami jumpai di pesawat,  menuturkan bahwa ia cukup betah bekerja di Taiwan.  Ia telah tiga tahun bekerja sebagai PRT di Kaohsiung dan belum terpikir untuk berhenti bekerja.  Berganti majikan mungkin tapi tidak berhenti bekerja di Taiwan.  Dua rekannya sama nasibnya.  “Saya disini bekerja sebagai Pembantu Mas.  Ya enak gak enak sih. Kalau ketemu majikan yang baik ya alhamdulillah. Saya punya anak di Indramayu yang harus saya biayai.  Makanya saya harus bekerja disini,”  ujar Wiwin (sebut saja begitu).

 

 

Belajar dari Taiwan

Hikmah adalah harta benda kaum muslimin, dimanapun ia berada kita wajib mendapatkannya.  Demikianlah yang kami dapatkan selama sembilan hari di Taiwan. Nilai-nilai Islam,  utamanya tentang kebersihan,  keamanan, keselamatan publik, anti diskriminasi, keadilan, dan kesetaraan terasa betul disini.  Kendati warganya mayoritas non muslim dan fisik Islam tak kentara betul disini, namun tak pelak kehidupan keseharian mereka cukup mencerminkan sebagian dari nilai Islam.  Nilai utama yang kami dapatkan adalah bagaimana mereka menghargai Hak Asasi Manusia.  Menghargai kaum Ibu, anak-anak, orang cacat, pengendara motor, dan kelompok rentan lainnya.  Menghargai kerja keras dan belajar keras.  Anak sekolah disini belajar hampir dua belas jam sehari.  Pekerja disini bekerja nyaris dua belas jam dalam sehari.   Waktu begitu dihargai.  Sesuatu yang juga merupakan bagian dari Islam.  Maka,  di luar segala kekurangan mereka,  barangkali kita bisa mulai menggeser kiblat belajar HAM kita,  tak lagi ke Amerika Serikat ataupun Eropa Barat,  namun juga ke Jepang, Korea, dan (tentunya) Taiwan.  Sesuai dengan hadits dhaif,  tuntutlah ilmu sampai ke negeri China…

 

Wallahua’lam

 

 *telah dimuat di majalah UMMI tahun 2006

 

Read Full Post »

JILBAB SHABINA VS HAK-HAK DASAR*

 

Heru Susetyo

Staf Pengajar Fakultas Hukum UI

dan Ketua Dewan Pengurus Pusat Advokasi Hukum dan HAM Indonesia (PAHAM)

 

Gadis Shabina, muslimah Inggris berusia enam belas tahun, dilarang mengenakan jilbab disekolahnya di Luton Inggris sejak September 2002. (REPUBLIKA, 13 Februari 2005).  Ia berjuang di semua lini hukum untuk melegalkan hak berjilbab-nya dengan dalil bahwa mengenakan jilbab adalah bagian dari kemerdekaan beragama yang juga merupakan hak-hak dasar (basic human rights) yang dijamin oleh hukum negara Inggris.

 

Sebelumnya,  pada awal tahun 2004 pemerintah Perancis juga melansir suatu regulasi yang membatasi penggunaan simbol-simbol agama di sekolah negeri di Perancis.  Walhasil,  muslimah berjilbab, pelajar pengguna salib, hingga pelajar  Yahudi Perancis tak  lagi dapat mengekspresikan bagian dari kepercayaan agamanya.  Kebijakan itu menuai kecaman dunia internasional, utamanya umat muslim. 

 

Dalil pemerintah Perancis adalah  hal tersebut dilakukan untuk memelihara sekularisme Perancis.  Padahal, hampir semua orang tahu bahwa negara Perancis ditegakkan di atas tiga semboyan dasar revolusi Perancis, yaituliberte (kebebasan), egallite (persamaan), dan fraternite (persaudaraan). Ketika warga tak bebas mengekspresikan agamanya,  kebebasan seperti apa yang dimaksud Perancis?

 

Terakhir,  kontroversi sayembara dan karikatur Nabi Muhammad SAW yang digelar oleh harian Jylland-Posten di Denmark lagi-lagi berlindung di balik asas kebebasan pers, kebebasan berekspresi, dan kemerdekaan berfikir, yang lagi-lagi mengatasnamakan hak-hak dasar. 

 

Apa yang disebut hak-hak dasar?  Mengapa hak-hak ini ini sedemikian digdaya dan menjadi justifikasi bagi tindakan sementara pihak ? Bagaimanakah penerapan hak-hak dasar dalam kasus Jilbab Shabina di Inggris?

 

 

Batasan Hak-Hak Dasar

Batasan hak-hak apa saja yang disebut sebagai hak dasar tak terumus secara jelas dalam hukum internasional.  Namun,  istilah lain yang sering digunakan untuk meyebut hak-hak dasar adalah ‘kebebasan dasar’ (basic freedom) ataupun ‘inalienable rights’ (hak yang bersifat absolut, berasal dari Tuhan, tak dapat dilanggar manusia dalam keadaan apapun)

 

Misalnya Amerika Serikat (AS),   Hak-Hak Dasar di AS termaktub antara lain dari US Declaration of Independence yang ditubuhkan pada 4 Juli 1776, dimana pada paragraf 2 –nya menyatakan sebagai berikut :  We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal, that they are endowed by their Creator with certain unalienable Rights, that among these are Life, Liberty and the pursuit of Happiness.    Maka, hak-hak yang tak dapat diganggu gugat menurut deklarasi ini antara lain adalah hak hidup, hak atas kebebasan, dah hak untuk mendapatkan kebahagiaan.

Kemudian,  dalam amandemen pertama dari konstitusi AS tahun 1791, secara khusus menyoroti tentang kemerdekaan beragama, kebebasan pers, dan kebebasan berekspresi dengan menyatakan : “Congress shall make no law respecting an establishment of religion, or prohibiting the free exercise thereof; or abridging the freedom of speech, or of the press; or the right of the people peaceably to assemble, and to petition the Government for a redressof grievances.”

Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik (International Covenant on Civil and Political Rights) yang diproduksi PBB pada tahun 1966 dan telah diratifikasi pemerintah RI pada tahun 2005,  pada pasal 4 menegaskan bahwa sejumlah hak-hak dapat dikurangi penikmatannya pada saat negara ataupun masyarakat dalam keadaan bahaya ataupun darurat,  terkecuali untuk hak-hak hidup, hak untuk bebas dari penyiksaan (torture),  bebas dari perbudakan (slavery), bebas dari penghukuman atas dasar hukum yang berlaku surut (retroaktif), hak untuk diakui sebagai manusia dimanapun di mata hukum, dan hak atas kebebasan berfikir, berkeyakinan, dan beragama (freedom of thought, conscience, and religion).

Sementara itu,  di Indonesia padal tentang  kebebasan dasar diatur oleh pasal 28 (i) UUD 45 jo pasal 4 UU No. 39 tahun 1999 yang menegaskan bahwa  hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah Hak Asasi Manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun.

 

Kemudian, pada pasal 2 UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM ditegaskan bahwa : Negara RI mengakui dan menjunjung tinggi HAM dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat pada dan tidak terpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi,dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan.

 

 

 

 

 

Penerapan Hak-Hak Dasar pada Kasus Jilbab Shabina

Apabila mengacu pada International Covenant on Civil and Political Rights(ICCPR) sudah sangat jelas bahwa ada hak-hak tertentu yang tak dapat dikurangi penikmatannya dalam situasi apapun (inalienable rights).  Termasuk dalam hal ini adalah kebebasan berfikir, berkeyakinan, dan beragama (freedom of thought, conscience, and religion).

Dalam perundang-undangan Inggris, utamanya pasal 9 ayat (1) Human Rights Act 1998 disebutkan bahwa  setiap orang mempunyai hak atas kebebasan berfikir, berkeyakinan dan beragama, termasuk kebebasan untuk mengganti agama atau kepercayaannya, dan untuk menjalankan agama dan kepercayaannya dalam kegiatan peribadatan dan pembelajaran

 

Namun,  pada pasal 9 ayat (2) nya disebutkan juga bahwa kebebasan untuk menjalankan agama dan kepercayaannya dapat dibatasi sebagaimana telah ditentukan dalam hukum dan apabila memang diperlukan dalam masyarakat yang demokratis, demi kepentingan publik, demi melindungi keteraturan publik, kesehatan, ataupun moral,  ataupun dalam rangka melindungi hak-hak dan kebebasan orang lain.  Pasal 9 ayat (1) dan (2)  ini diadopsi langsung dariEuropean Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms tahun 1953 yang kurang lebih memuat ketentuan yang sama.

 

Apakah pasal 9 ayat (2) ini dijadikan dalil oleh pihak sekolah Denbigh di Luton untuk menolak gadis Shabina menggunakan jilbab di sekolahnya?  Menurut hemat kami,  alasan tersebut agak sumir.  Karena, pada kenyataannya sekolah Shabina tersebut delapan puluh persen siswanya adalah muslim.  Dan, mayoritas gurunya-pun muslim (REPUBLIKA, 13/02 -2005).  Kemudian masalah yang lebih esensial adalah apakah dengan mengenakan jilbab, Shabina telah mencederai demokrasi, kepentingan public, keteraturan, moral dan mengganggu kebebasan dan hak-hak orang lain?   Hak-hak orang lain dan demokrasi mana yang telah dilanggar oleh Shabina dengan keputusannya mengenakan jilbab?

 

 

Catatan Akhir

Sebagai negara demokratis yang melindungi hak-hak asasi manusia, sudah semestinya hak Shabina untuk mengenakan jilbab di sekolahnya dapat diakomodir oleh Pemerintah Inggris.   International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) telah menjamin bahwa hak atas kebebasan beragama adalah bagian dari hak-hak dan kebebasan dasar yang tak dapat dikurangi oleh siapapun dalam kondisi bagaimanapun (inalienable rights).

 

Pembatasan yang diberikan oleh pasal 9 ayat (2) Human Rights Act 1998yang diacu di negara Inggris adalah berpotensi menyimpangi hak-hak dasar yang termaktub dalam ICCPR. Dan, kalaupun pembatasan ini diterapkan, parameter-nya akan cenderung absurd dan biased.   Kapan  seseorang dianggap  mengganggu demokrasi, ketentraman dan keteraturan publik tidak jelas batasannya.  Maka, biarkanlah gadis Shabina mengenakan jilbab di sekolahnya.  Bukankah jibabnya tidak sekali-sekali mengganggu hak-hak orang lain?

 

Wallahua’lam

 

 * telah dimuat di Harian REPUBLIKA Maret 2006

 

Read Full Post »

AISYAH ADINDA KITA :
YANG BUKAN SEKEDAR PEKERJA MIGRAN

Tangan kanannya sigap memencet tombol-tombol ponsel Nokia-nya, sementara tangan kirinya mencencang tas laptop berisi laptop Acer keluaran terbaru. Setiap lima menit ia mengkontak dan dikontak orang melalui ponsel merah maroon tersebut. Di sela-sela pembicaraan, ia mengeluarkan laptop, memasang modem seukuran flash disk, dan segera menuju jendela untuk mencari sinyal terbaik bagi akses internet-nya. Usai mendapat koneksi, kedua tangan kecil itu bergantian memencet keyboards dan meluncurkan ratusan kata-kata kreatif di layar laptop mini-nya. Di antara kegiatan mengetik, ia beberapa kali mengeluarkan Olympus digital camera-nya dan mengambil gambar teman-temannya yang ikut bergadang di dinihari malam Ramadhan tersebut

Malampun merambat pelan, dinihari sudah akan dijelang, namun pemilik tangan lincah itu terus menekuri keyboard laptopnya. Tak sedikitpun ia tampak lelah. Sepertinya ia tengah dikejar deadline. Siapakah ia? Wanita entrepreneur? Professional muda? Career woman? Salesperson?

Bukan, wanita muda super sibuk berjilbab rapi itu adalah pekerja migran Indonesia di Hong Kong. Sebut saja namanya Aisyah. Pagi hingga menjelang maghrib ia sibuk bekerja di rumah tangga warga Chinese Hong Kong di Kowloon. Mengerjakan tugas-tugas khas domestic worker, atau housekeeper, atau maid, atau bahasa Indonesianya adalah PRT (Pekerja Rumah Tangga ataupun Pembantu, btw sudah lama saya menghindari penggunaan kata ini karena terkesan kurang manusiawi). Disana, Aisyah seharian penuh memasak, berbelanja, mengantar anak majikan, mencuci, mensetrika, dan lain-lain pekerjaan rumah tangga lainnya.

Menjelang malam, Aisyah kembali ke laptop Acer-nya. Mengetik, menulis, mem-browsing perkembangan jagat dari bilik kecilnya. Terkadang, ketika majikan berangkat kerja dan anak-anak sudah diantar sekolah, iapun kembali bekerja dengan laptopnya. Beruntunglah, banyak majikan di Hong Kong yang ikhlas domestic worker-nya memiliki laptop ataupun meminjam computer milik majikan. Juga, ikhlas sang housemaid mem-browsing dunia maya melalui internet, yang di Hong Kong aksesnya amat cepat dan bukan perkara yang luar biasa mewah. Tentunya, ini berkah buat Aisyah. Karena rekan-rekan senasibnya di Malaysia, Saudi Arabia, apalagi di Indonesia belum tentu dapat menikmati teknologi ini. Karena, jangankan berinternet dan ber-fesbuk ria, banyak majikan di Indonesia yang ‘super gerah’ melihat PRT-nya ber-ponsel ria di sela-sela mencuci dan mensetrika (padahal apa salahnya ya, PRT juga manusia).

Sepintas lalu, tak banyak perbedaan antara Aisyah dengan mahasiswa-mahasiswa Indonesia, baik di dalam maupun di luar negeri. Ponsel-nya, kendati bukan i-phone ataupun Blackberry, namun juga bukan Nokia seri jadul. Laptop-nya, kendati bukan Sony Vaio atau Fujitsu, namun tetap Acer seri terakhir. Penampilannya, kendati bukan ala fifth avenue New York ataupun Ginza Tokyo, namun juga tetap nyambung untuk bergaul di sepanjang Causeway Bay, Hong Kong. Camera digitalnya, kendati bukan Nikon atau Canon DSLR, namun juga bukan Olympus tahun jadul.

Singkatnya, Aisyah adalah juga manusia Indonesia masa kini dengan segala kesederhanaannya. Dengan segala mimpi-mimpinya. Dengan segala keterbatasannya. Dengan segala keinginannya. Imajinasinya tak mampu dibendung oleh bilik kecil ruang tidurnya. Kreativitasnya tak mampu dibelenggu status domestic worker-nya.

Nyaris sepuluh tahun Aisyah tinggal di Hong Kong. Dan ia belum dapat dikatagorikan senior. Karena di dalam bis E11 menuju Hong Kong airport dari Wan Chai area, saya mendapati seorang PMI (pekerja migran Indonesia) yang sudah tinggal 11 tahun di luar negeri. Tujuh tahun di Singapore dan empat tahun di Hong Kong. Alias lebih senior dai Aisyah. Rekan Aisyah yang lain bahkan sudah menyandang status sebagai permanent resident Hong Kong, karena sudah lebih dari sepuluh tahun tinggal di negeri ini.

Namun, di luar penampilan modisnya, Aisyah tetaplah perempuan Jawa dengan segala keluguannya. . “Saya minder mas, melihat Mas dan teman-teman penulis yang lain.” “Mas sempat sekolah tinggi-tinggi dan pengetahuannya banyak,” “Saya hanya anak orang biasa dan sekolah-pun tak sampai SMA.”

Saya mencoba membangkitkan kepercayaan dirinya. “Mbak, yang penting bukanlah siapa kita, tapi apa yang telah kita hasilkan. Mbak sudah banyak menulis dan karya-karyanya konkrit. Saya sudah melihat banyak orang yang nasibnya, maaf, jauh lebih baik dari Mbak, tapi belum menghasilkan apa-apa,”. Lagian, di mata Allah SWT kita semua sama kok,” ujar saya. Mencoba bersikap arif.

“Iya sih Mas, tapi kadang saya ragu dengan tulisan saya sendiri. Takut bahasanya jelek, atau pandangannya terlalu sempit, maklumlah saya anak orang susah, tak sempat juga sekolah tinggi-tinggi. Enak ya jadi Mas, bisa kemana-mana,” sahut Aisyah datar.

Saya tercekat. “Lha, Mbak tinggal di luar negeri jauh lebih lama daripada saya. Saya juga baru kali ini menginjak Hong Kong, Mbak kan sudah bertahun-tahun. Tentunya pengalaman Mbak jauh lebih banyak daripada saya!”

“Iya sih Mas, tapi saya kan lama di luar negeri sebagai PRT, visa saya aja bunyinya domestic helper. Sampeyan kan nggak!”

Kontan saya terdiam. Speechless. Bingung mau bicara apa lagi.

Lalu sayapun teringat lagu “Aisyah Adinda Kita” karya Bimbo tahun 1970-an. Aisyah yang sopan dan jelita. Aisyah yang angka SMP dan SMA sembilan rata-rata. Aisyah yang pandai mengarang dan organisasi. Aisyah yang memakai jilbab, menutup rambutnya, Aisyah yang Indek Prestasinya tertinggi tiga tahun lamanya. Aisyah yang calon insinyur dan bintang di kampus. Aisyah yang tidak banyak berkata, memberi contoh saja.

Sayangnya, Aisyah Hong Kong ini tak mengenal istilah Indeks Prestasi, karena ia tak sempat kuliah. Kendati ia amat menginginkannya. Terngiang-ngiang dalam telinga saya ia berkata, “bagaimana sih caranya dapat beasiswa kuliah, Mas? Harus lulus SMA dulu ya?” tanyanya polos.

Sayangnya, Aisyah Hong Kong ini juga bukan calon insinyur dan bintang di kampus. Bahkan kata-kata ‘kampus’ terkesan amat asing baginya.

Namun, persamaan antara Aisyah Bimbo dengan Aisyah Hong Kong ini adalah, mereka berdua sama-sama sopan, sama-sama pandai mengarang dan organisasi. Sama-sama memakai jilbab dan menutup aurat. Sama-sama tidak banyak berkata, memberi contoh saja.

Aisyah Hong Kong amat sibuk dengan organisasi. Organisasi kepenulisan hanyalah salah satunya. Di luar itu, ia sibuk juga dengan organisasi kedaerahan, organisasi pengajian, hingga organisasi bisnis (ia berbisnis juga di luar kegiatan domestic worker-nya). Setiap pekan, ketika banyak rekan senasibnya menghabiskan waktu tak karuan di Victoria Park, Aisyah juga pergi ke Victoria Park. Namun untuk diskusi ilmiah dengan teman-teman sehobby, ataupun ikut pengajian rutin setiap Ahad siang.

Ketika banyak rekan-rekan seprofesinya berdandan tak karuan, mengenakan celana pendek, kaos pendek ketat dan high heels shoes, serta rambut warna-warni, Aisyah tetap konsisten berbusana muslimah.

Dan ini bukanlah perkara sederhana. “Banyak majikan yang melarang kami mengenakan busana muslimah, Mas. Rata-rata tak mengerti dan takut dengan perempuan berjilbab. Kami juga terkadang susah shalat dan puasa. Bukannya dilarang, tapi mereka sering khawatir. Majikan baik sih tapi sering takut kalau kami mati kelaparan akibat puasa. Rekan saya ada yang mulutnya sengaja dijejalkan nasi oleh sang majikan supaya ia tak mati kelaparan. Majikan khawatir kalau ia mati kelaparan akan menjadi tanggungjawab majikan”, ujar Sarah, bukan nama sebenarnya, rekan Aisyah.

“Banyak dari kami yang berjilbab hanya setiap hari Minggu saja. Di hari biasa ada majikan yang melarang, karena tak mengerti kenapa juga di rumah masih pakai jilbab. Bahkan, beberapa dari kami untuk shalat dan puasa-pun harus nyolong-nyolong. Teman saya ada yang sampai harus shalat di WC atau di depan majikan mengesankan tidak sedang puasa, padahal ia tengah puasa,” lanjut Sarah lagi. “Sebenarnya majikan kami banyak yang baik, tapi ya itulah, sukar mengerti ajaran dan tradisi Islam.”

“Yang paling sulit adalah ketika kami harus berbelanja dan memasak daging babi. Majikan tahu sih kami tak makan daging babi atau daging apapun yang tak ada logo halal-nya. Tapi tetap saja kami harus masak daging babi juga. Beruntunglah, belakangan ini ada sabun khusus buatan Malaysia yang dapat dengan mudah menghilangkan najis dari daging tersebut,” tambah Sarah.

Maka, Aisyah menjadi pribadi yang lain di malam hari dan juga di hari Ahad. Karena, ketika Senin menjelang ia kembali menekuri pekerjaan rutin di rumah tangga. Mengerjakan pekerjaan rumah tangga khas domestic worker. Namun, tak pernah sekalipun lontaran “I don’t like Monday!” keluar dari mulutnya.

Dari Aisyah saya belajar banyak. Maksud hati ingin memberikan pencerahan, malah saya yang tercerahkan. Bahwasanya kata kunci dari kemajuan adalah kemauan. Banyak orang memiliki kesempatan namun kurang memiliki kemauan. Sebaliknya, banyak orang memiliki kemauan namun kurang mendapat kesempatan. Ketika kemauan bertemu dengan kesempatan, maka kreativitas akan lahir.

Aisyah memiliki kemauan keras namun kesempatannya minim. Mimpi-mimpi indahnya sudah terpenggal jauh hari setelah tamat SMP. Cita-cita kanak-kanaknya segera buyar begitu menjumpai kenyataan sang ayah tak sanggup mensekolahkannya ke bangku SMA. Adik-adiknya yang berjumlah banyak lebih menyedot perhatian ayahnya. Walhasil, Aisyah muda sedari usia SMA telah melenggang ke luar negeri. Menjadi pekerja migran. Bukan semata-mata karena ingin keluar negeri, tapi karena tak ada pilihan lain.

Kini, sedikit kesempatan yang dimiliki Aisyah tak satupun dilewatkannya. Perbendaharaan gadgets-nya juga sudah lumayan komplit. Laptop, handphone, digital camera, etc. Yang hebatnya, di tangannya semuanya jadi bermakna lebih. Sedikit waktu yang dimilikinya, miring komentar orang tentang profesinya, heran majikan mensikapi konsistensinya berbusana muslimah, namun toh ia tetap kreatif dalam menulis dan berorganisasi.

Saya jadi semakin percaya, bahwa setiap orang memiki potensi untuk maju selama memiliki kemauan dan kesempatan. Kalau mereka tak memiliki kesempatan, berilah mereka kesempatan. Karena, bukan salah mereka apabila mereka jarang memiliki kesempatan…tak ada manusia yang ingin miskin…dan tak ada anak yang bisa memilih dari orangtua seperti apa dan di tempat seperti apa ia dilahirkan…

Menjelang tidur di malam hari bulan suci Ramadhan ini, sayup-sayup untaian lagu “Aisyah Adinda Kita” Bimbo kembali merobek dinding telinga saya…
Ada sepuluh Aisyah berbusana muslimah
Ada seratus Aisyah berbusana muslimah
Ada sejuta Aisyah berbusana muslimah…yang kurang beruntung…yang menjadi pekerja migran…yang hidup jauh dari keluarga dan sanak saudara karena tak ada pilihan lain…namun tetaplah Aisyah Adinda Kita….

Salaya, penghujung Agustus 2009

Read Full Post »

PELANGGARAN HUKUM HUMANITER DI GAZA

 Heru Susetyo

Mahasiswa Program Doktor Human Rights and Peace Studies

Mahidol University, Thailand

 

Kekerasan demi kekerasan terus terjadi di Jalur Gaza. Hari Sabtu dan Ahad pekan pertama Maret 2008 ini tentara Israel kembali menuai darah melalui operasi militer berskala besar ke bagian utara wilayah Palestina tersebut. Sebanyak 67 orang Palestina tewas sementara 320 orang lagi cedera (Republika, 03/03/08).

 

Dr. Sami Abu Zuhri, Dosen Sejarah di Jamiah Islamiyah Ghaza menyebutkan kekerasan Israel terhadap bangsa Palestina di awal Maret 2008 ini adalah tragedi pembantaian Palestina paling berdarah sejak 1967, karena memakan jumlah korban paling banyak. Menurut Abu Zuhri, dari total korban meninggal akibat serangan Israel itu, dua puluh lima persennya adalah anak-anak dan kaum wanita (eramuslim, 02/03/08)).

 

Kejahatan perang dalam bentuk lain terjadi pada pertengahan Januari 2008. Selama lima hari Israel menyetop suplai listrik, bensin, dan bantuan kemanusiaan ke Gaza, suatu kekejian yang oleh Amnesty International (2008) disebut sebagai collective punishment (hukuman kolektif).

 

Akibat pemutusan ini, Gaza gelap gulita. Rumah sakit, sekolah, tempat ibadah, hingga perumahan hanya mengandalkan lilin dan alat penerang seadanya.  Padahal, di wilayah sesempit 360km2 ini tinggal 1.5 juta rakyat Palestina (1 juta diantaranya adalah pengungsi), dimana hampir 50% diantaranya adalah kaum perempuan dan 48% diantaranya adalah anak-anak berusia kurang dari 14 tahun.

 

Dan ini bukan pertama kalinya. Perseteruan antara Israel dengan Palestina, embargo ekonomi barat terhadap Palestina, dan konflik internal warga Palestina sendiri baik di jalar Gaza maupun di Tepi Barat Sungai Yordan (West Bank) telah mengorbankan sekian banyak anak-anak, perempuan non combatant (yang tak ikut berperang), para orang tua, dan orang sakit. Apa salah mereka sehingga harus dikorbankan? Bukankah ini termasuk pelanggaran hukum perang (hukum humaniter?)

 

Kekerasan terhadap Warga Sipil di Gaza

Kekerasan dan penderitaan warga sipil di Gaza, utamanya perempuan dan anak-anak telah berlangsung sama tuanya dengan penjajahan Israel di Palestina. Studi yang dilakukan oleh John Hopkins University (USA) dan Al Quds University (Jerusalem) untuk CARE International pada 2002 menyebutkan bahwa warga Palestina memiliki problem kesehatan dan kekurangan gizi yang tinggi. Tujuh belas setengah persen (17.5%) dari anak-anak usia 6 hingga 59 bulan menderita kekurangan gizi kronis (chronic malnutrition). Lima puluh tiga persen (53%) perempuan pada usia reproduktif dan 44% anak-anak didapati menderita anemia.

Kendati demikian, apa yang terjadi setahun terakhir ini sungguh luar biasa. Luar biasa karena dilakukan secara kolektif (collective punishment) oleh Israel bersama-sama quartet of Middle East (PBB, Uni Eropa, AS, dan Federasi Rusia) pasca kemenangan HAMAS pada pemilu legislatif 2006 yang menghantarkan pemimpin HAMAS, Ismail Haniya, sebagai PM Otoritas Palestina.

Kuartet Timur Tengah dan Israel menolak mengakui kepemimpinan HAMAS, kendati terpilih dalam pemilu yang demokratis. Dasar utama penolakan ini, menurut mereka, adalah karena HAMAS menolak mengakui Israel, menolak mengakui perjanjian dengan Israel yang dilakukan sebelumnya yang mengatasnamakan otoritas Palestina, dan menolak menghentikan kekerasan.

Akibat penolakan ini, maka kuartet Timur Tengah dan Israel menjatuhkan sanksi ekonomi terhadap pemerintahan HAMAS dalam bentuk menahan pendapatan pajak (tax revenues) rakyat di dalam Otoritas Palestina, menghentikan bantuan internasional dari kuartet tersebut kepada Otoritas Palestina, Israel membatasi pergerakan barang masuk dan keluar teritori Palestina dan pembatasan oleh perbankan US terhadap otoritas Palestina

Ketika pemerintahan koalisi HAMAS dan FATAH pecah pada Juni 2007 yang berujung HAMAS menjadi penguasa de facto Jalur Gaza dan FATAH menguasai Tepi Barat, maka , sanksi ekonomi yang dijatuhkan kepada Jalur Gaza semakin ketat. Sebaliknya, sanksi ekonomi terhadap Tepi Barat yang secara de facto dan de jure dikuasai FATAH diperingan.

Kendati sanksi ekonomi ini ditujukan kepada HAMAS, pada kenyataannya berdampak luas pada warga sipil, utamanya perempuan dan anak-anak.  Dampak yang paling jelas adalah terjadinya darurat kesehatan.  Malcolm Smart dari Amnesty International (2008) menyebutkan bahwa lebih dari 40 pasien telah tewas sejak otoritas Israel menutup perbatasan dengan Gaza pada Juni 2007. Situasi diperburuk oleh Mesir yang juga turut menutup pintu perbatasannya dengan Gaza di daerah Rafah. Akibat penutupan ini, warga Gaza terkunci di negerinya. Tak dapat pergi kemana-mana.  Akses pasien ke rumah sakit di luar Gaza menjadi tertutup. Kesempatan bersekolah ataupun bekerja di luar Gaza menjadi hilang. Sementara itu Israel tetap leluasa mengontrol Gaza, karena perjanjian yang dilakukan sebelumnya memberikan hanya wilayah darat kepada otoritas nasional Palestina. Sebaliknya, wilayah udara dan laut Gaza tetap dikuasai Israel.

Penghentian pasokan listrik dan bahan bakar selama lima hari pada pertengahan Januari 2008 nyata-nyata telah mengancam  kesehatan dan keselamatan seluruh penduduk Gaza. Tidak hanya rumah sakit yang menderita, warga-pun menderita kekurangan air bersih, karena listrik dan bahan bakar diperlukan untuk memompa air.  Wargapun kesulitan menyimpan makanan, karena ketiadaan listrik membuat kulkas tak dapat dihidupkan.  Bisa dipahami bila akhirnya warga membobol tembok perbatasan Gaza dengan Mesir hanya untuk membeli makanan dan barang keperluan sehari-hari (Yahoonews, 23/01/08).

Kekerasan dan sanksi ekonomi yang terjadi membuat warga Gaza kini hidup di bawah garis kemiskinan. Mereka menggantungkan hidup hanya dari bantuan internasional. Yang itupun turut terjegal oleh blokade Israel.

Amnesty International (2008) berpendapat bahwa Israel memiliki hak untuk membela dirinya dari serangan roket maupun serangan bersenjata lainnya yang diluncurkan dari Gaza, namun adalah suatu kesalahan untuk juga turut mengorbankan orang-orang yang tak turut bertanggungjawab atas serangan roket tersebut, yaitu orang sakit, para orang tua, wanita yang tak ikut berperang, dan anak-anak.
Pelanggaran Hukum Humaniter
Tak diragukan lagi, apa yang dilakukan Israel, kuartet Timur Tengah, maupun faksi Palestina yang bertikai, dalam bentuk sanksi ekonomi maupun kekerasan terhadap warga sipil non combatants adalah suatu bentuk pelanggaran terhadap hukum humaniter internasional.

Hukum humaniter atau hukum perikemanusiaan internasional adalah serangkaian kompilasi hukum dan aturan-aturan yang berusaha untuk mengurangi dampak dari sengketa bersenjata.  Hukum humaniter internasional memberi perlindungan hukum terhadap orang-orang yang tidak ikut ataupun tidak lagi dapat berperang.  Hukum humaniter juga mengatur sarana dan metode dalam berperang. Maka, hukum ini tidak melarang perang namun mengatur bahwa ketika perang tak dapat dicegah maka sedapatpun tetap harus memperhatikan perikemanusiaan, seperti halnya perlindungan terhadap warga sipil, tawanan perang, tentara yang terluka, dan batasan penggunaan senjata yang diperbolehkan dalam berperang (ICRC, 2008).

Hukum humaniter terdiri dari dari serangkaian perjanjian internasional yang diinisiasikan sejak lahirnya gerakan palang merah internasional (1863). Di antara sumber hukum humaniter terpenting adalah Konvensi Den Haag (1899 & 1907) dan Konvensi Geneva (1949 dan Protokol Tambahan 1977).

Terkait dengan perlindungan terhadap warga sipil, Konvensi Geneva ke III tahun 1949 mengatur perlindungan terhadap warga sipil yang tak ikut berperang (non combatants), termasuk para tentara yang terluka. Mereka wajib diperlakukan sesuai standar kemanusiaan tanpa memandang SARA. Dalam arti, pembunuhan, penyiksaan, penyanderaan, penghinaan, perendahan martabat (degrading treatment) dan penghukuman sama sekali dilarang dilakukan terhadap mereka.

Konvensi ini telah diratifikasi oleh negara-negara seluruh dunia, termasuk Israel, AS, Rusia, dan negara-negara Eropa Barat.  Disamping itu, Pasal 38 Konvensi Hak Anak (Children Rights Convention) 1989 juga mengatur bahwa anak-anak adalah subyek dari hukum humaniter internasional (Konvensi Geneva III 1949) yang sekali-sekali tak dapat dikorbankan ataupun dijadikan sebagai kelompok bersenjata (combatants).

Maka, kekerasan yang dilakukan oleh Israel, ketika mengorbankan warga sipil di Gaza, adalah bentuk pelanggaran berat terhadap hukum humaniter, utamanya Konvensi Geneva 1949. Hukum humaniter tidak mempersoalkan apa penyebab perang. Karena perang memang seringkali tak dapat dicegah. Namun bahwa perang, kalaupun tetap terjadi, tak boleh sekali-sekali mengorbankan warga sipil di Gaza.  Yaitu, perempuan, anak-anak, dan orang tua yang tak ikut berperang. Kuartet Timur Tengah (AS, Uni Eropa, Rusia dan PBB) juga turut bertanggungjawab dan melanggar hukum humaniter secara tidak langsung. Utamanya ketika mereka bersetuju atas sanksi ekonomi dan membiarkan terjadinya kekerasan Israel di bumi Gaza.

Wallahua`alam

 

 

Read Full Post »

THAILAND DI SIMPANG JALAN

Heru Susetyo

Mahasiswa Program Doktor Human Rights & Peace Studies

Mahidol University, Thailand

 Negeri gajah putih Thailand adalah negeri paradoks.  Mengklaim diri sebagai negeri land of smile, namun pada saat bersamaan gonjang ganjing politik yang disertai pengerahan massa dan kekerasan kerap terjadi.  Instabilitas politik di Thailand berlangsung sama tuanya dengan usia Monarki parlementer Thailand sendiri. Sejak Kerajaan Siam (monarki absolute) berubah bentuk  menjadi Monarki konstitusional (parlementer) pada tahun 1932 (yang kemudian berganti nama menjadi Thailand pada tahun 1939). Puluhan kali kerusuhan politik dan kudeta berdarah maupun tak berdarah mewarnai negeri ini.  Perdana Menteri Thailand berganti puluhan kali dengan durasi pemerintahan yang singkat.  Pemerintahan militer yang tak demokratis bergantian memimpin negeri dengan pemerintahan sipil.yang juga tak bisa dibilang semua demokratis.  Yang paling menarik adalah di tahun 2008, dimana Perdana Menteri (PM) Thailand berganti hingga empat kali. Uniknya hanya satu di antara empat PM tersebut yang terpilih melalui mekanisme Pemilu. Selebihnya karena kudeta tak berdarah dan karena PM sebelumnya dilengserkan oleh Mahkamah Konstitusi.

 

Ritual Songkran festival tahun ini, alias peringatan tahun baru tradisional Thailand yang berlangsung pada pertengahan April setiap tahunnya, diwarnai dengan kekerasan. Hampir 30 orang tewas dari unsur aparat maupun warga sipil pada bentrokan 10 April 2010. Satu diantaranya adalah wartawan asal Jepang.  Kekerasan ini seperti mengulang tragedy yang sama pada April 2009, dimana massa berkaos merah berhasil menggagalkan ASEAN Summit di Hotel Royal Cliff Pattaya dan juga mengumbar kekerasan di kantor Perdana Menteri Abhisit Vejjajiva.

 

Songkran adalah seperti lebaran bagi warga muslim Indonesia. Saatnya untuk  kembali ke kampong halaman dan bersilaturahmi dengan keluarga. Maka, ketika Songkran menjadi berdarah, tak semestinya berair (Karena Songkran memang biasa dirayakan dengan saling menyiram air), jelas adalah suatu gangguan terhadap kenyamanan hidup warga Thai.

 

Dan gangguan tersebut sudah berurat dan berakar sejak tahun 2006.  Sejak tahun tersebut Thailand memasuki krisis politik yang bisa dibilang parah.  Kudeta tak berdarah dari militer yang dipimpin Jenderal muslim Sonthi Bonyaratkalin, ketika Perdana Menteri Thaksin Shinawatra sedang berada di New York pada September 2006 adalah pemicu awal krisis ini.  Thaksin, seorang konglomerat telekomunikasi dan mantan polisi, terpilih sebagai PM dalam Pemilu demokratis tahun 2001.  Masa pemerintahannya terbilang lama dan populis. Rakyat kecil, utamanya di Utara dan Timur Laut Thailand amat cinta dengannya dan juga dengan partai Thaksin, Thai Rak Thai. Kebijakan Thaksin untuk golongan ekonomi lemah memang populis, seperti asuransi kesehatan bagi warga miskin, dan lain-lain.

 

Sebaliknya, golongan kelas menengah Bangkok dan lawan politik Thaksin melihat aroma tidak sehat dalam pemerintahan Thaksin. Dua yang mengemuka adalah dugaan korupsi kolusi dan manipulasi serta penggunaan kekerasan dalam penyelesaian konflik di Thailand Selatan.

 

Aksi-aksi menentang dugaan politik uang dan korupsi Thaksin berujung dengan kudeta tak berdarah pada September 2006. Maka, sejak itu Thailand bak dalam perang saudara. Militer, melalui PM Jenderal Surayud Chulanont memimpin hingga pemilu Desember 2007. Namun, pemilu 2007 kembali dimenangkan oleh Partai Pro Thaksin dimana, Samak Sundaravej kemudian menjadi menterinya.  Kurang dari sepuluh bulan menjabat, Samak dilengserkan oleh Mahkamah Konstitusi Thailand atas tuduhan menerima penghasilan di luar gaji perdana menteri (tepatnya menjadi host acara kuliner di TV karena ia terkenal piawai memasak).

 

Pengganti Samak adalah Somchai Wongsawat, dari partai yang sama yaitu People Power Party. Namun usia pemerintah Somchai-pun amat singkat. Kurang dari tiga bulan.  demonstrasi dari kelompok kuning yang memuncak dengan blockade selama delapan hari terhadap Bandara Suvarnabhumi dan putusan Mahkamah Konstitusi yang mempersalahkan Partai Somchai telah melakukan kecurangan ketika Pemilu memaksa Somchai lengser pada 2 Desember 2008.

.

Setelah itu, Parlemen Thailand kemudian memilih Abhisit Vejjajiva, tokoh muda flamboyan sekaligus pemimpin Partai Demokrat, untuk menjadi Perdana Menteri. Namun seperti kita tahu, laju pemerintahan alumni Oxford University ini juga tidak mulus.  Massa merah yang menyandang nama resmi The National United Front of Democracy Against Dictatorship (UDD) memaksanya untuk lengser, membubarkan parlemen, dan menyelenggarakan pemilu secepatnya.

 

 

Di Simpang Jalan

Negeri Thailand, tepatnya pemerintahan PM Abhisit, kini berada di ujung tanduk dan di simpang jalan. Semua pilihan yang tersedia kurang mengenakkan. Membubarkan parlemen dan menyelenggarakan pemilu lebih awal berarti terancam kehilangan kekuasaan. Bertahan tidak lengser, tidak membubarkan parlemen dan enggan menyelenggarakan pemilu sama dengan mengundang kelompok merah menebar kekerasan lebih lama. Apalagi kelompok merah terkenal berkarakter nekat dan all out, kendati dukungan logistiknya diramalkan tak cukup kuat.

 

Kelompok kuning, kelompok yang mengklaim sebagai pro monarchi, loyal terhadap raja dan anti Thaksin , dengan nama People’s Alliance for Democracy (PAD) setali tiga uang.  Tidak lebih baik.  Pendudukan massa kuning terhadap Bandara Suvarnabumi Bangkok pada November 2008 adalah bentuk pembangkangan sipil yang merugikan banyak pihak.   Sektor pariwisata, penerbangan, bisnis dan perekonomian Thailand terluka parah.  Kendati turis masih tetap datang, namun tingkat okupansi hotel merosot jauh. Kepercayaan public internasional merosot dan travel warning untuk pergi ke Thailand dilansir banyak pemerintahan asing.

 

Katakanlah pemilu digelar lebih awal setelah sebelumnya parlemen dibubarkan, masalah akan tetap lahir.  Apakah partai pendukung massa merah ataupun massa kuning yang menang tetap tidak melahirkan kedamaian.  Pihak yang kalah akan menggelar aksi yang sama untuk melengserkan pemerintahan yang baru terbentuk.  Hal ini sudah terjadi. Ketika PM Samak Sundaravej yang didukung massa merah menang pemilu, Sembilan bulan kemudian ia dilengserkan Mahkamah Konstitusi atas tekanan kuat dari massa kuning.  Kini, PM Abhisit yang didukung massa kuning berkuasa, giliran massa merah berganti menekan.  Laksana krisis tak berujung.

 

 

Peran Raja

Satu-satunya pihak yang dipercaya kedua pihak dan memiliki peluang besar untuk menyelesaikan krisis adalah Raja Thailand, Bhumibol Adulyadej.  Raja terlama di dunia, bertahta sejak tahun 1946, sekaligus raja terkaya sedunia (versi majalah Forbes tahun 2009) adalah jantung hati masyarakat Thailand.  Warga Thailand mencintai raja lebih daripada yang lainnya. Bagi rakyat Thai, Raja Bhumibol adalah representasi dari kearifan, kedermawanan, keadilan, dan kesucian.

 

Pasalnya, secara konstitusi, raja tak berwenang  mencampuri pemerintahan, Raja bukanlah kepala pemerintahan. Kendati pada prakteknya raja pernah mengintervensi pemerintahan pada tahun 1992.  Dalam bentrokan berdarah antara tentara pimpinan PM Suchinda Krapyoon dengan massa penentang pimpinan mantan Gubernur Bangkok Chamlong Srimuang, Raja memerintahkan keduanya untuk berunding dan menyelesaikan masalah secara damai. Akhirna, PM Suchinda lengser dan Raja Bhumibol mengangkat mantan PM Anand Panyarachun menjadi PM sementara. hingga pemilu berikutnya.

 

Kini rakyat Thailand menantikan peran raja. Apalagi tentara dan polisi sering hanya patuh pada raja saja,. Tak bisa dikatakan patuh kepada pemerintah yang berkuasa. Lancarnya pendudukan bandara Suvarnabhumi pada 2008 dan pembubaran ASEAN Summit di Pattaya pada 2009 membuktikan bahwa tentara dan polisi tak cukup loyal pada pemerintah berkuasa.

 

Di sisi lain, raja Thailand kini semakin tua dan sudah sering sakit-sakitan. Calon penggantinya belum lagi jelas dan yang jelas tidak se-kharismatis raja sekarang ini.  Belum tentu ucapan, tindakan dan sikap hidup  raja atau ratu calon pengganti Raja Bhumibol akan melekat erat di hati rakyat Thailand.

 

Maka, sungguh kini Thailand berada di simpang jalan. Banyak rakyat Thailand berharap Raja Thai tak akan mangkat  dan hidup hingga waktu lama. Sesuatu yang jelas tidak mungkin.

 

Bagi ASEAN sendiri, rusuhnya Thailand adalah kerikil yang mengganggu kedamaian di kawasan Asia Tenggara dan pencapaian Masyarakat ASEAN 2015. Bagi Indonesia juga menjadi persoalan.  Di luar masalah ASEAN, saat ini hidup 5000-an WNI di Thailand dan ribuan keturunan Indonesia lainnya yang telah hidup lama dan menjadi warga Negara Thailand.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Read Full Post »

Oemar Bakri Millenium

OEMAR BAKRI MILLENIUM

By : Heru Susetyo

 

Kuliah Hukum Pidana Internasional rampung sudah.  Lima kelompok mahasiswa berjumlah tiga sampai empat orang beranjak meninggalkan kampus Fakultas Hukum Universitas Nusantara..  Kelompok mahasiswa pertama bergegas memasuki Mercedez S 500 nya dan pamitan kilat padaku, “  Kami duluan ya, Pak.  Senang deh ikut kuliah, Bapak,”  teriak Shandy.   Kelompok mahasiswa kedua,  tak lama tancap gas dari Mercedez Sport 300 –nya.  “Kami juga ya Pak,  see you next week !”.  Kelompok ketiga,  dua wanita dan satu pria,  tak kalah memacu pedal gasnya dari dalam kabin BMW X 5.  “Bapak mau ikut, Pak,  kami ke arah Pondok Indah kalau Bapak mau ikut,”  tukas Jeanne, seorang penumpangnya, dengan santun.  “Eh, makasih,  Jeanne,  saya ke arah Bojong kok,  nggak ke Pondok Indah,”  jawabku polos.   Selang sepuluh detik kemudian mobil keempat,  sebuah Audi A 6 warna silver merapat pelan ke arahku,  “  Pak Radit,  benar nih nggak mau ikut kami,  kami ke arah selatan juga,  ke Bukit Sentul,”  Tanya Reggie ramah.  “Saya memang ke selatan Reg,  tapi ke Bojong.  Makasih banyak, saya bawa motor kok.    Tengah aku terpana menatap mahasiswaku menunggang sederet mobil ekstra mewah,  mendadak kelompok mahasiswa terakhir,  yang termiskin kurasa,  membunyikan klakson dari Toyota Landcruiser 2005-nya dan sebuah kepala berjilbab menyembul malu-malu :  “Assalamualaikum Pak Radit,  kami mau ke arah Bojong,  Bapak mau ikut kami?   Sepintas kulihat isinya lima mahasiswi berjilbab,  ah ya mereka aktivis musholla kampus.  “Eh, nggak, makasih Nabila.  Saya sudah ditunggu sama  tunggangan saya.  “Salam ya buat teman-teman,”  jawabku tak kalah malu.  Ya Allah, yang termiskin-pun,  para aktivis musholla,  menunggang Toyota Landcruiser yang berharga nyaris satu em.  Lalu masuk kelompok mana aku ya?   Lelah berpikir seperti itu segera aku menyeret motor Honda GL Pro 95 –ku dan segera mencabik gas-nya.  Drive me to Bojong, buddy !

 

 

****

Sebelas tahun sudah aku lewatkan di Universitas Nusantara sebagai dosen.  Dua tahun pertama aku terbenam dalam aktivitas pengajaran dan penelitian. Sembilan tahun berikutnya aku menghilang ke negeri orang. Dua tahun di Leiden , Belanda untuk menempuh gelar master di Leiden University, dan lima tahun berikutnya di  University of Notre Dame -Indiana, Amerika Serikat,  guna menyabet gelar Doktor.  Usai menggaet Doktor,  aku menjalani riset Post Doc di Oxford University, Inggris selama dua tahun.

 

Aku menikah dengan Miranti, ketika tengah studi di Leiden.  Ia adalah dosen satu perguruan tinggi di Jawa Timur yang sama-sama mengambil program master di Leiden.  Karena menikah denganku, usai studinya ia tak kembali ke Jawa Timur.  Apalagi setelah si sulung lahir di Leiden. Lalu berturut-turut  anak kedua, ketiga, dan keempat kami lahir di South Bend, Indiana.  Si bungsu sendiri lahir di Cambridge, Inggris. Walhasil, kelima anak kami memiliki paspor dan kewarganegaraan ganda

 

Baru setahun terakhir aku kembali ke Jakarta.  Yang ternyata sudah amat jauh berubah daripada sembilan tahun silam. Mobil-mobil mewah berderet di sepanjang tempat parkir mahasiswa.  Coba lihat,  Jaguar, Audi A 6, Mercedez, BMW seri 7,  Volvo seri 9,  Aston Martin seri James Bond 007, Maserati seri terakhir, Nissan Fairlady, hingga Jeep Humvee H-2 yang jadi legenda di perang teluk.  Sementara, di tempat parkir para dosen,  yang terlihat hanyalah minibus kurang dari 100 jutaan,  sedan 1300 CC tahun 80-an,  atau paling mewah adalah sedan timor Pak Dekan,  yang aku dengar sebentar lagi akan dijual murah karena pak Dekan tak tahan menanggung angsuran bulanannya.  Aku sendiri,  tak pernah parkir di tempat parkir dosen.  Karena memang tak punya mobil.  Guru kencing berdiri, murid kencing berlari.  Guru  pergi    dengan metromini,  murid  pergi dengan Audi. Barangkali,  kalau ada perlombaan dosen termiskin sedunia –katakanlah semacam Oemar Bakri Award-  para dosen di fakultas-ku akan sangat berpeluang untuk menang.

 

Setibanya di rumah Bojong,  Miranti istriku menyambut dengan sumringah.  “Ayah,  sudah baca Koran hari ini belum,”  tanyanya manja.  “Koran?  Sudah.  Tentang kasus poligami seorang kyai dan video porno anggota DPRI-kan?”  jawabku sok tahu.  “Bukan,  ini lebih heboh dari poligami dan video porno.  Harga Daihatsu Xenia dan Toyota Avanza makin miring !  Saat yang tepat buat beli mobil, ayah !”  katanya lagi sambil bergelayut di lenganku.

 

“Daihatsu Xenia dan Toyota Avanza?, ayah nggak pernah dengar tuh,”  sahutku polos.  “Yah, ayah kuper banget sih.  Itu kan dua mobil SUV murah yang belakangan sedang digilai keluarga muda Indonesia.  Karena harganya murah tapi modelnya cantik banget.  Ayo dong , Yah.  Ini saatnya kita punya mobil.  Ayah nggak capek apa naik motor bolak-balik Jakarta Bojong lima puluh kilometer sehari.  Anak-anak juga kan sudah pada sekolah.   Mereka lebih aman naik mobil daripada kita bonceng motor terus setiap hari.  Lagian,  di Oxford dan di Indiana kita kan selalu punya mobil.  Kenapa di Indonesia nggak, yah?”  ujar Miranti.

 

Honey,  Indonesia berbeda dengan Inggris dan Amerika.  Disana kita harus punya mobil karena tak ada alternatif alat transportasi yang lain.  Lagian, harga mobil disana kan super murah.  Dengan seribu dollar Amerika,  kita sudah bisa punya mobil.  Kita memang perlu mobil di Indonesia, tapi harganya terlalu mahal.  Gaji ayah nggak cukup.  Lagian kita-kan sudah punya dua motor,”  jawabku santai.

 

“Lho, ayah-kan punya tabungan dollar Amerika lumayan besar.  Lima tahun di Amerika dan dua tahun di Inggris masa nggak ada dollar dan poundsterling tersisa, Yah?  Ayah kerja di library di Municipal, jadi cleaning service di kampus, pagi harinya anterin koran sampai perbatasan Michigan.  Aku juga dapat family support dari State of Indiana karena tiga anak kita lahir di Indiana,  masak kita nggak ada saving, yah?” Miranti setengah tak percaya.

 

“Ya Allah,  kamu lupa yah.  Kita memang punya tabungan tiga puluh ribu dollar selama kita melanglangbuana di luar,  tapi kan sudah tinggal lima ribu dollar.  Lima ribu dollar untuk sangu Bapak dan Ibu yang naik haji.  Lima ribu dollar untuk  infaq kaum muslimin di Poso, Maluku, Aceh, dan Sambas yang tengah terzhalimi karena konflik internal.  Sepuluh ribu dollar untuk bayar angsuran KPR BTN rumah ini,  dan yang lima dollar berikutnya macam-macam.  Jadi dua motor bekas.  Jadi perlengkapan bayi.  Untuk tambahan renovasi rumah. Untuk bantu saudara-saudara kita yang sakit dan untuk infaq pembangunan musholla depan rumah kita.”  Sisa lima ribu dollar nggak cukup-kan honey untuk beli Xenia dan Avanza?”  tambahku.

 

“Astagafirullah. Iya ya.  Kok aku jadi lupa.  Tapi ini penting sekali, ayah.  Kita harus punya mobil.  Terus terang aku capek kemana-mana naik motor membonceng Fitra dan Fathiya.  Ayah nggak capek apa membonceng Faraz, Farhan, dan Farah?  Insya Allah aku ikhlas, yah, karena mereka adalah anak-anak kita sendiri.  Tapi aku juga makin tua. Tenagaku tak sekuat dulu ketika mengendarai motor,”  ujar Miranti sedih.

 

Memang, kami adalah keluarga motor.  Aku kemana-mana mengendarai Honda GL Pro 95, dan Miranti mengendari Honda Legenda 99.  Ketika bepergian bersama keluarga, biasanya aku memang mbonceng tiga anak.  Farah di depan, Faris dan Farhat di belakang.  Sementara,  Miranti membonceng Fitra dan Fathiyah.  Karena Farah masih berusia satu setengah tahun,  maka aku menggendongnya di depan dengan ransel bayi.  Empat anak kami yang sudah besar duduk di belakang.  Dua di belakang ayahnya dan dua di belakang ibunya.  Ketika ada acara keluarga kami biasanya berkonvoi.  Aku duluan dengan GL Pro dan tiga anak melaju di depan dan Miranti di belakang dengan Honda Legenda-nya bersama dua anak.

 

“Maaf,  honey.  Aku sadar betul bahwa kita perlu mobil.  Tapi kita kan masih harus mencicil rumah setiap bulan sampai sepuluh tahun ke depan.  Gaji ayah sendiri di kampus kurang dari tiga juta rupiah.  Secara matematis,  kita belum sanggup punya mobil,  jadi mari kita lupakan keinginan untuk punya mobil,”  ujarku tegas.

 

“Tapi, yah…,”  belum usai berkata Miranti sudah menangis dan pergi ke kamar tidur.

 

Aku menghela napas.  Kejadian seperti ini bukan yang pertama kali.  Miranti adalah istri yang baik.  Permintaannya selalu wajar.  Dan, ia telah berkorban banyak untukku.  Ia rela menanggalkan karir dosennya di Jawa Timur demi untuk mendampingiku.  Lima anak lahir sudah dari rahimnya dan tak sekalipun ia ingin kembali ke kampus.  “Kampusku di rumah, Mas. Dan mahasiswaku adalah anak-anak kita.  Kamu silakan menjadi Rektor di rumah ini, tapi akulah Pembantu Rektor bidang Akademis-nya, Pembantu Rektor Bidang Administrasi dan Pembantu Rektor bidang Kemahasiswaannya,“ ujar Miranti suatu ketika.  Lalu,  haruskah aku kini menuruti keinginannya yang teramat wajar?  Ia hanya ingin Daihatsu Xenia atau Toyota Avanza yang keduanya kurang dari seratus juta rupiah. Ia tak ingin BMW Z-4 atau Audi A 6 seperti yang dimiliki mahasiswa-mahasiswaku.

 

****

 

 

Pulang dari kampus aku tak langsung ke rumah.  Aku ingin ke Pondok Bambu.  Mampir ke rumah Bapak dan Ibu yang sudah dua bulan tak kusambangi.  Bapak di usianya yang mendekati tujuhpuluhan masih tampak gagah.  Maklumlah,  mantan perwira tinggi TNI Angkatan Udara.  Dua kali ayah bertugas sebagai Atase Pertahanan di Kedubes Indonesia di Inggris dan di Amerika.  Kami sekeluarga ikut kesana.  Hingga pendidikan dasarku aku habiskan disana. Wajarlah, alhamdulillah, bahasa Inggrisku laksana native speaker.

 

Ibu sendiri sempat menjadi dosen di salah satu perguruan tinggi negeri di Bandung.   Karena sering ikut Bapak bertugas ke luar negeri,  akhirnya Ibu ikhlas melepas karirnya di kampus dan memulai karir di dalam rumah.  Sisa-sisa kehidupan Ibu sebagai mantan dosen berbekas banyak bagi kami.  Wajarlah,  tiga dari empat anak-anaknya menempuh hidup sebagai dosen.  Termasuk aku.

 

Tiba di rumah Ibu di Pondok Bambu,  aku langsung terhenyak.  Ada pemandangan baru di garasi.  Dua buah mobil yang masih brand new bak fresh from oven.   Satu Toyota Avanza dan satu Toyota Xenia !

 

“Eh Mas Radit,  tumben datang nggak telpon dulu, langsung diparkir aja motornya atuh,”  Ibu menyambutku persis di muka garasi. Masih dengan logat Sunda-nya yang kental.

 

“Iya nih Bu, Radit kangen sama Bapak dan Ibu.  Sudah lama nggak kesini.  Begitu kesini Radit makin kaget, Bu.  Punya siapa dua mobil baru ini ?”  tanyaku gelisah.

 

“O iya.  Baru lihat ya Mas.  Sudah hampir sebulan kok dua mobil baru ini mendekam di garasi kita.  Yang Avanza punya Ibu,  Bapak kamu membelikan Ibu karena Kijang Ibu yang lama kan sering mogok. Nah,  alhamdulillah, Bapak-mu masih punya sisa-sisa dana berlebih dari dinas terakhirnya di Inggris.  Apalagi harga mobil ini relatif  terjangkau dan kita bisa angsur dengan ringan. Jadi deh Ibu punya mobil baru lagi.  Lumayan, Mas, bisa bawa cucu-cucu keliling komplek kalau mereka kesini!”  Ibu menjawab dengan riangnya.

 

“Kalau yang Xenia ini punya siapa Bu?”, tanyaku makin gelisah. “Wah kalau ini mah punya Jasmine,  lihat aja pelat nomornya B 1070 GI.” (baca : BIOLOGI)  Jasmine?  bisa beli mobil?  Dia kan masih asisten di fakultas MIPA?”  tanyaku terheran-heran.  “Jasmine baru ikut proyek riset kelautan di Maluku. Kerjasama dengan Jepang.  Nah,  hasilnya cukup untuk DP (down payment –pen.) beli mobil ini.  Sisanya akan dia  angsur setiap bulan dari gaji dan proyek-proyek risetnya.

 

Aku semakin shock.  Jasmine adalah adikku yang paling bungsu.  Ia lahir di Washington D.C.  Menamatkan studi sarjana dan master biologi-nya di Jepang.  Dan kini bekerja sebagai asisten pengajar di jurusan biologi di kampus yang sama denganku.  Masih berusia 24 tahun dan belum menikah. Tapi sudah punya mobil?

 

“Mas Radit sendiri mana mobilnya,  kok masih betah naik motor hitam ini. Miranti sama anak-anak apa nggak minta dibelikan mobil?”, tanya Ibu polos.  “Eh iya Bu,  mereka juga minta dibelikan mobil. Sama sih Bu, salah satu dari kedua jenis mobil ini,”  jawabku jujur sambil menunjuk kedua mobil Jepang itu.  “Terus,  kenapa nggak dibelikan atuh?  Mas Radit kan sudah Doktor.  Lama tinggal di luar negeri. Anak sudah lima pula.  Apa nggak repot kemana-mana boncengan dua motor?”

 

“Memang agak repot sih, Bu.  Tapi kami enjoy kok.”  Jawabku tergagap.   “Mas Radit,  terus terang Ibu agak sedih melihat kalian kemana-mana naik motor.  Bahaya kan?  Ibu sudah lama diskusi sama Bapak.  Kalau masalahnya uang, kita bisa bantu meminjamkan uang untuk DP-nya.  Mas Radit kembalikan kapan saja kalau sudah ada.  Alhamdulillah tabungan Bapakmu selama dinas luar negeri sudah lebih dari cukup.” , Ibu berucap dengan tenang.

 

“Terimakasih, Bu.  Tidak usah.  Bapak dan Ibu sudah begitu banyak membesarkan dan  memberikan apapun selama tiga puluh tiga tahun ini.  Radit tak mau lagi menyusahkan Bapak dan Ibu.  We are fine, Bu,”  jawabku setengah menangis.

 

Tengah butiran air mata menetes perlahan dari mataku, Jasmine keluar dari pintu depan.  “Eh Mas Radit,  assalamualaikum, Mas.  Kemana saja? long time no see.  Sudah lihat dong, Mas, mobil baruku?  ujar Jasmine menggoda tanpa dosa   “Sudah, Sis, (Sister-pen.) selamat ya!  kamu sudah sering ngebut dong!”    “So pasti, Mas.  Mobil ini murah tapi nyaman buat ngebut.  Aku jadi nggak usah berkompetisi lagi untuk mengejar Kopaja dan Metromini.  “Mas Radit masih betah aja naik motor, apa kata dunia?”  Tanya Jasmine,  masih dengan mimik tanpa dosa.   “Dunia berkata, mobil atau motor yang penting masuk surga!” jawabku sekenanya.  “Eh, Mas, by the way, motornya dipinggirin dong, Xenia-ku mau keluar nih.  Aku mau ke kampus nih!”  ujar Jasmine santai.  Setengah menggerutu,  aku memindahkan si kuda tua ini diiringi tatapan sedih dari Ibu.

 

****

 

Sepulang dari rumah Bapak dan Ibu aku malah semakin  suntuk.  Maksud hati membebaskan diri dari permasalahan  mobil, eh malah bertemu lagi masalah yang sama.   Akupun segera melaju ke kampus kembali.  Menenangkan diri di perpustakaan kampus adalah jalan terbaik.  Sekaligus aku bisa mencari referensi buku untuk persiapan mengajar besok.

 

Tengah aku memasuki pintu perpustakaan, dua orang mahasiswa menghampiriku.  “Assalamualaikum Pak Radit,”  sapa mereka ramah.  “Eh, kalian, Wiwid dan Satria.  Ada yang bisa saya bantu?”

Iya Pak.  Kami dari Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Nusantara sedang melaksanakan program Oemar Bakri Award.  Ini program serius lho, Pak, bukan bercanda.  Kami ingin memberikan award bagi dosen atau staf pengajar yang hidupnya pas-pasan, sederhana, namun memiliki visi dan profesionalisme dalam bidang akademik.  Seperti  Oemar Bakri di jaman millennium-lah.   Bagaimana caranya?  kami membuat questioner yang disebarkan  ke seluruh mahasiswa dan staf pengajar.  Isinya adalah siapa yang mereka anggap layak menerima Oemar Bakri Award.  Juga,  dengan bekerjasama dengan Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara (KPKPN) dan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPTPK)  kami berusaha mendata kekayaan dan asset yang dimiliki oleh para dosen pegawai negeri di kampus ini.  Dari kedua data itulah kemudian kami memutuskan siapa yang layak menerima Oemar Bakri Award tahun ini,”  ujar Wiwid serius.

 

“Luar biasa ide kalian. Bagaimana bisa ide sejenial ini lahir?”  tanyaku heran.  Heran,  karena akupun pernah berpikir tentang ide tersebut sebelumnya. “Semuanya berangkat dari perang melawan korupsi yang dilancarkan pemerintah lima tahun terakhir Pak.  Pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi,  vonis sepuluh tahun terhadap seorang gubernur aktif, dan disidangnya sejumlah anggota KPU di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi membuktikan bahwa penyelenggara negara tak steril dari korupsi.  Yang  menyedihkan, dalam kasus korupsi di KPU, beberapa pelakunya adalah staf pengajar perguruan tinggi seperti Bapak.  Apakah para dosen sekarang telah kehilangan idealisme, Pak?  apakah mereka kini telah menghalalkan segala cara demi menangguk sekian ribu US dollar yang jelas-jelas haram?  apakah mereka telah bosan sekian tahun lamanya hidup dalam kesederhanaan? “ tukas Wiwid.

 

“Berarti,  menurut kalian dosen tidak boleh hidup kaya dong,?“  tanyaku menggoda.  “Bukan begitu, Pak,“  jawab Satria cepat. “Semua orang juga tahu, bapak juga tahu, bahwa kalau ingin kaya janganlah menjadi dosen.  Jadilah pengusaha atau businessman.  Ketika ada dosen yang kemudian hidup berlebih dari hasil keringat mengajarnya, kami hargai itu.  Tapi ketika ada dosen yang tak jelas darimana nafkahnya namun tiba-tiba kaya. Punya mobil dan rumah mewah.  Wajar dong kami curiga, Pak, “  tambah Satria lagi.

 

“Berarti saya boleh dong mencurigai mahasiswa yang tiba-tiba kaya padahal sehari-harinya hanya makan lontong sayur dan minum teh pahit panas?”  tanyaku menggoda. “Banyak lho aktivis mahasiswa yang kemudian menjadi aktivis pengusaha ataupun aktivis penguasa.  Yang rajin menjadi broker demi mendapat kenikmatan politik dan uang.  Yang rajin menggerakkan massa untuk kepentingan kantong sendiri.  Dulu ketika masih mahasiswa motornya Honda Legenda.  Kini motor tersebut benar-benar tinggal legenda karena ia telah memiliki Nissan X-Trail pemberian pengusaha yang puas atas hasil kerjanya menyediakan massa untuk mendukung aktivitas melanggar hukum sang pengusaha.“  tambahku lagi.

 

“Yah si Bapak, bercanda terus.  Gimana nih Pak, mau bantu kamu, tidak?”  potong Wiwid tidak sabaran.  “Insya Allah,”  jawabku cepat.  “Jenis pertolongannya apa?”  tanyaku mulai serius.   “Mudah, Pak.  Bapak-kan pengajar mata kuliah Metode Penelitian.  Bapak bisa tolong buatkan kami instrumen questioner-nya.  Kami menitipkan sejumlah pertanyaan yang menurut kami urgent untuk mengukur tingkat kekayaan dosen.  Sebagian pertanyaan kami comot dari model pertanyaan di Komisi Pemberantasan Korupsi.  Sebagian lagi kami kumpulkan dari masukan teman-teman mahasiswa.  Gimana, pak, bisa bantu ya?  terus terang kami lemah dalam Metode Penelitian. Kami khawatir hasilnya kurang valid kalau Bapak tidak ikut terlibat,“  ujar Wiwid setengah merayu.

 

Aku tersenyum dalam hati. Anak-anak ini kreatif sekali.  Terus terang ini ide lucu tapi menarik. Mahasiswa mana-sih yang terfikir untuk menyelidiki harta kekayaan dosennya?  “Oke, insya Allah saya buatkan.  Berapa nih bayarannya?  tarif saya lima ratus dollar untuk per jam konsultasi,”  jawabku bercanda.   “Hah, Pak?  Bapak serius?  kami tak sanggup, Pak!  memang sih kami telah memiliki sejumlah sponsor untuk mendanai program ini,  tapi kalau tarif Bapak lima ratus dollar per jam terus terang kami defisit, Pak,”  tukas Satria setengah tak percaya.

 

Aku kembali tertawa lagi.  “heh Satria, Wiwid, sejak kapan saya mengutip uang dari mahasiswa.  Saya tahu kok berapa isi kantong kalian!” tambahku cepat.  Pokoknya no worries deh,  saya bantu kalian buat instrumen questioner-nya for free!  tapi,  ada tapinya, jangan minta selesai cepat ya.    Beri saya dua minggu at least.”  Alhamdulillah,  kami kira Bapak serius.  Dua minggu cukup kok Pak….

***

 

 

Dan aku menepati janji itu.  Dua pekan sesudahnya aku menyerahkan instrumen questioner tersebut kepada mereka.  “Terima kasih banyak, Pak.  Entahlah bagaimana nasib award ini kalau Bapak tidak membantu kami,”  kata Satria.  “Betul, Pak, terus terang awalnya kami putus asa dan nyaris meninggalkan program ini,  namun melihat instrumen di tangan ini kami jadi bersemangat kembali, terima kasih Pak !”  tambah Wiwid.   “Berterimakasih-lah pada Allah SWT,  teman, selama tujuannya baik insya Allah Dia akan memudahkan, trust me!”  ujarku bijak.   Aku melihat betul perubahan wajah Satria dan Wiwid ketika aku mengucap kata ‘teman’.  Tapi tak salah kan, jarak usiaku dengan mereka tak terlalu jauh, kurang dari sepuluh tahun.  Aku-pun pernah dibesarkan di tempat yang sama dengan mereka beberapa tahun silam.  Di musholla kampus tepatnya.

 

“Kalau boleh saya bertanya,  siapa juri dalam pemberian award ini?”  tanyaku setengah ingin tahu.   “Ini penting lho untuk menjaga independensi program ini,”  tambahku lagi.  “Jangan khawatir, Pak.   Semua ketua Badan Perwakilan Mahasiswa di kampus ini menjadi tim juri.  Ketua Tim Juri-nya adalah seorang pejabat di Komisi Pemberantasan Korupsi dan wakilnya adalah pejabat di Komisi Pemeriksa Kekayaan Pejabat Negara.  Kendati ini bukan program instansi mereka,  namun mereka sangat bersemangat membantu.  Secara tidak langsung ini sesuai dengan misi instansi mereka khususnya dalam pendidikan kesadaran anti korupsi dalam masyarakat.”  papar Wiwid bersemangat.  “Subhanallah,  you guys are really doing a great job,  please keep up the good work.  I’m proud of you,”   ujarku dalam bahasa American-English slank.   Ungkapan ini juga yang selalu disampaikan supervisor-ku ketika studi di Amerika ketika melihat grade –ku yang bagus,  bertaburan huruf ‘A”.  So,  apa salahnya aku mengungkapkannya juga untuk para mahasiswaku disini?

“Syukran Pak,  Jazakumullahu khairan katsiiran…”  sahut Wiwid dan Satria bersamaan.

Mendengar jawaban mereka aku jadi malu sendiri. Kenapa juga aku lebih bangga berbahasa Inggris daripada berbahasa Arab?  Bahasa Al Qur’an dan bahasa Rasulku Muhammad SAW.

 

Sebulan setelahnya kampus Universitas Nusantara dipenuhi aktivitas mahasiswa yang tak biasa.  Seratusan lebih ‘peneliti dadakan’  yang semuanya mahasiswa mendatangi hampir semua fakultas.  Mewawancarai dekan, dosen-dosen, bagian keuangan, bagian personalia, mahasiswa, hingga pegawai kampus.  Beberapa yang lain mendatangi kantor departemen pendidikan dan  dinas pendidikan setempat .  Yang lainnya melakulan studi kepustakaan dan internet research.   Suatu pekerjaan yang tidak mudah,  tak semua peneliti dadakan ini dapat memperoleh data dengan leluasa.  Karena mereka menanyakan data tentang gaji dan kekayaan dosen.  Sesuatu yang selama ini dianggap ‘rahasia dapur’  dan tak boleh diungkap ke publik.

 

Namun,  disinilah kehebatan para mahasiswa ini.  Hadirnya dua pejabat publik di bidang anti korupsi ibaratnya ‘password’ yang dapat membuka akses kepada data yang selama ini dirahasiakan.   Walhasil,  kendati awalnya berlangsung sulit namun akhirnya berhasil baik.   Minimal sampai sebulan kemudian.  Sampai aku mendapat undangan dari panitia Oemar Bakri Award.

 

****

 

 

Acara penyerahan award ini dilangsungkan tidak di gedung atau balai pertemuan seperti layaknya acara sejenis.   Karena semangat kesederhanaan dan anti korupsi ,maka panitia menyelenggarakannya di tepi danau kampus.  Mereka memasang tenda,  menggelar tikar, dan hanya menggelar aqua.  Tak ada makanan sama sekali.   Para tamu yang hampir semua adalah pimpinan universitas,  pimpinan fakultas, dan pimpinan badan kemahasiswaan agak terkejut.   Utamanya yang datang dengan busana formal plus jas dan dasi.  Karena mereka juga harus duduk lesehan.   Dalam hati aku mengagumi ‘kreativitas’ sekaligus ‘keisengan’  mahasiswa ini.   Memang,  tak ada salahnya duduk lesehan dan membuat acara di alam bebas.  Daripada yang selama ini terjadi,  setiap pertemuan digelar di hotel sekitar Puncak,  atau di salah satu villa di Anyer-Carita.   Padahal kampus sendiri memilki ruang-ruang pertemuan yang layak.  Sungguh pemborosan telah menjadi tradisi di negeri ini.

 

Satu jam setelah acara dibuka,  barulah tim juri membacakan hasil keputusannya.  Untuk yang satu ini sepertinya tradisi belum berubah.  Satu jam digunakan hanya untuk menyampaikan sambutan demi sambutan.   Sebelum juri membacakan keputusannya,  aku  sudah menerka-nerka siapa pemenangnya.   Kendati aku yang membuatkan instrumen penelitiannya,  tapi aku sendiri tak terlibat dalam proses pengumpulan data.

“Pemenang pertama akan mendapatkan mobil Toyota Avanza dan hadiah umrah ke tanah suci.  Pemenang kedua akan mendapatkan mobil  Daihatsu Ceria dan hadiah umrah ke tanah suci.  Pemenang ketiga akan mendapatkan uang tunai sejumlah lima puluh juta rupiah dan hadiah umrah ke tanah suci…” papar panitia .  Subhanallah, mantap sekali hadiahnya.  Beruntunglah mereka yang mendapatkannya,  ujarku dalam hati.

 

Dalam benakku sudah terbayang siapa pemenangnya.  Mesti satu di antara tiga orang ini. Pak Rifai,  Dekan Fakultas Ekonomi.  Pak Jaka,  ketua masjid kampus sekaligus dosen agama Islam di tiga fakultas di kampus ini.  Atau Ibu Rika,  guru besar  Fakultas Psikologi.  Ketiganya terkenal sederhana.  Pak Rifai, kendati kampusnya telah melahirkan ratusan konglomerat dan puluhan menteri, namun hanya memiliki sebuah Suzuki Carry keluaran tahun 1994.  Pak Jaka bahkan tak punya mobil sama sekali.  Ia selalu menumpang KRL (kereta rel listrik –KRL) untuk pergi dan pulang dari kampus.  Bu Rika sama saja.  Kendati kenyang studi di luar negeri hingga bergelar guru besar,  tak sekalipun ia menggunakan fasilitas kampus untuk keperluan pribadi.   Pergi kemanapun ia menggunakan kendaraan umum ataupun naik ojek.

 

Terus terang,  tiga pribadi di atas adalah idola-ku. Pintu ruangan mereka selalu terbuka untuk para mahasiswa.  Mereka selalu haus akan ilmu dan tak segan bertanya kepada orang yang lebih tahu,  walaupun kepada mahasiswa sekalipun.  Mereka jarang sekali menggunakan fasilitas kampus untuk keperluan keluarga.  Kendati mereka berhak untuk itu.  Dan hebatnya,  tak sekalipun mereka meninggalkan kewajiban terhadap Tuhan-nya.  Mudah sekali menemukan mereka di masjid kampus ataupun musholla fakultas pada waktu-waktu shalat fardhu.    Aku seperti melihat figur sahabat Mushab bin Umair pada diri Pak Rifai.  Figur Khalifah Umar bin Abdul Aziz pada diri Pak Jaka.  Dan, teladan sahabiyah Asma binti Abu Bakar pada pribadi Ibu Rika.

 

Satu jam telah berlalu dan panitia tak kunjung mengumumkan siapa pemenangnya.  Malah,  acara diselingi oleh coffee break selama lima belas menit.  Bosan dan letih menunggu akhirnya aku memutuskan untuk pergi ke toko buku dan pulang ke rumah.  Lebih baik pulang ke rumah lebih awal dan bermain dengan anak-anak yang baru pulang sekolah.  Nanti juga panitia akan menyampaikan beritanya kepadaku via SMS.  Pikirku dalam hati.

 

 

**

 

Anak-anakku amat terkejut  ketika aku pulang cepat.  Sekitar jam dua siang.   “Ayah sudah taubat!” ledek Faris.  “Ayah sudah kembali ke jalan yang benar!” tambah Farhat berseri-seri.  Aku tersenyum kecut.  Memang aku jarang sekali pulang lebih cepat dari jam sembilan malam.  Terlalu banyak amanah hidup ini ketimbang waktu yang tersedia.  Namun aku lebih terkejut lagi mendapati sepeda motor istriku dan sepeda anak-anakku diparkir di luar rumah.  Kenapa tidak di dalam garasi?

 

Jawabannya tiba lima detik kemudian ketika aku melangkah ke garasi.  Sebuah mobil Avanza berwarna hitam metalik telah bertengger manis di garasiku.  Lengkap dengan pita berukuran besar berwarna pink yang diikatkan mengelilingi body mobil bagian tengah.  “Mobil siapa ini?”  tanyaku kebingungan.  Seketika istriku Miranti yang tengah berada di belakang setir segera menghambur ke luar.  Memelukku dan mencium pipiku.  “Ini mobil kita ayah !” seru Miranti.  “Horee kita punya mobil baru!”  teriak anak-anakku kegirangan.   “Mobil kita?”  tanyaku semakin bingung.

 

“Ayah kemana saja sih?  Ayah kan pemenang pertama Oemar Bakri Millenium Award!  Ayah bukannya tadi datang ikut acara tersebut?  Panitia mengkontak ayah berkali-kali via SMS dan telpon langsung ke handphone ayah.  Tapi sepertinya handphone ayah sedang ‘off’.  Mereka lalu telpon ke rumah dan mengirim langsung mobil ini berikut tiket umrah ke tanah suci atas nama ayah dan aku !”  papar Miranti cepat.  Nampak sekali wajahnya memerah karena senang.  “Akhirnya mimpi kita selama ini mewujud ayah,  our dream come true!”  lanjut Miranti.   “Panitia   sebentar lagi akan datang lagi untuk bertemu ayah langsung,  aku akan menyiapkan makanan dan minuman untuk mereka !”   Miranti segera pergi ke dapur tanpa menanti komentarku.   Sementara itu anak-anakku kembali bermain-main di dalam mobil.  Faris bermain-main dengan setir.  Farhat mengocok-ngocok persneling, dan Fathiya tidur-tiduran di jok belakang.  Aku sendiri terduduk di ruang tamu.  Pusing dan bingung atas semua peristiwa ini.

 

 

**

 

“Satria, Wiwid, tolong jelaskan. Pasti ada kesalahan!”  sergahku langsung ketika panitia Award ini baru saja duduk di ruang tamuku.  “Tidak Pak Radit. Tak ada kesalahan.  Kami telah menghitung secara cermat.  Dibantu pula oleh dosen statistik dari FMIPA dan dosen komputer dari Fakultas Ilmu Komputer.  Semuanya akurat.  Skor Pak Radit paling tinggi. Sedikit di bawah Bapak adalah Ibu Rika diikuti Pak Jaka dan Pak Rifai.  Maka, Bapak lah pemenang pertama Oemar Bakri Award tahun ini. Ibu Rika  pemenang kedua dan Pak Jaka pemenang ketiga.  Pak Rifai sendiri menjadi pemenang favorit,”  papar Wiwid tenang.

 

“Satria, Wiwid, mohon dengarkan penjelasan saya. Saya sangat berterima kasih atas penghargaan ini. Namun saya merasa tak berhak menerimanya.  Ketiga orang tadi jauh lebih berhak daripada saya.  Disamping itu, saya-pun turut membuat instrumen penelitiannya. Saya punya banyak alasan untuk tidak menerima penghargaan ini.  Maka, dengan mengucapkan beribu maaf dan basmalah,  insya Allah penghargaan ini saya kembalikan kepada kalian,”  ujarku.  Terasa ada getaran dalam nada bicaraku.  Mataku pun sedikit berkaca-kaca.

 

“Tapi Pak,  Bapak juga pantas menerimanya.  Penelitian ini akurat.  Untuk orang dengan status sosial dan status pendidikan seperti Bapak, Bapak termasuk cukup miskin.  Maafkan saya Pak.  Tapi ini kenyataan.  Survey ini kami gelar ke lebih dari 3000 dosen di kampus ini. Dan inilah hasilnya Pak.  Mohon diterima…” tambah Satria setengah tak percaya.

 

Selanjutnya,  tak perlu aku ceritakan bagaimana aku mendebat kedua mahasiswaku itu.   Cukup panjang dan complicated.  Akhirnya mereka-pun menyerah.  “Hare gene masih ada aja orang kayak malaikat!”  bisik Satria kepada Wiwid pelan.

 

 

***

Miranti nyaris pingsan ketika mendapati Toyota Avanza hitam metallic itu lenyap dari garasi.  Dibawa kembali oleh Satria dan Wiwid.  Anak-anakku menangis dan merajuk.  Ya Allah,  kuatkan-lah hambamu yang dhoif ini.

 

“Ayah,  kenapa ayah lakukan semua ini?”  bukankah itu harta yang halal dan tak ada salahnya kita menikmati kenikmatan dunia seperti ini?”  protes Miranti setengah tak percaya.  Tampak sekali ada kesedihan dalam suaranya.  Matanya pun berkaca-kaca.  “Ayah jahat, ayah jahat !”  teriak anak-anakku sambil menangis. “Bukankah Rasul kita pernah bersabda bahwa rumah yang luas dan kendaraan yang baik adalah bagian dari kesenangan dunia yang sah-sah saja kita nikmati selama kita memperolehnya secara wajar?”  tambah Miranti.  “Iya, Ayah gimana sih,  nggak boleh kita seneng!”  sambung Faris,  memprotes.

 

Honey, terus terang aku juga berat untuk melakukannya.   Aku sadar dan paham bahwa kita sangat butuh mobil.  Aku juga paham bahwa ini harta yang halal.  Namun,  ingat sayangku, tidak semua yang halal itu thayyib.  Kita perlu harta yang halalan thayyiban.  Allah sudah memberikan kita semua kenikmatan dunia yang kita inginkan. Bahkan lebih daripada yang kita inginkan.  Kita pernah punya mobil di Amerika dan Inggris.  Kita pernah merasakan tinggal di luar negeri sembilan tahun lamanya. Kita menangguk gelar akademis kita luar negeri. Anak-anak kita berbicara minimal dua bahasa dan berkewarganegaraan ganda.  Mereka juga menempuh pendidikan dasarnya di luar negeri.  Apakah ini bukan bagian dari kekayaan dan kenikmatan?  Kitapun selama ini telah dikaruniai kesehatan, kebugaran fisik, dan kecerdasan dalam berfikir.  Kita jarang sakit ketika orang lain sakit.  Kita juga diberkahi Allah kesuburan ketika banyak pasangan belum juga diberkahi anak setelah bertahun-tahun menikah.  Apakah ini bukan kenikmatan?  Bukankah kenikmatan tidak selamanya harus berbentuk mobil?  Fabiayyi alaa i Rabbikuma tukadzibaan…maka nikmat Allah manakah yang telah kita dustakan? “  ujarku seraya mengutip penggalan surat Ar-rahman.

 

Sweetheart,  masih banyak orang yang lebih layak menerima hadiah itu daripada kita.  Ibu Rika, Pak Jaka dan Pak Rifai, jauh lebih berhak menerimanya.  Mereka sangat tawadhu dan zuhud untuk ukuran dosen yang bekerja di kampus favorit ini.  Ibu Rika dan  Pak Jaka belum memiliki ataupun belum mau memiliki mobil.  Kendati sebenarnya mereka  sangat membutuhkannya.  Tidak sempurna iman kita sebelum kita mencintai diri kita lebih daripada kita mencintai diri kita sendiri…Laa yu’minuu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi maa yuhibba linafsih…

 

Miranti hanya bisa menangis.  Karena ia pun paham betul makna surat Ar-rahman dan hadits tersebut.  Sementara itu anak-anakku kabur entah kemana.  “Lalu bagaimana dengan hadiah umrah-nya Ayah?  Apakah Ayah tolak juga?”  Tanya Miranti tergagap.  “Sayangku,  bukankah kita sudah pernah pergi haji ketika kita di Belanda.  Bukankah kewajiban haji hanyalah sekali seumur hidup?”  tuturku tenang.  Alhamdulillah,  dengan mundurnya aku, maka Ibu Rika menjadi pemenang pertama, Pak Jaka kedua, dan Pak Rifai ketiga.  Maka, insya Allah Ibu Rika akan mendapatkan Toyota Avanza dan Pak Jaka Daihatsu Ceria.  Insya Allah juga mereka semua akan pergi umrah tahun ini.  Setahuku,  mereka bertiga belum pernah sekalipun menginjak tanah suci…

 

Miranti beranjak dari tempat duduknya.  Hendak menuju kamar tidur.  Tetap sambil menangis.  “Tunggu dulu sayang !”  ujarku setengah berteriak.  “Aku belum selesai bicara.”    “Sayangku,  aku juga manusia biasa.  Aku tidaklah sekelas ataupun belum mencapai derajat seperti Rasulullah, Khalifah Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali.   Aku bukan hamba Allah yang tegar menolak ghanimah.  Bukan hamba Allah yang kuat untuk tidak mereguk kenikmatan dunia.  Disamping itu aku juga sadar bahwa kamu dan anak-anak kita punya hak juga.  Kalian adalah juga harta-ku…..  Sampai sini aku mendadak terdiam.

 

Miranti tersentak.  “Ayah bicara apa sih,  langsung saja to the point!”  Miranti tampak tidak sabar.

 

“Besok kita pergi ke showroom Toyota Avanza di Bogor.  Pilih sendiri warna kesukaanmu. Aku sudah memutuskan untuk mengambil kredit ringan pemilikan mobil melalui fasilitas leasing di Bank Syariat. Cicilan perbulannya akan dipotong dari gajiku di kampus dan royalti dari penerbitan buku-bukuku selama ini.  Aku lupa,  ternyata selama ini ada tambahan cukup signifikan dalam buku tabunganku hasil dari penerbitan buku-bukuku.

 

Miranti terbelalak?  Are you kidding, honey? Tanya Miranti gugup.  “No, I’m damned serious, sweetheart ! “  tukasku cepat sambil tersenyum.  Anak-anakku yang semula merajuk dan bersembunyi di balik sofa segera menghambur keluar begitu aku mengucapkan kata-kata ‘showroom Toyota.’  “Hore kita mau beli mobil  ! Hore, ayah juga manusia !!!

 

Bangkok,  28 Desember 2006

 

P.S. : Teriring salam Iedul Adha untuk keluarga besar FHUI dan keluarga besar muslim Indonesia di Bangkok.  Terima kasih atas kebersamaannya selama ini !

Read Full Post »

MEREKONSTRUKSI NASIONALISME INDONESIA

Heru Susetyo

MahasiswaProgramDoktorHuman Rights & Peace Studies

MahidolUniversity – Thailand/ Staf Pengajar Tetap Fakultas Hukum UI – Depok

 Apabila anda bertandang ke negeri jiran Thailand dan berada di tempat publik pada pukul delapan pagi dan enam sore, jangan heran melihat warga sekitar tiba-tiba berdiri mematung sambil tekun mendengarkan lagu kebangsaan (Thai National Anthem) yang diputar di kedua waktu tersebut setiap hari. Sama halnya ketika menonton film di bioskop, sebelum film diputar penonton diminta berdiri untuk menyimak lagu kerajaan (Royal Anthem) sekaligus menghormati raja Thailand yang begitu dicintai rakyatnya.

 

Itulah salah satu kiat negeri gajah putih itu dalam membangun nasionalisme dan membuat rakyat cinta dengan raja dan kerajaan Thailand. Sesuatu yang pernah dan masih terjadi di Indonesia meski dengan konteks, skala dan frekuensi yang berbeda.

 

Disadari atau tidak, nasionalisme Indonesia bertendensi semakin lama semakin memudar. Terlepas kita telah memasuki era globalisasi dan masyarakat tanpa batas (borderless society) yang ditandai dengan lajunya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, pengetahuan dan kedekatan bangsa terhadap tanah air Indonesia tidaklah sekental di era-era sebelumnya. Utamanya bagi kaum muda, banyak dari mereka yang tak paham ideologi dan dasar negara Indonesia, tak mengerti sejarah pergerakan dan perjuangan bangsa Indonesia, tak memahami geografi dan budaya Indonesia, ataupun tak bisa lagi melantunkan lagu kebangsaan dan lagu-lagu perjuangan. Alias, tidak memiliki derajat kedekatan sehebat yang dimiliki para pendiri republik ini.

 

Padahal, memasuki tahun 2008 ini, Indonesia memasuki salah satu titian penting dalam perjalanan sejarah kebangsaannya,  karena bertepatan dengan seratus tahun kebangkitan nasional, enam puluh tahun sumpah pemuda dan juga enam puluh tiga tahun kemerdekaan Indonesia. Maka, merekonstruksi nasionalisme menjadi suatu hal yang signifikan dalam memelihara semangat kebangsaan..

 

 

Apakah Bangsa Indonesia ?

Apakah yang disebut bangsa Indonesia itu eksis? Craig Calhoun (1997) menyebutkan bahwa eksisnya suatu bangsa paling tidak dapat dikenali dari hadirnya solidaritas sosial (social solidarity) dan identitas kolektif (collective identity) dari anggota-anggotanya. Lebih jauh lagi, suatu bangsa dapat dikenali dari adanya : (1) batas-batas wilayah ataupun adanya penduduk; (2) ada integralitas; (3) kedaulatan ataupun aspirasi terhadap kedaulatan; (4) gagasan tentang legitimasi; (5) partisipasi publik dalam urusan-urusan kolektif; (6) keanggotaan langsung; (7)adanya kebudayaan, bahasa, keyakinan, nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan; (8) eksistensi dalam sejarah maupun eksistensi di masa mendatang; (9) adanya unsur kekerabatan ataupun karakteristik rasial yang hampir sama; dan (10) adanya hubungan khusus dan relasi menyejarah dengan wilayah tertentu.

 

Merujuk pada batasan Calhoun tersebut, cukup alasan bawah bangsa Indonesia adalah eksis. Bangsa Indonesia memiliki wilayah, penduduk, kedaulatan, kebudayaan, kekerabatan dan pengalaman sejarah yang hampir sama. Minimal adalah pengalaman sejarah yang sama ketika dijajah oleh Belanda ataupun Jepang. Masalahnya adalah, setelah merdeka pada tahun 1945 hingga kini, setiap daerah ataupun kelompok etnis mengalami situasi sosial politik dan ekonomi yang berbeda.  Perbedaan kesejahteraan dan disparitas pendapatan telah menjadi salah satu realita yang mengancam integritas bangsa. Ada daerah yang begitu makmur karena sarat dengan kekayaan alam dan SDM berkualitas, sebaliknya banyak juga daerah yang miskin kekayaan alam dan minim SDM berkualitas. Kemiskinan dan ketidakpuasan terhadap sentralisasi kemakmuran pada kelompok dan daerah tertentu telah memberikan kontribusi untuk disintegrasi bangsa dan lahirnya separatisme di daerah-daerah tertentu. Alias, syarat adanya pengalaman dan nasib yang sama sebagai suatu bangsa mulai tidak terpenuhi.

 

Pemikiran lain yang mempertanyakan eksistensi suatu bangsa antara lain dikemukakan oleh Benedict Anderson (1983). Ia menyebutkan bahwa bangsa  dan nasionalisme adalah cenderung seperti masyarakat khayalan (imagined communities). Disebut imagined (khayalan) karena anggota-anggota dari komunitas terkecilnya saja terkadang tak mengenal semua anggota komunitasnya, apalagi dalam komunitas yang lebih besar. Maka, nasionalisme adalah tidak semata-mata membangkitkan semangat kebangsaan (karena bangsa sebenarnya tidak eksis), namun lebih untuk menemukan bangsa dan semangat kebangsaan. Ben Anderson menyebut contoh penduduk desa di Jawa yang memahami bahwa mereka berhubungan dengan penduduk di tempat lain di Indonesia. Suatu pemahaman yang imajinatif karena mereka tak pernah betul-betul melihat masyarakat lain tersebut terkecuali mereka berkeliling Indonesia. Selanjutnya ia meyebutkan bahwa bangsa ataupun nation juga disebut sebagai community (komunitas), karena dalam batasan tertentu, di lokasi tertentu, pada lingkup kekerabatan tertentu, memiliki ikatan persaudaraan horisontal (horizontal comradeship) yang cukup mendalam.

 

Lembaga Perantara Nasionalisme

Terlepas apakah yang disebut bangsa itu eksis atau hanya sekedar khayalan (imagined communities), nasionalisme jelas tak lahir dengan sendirinya (given). Kebangsaan, nasionalitas, ataupun nasionalisme adalah produk sosial budaya yang berkembang dari generasi ke generasi melalui perkawinan dengan konstelasi politik dan ideologi tertentu.

 

Nasionalisme adalah produk akhir abad ke -18 yang dipicu oleh sekularisasi pemikiran politik buah dari renaissance dan abad pencerahan di Eropa, juga dari deklarasi kemerdekaan Amerika Serikat 1776 dan Revolusi Perancis 1789. Rangkaian momentum besar tersebut melahirkan konsep-konsep yang kini populer seperti egalitarian, liberalisme, republicanism, dan citizenship (kewargaan).

 

Nasionalisme berbeda dengan kekerabatan (kinship) dan juga etnisitas.  Kekerabatan memiliki karakteristik adanya jaringan hubungan-hubungan yang direproduksi melalui relasi antar pribadi (interpersonal interaction). Sementara itu, nasionalisme adalah identitas kategoris yang direproduksi melalui lembaga-lembaga perantara yang memiliki standar-standar tertentu (standardized mediating agencies) (Calhoun, 1997). .

 

Lembaga-lembaga perantara tersebut bisa berbentuk negara ataupun non negara. Dalam kasus Thailand, bioskop-pun terlibat dalam penanaman cinta kepada Raja dan kerajaan Thailand. Dan, dimanapun di dunia, kelahiran nasionalisme tidak terjadi dengan sendirinya melainkan tersinkronisasi dengan lahirnya media lokal, pasar dan pekerjaan, pendidikan, produksi dan industri dan konsumsi, migrasi besar-besaran karena lahirnya kereta api, kapal laut, mobil dan motor dan populernya penggunaan arloji dan penanda waktu modern (Oxford, 2004).

 

Itulah sebabnya, perjuangan kebangsaan (kemerdekaan) Indonesia bisa dibilang agak `terlambat`. Pada awal abad ke -17 Belanda telah mulai menjajah Indonesia, namun nasionalisme dan perjuangan kebangsaan baru dapat dikatakan lahir pada awal abad 20 (antara lain dengan lahirnya Budi Utomo). Hal yang sama terjadi dengan Philipina. Pada akhir abad ke -16 penjajah Spanyol telah menguasai hampir seluruh wilayah negeri yang kini bernama Philipina, namun nasionalisme Philipina baru lahir tiga abad kemudian.

 

Mengapa lahirnya nasionalisme di kedua negara tersebut dapat dibilang ‘terlambat’? tak lain dan tak bukan karena lembaga-lembaga perantara bangkitnya nasionalisme (pers, pendidikan, moda transportasi, industri, konsumsi dan produksi, dan lain-lain) baru lahir ataupun baru berkembang beberapa abad setelah penjajahan bermula.

 

 

Merekonstruksi Nasionalisme Indonesia

Karena nasionalisme adalah sesuatu yang lahir tidak dengan sendirinya, melainkan lebih karena bentukan sosial budaya (dan juga politik dan hukum), maka kitapun tak dapat mengharapkan nasionalisme Indonesia lahir dengan sendirinya, bak hujan turun dari  langit.

 

Langkah pertama yang perlu dilakukan adalah meredefinisi nasiolisme Indonesia. Nasionalisme seperti apa yang ideal dan cocok dengan ideologi dan tujuan bangsa Indonesia di era globalisasi dan teknologi informasi ini. Karena sekedar hafal lagu Indonesia Raya dan teks Pancasila saja belum berarti telah berjiwa nasionalisme.  Sama juga halnya, banyak mahasiswa dan pekerja Indonesia telah lama belajar dan bekerja di luar negeri, namun tidak berarti mereka telah kehilangan nasionalisme-nya juga.

 

Kemudian langkah selanjutnya adalah merekonstruksi nasionalisme tersebut melalui lembaga-lembaga perantara, apakah lembaga negara ataupun non negara. Peran lembaga media massa, kesenian dan budaya pop, pasar, produksi dan konsumsi, transportasi, teknologi informasi, pendidikan, dan aktor-aktor lokal dan pemimpin tradisional non negara janganlah juga dilupakan. Sebaliknya, peran mereka amat signifikan. Pengalaman sejarah bangsa membuktikan bahwa penataran P4 dan pendidikan kewarganegaraan di sekolah saja belum menjamin rakyat semakin cinta negerinya. Cara-cara penghormatan kepada raja dan pemutaran lagu kebangsaan setiap hari ala Thailand juga belum tentu cocok diterapkan di Indonesia.  Maka, setiap lembaga perantara perlu menemukan kembali metode merekonstruksi nasionalisme Indonesia, yang khas Indonesia. Belajar dari suksesnya film Naga Bonar Jadi Dua, ternyata menanamkan kecintaan terhadap perjuangan bangsa , dapat juga dilakukan melalui film dengan cara yang tidak konvensional.

 

 

 

 

 

 

 

Read Full Post »

MENJUSTIFIKASI KEMATIAN TERORIS

Heru Susetyo

Staf Pengajar FHUI – Depok/

Executive Committee World Society of Victimology

 

Ada fenomena aneh  di balik kisah sukses Detasemen 88 membekuk para teroris dua bulan terakhir ini. Yaitu, hampir semua ‘teroris’-nya mati tertembak ataupun terbunuh dengan cara lain.  Pasca peledakan hotel J.W. Marriot dan Ritz Carlton tanggal 17 Juli 2009, tak kurang dari sembilan ‘teroris’ yang dianggap berperan langsung dan tidak langsung telah terbunuh.

 

Ibrohim, florist hotel Ritz Carlton terbunuh pada 8 Agustus 2009 di Temanggung, dalam drama pengepungan yang diliput banyak media massa. Pada hari yang sama Air Setiawan dan Eko Sarjono juga ditembak hingga tewas di Bekasi.  Pada 16 September 2009, masih di bulan Ramadhan, empat ‘teroris’ termasuk buruan nomor wahid, Noordin M. Top,  terbunuh dalam drama baku tembak di Solo. Kemudian, yang masih gress, dua buronan utama, kakak beradik Syaifuddin Zuhri dan Mohammad Syahrir, menjemput ajal di ujung senapan Densus 88 di Ciputat.  Persis menjelang shalat Jum’at 9 Oktober 2009.

 

Banyak pihak mengacungkan jempol terhadap ‘prestasi’ Densus 88.  Memang, dari sisi produktifitas pemburuan teroris, Densus 88 amat sangat produktif.  Sembilan buron tewas hanya dalam kurun waktu dua bulan. Buronan nomor wahid pula.

 

Permasalahannya adalah, haruskah mereka dibunuh?  Layakkah mereka dibunuh? Tak ada cara lainkah untuk mengakhiri perburuan dan mengungkap misteri terorisme ini selain dengan pembunuhan?

 

Sebelum menjawab pertanyaan tersebut,  pertanyaan yang lebih mendasar adalah, benarkah mereka yang terbunuh itu benar-benar teroris?  Kalaupun benar teroris apakah mereka memang harus dibunuh?

 

Tanpa berpretensi untuk membela terorisme,  sistem peradilan pidana Indonesia, dan juga hampir semua sistem peradilan di negara yang sehat demokrasinya dan tegak rule of law-nya,  memegang teguh asas ‘presumption of innocence’ alias ‘praduga tak bersalah.

 

Seseorang bisa jadi mencurigakan, bisa jadi tertangkap basah, bisa jadi memiliki ciri dan identitas yang cocok dengan pelaku kejahatan tertentu, ataupun menjadi buron karena alat-alat bukti dan saksi mengarah padanya,  namun tetap saja ia tak dapat disebut sebagai bersalah sebelum pengadilan menyidanginya dan hakim menyatakan bersalah dan kemudian menghukumnya.  Dan inipun belum akhir perjalanan. Sang terhukum masih berpeluang mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi, Kasasi dan Pengajuan Kembali ke Mahkamah Agung, hingga permohonan grasi ke Presiden.

Tidak semua saksi adalah tersangka. Tidak semua tersangka kemudian berkembang menjadi terdakwa. Tidak semua terdakwa menjadi terpidana. Dan tidak semua terpidana benar-benar menjalani hukuman sesuai yang dijatuhkan.  Termasuk, tidak semua terpidana benar-benar melakukan tindak pidana yang dituduhkan terhadapnya.  Banyak kasus salah tangkap, salah tahan, salah mendakwa, bahkan sampai salah menghukum.

 

Kendati demikian, proses peradilan harus dihormati.  Karena di forum tersebutlah alat-alat bukti dan saksi diuji dan dipertukarkan keterangannya. Di majelis yang mulia itulah informasi dan keterangan terdakwa, saksi maupun korban dan ahli diperdengarkan.

 

Apabila  para ‘teroris’ telah menjemput ajalnya,  instrumen dan media seperti apa yang dapat membuktikan bahwa mereka benar-benar ‘teroris.’ ?  Apalagi definisi tentang terorisme sendiri begitu banyak dan sangat bias.  Ditingkahi pula oleh Undang-Undang Anti Teroris yang menyimpangi asas keadilan, utamanya dalam penangkapan dan proses penahanan yang berlangsung di luar kelaziman dalam hukum acara pidana dan nyata-nyata melanggar HAM.

 

Kalaupun benar mereka adalah teroris, maka pengadilan-pun bisa mengungkap lebih jauh tentang motif, tujuan, peta jaringan, peran yang dimainkan, hingga unsur kesalahan masing-masing individu.  Hukuman dapat dijatuhkan sesuai dengan peran dan derajat kesalahan serta tanggungjawab yang diemban setiap individu. Tentunya, hukuman untuk mastermind amat berbeda dengan mereka yang hanya ikut-ikutan.  Hukuman bagi perencana, pemberi order, ataupun pelaku utama amat berbeda dengan mereka yang terseret karena keliru memilih teman dan berada di tempat dan waktu yang salah.  Palu hakim masih memberikan beberapa pilihan. Sangat berbeda dengan laras senapan senapan polisi yang seringkali tanpa kompromi dan tak pula bertelinga.

Publik-pun mengakui hal ini.  Jasad dari Dani Dwi Permana dan Nana Ikhwan Maulana, keduanya dituding sebagai pelaku pemboman di hotel JW Marriot dan Ritz Carlton pada 17 Juli 2009, tak ditolak warga untuk dimakamkan di  daerah tempat tinggalnya, karena beranggapan  mereka hanyalah korban indoktrinasi.  Amat berbeda dengan reaksi warga setempat yang menolak pemakaman para ‘senior’ mereka di kediamannya masing-masing.

 

Mengapa Amrozi, Imam Samudera, Mukhlas, dan Ali Imron dapat tertangkap tanpa harus terbunuh?   Mengapa dua buronan besar seperti Hambali (tertangkap di AyutthayaThailand tahun 2003) dan Umar Al Faruq (tertangkap di Bogor tahun 2002) dapat diciduk oleh pasukan Amerika Serikat dan Indonesia tanpa harus membunuh mereka?

 

Dalam kasus lain, dua pemimpin Serbia dan jagal perang Balkan (1992 – 1996) yang bertanggungjawab atas genocide dan crime against humanity di Bosnia, Serbia dan Croatia, masing-masing adalah Slobodan Milosevic dan Radovan Karadzic, dapat ditangkap kemudian diadili pengadilan khusus di The Hague tanpa harus membunuh mereka.  Ketika divonis-pun, Milosevic ‘hanya’ mendapatkan hukuman seumur hidup, bukannya hukuman mati.   Ia sendiri yang menjemput ajal di penjara karena sakit. Bukan atas peran fire squad, lethal injection, ataupun tiang gantungan.

 

Timothy Mc Veigh,  ‘teroris’ berkulit putih asli Amerika yang terbukti membom gedung federal (FBI) di Oklahoma City pada tahun 1995 dapat ditangkap polisi Amerika tanpa harus membunuhnya.  Padahal, ia memiliki kemampuan yang menakutkan, karena merupakan veteran tentara yang pernah terjun di Perang Teluk.  Kendati kemudian ia dihukum mati, uniknya, banyak keluarga korban yang justru tak rela ia dihukum mati. Mereka mengatakan, apabila Tim Mc Veigh dihukum mati adalah sama artinya dengan mengulang kesalahan yang sama. Yaitu kembali mengulang kejahatan pembunuhan yang tak perlu,   namun kali ini pelakunya adalah negara.

 

Maka,  mengapa Ibrohim, Eko Joko Sarjono, Air Setiawan, Bagus Budi Pranoto, Hadi Susilo, Ario Sudarso, Noordin M. Top, Syaifuddin Zuhri dan Muhammad Syahrir harus dibunuh?  Tak dapatkah polisi mengulang kisah ‘sukses’penangkapan Amrozi dkk?.  Pengadilan terhadap Amrozi dkk,  sedikit banyak dapat mengungkap unsur pertanggungjawaban pidana setiap tersangka, derajat keterlibatan dan kebersalahannya, peran yang dimainkan dan seterusnya.

 

Anehnya, baik aparat, birokrat, maupun masyarakat cenderung menjustifikasi kematian para ‘teroris’ tersebut.  Tak ada reaksi luar biasa yang menentang ‘pembunuhan’ tersebut.  Seolah-olah mereka memang layak untuk ditewaskan dengan cara demikian.  Padahal, dengan tewasnya para tersangka teroris tersebut,  maka sekian istri telah menjadi janda, sekian anak telah menjadi anak-anak yatim, sekian banyak orangtua tak percaya telah kehilangan anak tercintanya yang susah payah dibesarkan sejak bayi.

 

Yang lebih mengerikan, bagi keluarga ‘para teroris’, stigma sebagai ‘keluarga teroris’ ini akan menghantui mereka seumur hidup. Bentuk hukuman sosial dari masyarakat yang tak dapat diklarifikasi karena aktor utamanya telah tewas. Maka, sang istri akan menyandang predikat istri teroris. Sang anak sebagai anak teroris. Ayah dan Ibu sebagai orangtua teroris. Paman dan Bibi menyandang predikat paman dan bibi teroris. Kampung yang didiami akan berpredikat kampung teroris. Luka sosial yang mesti diemban seumur hidupnya tanpa ada kemampuan membela diri.

 

Bila demikian halnya,  tipis saja perbedaan antara negara, masyarakat,  dan Noordin M. Top dkk.  Ketiganya adalah sama-sama ‘teroris’ namun memainkan peran yang berbeda.  Negara berpotensi menjadi ‘teroris’ karena menjalankan praktek ‘state terrorism’ . Antara lain dengan sewenang-wenang mengangkangi proses hukum dan ‘rule of law’ dalam proses penangkapan dan pelumpuhan tersangka teroris. Masyarakat-pun berpotensi menjadi ‘teroris’ apabila begitu saja menjatuhkan stigma ‘teroris’ dan menjatuhkan penghukuman sosial  kepada para ‘tersangka teroris’ dan keluarganya, tanpa ingin mengklarifikasi lebih jauh dan memberikan kesempatan kepada ‘keluarga teroris’ untuk membela diri dan memperbaiki hidupnya.

 

Wallahua’lam

Read Full Post »

MENGKRIMINALISASI PENGHINA NABI

Heru Susetyo

Mahasiswa PhD Human Rights & Peace Studies Mahidol University- Thailand/

Staf Pengajar Fakultas Hukum UI – Depok

 

Penghinaan dan kebencian terhadap agama tak henti-henti mendera masyarakat dunia. Tak hanya terhadap agama Islam, hampir semua agama dan kepercayaan pernah menjadi sasaran kebencian dan penghinaan.  Termasuk disini penghinaan dan kebencian terhadap kelompok-kelompok agama dan kepercayaan tertentu (lazim disebut hate crime). Istilah lain untuk penghinaan agama adalah blasphemy yaitu mengeluarkan perkataan yang tidak hormat terhadap Tuhan atau entitas sakral lainnya (Oxford dictionary) ataupun suatu sikap tidak hormat terhadap Tuhan dalam bentuk kata-kata, simbol, tulisan, dan lain sebagainya (Webster Dictionary).

 

Beberapa peristiwa yang dapat dikategorikan penghinaan terhadap agama ataupun kelompok agama, khususnya agama Islam, antara lain novel Satanic Verses dari Salman Rushdie, novelis India-Inggris, pada tahun 1988, heboh kontes kartun Nabi Muhammad pada koran Jylland Posten di Denmark pada tahun 2005 dan film Fitna, karya Geert Wilders, anggota parlemen Belanda, pada tahun 2008.

 

Pada November 2008 ini publik Indonesia dihebohkan dengan hadirnya blog/ situs pribadi www.lapotuak.wordpress.com yang memvisualisasikan dan memuat cerita bergambar seseorang yang dianggap Nabi Muhammad. Visualisasi tersebut  lengkap dengan fitnah petualangan seksualnya dan gambar-gambar yang tak senonoh plus  penafsiran sembarangan terhadap beberapa ayat Al Qur`an di surat At Talaq dan Al Ahzab. Tak sekedar kartun, pada situs yang sama, terdapat begitu banyak posting yang menafsirkan Al Qur`an secara sembarangan, memfitnah Islam, yang berpotensi menimbulkan provokasi dan kemarahan pada umat Islam.

 

Blog ini memang kini sudah tak dapat diakses. Di-blok oleh pengelolalnya wordpress.com karena melanggar terms of service, namun sisa-sisa penghinaannya telah terlanjur menyebar dan menodai keyakinan banyak pihak. Dapatkah kejahatan ini dikriminalisasi dan pelaku penghinaannya diproses secara hukum?  Dapatkah ia berlindung di balik klausul kebebasan berekspresi (freedom of expression)?

 

 

Hukum Blasphemy di Berbagai Negara

Blasphemy disikapi secara berbeda-beda di berbagai negara. Di Inggris hukum tentang blasphemy telah dihapuskan sejak 8 Juli 2008. Sebelumnya, hukum blasphemy di negara ini hanya terkait dengan Kristiani dan hal-hal terkait dengan penghinaan terhadap Jesus Kristus. Itupun tidak sangat efektif, karena dakwaan terhadap kasus blasphemy terakhir yang berhasil, terjadi sudah lama sekali, yaitu pada tahun 1977. Bahkan pada tahun 2007 kasus Jerry Spranger Opera yang memvisualisasikan Kristus sebagai berdandan ala bayi dan sedikit berperilaku homoseksual tak pernah berhasil dipidanakan.

 

Di Amerika Serikat, beberapa negara bagian masih memiliki hukum tentang blasphemy yang utamanya dikaitkan dengan penghinaan terhadap agama Kristiani dan Jesus Kristus. Namun, sama seperti di Inggris, juga tak efektif.  Orang terakhir yang dipidana karena blasphemy adalah Charles Lee Smith, seorang Atheist di Arkansas, pada tahun 1928.

 

Sementara itu, untuk kategori negara berpenduduk mayoritas muslim, hukum Blasphemy yang relatif keras dan masih berlaku ada di Pakistan.  Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pakistan tahun 1982 dan amandemennya tahun 1986 (pada era Presiden Zia Ul Haq), mereka yang menghina Al Qur`an diancam dengan hukuman seumur hidup, dan penghinaan terhadap Nabi Muhammad diancam dengan hukuman mati.

 

Di Indonesia sendiri tidak ada Undang-undang khusus terkait dengan blasphemy selain beberapa pasal pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu pasal 156, 156 a dan 157 yang walaupun bersifat umum, namun dapat digunakan sebagai dasar untuk menindak blasphemy.  Pasal 156 dan 156a mengkriminalisasi setiap orang yang di muka  umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau beherapa golongan rakyat Indonesia yang berbeda dengan suatu atau beberapa hagian lainnya karena ras, negeri asal, agama, tempat, asal, keturunan, kebangsaan atau kedudukan menurut hukum tata negara.  Kemudian juga bagi mereka yang dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apa pun juga, yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa.

 

Pasal 157 KUHP secara lebih spesifik mengkriminalisasi penyiaran, pertunjukkan,penempelan tulisan yang isinya mengandung pernyataan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan di antara atau terhadap golongan-golongan rakyat Indonesia, dengan maksud supaya isinya diketuhui atau lebih diketahui oleh umum.

 

 

Blasphemy vs Kebebasan Berekspresi

Salah satu ranah kontroversi dalam perdebatan mengenai blasphemy adalah batas-batas sesuatu ekspresi disebut sebagai blasphemy. Karena pihak lain akan berpendapat bahwa ekspresi tersebut adalah bagian dari kebebasan berekspresi (freedom of expression). Misalnya dalam kasus Salman Rushdie. Ketika ia banyak mendapat hujatan dari warga muslim bahkan dijatuhi fatwa mati oleh Ayatollah Khomeini, ia malah dapat melenggang santai dan mendapat suaka di Inggris. Belakangan ia malah mendapat gelar `Sir` karena dianggap berprestasi dalam bidang tertentu.

 

Kasus lain adalah Nasr Abu Zayd, seorang professor Mesir yang dianggap murtad oleh pengadilan Mesir pada tahun 1990-an karena menafsirkan Al Qur`an kelewat bebas dan akhirnya dianggap sebagai telah melakukan penghinaan terhadap Al Qur`an dan agama Islam. Pengadilan-pun menetapkan Abu Zayd harus bercerai dengan istrinya karena seorang murtadin tak diperkenankan menikah dengan muslimah. Alih-alih mematuhi,  belakangan Abu Zayd hengkang ke Spanyol dan akhirnya menetap di Belanda hingga kini. Ia memiliki posisi professorship yang amat bergengsi di Universitas Leiden dan juga Utrecht. Tak cukup itu, pada tahun 2005 ia beroleh Ibn Rushd prize untuk Kebebasan Berpikir dari satu institusi di Berlin.

 

Namun, satu puncak perdebatan tentang blasphemy dan kebebasan berekspresi adalah pada heboh kontes kartun kontroversial Nabi Muhammad di koran Jylland Posten di Denmark pada tahun 2005. Otoritas eksekutif dan yudikatif di Denmark pada kenyataannya tak dapat mengkriminalisasi pelaku pembuatan kartun ataupun penanggungjawab koran tersebut.  Dengan alasan, sistem hukum Denmark tak dapat menjangkau perbuatan tersebut karena kategorinya adalah freedom of expression.  Sikap ini nyata-nyata memicu amarah dan warga dan negara muslim di dunia.

 

Dalam heboh kasus film Fitna, karya Geert Wilders, anggota parlemen Belanda, reaksi dari otoritas agak berbeda. Geert Wilders memang tidak pernah diadili, namun alih-alih membiarkan dengan alasan kebebasan berekspresi, pemerintah Belanda menyetop peredaran film ini dan tak kurang dari Sekjen PBB Ban Ki Moon menyatakan bahwa film tersebut tak memiliki justifikasi atas nama kebebasan berekspresi karena yang terjadi lebih condong berupa provokasi dan hate speech.

 

Yang sering menjadi dasar perdebatan adalah klausul tentang kebebasan berekspresi pada instrumen HAM internasional. Deklarasi HAM Universal 1948 pada pasal 18-nya menyebutkan bahwa setiap orang memiliki hak atas kebebasan berpikir, berkeyakinan, dan beragama. Pasal 19 deklarasi yang sama menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan beropini dan berekspresi.  Klausul ini tercantum juga pada UUD 45   dan juga pada UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.  Pasal 28 E UUD 45 menyatakan bahwa setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, bebas meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya serta bebas berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.

 

 

Mengkriminalisasi Penghina Nabi

Apabila penghinaan terhadap agama atau kelompok agama pada era-era lalu dilakukan via metode-metode konvensional. Apakah dengan ceramah umum, pembuatan buku, novel, siaran di televisi ataupun radio, dan lain-lain. Kini marak terjadi blasphemy via internet dan teknologi informasi lainnya. Penghinaan tersebut mudah ditemukan dalam situs-situs resmi, blog-blog pribadi, komentar-komentar pada situs-situs resmi, e-mail,  situs social networking, chat conference, dan lain-lain.

 

Apakah penghinaan agama dalam media seperti internet dapat dikriminalisasi?  Pasal 27 dan pasal 28 Undang-Undang Indonesia No. 10 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) melarang setiap orang untuk mendistribusikan, mentransmisikan, dan membuat dapat diaksesnya informasi dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan menimbulkan kebencian dan permusuhan atas dasar SARA. Sanksi pidananya juga cukup jelas, yaitu pidana penjara paling lama enam tahun atau denda sebanyak-banyaknya satu milyar rupiah. Pasal pada Undang-Undang ITE ini memperkuat pasal pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di atas yang mengatur tentang kejahatan terhadap ketentraman umum dalam bentuk menimbulkan kebencian dan permusuhan atas dasar SARA.

 

Khususnya penghinaan terhadap Nabi Muhammad seperti pada blog www.lapotuak.wordpress.com sangat patut apabila dikriminalisasi. Alias harus ada penindakan hukum terhadap tersangka pelakunya tidak hanya berupa pemblokiran situsnya.  Penghinaan, kebencian, disinformasi, dan manipulasi yang dilakukan situs tersebut sulit dijustifikasi sebagai bagian dari kebebasan berekspresi.  Kebebasan berekspresi bukannya tanpa batas.  Pasal 28 (J) UUD 45 menyatakan bahwa setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara serta dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

 

Dukungan masyarakat terhadap kriminalisasi pembuat blog tersebut juga amat besar. Satu contoh adalah polling pada www.detik.com.  Dalam polling yang dilakukan via SMS dengan pertanyaan apakah blogger dapat dihukum dalam kasus kartun Nabi Muhammad?  Ternyata 91.26% setuju untuk dihukum dan hanya 8.74% yang tidak setuju (detik.com, 27/11/2008).

 

Masalahnya kemudian adalah sejauh mana aparat memiliki kemampuan secara teknologi untuk dapat melacaknya? Mengingat blog tersebut adalah blog pribadi yang disediakan secara cuma-cuma dimana baik pengelola maupun server-nya sangat mungkin tidak berada di tanah Indonesia? Disinilah tantangan untuk aparat hukum. Aparat hukum kita, utamanya polisi, sudah seringkali berhasil melacak jejak tersangka teroris dan penyebar teror bom via SMS dengan pelacakan menggunakan teknologi tingginya. Maka, sepertinya untuk melacak dan memproses hukum pembuat blog fitnah tersebut bukan masalah besar bagi kepolisian. Semoga.

 

 

 

Read Full Post »

« Newer Posts - Older Posts »